Rabu, 24 Oktober 2007

Sosialis

s

Sabtu, 1 April 2000

Gus Dur: TAP MPRS XXV/1966 Dibuat karena Hawa Nafsu

Jakarta, Kompas

Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekali lagi menyampaikan keteguhan hatinya tentang perlunya pencabutan Ketetapan (Tap) No XXV/ MPRS/Tahun 1966, karena ketetapan tersebut melanggar hak hukum orang, dan besar kemungkinan telah menghukum orang tidak bersalah secara sewenang-wenang.

"Tap tersebut jadi karena semata-mata hawa nafsu seseorang yang takut dinamakan dia PKI. Saya ini lahir dari keluarga bukan PKI, tetapi saya tahu hak orang," demikian kata Gus Dur dengan suara lantang dalam dialog rutin usai Shalat Jumat di Masjid Al-Munawaroh, Ciganjur, Jakarta, kemarin (31/3).

Dalam dialog yang dipandu Pjs Sekretaris Negara/Sekretaris Pengendalian Pemerintahan Bondan Gunawan, Gus Dur menceritakan lagi kisah hubungan baik antara ayahnya, almarhum KH Abdul Wahid Hasyim dengan Tan Malaka. Tokoh komunis itu, kata Gus Dur, di masa lalu sering datang ke rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Dikatakan, KH Abdul Wahid Hasyim sering menjamu Tan Malaka. "Bagaimana seorang kiai dengan tokoh komunis bisa peluk-pelukan," ujar Gus Dur.

Mengenai soal orang-orang komunis, kata Gus Dur, ada dua hal yang jarang dimengerti. Pertama, soal hak hukum. Kedua, menyangkut perkembangan pandangan politik. "Nah dua hal ini terpisah, tetapi dipersatukan oleh Tap MPRS tersebut, maka Tap itu harus dicabut," ujarnya.

"Itu yang saya maksudkan. Artinya apa hak hukum itu. Bayangkan bekas PKI, kalau benar mereka terlibat, anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja. Apa-apa dikatakan bekas PKI. KTP-nya saja ada eks TP (tahanan politik). Itu kan nggak adil namanya. Itu anak ngerti apa sih urusan orang tua", kata Gus Dur.

Kemudian Gus Dur mengutip ayat Al Quran, bahwa orang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa. Ditegaskan, bukan karena orangtuanya PKI atau tidak. Orangtua PKI bisa saja anaknya menjadi orang soleh. Jadi kita jangan semena-mena bikin Tap yang isinya itu adalah menghukum orang padahal dia tidak bersalah. Ini maksud saya Tap ini dicabut," kata Gus Dur.

Mendidik masyarakat

Untuk menghadapi komunisme, Gus Dur mengatakan, paling gampang adalah mendidik masyarakat. "Kalau tidak setuju jangan jadi komunis, selesai. 'Kan enak begitu, jangan dicampur-campur," ujarnya.

Untuk menentukan boleh tidaknya orang komunis berpolitik, menurut Gus Dur, harus ditentukan oleh DPR/MPR. "Artinya boleh nggak mereka ikut Pemilu atau bikin partai komunis. Kita punya DPR dan MPR, mengapa tidak disalurkan lewat sana. Tetapi membuat Tap MPRS itu keliru mengenai tadi itu, tentang hak hukum seseorang. Karena itu, saya minta Tap ini dicabut, bukan mencabut soal politiknya, tetapi jangan sampai hak hukum orang kita langgar karena kita jengkel. Itu bukan seorang muslim. Seorang muslim yang benar, apa pun -senang atau tidak senang- kebenaran adalah kebenaran. Nah disini yang penting, kenapa saya ngotot," demikian Gus Dur.

Gus Dur mengatakan dirinya banyak mendapat kritikan dari para kiai, termasuk dari seorang kiai "besar" menyangkut persoalan Tap ini. "Saya tetap pada pendirian saya. ....Silakan Pak Kiai melihat dari sudut kekiaian, sedang saya melihat dari sudut presiden," katanya. (osd)

oebandrio;
Kesaksianku tentang G30S

BAB I: PROLOG G-30-S


KONFLIK KUBU


Indonesia 1960-an termasuk negara yang tidak disukai oleh blok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS). Di era Perang Dingin itu konflik utama dunia terjadi antara Kapitalis (dipimpin AS) melawan Komunis (RRT dan Uni Soviet). AS sedang bersiap-siap mengirim ratusan ribu pasukan untuk menghabisi komunis di Korea Utara. Sementara di Indonesia Partai Komunis (PKI) merupakan partai legal. Saat kebencian AS terhadap Indonesia memuncak dengan menghentikan bantuan, Presiden Soekarno menyambutnya dengan pernyataan keras: Go to hell with your aid. Sebagai pemimpin negara yang relatif baru lahir, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan berani: Berdiri pada kaki sendiri.

Dasar sikap Soekarno itu jelas: Alam Indonesia kaya raya. Minyak di Sumatera dan Sulawesi, hutan maha lebat di Kalimantan, emas di Irian, serta ribuan pulau yang belum terdeteksi kandungannya. Semua itu belum mampu dieksplorasi oleh bangsa kita. Kekayaan alam ini dilengkapi dengan lebih dari 100 juta penduduk yang merupakan pasar potensial, sehingga ada harapan sangat besar bahwa pada suatu saat Indonesia akan makmur tanpa bantuan Barat. Ini pula yang mengilhami sikap konfrontatif Bung Karno: Ganyang Nekolim (neo-kolonialisme & imperialisme). Bung Karno menyatakan, Indonesia hanya butuh pemuda bersemangat untuk menjadi bangsa yang besar.

Akibatnya, sikap AS juga menjadi jelas: Gulingkan Presiden Soekarno. Sikap AS ini didukung oleh komplotannya, Inggris dan Australia. Sejak AS menghentikan bantuannya, mereka malah membangun hubungan dengan faksi-faksi militer Indonesia. Mereka melengkapi dan melatih para perwira dan pasukan Indonesia. Melalui operasi intelijen yang dimotori oleh CIA, mereka menggelitik militer untuk merongrong Bung Karno. Usaha kudeta muncul pada bulan November 1956. Deputi Kepala Staf TNI AD Kolonel Zulkifli Lubis berusaha menguasai Jakarta dan menggulingkan pemerintah. Namun usaha ini dipatahkan. Lantas, di Sumatera Utara dan Sumatera Tengah militer berupaya mengambil-alih kekuasaan, tetapi juga gagal. Militer – dengan pasokan bantuan AS - seperti mendapat angin untuk menganggu Bung Karno. Namun, Bung Karno masih mampu menguasai keadaan, karena banyak perwira militer yang sangat loyal pada Bung Karno, kendati usaha AS menjatuhkan Bung Karno terus dirancang.

Sayangnya, konstelasi politik dalam negeri Indonesia pada saat itu juga tidak stabil. Bung Karno berupaya keras menciptakan kestabilan, namun kondisi memang sangat rumit. Ada tiga unsur kekuatan yang mendominasi politik Indonesia, yaitu:

1. Unsur Kekuatan Presiden RI
2. Unsur Kekuatan TNI AD
3. Unsur Kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Unsur kekuatan Presiden RI, yakni Presiden RI sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden seumur hidup, yakni Ir. Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno. Anggota Kabinet Dwikora masuk dalam unsur kekuatan ini.

Unsur kekuatan TNI AD ada dua kubu: Kubu Yani (Letjen TNI Ahmad Yani) dan Kubu Nasution (Letjen TNI Abdul Haris Nasution). Soeharto awalnya termasuk dalam Kubu Nasution, walaupun kelak mendirikan kubu sendiri.

Sedangkan unsur PKI berkekuatan sekitar tiga juta anggota. Itu didukung oleh sekitar 17 juta anggota organisasi-organisasi onderbouw PKI seperti BTI, SOBSI dan Gerwani. Dengan jumlah itu PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRT dan Uni Soviet. Dalam Pemilu 1957 PKI menempati urutan ke-4. Dan, sebagaimana umumnya partai besar, PKI juga memiliki anggotanya di kabinet. Mereka adalah DN Aidit, Menko/Ketua MPRS, Lukman sebagai Menko Wakil Ketua DPRGR dan Nyoto Menteri Urusan Land-reform.

Sebenarnya, sejak 17 Oktober 1952 pemerintahan Soekarno sudah mulai digoyang. Kubu Nasution membentuk Dewan Banteng dan Dewan Gajah di Sumatera Selatan. Yang disebut dewan ini hanya penggalangan massa oleh kubu Nasution, namun mereka terang-terangan menyebut diri sebagai pemerintahan tandingan. Penyebab utamanya adalah karena mereka tidak suka melihat kemesraan hubungan Soekarno-PKI.

Gerakan Kubu Nasution tidak cukup hanya menggalang massa sipil, namun juga mempengaruhi militer agar ikut mendukung gerakannya. Sebagai petinggi militer, bagi Nasution, itu adalah hal mudah.

Caranya, antara lain, Perjuangan Pembebasan Irian Barat digunakan untuk membentuk Gerakan Front Nasional yang aktif di kegiatan politik. Inilah awal usaha melibatkan militer ke dalam kegiatan politik yang kelak dilestarikan oleh Orde Baru. Di sisi lain, Kubu Nasution menggalang simpati rakyat dengan membentuk BKS yang melibatkan para pemuda, partai politik, para petani, yang menyatu dengan militer di bawah payung TNI AD.

Saat itu saya langsung membuat kesimpulan: Inilah doktrin perang tingkat regional (karena memanfaatkan Perjuangan Pembebasan Irian Barat) hingga tingkat desa (melibatkan petani). Maka, lengkaplah suatu gerakan menentang pemerintah yang terencana dengan rapi, cerdik dan memiliki kekuatan cukup potensial. Berdasarkan laporan intelijen saya, CIA berada di belakang Nasution

Presiden Soekarno akhirnya mengetahui gerakan menentang pemerintah itu. Soekarno tahu bahwa pemerintah sedang terancam. Ia juga tahu bahwa biang keroknya adalah Nasution. Maka, Soekarno pun langsung menghantam ulu hati persoalan dengan cara membatasi peranan Nasution. Jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata tetap dipertahankan, tetapi peranannya dibatasi. Nasution diberi tugas oleh Soekarno dalam urusan administratif pasukan. Nasution dilarang ikut campur urusan operasional prajurit. Itu sama artinya Nasution dimasukkan ke dalam kotak.

Gerakan Presiden itu diimbangi dengan pengangkatan Letjen A. Yani sebagai Menpangad. Tugasnya, secara formal, jelas memimpin pasukan TNI AD, namun di balik itu Yani mendapat misi khusus dari Presiden agar membatasi desakan Kubu Nasution terhadap pemerintah. Ini semacam operasi intelijen. Akibatnya, hubungan Nasution dengan Yani memburuk.

Mulanya, konflik Nasution-Yani tidak tampak di permukaan. Hanya kalangan elite saja yang memahami situasi yang sebenarnya, sejak Yani diangkat. Tetapi, beberapa waktu kemudian Yani mengganti beberapa Panglima Daerah Militer (Pangdam). Para Pangdam yang diganti kemudian diketahui bahwa mereka adalah orang-orangnya Nasution. Karena itu, tampaklah peta situasi yang sesungguhnya.

Itu gerakan militernya. Sedangkan gerakan sipilnya, Presiden Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio (saya) memindahkan kedudukan Nasution dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata ke Penasihat Presiden. Itu terjadi menjelang akhir tahun 1963. Tentu saja Nasution harus tunduk pada perintah Presiden. Tidak ada alasan dia untuk mbalelo. Sebab, di kalangan tentara sendiri sudah khawatir terjadi perpecahan ketika hubungan nasution dengan A. Yani memanas, sehingga jika seandainya Nasution melakukan tindakan membangkang, pasti tidak akan didukung oleh pasukan di tingkat bawah. Dan, kemungkinan ini pasti sudah dihitung secara cermat oleh Nasution. Itu sebabnya ia tunduk.

Langkah selanjutnya bagi Soekarno yaitu tinggal menggunduli sisa-sisa kekuatan Kubu nasution. Antara lain, PARAN (Panitia Retooling Aparatur negara, sebuah komisi penyelidik anti korupsi yang dibentuk Nasution) dibubarkan pada awal tahun 1964. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR) yang dipimpin oleh orang kepercayaan Soekarno, Dr. Soebandrio (saya). Untuk memperkuat, Yani ditunjuk oleh Presiden menjadi Kepala Staf KOTRAR.

Dari perpektif Soekarno, retaknya hubungan antara Yani dan Nasution sudah merupakan kemenangan. Apalagi, kemudian Nasution dicopot dari posisi strategis dan dimasukkan ke dalam kotak. Dengan begitu, politik Negara dalam Negara yang sempat diciptakan oleh Nasution berubah menjadi sangat lemah.

Melihat kondisi demikian, para pimpinan Angkatan Bersenjata justru cemas. Mereka khawatir, konflik antara Nasution dan Yani itu akan merembet ke prajurit di lapisan bawah. Kalau itu terjadi, tentu akibatnya bisa fatal. Kekhawatiran ini lantas disampaikan kepada Presiden. Karena itu, Presiden Soekarno menugaskan beberapa perwira senior, termasuk Mayjen Soeharto dan Pangdam Jawa Timur Basuki Rahmat, untuk menemui Nasution. Tugasnya, menyarankan kepada Nasution agar menyesuaikan diri dengan jalur yang sudah digariskan oleh Presiden Soekarno. Jangan sampai ada pembangkangan.

Dua kubu yag berkonflik itu pada dasarnya sama-sama anti-PKI. Meskipun Yani berada di pihak Bung Karno, namun Yani tidak menyukai PKI akrab dengan Bung Karno. Sementara, Soeharto yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Nasution dan Yani, cenderung berpihak kepada Nasution.

Konflik antara Nasution dan Yani itu ternyata tidak gampang didamaikan. Suatu hari di awal tahun 1965 ada pertemuan penting yang dihadiri 12 jenderal AD di Mabes AD. Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan itu, namun keduanya sama-sama tidak datang. Mereka diwakili oleh penasihat masing-masing. Padahal, pertemuan itu diselenggarakan dalam upaya mendamaikan Nasution dengan Yani. Alhasil, pertemuan penting itu tidak mencapai tujuan utamanya, karena mereka yang berkonflik tidak datang sendiri dan hanya diwakili.

Pada pertengahan April 1965 ada pertemuan yang lebih besar lagi. Kali ini pertemuan dihadiri oleh sekitar 200 perwira militer di Mabes AD. Dalam pertemuan itu Nasution dan Yani juga tidak datang. Namun pertemuan itu melahirkan doktrin baru yang diberi nama: Tri Ubaya Sakti. Pencetusnya adalah Soeharto. Intinya berisi tiga janji jujur dari jajaran AD. Saya sudah lupa isi lengkapnya, namun substansinya demikian: TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada Presiden RI.

Doktrin itu menimbulkan kecemasan baru di kalangn elite politik dan masyarakat intelektual, karena dengan begitu semakin jelas bahwa AD mempertahankan politik Negara dalam Negara yang sudah dirintis oleh Nasution. Ini juga berarti bahwa Kubu Nasution menang terhadap Kubu Yani yang didukung oleh Presiden Soekarno.

POLITIK MUKA DUA

Soeharto, salah satu perwira yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dan Nasution, berada di posisi yang tidak enak, karena Soeharto memiliki memori buruk dengan Nasution maupun Yani. Penyebabnya adalah perilaku Soeharto sendiri yang buruk. Itu terjadi saat Soeharto masih di Divisi Diponegoro.

Ceritanya, saat di Divisi Diponegoro Soeharto menjalin hubungan dengan pengusaha Cina, Liem Sioe Liong (kelak mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto, sehingga Liem menjadi pengusaha terbesar Indonesia). Perkawanan antara Soeharto dan Liem ini, antara lain, menyelundupkan berbagai barang. Soeharto pernah berdalih bahwa penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liem.

Saat mengetahui ulah Soeharto, kontan Yani marah. Pada suatu kesempatan Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto, karena penyelundupan itu dinilai memalukan korps. AH Nasution lantas mengusulkan agar Soeharto diadili di mahkamah militer dan segera dipecat dari AD. Namun, Mayjen Gatot Subroto mencegah, dengan alasan bahwa perwira ini masih bisa dibina. Gatot lantas mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Soeharto diampuni dan disekolahkan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.

Presiden Soekarno setuju saja. Karena itu, Soeharto masuk Seskoad dan diterima oleh Dan Seskoad Brigjen Suwarto. Saat itu Seskoad tidak hanya mengajarkan pendidikan kemiliteran, tapi juga bidang ekonomi dan pemerintahan. Para perwira di Seskoad berfungsi sebagai guru teori Negara dalam Negara.

Karena itulah, saat Soeharto ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dengan Nasution, ia berada di posisi serba tidak enak. Yani pernah menempelengnya, sedangkan Nasution pernah mengusulkan agar dia dipecat dari AD dan diadili di Mahkamah Militer. Tetapi, toh Soeharto memilih berpihak ke Nasution, sehingga yang kelihatan adalah bahwa Soeharto berada di dalam Kubu Nasution.

Namun akhirnya Soeharto membangun kubu sendiri. Kubu Soeharto terbentuk ketika kepercayaan AS terhadap Nasution mulai luntur. Ini disebabkan oleh fungsi Nasution terhadap pemberontakan Permesta, kampanye pembebasan Irian Barat dan slogan Ganyang Malaysia tidak efektif. Tiga hal itu membuat kepentingan AS terhadap Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya, terganggu, sehingga AS tidak lagi akrab dengan Nasution. Keakraban AS dengan Nasution - dari perspektif AS – awalnya perlu untuk mengimbangi kebijakan Bung Karno yang cenderung lunak pada PKI. Di saat kepercayaan AS terhadap Nasution luntur dan Soeharto sudah menjadi Pangkostrad, Soeharto membangun kubu sendiri.

Awal Januari 1965 di kantor Kedutaan Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd, datang sepucuk surat yang ditujukan kepada Dubes RI untuk Yugoslavia, Yoga Soegama (kelak dijadikan Kepala Bakin oleh Soeharto). Pengirimnya adalah Pangkostrad Soeharto. Isinya: Yoga ditawari pulang ke Jakarta dengan jabatan baru: Kepala Intelijen Kostrad. Tawaran itu menarik bagi Yoga. Karena itu, pada 5 Februari 1965 Yoga sudah tiba di Jakarta, langsung menghadap Panglima Kostrad di rumahnya, Jalan H Agus Salim. Mereka bermusyawarah di sana. Itulah awal terbentuknya Kubu Soeharto.

Pemanggilan Yoga Soegama dari Beograd oleh Soeharto itu mengandung tiga indikasi: Pertama, Yoga kembali ke Indonesia tidak melalui jalur normal. Seharusnya penarikan Yoga dari jabatan Duta Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd dilakukan oleh Menpangad Yani, sebab Yoga adalah perwira AD. Tetapi, kenyataannya Yoga ditarik oleh surat panggilan Pangkostrad Mayjen Soeharto. Kedua, tujuan kepulangan Yoga ke tanah air adalah bersama-sama Soeharto menyabot (sabotase) politik-politik Bung Karno. Ketiga, mereka bertujuan menghancurkan PKI. Tiga indikasi ini bukan kesimpulan saya. Tetapi, ini diungkapkan oleh Ali Moertopo (salah satu anggota trio Soeharto-Yoga) dengan rasa bangga dan tanpa tedeng aling-aling (secara blak-blakan). Ali mengungkap hal itu dengan gaya seperti orang tidak berdosa.

Bagi Soeharto, menarik seorang pejabat dengan cara begitu adalah hal biasa. Padahal dia sudah melangkahi garis hubungan hierarki dan komando. Dengan cara yang melanggar aturan itu dia membentuk kubunya. Pokok-pokok masalah yang menjadi perhatian kubunya sama sekali tidak menyangkut hal yang berkaitan dengan Panglima AD, tetapi menyangkut politik nasional dan internasional. Perhatian kubu itu tertuju pada Bung Karno dan PKI.

Kubu Soeharto disebut juga Trio Soeharto-Yoga-Ali. Untuk selanjutnya kita sebut Kelompok Bayangan Soeharto. Mereka bersatu dengan cara-cara tersamar. Mereka bergerak di bawah permukaan. Awalnya teman lama dan sudah merupakan satu tim kompak ketika sama-sama berada di Kodam Diponegoro. Kekompakan trio ini sudah teruji saat mematahkan rencana pimpinan AD memilih Pangdam Diponegoro. Kekompakan mereka dilanjutkan di Jakarta.

Tentang kekompakan trio Soeharto mematahkan rencana pimpinan AD, ceritanya demikian: Saat itu pimpinan AD mencalonkan Kolonel Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro. Rencana pencalonan Bambang itu kemudian diketahui oleh para perwira di sana. Soeharto yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel, juga mendengar. Hebatnya, meskipun pangkat Soeharto lebih rendah dibanding Bambang Supeno, namun ia berani merebut posisi Pangdam. Caranya, dengan menggunakan strategi yang kotor namun terselubung.

Di saat rencana pengangkatan Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro bocor, ada sebuah rapat gelap di Kopeng, Jateng, yang dihadiri beberapa perwira Kodam Diponegoro. Rapat itu dikoordinir oleh Soeharto melalui salah satu anggota trionya, Yoga Soegama. Tetapi, Soeharto sendiri tidak hadir. Intinya, rapat memutuskan bahwa Soeharto harus tampil sebagai Pangdam Diponegoro. Jika tidak, Yoga dan Soeharto akan manggalang kekuatan untuk bersama-sama menolak pencalonan Bambang Supeno. Saat itu pencalonan Bambang menjadi Pangdam belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga Soeharto yang berupaya merebut jabatan itu harus berpacu dengan waktu.

Namun, ternyata skenario Soeharto (melalui Yoga) ini tidak didukung oleh para perwira peserta rapat. Dari puluhan perwira yang hadir, hanya seorang perwira kesehatan Kolonel dr.Suhardi yang menandatangani, tanda setuju atau mendukung pernyataan sikap itu. Yang lain tidak.

Yoga semula mengaku bahwa pertemuan itu tidak diberitahukan lebih dulu kepada Soeharto. Ini bisa diartikan bahwa bukan Soeharto pembuat skenario. Ketika dua orang utusan Kodam Diponegoro hendak ke Jakarta untuk meminta tanda tangan Presiden tentang pengangkatan Bambang Supeno, barulah rapat gelap itu disebarkan.

Berdasarkan memori Yoga yang terungkap kemudian, rapat itu adalah gagasan Soeharto. Pengakuan awal Yoga bahwa Soeharto tidak mengetahui rapat tersebut – dikatakan Yoga – agar ridak menimbulkan kecurigaan dari Jakarta bahwa Soeharto menggalang kekuatan, menolak pencalonan Bambang Supeno. Tetapi, tentang hal ini tidak ada konfirmasi, apakah benar rapat gelap itu dikoordinir Soeharto melalui Yoga atau atas inisiatif Yoga sendiri.

Sebagai pembanding: salah seorang anggota trio Soeharto, Ali Moertopo, menyatakan bahwa pada saat itu ia adalah komandan pasukan Raiders yang diminta membantu Yoga melancarkan operasi intelijen. Tidak dirinci bentuk operasi intelijen yang dimaksud, namun tujuannya adalah mengusahakan agar Soeharto menjadi Panglima Diponegoro. Tetapi, Ali sama sekali tidak menjelaskan siapa yang meminta dia, Yoga atau Soeharto. Atau mungkin kedua-duanya.

Terlepas dari apakah Yoga berbohong atau tidak soal koordinator rapat gelap itu, tetapi rangkaian pernyataan Yoga dan Ali Moertopo itu menunjukkan adanya suatu komplotan Soeharto. Komplotan yang bergerak dalam operasi intelijen. Soeharto adalah dalang yang sedang memainkan wayang-wayangnya. Tentu, dalangnya tidak perlu terjun langsung.

Akhirnya, nasib mujur bagi para wayang tersebut, karena komplotan ini berhasil. Bambang Supeno tidak jadi Pangdam, melainkan Soeharto yang tampil menjadi Pangdam Diponegoro. Dari proses komplotan itu bekerja, bisa digambarkan jika seandainya Soeharto tidak jadi Pangdam dan skenario rapat gelap itu terbongkar sehingga diketahui pimpinan AD, maka pasti Soeharto akan terhindar dari jerat hukum. Ia bisa dengan mudah berkhianat sebab ia tidak ikut rapat gelap itu. Yang paling berat risikonya tentu adalah Kolonel dr. Suhardi.

Saya menyimpulkan demikian, sebab hal itu pernah dilakukan oleh Soeharto dan komplotannya ketika ia melakukan percobaan kudeta pada 3 Juli 1946. Namun kudeta itu gagal dan Soeharto berbalik arah mengkhianati komplotannya sendiri. Soeharto menangkap komplotannya dan berdalih mengamankan negara.

Soal itu, sekilas saya ceritakan sebagai berikut: Percobaan kudeta 3 Juli 1946 dilancarkan di bawah pimpinan Tan Malaka dari Partai Murba. Tan Malaka mengajak kalangan militer Jawa Tengah, termasuk Soeharto. Yang akan digulingkan adalah Perdana Menteri Sjahrir. Awalnya, 20 Juni 1946 PM Sjahrir dan kawan-kawan diculik di Surakarta. Penculiknya adalah kelompok militer di bawah komando Divisi III dipimpin oleh Sudarsono. Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu.

2 Juli 1946 kelompok penculik berkumpul di markas Soeharto sebanyak dua batalyon. Pasukan lantas dikerahkan untuk menguasai beberapa sektor strategis seperti RRI dan Telkom. Malam itu juga mereka menyiapkan surat keputusan pembubaran Kabinet Sjahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya akan ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta, esok harinya.

SK dibuat dalam empat tingkat. Keputusan Presiden dimuat dalam maklumat nomor 1, 2 dan 3. Semua maklumat mengarah ke kudeta. Misalnya, maklumat nomor dua berbunyi demikian: Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua terhadap Ketua Revolusi Indonesia yag berjuang untuk rakyat, maka kami atas nama Kepala Negara hari ini memberhentikan seluruh kementrian negara Sutan Sjahrir. Yogyakarta, 3 Juli 1946, tertanda: Presiden RI Soekarno.

Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik.

Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi menyelamat. Malah, dalam buku otobiografinya, Soeharto menyebut sekilas peristiwa itu, tetapi menurut versi dia yang tentu saja faktanya dia balik sendiri. Pada awal Indonesia merdeka itu Soeharto sudah menerapkan politik Bermuka Dua.

EMBRIO DEWAN JENDERAL

Pada akhir tahun 1963 saya selaku Waperdam dan Menlu berkunjung ke RRT. Ini kunjungan kenegaraan, saya mewakili Presiden Soekarno. Di sana saya disambut hangat. Bisa jadi sambutan itu karena Indonesia punya PKI. Saya diterima sekaligus oleh tiga pimpinan puncak, Perdana Menteri Chou En-Lai, Presiden Mao Tse-Tung (Liu Shao-Chi?) dan Menlu Chen Yi. Kami tahu, mereka menaruh simpati pada Presiden Soekarno. Kepemimpinan Bung Karno dikagumi oleh banyak pemimpin negara-negara lain. Konferensi Asia-Afrika di Indonesia yag sukses, gerakan negara-negara Non-Blok ide Bung Karno, membuat beliau dikagumi oleh para pemimpin dunia, termasuk pemimpin RRT.

Inti pembicaraan kami, pimpinan RRT menawarkan kepada Indonesia bantuan peralatan militer untuk 40 batalyon tentara. Ini peralatan lengkap, mulai dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Hebatnya, semua itu gratis. Juga tanpa syarat.

Mendapat tawaran itu, saya atas nama Presiden mengucapkan terima kasih. Tetapi saya belum bisa menjawab, sebab bukan kapasitas saya untuk menerima atau menolak. Saya harus melaporkan hal ini kepada Presiden. Dan begitu tiba di tanah air, tawaran itu langsung saya laporkan kepada Bung Karno. Saya lihat, tanpa banyak pikir lagi Bung Karno menyatakan: Ya, diterima saja. Menurut pandangan saya pribadi memang seharusnya begitu. Terlepas apa kepentingan RRT memberikan persenjataan gratis kepada kita, asal bantuan itu tidak mengikat, mengapa tidak diterima?

Pernyataan Presiden Soekarno menerima bantuan RRT itu lantas saya sampaikan kepada pimpinan RRT. Mereka gembira mendengarnya. Mereka menyatakan bahwa akan segera menyiapkan barang tersebut. Mereka juga meminta konfirmasi kepada kami, kapan barang bisa dikirim. Hal ini saya sampaikan kepada Bung Karno. Namun, masalah ini macet sampai di sini. Bung Karno tidak segera menjawab, kapan barang itu bisa dikirim. Pihak RRT juga tidak mengirimkan barang tersebut.

Baru sekitar awal tahun 1965 Bung Karno punya ide membentuk Angkatan Kelima. Tujuannya adalah untuk menampung bantuan senjata dari RRT. Saat itu persenjataan untuk empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian) dianggap sudah cukup. Karena itu, agar bantuan senjata tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, Bung Karno punya ide membentuk Angkatan Kelima. Jika persenjataan yang dikirim cukup untuk 40 batalyon, maka Angkatan Kelima berkekuatan sekitar itu. Sebab tujuannya memang untuk memanfaatkan maksimal pemberian senjata gratis RRT.

Tetapi – ini yang sangat penting – Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan Kelima. Beliau hanya mengatakan demikian: Angkatan Kelima tidak sama dengan angkatan yang sudah ada. Ini adalah pasukan istimewa yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan angkatan lain. Hal ini perlu saya tegaskan, karena kemudian beredar isu bahwa Angkatan Kelima adalah para buruh dan petani yang dipersenjatai. PKI memang pernah mengatakan hal ini, tetapi Bung Karno belum pernah merinci, bagaimana bentuk Angkatan Kelima itu.

Setelah Bung Karno jatuh dari kekuasaannya, isu ini dijadikan bahan sejarah. Bahkan masuk di dalam buku sejarah yang dipelajari di sekolah. Tentu Bung Karno tidak dapat membantah isu tersebut sebab sejak beberapa waktu kemudian praktis Bung Karno menjadi tawanan Soeharto sampai beliau meninggal dunia.

Bung Karno sudah menjadi pihak yang terkalahkan, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir jernih melihat Bung Karno. Kalau masyarakat berpikir jernih, pasti muncul analisis, hanya pimpinan bodoh yang mempersenjatai buruh dan petani di negara yang relatif baru lahir, karena jelas hal itu akan membuat negara dalam kondisi sangat berbahaya. Semua tahu bahwa Bung Karno tidak bodoh. Atau, bisa jadi masyarakat saat itu ada yang berpikiran jernih, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan. Bukankah pada zaman Orde Baru bicara politik – apalagi membahas sejarah versi Orba – bisa membuat yang bersangkutan tidak lagi bisa pulang ke rumahnya?

Meskipun saat ide tersebut dilontarkan oleh Bung Karno belum ada embel-embel buruh dan petani dipersenjatai, tetapi kalangan militer tidak setuju. Menpangad Letjen A Yani sudah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa ia tidak setuju dibentuk Angkatan Kelima. Para jenderal lainnya mendukung sikap Yani. Mereka tidak setuju ada angkatan lain. Empat angkatan dianggap sudah cukup.

Setelah Yani menyampaikan sikapnya kepada Presiden, masalah ini kemudian menjadi pembicaraan di kalangan elite politik. Dan pembicaraan tentang itu menjadi berlarut-larut. Juga muncul banyak spekulasi tentang bentuk Angkatan Kelima. Muncul pula berbagai praduga tentang penolakan Yani terhadap ide Bung Karno itu. Sementara, Bung Karno sendiri tetap tidak menjelaskan secara rinci bentuk Angkatan Kelima tersebut. Saya sebagai orang yang paling dekat dengan Bung Karno saat itu pun tidak diberitahu.

Sampai akhirnya Bung Karno memanggil Yani. Dijadwalkan, Yani akan diterima oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Agendanya, Yani akan ditanya lagi tentang Angkatan Kelima.

Seorang sumber saya mengatakan, ketika Yani menerima surat panggilan dari Presiden, beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965, Yani sempat mengatakan: Saya mungkin akan dicopot dari Menpangad, sebab saya tidak setuju Angkatan Kelima. Ucapan Yani ini juga cepat menyebar. Bahkan beredar isu di kalangan petinggi AD bahwa pengganti Yani adalah orang kedua di AD, yakni Gatot Subroto.

Namun Yani dibunuh beberapa jam sebelum ia menghadap Presiden Soekarno. Jika diperkirakan Yani dibantai sekitar pukul 04.00 WIB, berarti empat jam kemudian mestinya ia menghadap Presiden.

BAB II: GERAKAN YANG DIPELINTIR

BUNG KARNO MASUK ANGIN

Ada peristiwa kecil, namun dibesar-besarkan oleh Kelompok Bayangan Soeharto, sehingga kemudian menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu adalah sakitnya Bung Karno pada awal Agustus 1965.

Dalam buku-buku sejarah banyak ditulis bahwa sakitnya Bung Karno pada saat itu adalah sangat berat. Dikabarkan, pimpinan PKI DN Aidit sampai mendatangkan dokter dari RRT. Dokter RRT yang memeriksa Bung Karno menyatakan bahwa Bung Karno sedang kritis. Intinya, jika tidak meninggal dunia, Bung Karno dipastikan bakal lumpuh. Ini menggambarkan bahwa Bung Karno saat itu benar-benar sakit parah.

Dari peristiwa itu (seperti ditulis di berbagai buku) lantas dianalisis bahwa PKI – yang saat itu berhubungan mesra dengan Bung Karno – merasa khawatir pimpinan nasional bakal beralih ke tangan orang AD. PKI tentu tidak menghendaki hal itu, mengingat PKI sudah bermusuhan dengan AD sejak pemberontakan PKI di Madiun, 1948. Menurut analisis tersebut, begitu PKI mengetahui bahwa Bung Karno sakit keras, mereka menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan. Akhirnya meletus G30S.

Ini alibi rekayasa Soeharto yang mendasari tuduhan bahwa PKI adalah dalang G30S. Ini juga ditulis di banyak buku, sebab memang hanya itu informasi yang ada dan tidak dapat dikonfirmasi, karena pelakunya – Bung Karno, DN Aidit dan dokter RRT – ketiga-tiganya tidak dapat memberikan keterangan sebagai bahan perbandingan. Bung Karno ditahan sampai meninggal. Aidit ditembak mati tanpa proses pengadilan; sedangkan dokter RRT itu tidak jelas keberadaannya. Itulah sejarah versi plintiran.

Tetapi ada saksi lain selain tiga orang itu, yakni saya sendiri dan Wakil Perdana Menteri-II, dr. Leimena. Jangan lupa, saya adalah dokter yang sekaligus dekat dengan Bung Karno. Saya juga mengetahui secara persis peristiwa kecil itu.

Yang benar demikian: memang Bung Karno diperiksa oleh seorang dokter Cina yang dibawa oleh Aidit, tetapi dokternya bukan didatangkan dari RRT, melainkan dokter Cina dari Kebayoran Baru, Jakarta, yang dibawa oleh Aidit. Fakta lain: Bung Karno sebelum dan sesudah diperiksa dokter itu juga saya periksa. Pemeriksaan yang saya lakukan didampingi oleh dr. Leimena. Jadi ada tiga dokter yang memeriksa Bung Karno.

Penyakit Bung Karno saat itu adalah: masuk angin. Ini jelas dan dokter Cina itu juga mengatakan kepada Bung Karno di hadapan saya dan Leimena bahwa Bung Karno hanya masuk angin. DN Aidit juga mengetahui penyakit Bung Karno ini. Mengenai penyebabnya, sayalah yang tahu. Beberapa malam sebelumnya, Bung Karno jalan-jalan meninjau beberapa pasar di Jakarta. Tujuannya adalah melihat langsung harga bahan kebutuhan pokok. Jalan keluar-masuk pasar di malam hari tanpa pengawalan yang memadai sering dilakukan Bung Karno. Nah, itulah penyebab masuk angin.

Tetapi kabar yang beredar adalah bahwa Bung Karno sakit parah. Lantas disimpulkan bahwa karena itu PKI kemudian menyusun kekuatan untuk mengambil-alih kepemimpinan nasional. Akhirnya meletus G30S yang didalangi oleh PKI.

Kabar itu sama sekali tidak benar. DN Aidit tahu kondisi sebenarnya. Ini berarti bahwa kelompok Soeharto sengaja menciptakan isu yang secara logika membenarkan PKI berontak atau menyebarkan kesan (image) bahwa dengan cerita itu PKI memiliki alasan untuk melakukan kudeta.

Ketika Kamaruzaman alias Sjam diadili, ia memperkuat dongeng kelompok Soeharto. Sjam adalah kepala Biro Khusus PKI sekaligus perwira intelijen AD. Sjam mengaku bahwa ketika Bung Karno jatuh sakit, ia dipanggil oleh Aidit ke rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1965. Ia mengaku bahwa dirinya diberitahu oleh Aidit mengenai seriusnya sakit Presiden dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera apabila Bung Karno meninggal. Masih menurut Sjam, Aidit memerintahkan dia untuk meninjau kekuatan kita dan mempersiapkan suatu gerakan. Pengakuan Sjam ini menjadi rujukan di banyak buku.

Tidak ada balance, tidak ada pembanding. Yang bisa memberikan balance sebenarnya ada lima orang yaitu Bung Karno, Aidit, dokter Cina (saya lupa namanya), Leimena dan saya sendiri. Tetapi setelah meletus G30S semuanya dalam posisi lemah. Ketika diadili, saya tidak diadili dengan tuduhan terlibat G30S, sehingga tidak relevan saya ungkapkan.

Kini saya katakan, semua buku yang menyajikan cerita sakitnya Bung Karno itu tidak benar. Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya masuk angin, sehingga tidak masuk akal jika ia memerintahkan anak buahnya, Sjam, untuk menyiapkan suatu gerakan. Ini jika ditinjau dari logika: PKI ingin mendahului merebut kekuasaan sebelum sakitnya Bung Karno semakin parah dan kekuasaan akan direbut oleh AD. Logikanya, Aidit akan tenang-tenang saja, sebab bukankah Bung Karno sudah akrab dengan PKI? Mengapa PKI perlu menyiapkan gerakan di saat mereka disayangi oleh Presiden Soekarno yang segar bugar?

Intinya, pada bulan Agustus 1965 kelompok bayangan Soeharto jelas kelihatan ingin secepatnya memukul PKI. Caranya, mereka melontarkan provokasi-provokasi seperti itu. Provokasi adalah cara perjuangan yang digunakan oleh para jenderal AD kanan untuk mendorong PKI mendahului memukul AD. Ini taktik untuk merebut legitimasi rakyat. Jika PKI memukul AD, maka PKI ibarat dijebak masuk ladang pembantaian (killing field). Sebab, AD akan – dengan seolah-olah terpaksa – membalas serangan PKI. Dan, serangan AD terhadap PKI ini malah didukung rakyat, sebab seolah-olah hanya membalas. Ini taktik AD Kubu Soeharto untuk menggulung PKI. Jangan lupa, PKI saat itu memiliki massa yang sangat besar, sehingga tidak dapat ditumpas begitu saja tanpa taktik yang canggih.

Tetapi PKI tidak juga terpancing. Pelatuk tidak juga ditarik meskipun PKI sudah diprovokasi sedemikian rupa. Mungkin PKI sadar bahwa mereka sedang dijebak. Peran Aidit sangat besar, dengan tidak memberikan instruksi kepada anggotanya. Tetapi toh akhirnya PKI dituduh mendalangi G30S, walaupun keterlibatan langsung PKI dalam peristiwa itu belum pernah diungkap secara jelas.

Pelaku G30S adalah tentara dan gerakan itu didukung oleh Soeharto yang juga tentara. Sedangkan Aidit langsung ditembak mati tanpa proses pengadilan.

DEWAN JENDERAL

Isu Dewan Jenderal sebenarnya bersumber dari Angkatan Kelima. Dan seperti diungkap di bagian terdahulu, Angkatan Kelima bersumber dari rencana sumbangan persenjataan gratis dari RRT. Tiga hal ini berkaitan erat. Pada bagian terdahulu diungkapkan bahwa tawaran bantuan persenjataan gratis untuk sekitar 40 batalyon dari RRT diterima Bung Karno. Hanya tawaran yang diterima, barangnya belum dikirim. Bung Karno lantas punya ide membentuk Angkatan Kelima. Tapi Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan Kelima itu.

Ternyata Menpangad Letjen A Yani tidak menyetujui ide mengenai Angkatan Kelima itu. Para perwira ABRI lainnya mengikuti Yani, tidak setuju pada ide Bung Karno itu. Empat angkatan dinilai sudah cukup. Karena itulah berkembang isu mengenai adanya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden. Isu terus bergulir, sehingga kelompok perwira yang tidak puas terhadap Presiden itu disebut Dewan Jenderal. Perkembangan isu selanjutnya adalah bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kup terhadap Presiden.

Menjelang G30S meletus, Presiden memanggil Yani agar menghadap ke Istana. Yani rupanya merasa bahwa ia akan dimarahi oleh Bung Karno karena tidak menyetujui Angkatan Kelima. Yani malah sudah siap kursinya (Menpangad) akan diberikan kepada orang lain. Saat itu juga beredar isu kuat bahwa kedudukan Yani sebagai Menpangad akan digantikan oleh wakilnya, Mayjen Gatot Subroto. Presiden Soekarno memerintahkan agar Yani menghadap ke Istana pada 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Tetapi hanya beberapa jam sebelumnya Yani diculik dan dibunuh.

Yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal itu adalah Letkol Untung Samsuri. Sebagai salah satu komandan Pasukan Kawal Istana - Cakra Birawa – ia memang harus tanggap terhadap segala kemungkinan yang membahayakan keselamatan Presiden. Untung gelisah. Lantas Untung punya rencana mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka. Rencana ini disampaikan Untung kepada Soeharto. Menanggapi itu Soeharto mendukung. Malah Untung dijanjikan akan diberi bantuan pasukan. Ini diceritakan oleh Untung kepada saya saat kami sama-sama ditahan di LP Cimahi, Bandung (lengkapnya simak sub-bab Menjalin Sahabat Lama).

Saya menerima laporan mengenai isu Dewan Jenderal itu pertama kali dari wakil saya di BPI (Badan Pusat Intelijen), tetapi sama sekali tidak lengkap. Hanya dikatakan bahwa ada sekelompok jenderal AD yang disebut Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden. Segera setelah menerima laporan, langsung saya laporkan kepada Presiden. Saya lantas berusaha mencari tahu lebih dalam. Saya bertanya langsung kepada Letjen Ahmad Yani tentang hal itu. Jawab Yani ternyata enteng saja, memang ada, tetapi itu Dewan yang bertugas merancang kepangkatan di Angkatan Bersenjata dan bukan Dewan yang akan melakukan kudeta.

Masih tidak puas, saya bertanya kepada Brigjen Soepardjo (Pangkopur II). Dari Soepardjo saya mendapat jawaban yang berbeda. Kata Soepardjo: Memang benar. Sekarang Dewan Jenderal sudah siap membentuk menteri baru.

Pada 26 September 1965 muncul informasi yang lebih jelas lagi. Informasi itu datang dari empat orang sipil. Mereka adalah Muchlis Bratanata, Nawawi Nasution, Sumantri dan Agus Herman Simatupang. Dua nama yang disebut terdahulu adalah orang NU sedangkan dua nama belakangnya dri IPKI. Mereka cerita bahwa pada tanggal 21 September 1965 diadakan rapat Dewan Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rapat itu membicarakan antara lain: Mengesahkan kabinet versi Dewan Jenderal.

Muchlis tidak hanya bercerita, ia bahkan menunjukkan pita rekaman pembicaran dalam rapat. Dalam rekaman tersebut ada suara Letjen S. Parman (salah satu korban G30S) yang membacakan susunan kabinet.

Susunan kabinet versi Dewan Jenderal – menurut rekaman itu – adalah sebagai berikut:

Letjen AH Nasution sebagai Perdana Menteri
Letjen A Yani sebagai Waperdam-I (berarti menggantikan saya) merangkap Menteri Hankam,
Mayjen MT Haryono menjadi Menteri Luar Negeri,
Mayjen Suprapto menjadi Menteri Dalam Negeri,
Letjen S Parman sendiri menjadi Menteri Kehakiman,
Ibnu Sutowo (kelak dijadikan Dirut Pertamina oleh Soeharto) menjadi menteri Pertambangan.

Rekaman ini lantas saya serahkan kepada Bung Karno. Jelas rencana Dewan Jenderal ini sangat peka dan sifatnya gawat bagi kelangsungan pemerintahan Bung Karno. Seharusnya rencana ini masuk klasifikasi sangat rahasia. Tetapi mengapa bisa dibocorkan oleh empat orang sipil? Saya menarik kesimpulan: tiada lain kecuali sebagai alat provokasi. Jika alat provokasi, maka rekaman itu palsu. Tujuannya untuk mematangkan suatu rencana besar yang semakin jelas gambarannya. Bisa untuk mempengaruhi Untung akan semakin yakin bahwa Dewan Jenderal - yang semula kabar angin - benar-benar ada.

Hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal, muncul Dokumen Gilchrist. Dokumen ini sebenarnya adalah telegram (klasifikasi sangat rahasia) dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta Sir Andrew Gilchrist kepada Kementrian Luar Negeri Inggris. Dokumen itu bocor ketika hubungan Indonesia-Inggris sangat tegang akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia soal Borneo (sebagian wilayah Kalimantan). Saat itu Malaysia adalah bekas koloni Inggris yang baru merdeka. Inggris membantu Malayia mengirimkan pasukan ke Borneo.

Saya adalah orang yang pertama kali menerima Dokumen Gilchrist. Saya mendapati dokumen itu sudah tergeletak di meja kerja saya. Dokumen sudah dalam keadaan terbuka, mungkin karena sudah dibuka oleh staf saya. Menurut laporan staf, surat itu dikirim oleh seorang kurir yang mengaku bernama Kahar Muzakar, tanpa identitas lain, tanpa alamat. Namun berdasarkan informasi yang saya terima, surat tersebut mulanya tersimpan di rumah Bill Palmer, seorang Amerika yang tinggal di Jakarta dan menjadi distributor film-film Amerika. Rumah Bill Palmer sering dijadikan bulan-bulanan demonstrasi pemuda dari berbagai golongan. Para pemuda itu menentang peredaran film porno yang diduga diedarkan dari rumah Palmer.

Isi dokumen itu saya nilai sangat gawat. Intinya: Andrew Gilchrist melaporkan kepada atasannya di Kemlu Inggris yang mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Di sana ada pembicaraan Gilchrist dengan seorang kolega Amerikanya tentang persiapan suatu operasi militer di Indonesia. Saya kutip salah satu paragraf yang berbunyi demikian: rencana ini cukup dilakukan bersama ’our local army friends.’

Sungguh gawat. Sebelumnya sudah beredar buku yang berisi rencana Inggris dan AS untuk menyerang Indonesia. Apalagi, pemerintah Inggris tidak pernah melontarkan bantahan, padahal sudah mengetahui bahwa dokumen rahasia itu beredar di Indonesia. Saya selaku kepala BPI mengerahkan intelijen untuk mencek otentisitas dokumen itu. Hasilnya membuat saya yakin bahwa Dokumen Gilchrist itu otentik.

Akhirnya dokumen tersebut saya laporkan secara lengkap kepada Presiden Soekarno. Reaksinya, beliau terkejut. Berkali-kali beliau bertanya keyakinan saya terhadap keaslian dokumen itu. Dan berkali-kali pula saya jawab yakin asli. Lantas beliau memanggil para panglima untuk membahasnya. Dari reaksi Bung Karno saya menyimpulkan bahwa Dokumen Gilchrist tidak saja mencemaskan, tetapi juga membakar. Bung Karno sebagai target operasi seperti merasa terbakar. Namun sebagai negarawan ulung, beliau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Menurut penglihatan saya, tentu Bung Karno cemas. Saya menyimpulkan, Bung Karno sedang terbakar oleh provokasi itu.

Terlepas dari asli-tidaknya dokumen itu, saya menilai bahwa ini adalah alat provokasi untuk memainkan TNI AD dalam situasi politik Indonesia yang memang tidak stabil. Saya mengatakan provokasi jika ditinjau dari dua hal. Pertama: isinya cukup membuat orang yang menjadi sasaran merasa ngeri. Kedua, dokumen sengaja dibocorkan agar jatuh ke tangan pendukung-pendukung Bung Karno dan PKI. Bagaimana mungkin dokumen rahasia seperti itu berada di rumah Palmer yang menjadi bulan-bulanan demo pemuda. Apakah itu bukan suatu cara provokasi?

Saya katakan jika Dokumen Gilchrist sebagai upaya provokasi, maka itu adalah provokasi pertama. Sedangkan provokasi kedua adalah isu Dewan Jenderal. Jika diukur dari kebiasaan aktivitas terbuka, maka sumber utama dua alat provokasi itu memang cukup rumit untuk dipastikan.

Di sisi lain, Soeharto juga bermain dalam isu Dewan Jenderal. Beberapa waktu sebelum G30S meletus, Yoga diutus oleh Soeharto untuk menemui Mayjen S Parman guna menyampaikan saran agar Parman berhati-hati karena isu bakal adanya penculikan terhadap jenderal-jenderal sudah santer beredar. Namun tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan isu seperti itu.

Parman tidak terlalu serius menanggapi saran itu, sebab itu hanya isu. Parman bertanya kepada Yoga: Apakah pak Yoga sudah punya bukti-bukti? Yang ditanya menjawab: Belum, pak. Lantas Parman menyarankan agar Yoga mencari bukti. Jangan hanya percaya isu sebelum ada bukti, kata Parman. Yoga menyanggupi akan mencarikan bukti.

Setelah G30S meletus, saya teringat saran Yoga kepada Parman itu. Yoga adalah anggota Trio Soeharto. Saya kemudian berkesimpulan bahwa informasi yang disampaikan oleh Yoga kepada Parman itu bertujuan untuk mengetahui reaksi Parman yang dikenal dekat dengan Yani. Info tersebut tentu untuk memancing, apakah Parman sudah tahu. Sekaligus – jika memungkinkan – mengungkap seberapa jauh atisipasi Parman terhadap isu tersebut. Dan karena Parman adalah teman dekat Yani, reaksi Parman ini bisa disimpulkan sebagai mewakili persiapan Yani.

Dengan reaksi Parman seperti itu, maka bisa disimpulkan bahwa Parman sama sekali tidak mengantisipasi arah selanjutnya jika seandainya Dewan Jenderal benar-benar ada. Parman tidak siap meghadapi kemungkinan yang bakal terjadi selanjutnya. Ini juga bisa disimpulkan bahwa Yani juga tidak siap. Jika ini saya kaitkan dengan pertanyaan saya pada Yani soal isu Dewan Jenderal, maka jelas-jelas bahwa Yani tidak punya persiapan sama sekali.

Intinya, info dari Yoga kepada Parman berbalas info, sehingga kelompok Soeharto mendapatkan info bahwa kelompok Yani sama sekali belum siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya penculikan. Lebih jauh, rencana Soeharto melakukan gerakan dengan memanfaatkan Kolonel Latief dan memanipulasi kelompok Letkol Untung, belum tercium oleh kelompok lawan: Kelompok Yani.

Jika seandainya gerakan gagal mencapai tujuan (khususnya bila Parman tidak berhasil dibunuh), maka peringatan Yoga akan lain maknanya. Peringatan itu bisa berubah menjadi jasa Soeharto menyelamatkan Parman. Maka Soeharto tetap tampil sebagai pahlawan. Jadi tindakan Soeharto ini benar-benar strategis.

PERAN AMERIKA SERIKAT


Apakah AS berperan memlintir isu sakitnya Presiden dan Dewan Jenderal? Sudah jelas AS takut Indonesia dikuasai oleh komunis. Dan karena Bung Karno cenderung kiri, maka proyek mereka ada dua: hancurkan PKI dan gulingkan Bung Karno.

Selain tidak suka pada Bung Karno, AS juga punya kepentingan ekonomis di Indonesia dan secara umum di Asia. Sebagai gambaran: Malaysia hanya kaya akan karet dan timah; Brunei Darussalam hanya kaya minyak; sedangkan Indonesia memiliki segalanya di bidang tambang dan hasil bumi. Terlebih wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei. Secara kongkrit bisnis minyak AS di Indonesia (Caltex) serta beberapa perusahaan lainnya – bagi AS – harus aman.

Karena itu politik Bung Karno dianggap membahayakan kepentingan AS di Indonesia. Namun mereka kesulitan mengubah sikap Bung Karno yang tegas. Ada upaya AS untuk membujuk Bung Karno agar mengubah sikap politiknya tetapi gagal. Secara politis Bung Karno juga sangat kuat. Di dalam negeri Bung Karno didukung oleh Angkatan Bersenjata dan PKI. Tak kalah pentingnya, rakyat sungguh kagum dan simpati terhadapnya. Di luar negeri ia mendapat dukungan dari negara-negara Asia Tenggara dengan politik Non-Bloknya.

Itulah sebabnya, secara intuitif saya yakin bahwa AS ikut main di dua isu itu. Soal sakitnya Presiden, target mereka bukan menjebak PKI melakukan gerakan – sehingga PKI masuk ladang pembantaian – sebab Aidit tahu persis Presiden hanya masuk angin.

Plintiran isu tersebut lebih untuk konsumsi publik. Jika suatu saat ada gerakan perebutan kekuasaan, maka akan terlihat wajar bila gerakan itu dilakukan oleh PKI. Jika Presiden sakit keras, wajar PKI merebut kekuasaan, karena takut negara akan dikuasai oleh militer. Dan karena itu, wajar pula jika PKI dihabisi oleh militer.

Dewan Jenderal lebih banyak dimainkan oleh pemain lokal, meskipun AS bisa membantu dengan isu senjata dari RRT, Angkatan Kelima dan penolakan Yani terhadap Angkatan Kelima. Tetapi Dokumen Gilchrist jelas ada pemain Amerikanya. Dokumen itu awalnya disimpan di rumah warga Amerika Bill Palmer. Dokumen tersebut menurut saya otentik, namun mengapa dibocorkan?

Itu semua secara intiusi. Faktanya: pada pertengahan November 1965 AS mengirim bantuan obat-obatan dalam jumlah besar ke Indonesia. Bantuan tersebut mengherankan saya. Indonesia tidak sedang dilanda gempa bumi. Juga tidak ada bencana atau perang. Yang ada adalah bahwa pada 1 Oktober 1965 terjadi pembantaian enam jenderal dan seorang letnan. Seminggu sesudahnya, AD di bawah pimpinan Soeharto dan dibantu oleh para pemuda membantai PKI. Pada saat obat-obatan itu dikirim kira-kira sudah 40 ribu anggota PKI dan simpatisannya dibantai. Nah, di sinilah pengiriman obat-obatan itu menjadi janggal. Suatu logika yang sangat aneh jika AS membantu obat-obatan untuk PKI.

Baru beberapa waktu kemudian saya mendapat laporan bahwa kiriman obat-obatan itu hanya kamuflase; hanya sebuah selubung untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih penting. Sebenarnya itu adalah kiriman senjata untuk membantu tentara dan pemuda membantai PKI. Sayangnya, pengetahuan saya tentang hal ini sudah sangat terlambat. Bung Karno sudah menjelang ajal politik. Paling tidak ini menambah keyakinan saya bahwa AS ikut bermain dalam rangkaian G30S.

Bagi AS, menghancurkan komunis di Indonesia sangat tinggi nilainya untuk menjamin dominasi AS diAsia Tenggara. Di sisi lain, reputasi mereka di bidang subversif sudah dibuktikan dengan tampilnya agen-agen CIA yang berpengalaman menghancurkan musuh di berbagai negara, walaupun reputasi itu di dalam negeri malah dikecam habis-habisan oleh rakyat AS sendiri.

Salah satu agen CIA yang andal adalah Marshall Green (Dubes AS untuk Indonesia). Reputasinya di bidang subversif tak diragukan lagi. Sebelum bertugas di Indonesia ia adalah Kuasa Usaha AS di Korea Selatan. Di sana ia sukses menjalankan misi AS membantu pemberontakan militer oleh Jenderal Park Chung Hee yang kemudian memimpin pemerintahan militer selama tiga dekade. Di Indonesia ia menggantikan Howard Jones menjelang meletusnya G30S. Jadi pemain penting asing dalam drama 1 Oktober 1965 itu adalah Green dan Jones.

Tentu CIA tidak dapat bekerja sendiri menghancurkan komunis di Indonesia. Apalagi pada Februari 1965 AS memulai pemboman pertama di Vietnam Utara. Praktis konsentrasinya – khusus untuk penghancuran komunis – terbagi. Baik di Indonesia maupun Vietnam Utara, mereka butuh mitra lokal.

Di Indonesia mereka merekrut Kamaruzaman yang lebih terkenal dengan panggilan Sjam sebagai spion. Sjam adalah tentara sekaligus orang PKI. Kedudukan Sjam di PKI sangat strategis yaitu sebagai Ketua Biro Khusus PKI yang bisa berhubungan langsung dengan Ketua PKI DN Aidit. Sebaliknya, para perwira kelompok kontra Dewan Jenderal memberi informasi kepada saya bahwa Sjam sering memimpin rapat intern AD. Tidak jelas benar, apakah Sjam itu tentara yang disusupkan ke dalam tubuh PKI atau orang PKI yang disusupkan ke dalam AD. Tetapi jelas ia adalah mitra lokal CIA. Dan CIA beruntung memiliki mitra lokal yang berdiri di dua kubu yang berseberangan.

Tetapi permainan Sjam sangat kasar. Ingat pernyataannya bahwa pada tanggal 12 Agustus 1965 ia mengaku dipanggil oleh Aidit untuk membahas betapa seriusnya sakit Presiden. Juga Kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera jika Presiden meninggal. Itu dikatakan setelah Aidit dibunuh.

Di pengadilan Sjam mengatakan bahwa perintah menembak para jenderal datang dari dia sendiri, namun itu atas perintah Aidit yang disampaikan kepadanya. Inilah satu-satunya pernyataan yang memberatkan Aidit selain keberadaan Aidit di Halim pada taggal 30 September 1965 malam. Namun Aidit tidak sempat bicara sebab dia ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto (kelak dijadikan Gubernur Lampung oleh Soeharto) beberapa hari setelah G30S di Boyolali, Jateng.

Jika Sjam itu seorang tentara, ia ibarat martil. Keterangannya sangat menguntungkan pihak yang menghancurkan PKI. Namun setelah bertahun-tahun berstatus tahanan, Sjam diadili dan dihukum mati. Keberpihakannya kepada PKI, AD dan AS akhirnya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri.

MENJALIN SAHABAT LAMA


Ini adalah bagian yang mengungkap keterlibatan Soeharto dalam G30S. Dia menjalin hubungan dengan dua sahabat lama - Letkol TNI AD Untung Samsuri dan Kolonel TNI AD Abdul Latief – beberapa waktu sebelum meletus G30S. Untung kelak menjadi komandan pasukan yang menculik dan membunuh 7 perwira, sedangkan Latief hanya dituduh terlibat dalam peristiwa itu.

Untung adalah anak buah Soeharto ketika Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Jateng. Untung bertubuh agak pendek namun berjiwa pemberani. Selama beberapa bulan berkumpul dengan saya di Penjara Cimahi, Bandung, saya tahu persis bahwa Untung tidak menyukai politik. Ia adalah tipe tentara yang loyal kepada atasannya, sebagaimana umumnya sikap prajurit sejati. Kepribadiannya polos dan jujur. Ini terbukti dari fakta bahwa sampai beberapa saat sebelum dieksekusi, dia masih tetap percaya bahwa vonis hukuman mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. Percayalah, pak Ban, vonis buat saya itu hanya sandiwara, katanya suatu hari pada saya. Kenapa begitu? Karena ia percaya pada Soeharto yang mendukung tindakannya: membunuh para jenderal. Soal ini akan dibeberkan di bagian lebih lanjut.

Sekitar akhir 1950-an Soeharto dan Untung pisah kesatuan. Namun pada tahun 1962 mereka berkumpul lagi. Mereka dipersatukan oleh tugas merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu Soeharto adalah Panglima Komando Mandala, sedangkan Untung adalah anak buah Soeharto yang bertugas di garis depan. Dalam tugas itulah keberanian Untung tampak menonjol: ia memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana. Operasi pembebasan Irian akirnya sukses. Pada tanggal 15 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian kepada PBB. Lantas pada tanggal 1 Mei 1963 Irian diserahkan oleh PBB ke pangkuan RI. Keberanian Untung di medan perang sampai ke telinga Presiden. Karena itu Untung dianugerahi Bintang Penghargaan oleh Presiden Soekarno karena keberaniannya.

Setelah itu Untung dan Soeharto berpisah lagi dalam hubungan garis komando. Presiden Soekarno menarik Untung menjadi salah satu komandan Batalyon Kawal Istana, Cakra Bhirawa. Sedangkan Soeharto akhirnya menjadi Pangkostrad. Namun tugas baru Untung itu membuat Soeharto marah. Soeharto ingin merekrut Untung masuk ke Kostrad menjadi anak-buahnya, karena ia tahu bahwa Untung itu pemberani. Tetapi apa mau dikata, Presiden sudah terlanjur menarik Untung ke dalam pasukan elite kawal Istana. Soeharto hanya bisa kecewa.

Saat itu konflik Bung Karno dan PKI di satu sisi dengan para pimpinn AD di sisi lain belum terlalu tajam. Dalam perkembangannya, konflik Bung Karno dan PKI dengan AD itu semakin memuncak. Konflik itu diikuti oleh polarisasi kekuatan politik dan militer yang semakin meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sewaktu-waktu konflik bisa mengarah ke suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Sebab Bung Karno adalah pemimpin yang kharismatik yang didukung oleh rakyat dan sebagian besar perwira Angkatan Bersenjata, kecuali sebagian kecil perwira AD. Di sisi lain, PKI – seperti sudah saya sebutkan di muka – saat itu memiliki massa dalam jumlah sangat besar. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika konflik ini semakin tajam.

Nah, saat konflik meningkat itulah justru Soeharto bersyukur bahwa Untung menjadi salah satu komandan Batalyon Kawal Istana Cakra Bhirawa. Kedudukan Untung di sana menjadi titik strategis dipandang dari sisi Soeharto yang menunggu momentum untuk merebut kekuasaan negara. Maka hubungan Soeharto-Untung kembali membaik, meskipun beberapa waktu sebelumnya Soeharto sempat marah dan membenci Untung. Bukti membaiknya hubungan itu adalah bahwa beberapa waktu kemudian, di akhir 1964, Untung menikah di Kebumen dan Soeharto bersama istrinya, Ny. Soehartinah (Tien) menghadiri resepsinya di Kebumen.

Seorang komandan menghadiri pernikahan bekas anak-buah adalah hal yang sangat wajar, memang. Tetapi jarak antara Jakarta-Kebumen tidak dekat. Apalagi saat itu sarana transportasi dan terutama kondisi jalan sangat tak memadai. Jika tak benar-benar sangat penting, tidak mungkin Soeharto bersama istrinya menghadiri pernikahan Untung. Langkah Soeharto mendekati Untung ini terbaca di kalangan elite politik dan militer saat itu, tetapi mereka hanya sekadar heran pada perhatian Soeharto terhadap Untung yang begitu besar.

Di sisi lain, Soeharto juga membina persahabatan lama dengan Kolonel Abdul Latief yang juga bekas anak-buahnya di Divisi Diponegoro. Latief adalah juga seorang tentara pemberani. Ia adalah juga seorang yang saya nilai jujur. Namun, berbeda dengan Untung, Latief mengantongi rahasia skandal Soeharto dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogya. Dalam serangan itu Belanda diusir dari Yogya (ketika itu ibu-kota RI) hanya dalam waktu enam jam. Itu sebabnya serangan ini disebut juga Enam jam di Yogya, yang dalam sejarah disebut sebagai Operasi Janur Kuning karena saat operasi dilaksanakan semua pasukan yang berjumlah sekitar 2000 personil (termasuk pemuda gerilyawan) diharuskan mengenakan janur kuning (sobekan daun kelapa) di dada kiri sebagai tanda. Yang tidak mengenakan tanda khusus ini bisa dianggap sebagai mata-mata Belanda dan tidak salah jika ditembak mati.

Soeharto (di kemudian hari) mengklaim keberhasilan mengusir Belanda itu atas keberaniannya. Serangan Oemoem 1 Maret 1949 itu katanya, adalah ide dia. Soal ini sudah diungkap di berbagai buku, bahwa serangan tersebut adalah ide Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Soeharto adalah komandan pelaksana serangan. Namun bagi Latief persoalan ini terlalu tinggi. Latief hanya merupakan salah satu komandan kompi. Hanya saja karena dia kenal Soeharto sewaktu masih sama-sama di Kodam Diponegoro, ia dekat dengan Soeharto. Letief tidak bicara soal ide serangan. Ia hanya bicara soal teknis pertempuran.

Tentara kita menyerbu kota dari berbagai penjuru mulai pukul 06.00 WIB, persis saat sirene berbunyi tanda jam malam berakhir. Diserbu mendadak oleh kekuatan yang begitu besar, Belanda terkejut. Perlawanan mereka sama sekali tidak berarti bagi pasukan kita. Mereka sudah kalah strategi, diserang mendadak dari berbagai penjuru kota oleh pasukan yang jumlahnya demikian banyak. Tangsi-tangsi Belanda banyak yang berhasil direbut tentara kita. Namun Belanda sempat minta bantuan pasukan dari kota lain. Walaupun bala bantuan pasukan Belanda datang agak terlambat, namun mereka memiliki persenjataan yang lebih baik dibanding tentara kita. Mereka juga mengerahkan kendaraan lapis baja. Pada saat itulah terjadi pertempuran hebat di seantero Yogyakarta.

Pada scope lebih kecil, kelompok pasukan pimpinan Latief kocar-kacir digempur serangan balik pasukan Belanda. Dalam kondisi seperti itu Latief memerintahkan pasukannya mundur ke Pangkalan Kuncen sambil tetap berupaya memberikan tembakan balasan. Setelah di garis belakang, Latief memeriksa sisa pasukan. Ternyata tinggal 10 orang tentara. Di saat mundur tadi sekilas diketahui 12 orang terluka dan 2 orang gugur di tempat. Mereka yang luka terpaksa ditinggal di medan pertempuran, sehingga kemungkinan besar juga tewas, sedangkan pemuda gerilyawan (juga di bawah kompi Latief) yang tewas 50 orang.

Nah, saat Latief bersama sisa pasukannya berada di garis belakang itulah mereka berjumpa Soeharto. Apa yang sedang dilakukan Soeharto? Dia sedang santai makan soto babat, ujar Latief. Ketika itu perang sedang berlangsung. Ribuan tentara dan pemuda gerilyawan tengah beradu nasib menyabung nyawa, merebut tanah yang diduduki oleh penjajah. Toh, Latief dengan sikap tegap prajurit melapor kepada Soeharto tentang kondisi pasukannya. Soeharto ternyata juga tidak berbasa-basi misalnya menawari Latief dan anak-buahnya makan. Sebaliknya Soeharto langsung memerintahkan Latief bersama sisa pasukannya untuk menggempur belanda yang ada di sekitar Kuburan Kuncen, tidak jauh dari lokasi mereka.

Belanda akhirnya berhasil diusir dari Yogyakarta dalam tempo enam jam. Secara keseluruhan dalam pertempuran itu pasukan kita menang, meskipun dalam scope kecil pasukan pimpinan Latief kocar-kacir. Komandan dari seluruh pasukan itu adalah Soeharto yang - boleh saja – menepuk dada membanggakan keberaniannya. Bahkan Soeharto kemudian bertindak jauh lebih berani lagi dengan mengakui bahwa ide serangan itu dalah idenya (yang kini terbukti tidak benar). Namun soal Soto babat menjadi skandal tersendiri bagi figur seorang komandan pasukan tempur di mata Latief. Dan skandal ini diungkap oleh Latief pada saat dia diadili di Mahkamah Militer dengan tuduhan terlibat G30S. Kendati begitu, skandal ini tidak menyebar karena saat itu Soeharto sudah berkuasa. Soeharto sudah menjadi pihak yang menang dan Latief menjadi pihak yang kalah. Apa pun informasi dari pihak yang kalah sudah pasti disalahkan oleh pihak yang menang.

Setelah Serangan Oemoem 1 Maret, Soeharto-Latief pisah kesatuan. Soeharto akhirnya menjadi Pangkostrad, sementara Latief akhirnya menjadi Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti, Kodam Jaya. Posisi Latief cukup strategis. Maka Soeharto kembali membina hubungan lama dengan Latief . Jika Untung didatangi oleh Soeharto saat menikah di Kebumen, Latief juga didatangi di rumahnya oleh Soeharto dan istrinya saat Latief mengkhitankan anaknya. Saya menilai, Soeharto mendekati Latief dalam upaya sedia payung sebelum hujan, sebab suatu saat nanti Latief akan dimanfaatkan oleh Soeharto.

Kini cerita lama terulang kembali. Jika dulu Soeharto membentuk trio bersama Yoga Soegama dan Ali Moertopo, kini bersama Untung dan Latief. Semuanya teman-teman lama Soeharto ketika masih di Jawa Tengah. Tetapi trio kali ini (bersama Untung dan Latief) memiliki posisi strategis yang lebih tinggi dibanding yang dulu: Untung adalah orang dekat Presiden. Latief adalah orang penting di Kodam Jaya yang menjaga keamanan Jakarta. Targetnya jelas: menuju ke Istana.

Tidak ada orang yang bisa membaca konspirasi trio tersebut saat itu karena selain trio ini tidak meledak-ledak, mereka juga tidak berada di posisi tertinggi di jajaran militer. Namun saya sebagai orang terdekat Bung Karno sudah punya feeling bahwa persahabatan mereka bisa menggoyang Istana. Paling tidak mereka bisa memperkuat apa yang sudah dirintis oleh Nasution, yakni: menciptakan Negara dalam Negara. Sebab konflik antara Bung Karno dan AD sudah semakin tajam.

Selain membentuk trio, Soeharto juga dekat dengan Brigjen Soepardjo (berasal dari Divisi Siliwangi yang kemudian ditarik Soeharto ke Kostrad menjabat PangKopur II).

Pertengahan September 1965 suhu politik di Jakarta mulai panas. Karena hubungan persahabatan – di luar jalur komando – Latief menemui Soeharto. Inilah pertemuan pemting pertama antara Soeharto dan Latief menjelang G30S. Saat itu isu dewan Jenderal sudah menyebar. Begitu mereka bertemu, Latief melaporkan isu tersebut kepada Soeharto. Ternyata Soeharto menyatakan bahwa ia sudah tahu. Beberapa hari yang lalu saya diberitahu hal itu oleh seorang teman AD dari Yogya bernama Soebagyo, katanya. Tidak jelas siapa Soebagyo. Namun menurut Latief, Soebagyo adalah tentara teman mereka ketika masih sama-sama di Divisi Diponegoro.

Pada saat yang hampir bersamaan, pada 15 September 1965 Untung mendatangi Soeharto. Untung juga melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kup. Berbeda dengan Latief, Untung menyatakan bahwa ia punya rencana akan mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan menangkap mereka lebih dulu, sebelum mereka melakukan kudeta. Untung memang merupakan pembantu setia Bung Karno. Dalam posisinya sebagai salah satu komandan Pasukan Kawal Istana Cakra Bhirawa, sikapnya sudah benar.

Apa jawab Soeharto? Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu, kata Soeharto. Malah Soeharto menawarkan bantuan pasukan kepada Untung: Kalau perlu bantuan pasukan, akan saya bantu, katanya. Untung gembira mendapat dukungan. Ia menerima tawaran bantuan tersebut. Dan Soeherto juga tidak main-main: Baik. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, katanya.

Harap dicatat: pertemuan Soeharto dengan Latief tidak berkaitan dengan pertemuan Soeharto dengan Untung. Saya lupa lebih dulu mana, antara Latief bertemu Soeharto dengan Untung bertemu Soeharto. Yang pasti itu terjadi di pertengahan bulan September 1965. Pada awalnya hubungan Soeharto-Untung terpisah dari hubungan Soeharto-Latief dalam hal Dewan Jenderal. Namun mereka sama-sama dari Kodam Diponegoro. Hubungan Untung-Latief juga terjalin baik meskipun sudah berpisah kesatuan. Akhirnya mereka tahu bahwa Soeharto mendukung gerakan menangkap Dewan Jenderal.

Bantuan Soeharto ternyata dibuktikan. Beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965, atas perintah Soeharto didatangkan beberapa batalyon pasukan dari Semarang, Surabaya dan Bandung. Perintahnya berbunyi: Pasukan harus tiba di Jakarta dengan perlengkapan tempur Siaga-I. Lantas secara bertahap pasukan tiba di Jakarta sejak 26 September 1965. Jelas, pasukan ini didatangkan khusus untuk menggempur Dewan Jenderal. Dalam komposisi pasukan penggempur Dewan Jenderal itu, dua-pertiganya adalah pasukan Soeharto dari daerah dan Kostrad.

Setelah G30S meletus dan Soeharto balik menggempur pelakunya, lantas ia menuduh gerakan itu didalangi PKI. Soeharto membuat aneka cerita bohong. Soal kedatangan pasukan dari Bandung, Semarang dan Surabaya itu dikatakan untuk persiapan upacara Hari ABRI 5 Oktober. Dari segi logika sudah tidak rasional. Rombongan pasukan tiba di Jakarta sejak 26 September 1965 dengan persiapan tempur Siaga-I. Ini jelas tidak masuk akal jika dikaitkan dengan Hari ABRI. Yang terpenting: dari laporan intelijen yang saya terima dan dikuatkan dengan cerita Untung pada saya ketika kami sudah sama-sama dipenjara, pasukan bantuan Soeharto itu dimaksudkan untuk mendukung Untung yang akan menggempur Dewan Jenderal. Ini sudah dibahas oleh Untung dan Soeharto.

Pertemuan penting kedua Soeharto-Latief terjadi dua hari menjelang 1 Oktober 1965. Pertemuan dilakukan di rumah Soeharto di Jalan H Agus Salim. Berdasarkan cerita Latief kepada saya pada saat kami sama-sama dipenjara, ketika itu ia melaporkan kepada Soeharto bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Dan Dewan Jenderal akan diculik oleh Pasukan Cakra Bhirawa. Apa reaksi Soeharto? Dia tidak bereaksi. Tapi karena saat itu ada tamu lain di rumah pak Harto, maka kami beralih pembicaraan ke soal lain, soal rumah, kata Latief.

Pertemuan terakhir Soeharto-Latief terjadi persis pada tanggal 30 September 1965 malam hari pukul 23.00 WIB di RSPAD Gatot Subroto. Saat itu Soeharto menunggu anaknya Hutomo Mandala Putera (Tommy Soeharto) yang ketumpahan sup panas dan dirawat di sana. Kali ini Latief melaporkan penculikan para jenderal akan dilaksanakan pukul 04.00 WIB (sekitar lima jam kemudian). Kali ini juga tidak ditanggapi oleh Soeharto.

Sebenarnya yang akan melapor kepada Soeharto saat itu tiga orang, yakni Latief, Brigjen Soepardjo dan Letkol Untung. Sebelum Latief menghadap Soeharto, Latief lebih dulu bertemu dengan Soepardjo dan Untung. Soepardjo dan Untung datang ke rumah saya malam itu (30 September 1965) pada pukul 21.00 WIB. Soepardjo sedang ada urusan, sedangkan Untung kurang berani bicara pada Soeharto. Soepardjo lantas mengatakan pada saya: Sudahlah Tif (panggilan Latief), kamu saja yang menghadap. Katakan ke pak Harto, kami sedang ada urusan, kata Latief menirukan ucapan Soepardjo.

Setelah Latief bertemu Soeharto, ia lantas kembali menemui Soepardjo dan Untung yang menunggu di suatu tempat. Latief dengan wajah berseri-seri melaporkan kepada teman-temannya bahwa Soeharto berada di belakang mereka.

Saya ulangi: Pada sekitar pukul 01.00 WIB 1 Oktober 1965, kata Latief kepada Soepardjo dan Untung: Soeharto berada di belakang mereka.

Beberapa jam kemudian pasukan bergerak mengambil para jenderal.

Ada yang menarik dari pengakuan Soeharto soal pertemuan terakhir dirinya dengan Latief pada tanggal 30 September 1965 malam di RSPAD Gatot Subroto itu. Ia bercerita kepada dua pihak: Pertama kepada wartawan Amerika Serikat bernama Brackman, pada tahun 1968. Saat itu ia ditanya oleh Brackman mengapa Soeharto tidak termasuk dalam daftar jenderal yang akan diculik.

Kepada Brackman dikatakan demikian: Memang benar dua hari sebelum 1 Oktober 1965 anak lelaki saya yang berusia 3 tahun (Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto) ketumpahan sup panas. Dia lantas dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Pada 30 September 1965 banyak kawan-kawan saya menjenguk anak saya dan saya juga berada di RSPAD. Di antara yang datang adalah Latief yang menanyakan kondisi anak saya. Saat itu saya sangat terharu atas keprihatinannya pada anak saya. Tetapi ternyata Latief adalah orang penting dalam kup yang terjadi. Jadi jelas Latief datang ke RSPAD bukan untuk menengok anak saya, tetapi untuk mengecek keberadaan saya. Untuk membuktikan keberadaan saya, benarkah saya di RSPAD Gatot Subroto? Ternyata Memang begitu adanya: saya di RSPAD Gatot Subroto hingga tengah malam, lantas pulang ke rumah.

Pada Juni 1970 Soeharto diwawancarai oleh wartawan Der Spiegel, Jerman. Der Spiegel juga mengajukan pertanyaan yang sama dengan Brackman: Mengapa Soeharto tidak termasuk dalam daftar perwira AD yang diculik pada tanggal 1 Oktober 1965?

Soeharto mengatakan kepada Der Spiegel demikian: Latief datang ke RSPAD pukul 23.00 WIB bersama komplotannya. Tujuannya untuk membunuh saya. Tetapi itu tidak dilakukan, sebab ia khawatir membunuh saya di tempat umum.

MELETUSLAH PERISTIWA ITU


Saat G30S meletus saya tidak berada di Jakarta. Saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut Turba (Turun ke bawah). Pada 28 September 1965 saya berangkat ke Medan, Sumatera Utara. Beberapa waktu sebelumnya saya keliling Jawa Timur dan Indonesia Timur. Saat ke Medan rombongan saya berangkat bersama rombongan Laksamana Muda Udara Sri Muljono Herlambang. Misinya adalah mematangkan Kabinet Dwikora. Namun kemudian kami berpisah. Rombongan Sri Muljono berangkat ke Bengkulu dan Padang, rombongan saya ke Medan.

Pada tanggal 2 Oktober saya ditilpun langsung oleh Presiden Soekarno dan diberitahu kejadian sehari sebelumnya. Dan hari itu juga saya diperintahkan untuk segera ke Jakarta. Ada pesan Presiden agar saya berhati-hati: Awas, Ban, hati-hati. Pesawatmu bisa ditembak jatuh, pesan Presiden. Tetapi saya tetap kembali ke Jakarta dengan pesawat. Saya tentu saja sempat was was, sebab yang mengingatkan saya bukan orang sembarangan. Begitu tiba di Jakarta, saya langsung menuju Istana Bogor menemui Presiden Soekarno. Beberapa waktu kemudian saya mengetahui alasan kenapa Bung Karno memperingatkan saya agar saya hati-hati. Sebabnya adalah saat Sri Muljono menuju ke Jakarta, pesawatnya ditembaki di kawasan Tebet sehingga pesawat berputar-putar mencari tempat landasan. Akhirnya pesawat mendarat secara darurat di dekat Bogor.

Saat saya tiba di Bogor, suasana sudah jauh berubah dibanding sebelum saya berangkat ke Medan. Wajah Bung Karno tampak tegang. Leimena dan Chaerul Saleh sedang mendiskusikan berbagai hal. Saya mendapat laporan bahwa pada saat itu Bung Karno sudah berada dalam tawanan Soeharto. Bung Karno tidak diperbolehkan meninggalkan Istana Bogor.

Sehari sebelumnya, peristiwa hebat terjadi di Jakarta. Tujuh perwira AD diculik yang kemudian dibunuh pada dini hari. Saya mendapat laporan dari para kolega dan para intel anak buah saya di BPI. Sampai berhari-hari kemudian saya terus mengumpulkan informasi dari para kolega dan anak-buah saya. Rangkaian informasi yang saya terima tentang kejadian seputar 30 September 1965 hingga pembunuhan para jenderal itu sebagian saya catat, sebagian tidak.

Saya masih ingat hampir seluruhnya. Semua informasi yang saya terima, termasuk berbagai gejala yang sudah saya ketahui sebelumnuya, dapat saya ungkapkan di sini. Namun paparan saya akan terasa kurang menimbulkan kenangan yang kuat jika tidak dibandingkan dengan sejarah versi Orde Baru. Itu sebabnya, di beberapa bagian saya kutip sebagian cerita versi Soeharto sebagai pembanding.

Pada tanggal 29 September 1965 pagi hari, Panglima AU Oemar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya, saya melaporkan kepada Bung Karno adaya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden - yang menamakan diri Dewan Jenderal – termasuk bocoran rencana Dewan Jenderal membentuk kabinet. Saya juga melapor tentang Dokumen Gilchrist. Semua laporan bertumpuk menjadi satu di benak Bung Karno. Dengan akumulasi aneka laporan yang mengarah pada suatu peristiwa besar itu, saya yakin Bung Karno masih bertanya-tanya, apa gerangan yang bakal terjadi.

Menurut pengakuan Soeharto, menjelang dini hari 1 Oktober 1965 ia meninggalkan anaknya di RSPAD Gatot Subroto dan pulang ke rumahnya di Jalan H Agus Salim. Menurutnya, saat meninggalkan RSPAD itu ia sendirian (tanpa pengawal) dengan mengendarai jeep Toyota. Dari RSPAD mobilnya melewati depan Makostrad, lantas masuk ke Jalan Merdeka Timur. Ia mengaku di sana sempat merasakan suasana yang tidak biasa. Di sekitar Jalan Merdeka Timur berkumpul banyak pasukan, tetapi Soeharto terus berlalu dan tidak menghiraukan puluhan pasukan yang berkumpul di Monas.

Setelah itu Soeharto mengaku pulang ke rumah dan tidur (ini dikatakan Soeharto di beberapa kesempatan terbuka). Lantas pagi harinya pukul 05.30 WIB dia mengaku dibangunkan oleh seorang tetangganya dan diberitahu bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal. Setelah itu saya langsung menuju ke markas Kostrad, kata Soeharto.

Pengakuan Soeharto itu luar biasa aneh:

1. di saat Jakarta dalam kondisi sangat tegang ia menyetir mobil sendirian, tanpa pengawal. Jangankan dalam situasi seperti itu, dalam kondisi biasa saja ia selalu dikawal.

2. ia melewati Jalan Merdeka Timur dan mengaku melihat puluhan prajurit berkumpul dan merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak dia hiraukan. Sebagai seorang komandan pasukan, tidakkah dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh puluhan prajurit yang berkumpul pada tengah malam seperti itu?

3. pada pagi hari 1 Oktober 1965 pukul 05.30 WIB siapa yang bisa mengetahui bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal? Saat itu belum ada berita televisi seperti sekarang (semisal Liputan 6 Pagi SCTV) yang dengan cepat bisa memberitakan suatu kejadian beberapa jam sebelumnya. Radio RRI saja baru memberitakan peristiwa itu pada pukul 07.00 WIB.

Yang sebenarnya terjadi:

Soeharto sudah tahu bahwa pasukan yang berkumpul di dekat Monas itu akan bergerak mengambil para anggota Dewan Jenderal. Toh dia sendiri yang mendatangkan sebagian besar (kira-kira dua-pertiga) pasukan tersebut dari Surabaya, Semarang dan Bandung. Ingat: Soeharto menawarkan bantuan pasukan yang diterima dengan senang hati oleh Untung.

Pasukan dari daerah dengan perlengkapan tempur Siaga-I itu bergabung dengan Pasukan Kawal Istana Cakra Bhirawa pimpinan Untung. Mereka berkumpul di dekat Monas. Selain itu, beberapa jam sebelumnya Soeharto menerima laporan dari Latief bahwa pasukan sudah dalam keadaan siap mengambil para jenderal. Maka wajar saja tengah malam itu Soeharto mengendarai jeep sendirian, meskipun Jakarta dalam kondisi sangat tegang. Malah ia dengan tenangnya melewati tempat berkumpulnya pasukan yang beberapa saat lagi berangkat membunuh para jenderal. Bagi Soeharto tidak ada yang perlu ditakutkan.

Ia justru melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan kepada publik bahwa ia sempat melihat sekelompok pasukan berkumpul di dekat Monas dan ia membiarkan saja. Jika ia memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu rencana pembunuhan para jenderal, mestinya ia tidak menyatakan seperti itu dalam buku biografinya dan di berbagai kesempatan terbuka. Dengan pernyataannya membiarkan pasukan bergerombol di dekat Monas, bisa menyeret dirinya dalam kesulitan besar. Masak seorang Panglima Kostrad membiarkan sekelompok pasukan bergerombol di dekat Monas pada tengah malam, padahal dia melihatnya sendiri.

Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa tengah malam itu ia tidak pulang ke rumah seperti ditulis dalam buku biografinya. Yang benar: setelah melewati Jalan Merdeka Timur dan melihat persiapan sekumpulan pasukan, ia lantas menuju ke Markas Kostrad. Di Makostrad ia memberi pengarahan kepada sejumlah pasukan bayangan dan operasi Kostrad yang mendukung gerakan pengambilan para jenderal. Dengan kronologi yang sebenarnya ini, maka seharusnya tidak perlu ada cerita Soeharto pulang ke rumah lantas tidur.

Dengan pengakuannya itu Soeharto rupanya ingin menunjukkan seolah-olah ia jujur dengan mengatakan bahwa pada dini hari 1 Oktober 1965 ia memang berada di Makostrad. Tapi prosesnya dari RSPAD, pulang dulu, lantas tidur, dibangunkan tetangga dan diberitahu ada penculikan pukul 05.30 WIB, baru kemudian berangkat ke Makostrad.

Kalau Soeharto memposisikan diri sebagai orang yang tidak bersalah dalam G30S, maka pengakuannya itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Sebab tidak mungkin ada orang yang tinggal di Jalan H Agus Salim (tetangga Soeharto) mengetahui ada penculikan para jenderal dan membangunkan tidur Soeharto pada pukul 05.30 WIB. Padahal penculikan dan pembunuhan para jenderal baru terjadi beberapa menit sebelumnya, sekitar pukul 04.00 WIB.

Satu pertanyaan sangat penting dari tragedi pagi buta 1 Oktober 1965 adalah mengapa para jenderal itu tidak dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Logikanya jika anggota Dewan Jenderal diisukan akan melakukan kudeta, mestinya dihadapkan ke Presiden Soekarno untuk diminta penjelasannya tentang isu rencana kudeta. Masalahnya tentu bakal menjadi lain jika para jenderal tidak dibunuh, tetapi diajukan kepada Presiden untuk konfirmasi.

Namun G30S sebagai suatu kekuatan sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum peristiwanya meletus. Dari perspektif Soeharto, masa hidup gerakan ini tidak ditentukan oleh kekuatannya melainkan oleh masa kegunaannya. Setelah para jenderal dibantai, maka habislah masa kegunaan G30S. Dan sejak itu pula masa hidupnya harus diakhiri. Meskipun Untung, Latief dan Soepardjo berupaya ingin mempertahankan kelanggengan G30S, tetapi umurnya hanya beberapa jam saja. Setelah itu pelakunya diburu dan dihabisi. Soeharto dengan melikuidasi G30S menimbulkan kesan bahwa ia setia kepada atasannya, Yani dan teman-teman jenderal yang dibunuh. Ia tampil sebagai pahlawan.

Soal Mengapa Dewan Jenderal diculik, bukan dihadapkan ke Presiden, ada pengakuan dari salah satu pelaku penculikan. Menurut Serma Boengkoes (Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemput Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik. Yang ada adalah tangkap atau hancurkan. Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakra Bhirawa Tawur dan Komandan Batalyon Untung adalah tangkap para jenderal itu, kata Boengkoes setelah ia bebas dari hukuman.

Namun MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperbolehkan masuk rumah oleh istri MT Haryono. Sang istri curiga, suaminya dipanggil Presiden kok dini hari. Karena itu pintu rumah tersebut didobrak dan MT Haryono tertembak. Tidak jelas apakah Haryono langsung tewas di tempat atau dibunuh kemudian setelah semua jenderal dikumpulkan di Pondok Gede (Lubang Buaya).

Sedangkan saat dijemput oleh sejumlah pasukan di rumahnya, Letjen A Yani terkejut. Bukan karena penjemputnya pasukan berseragam loreng, tetapi karena pada hari itu ia memang dijadwalkan untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, pada pukul 08.00 WIB. Presiden sedianya akan bertanya kepada Yani soal Angkatan Kelima. Yani menolak ide Presiden tentang Angkatan Kelima sejak beberapa waktu sebelumnya. Malah sudah beredar isu bahwa Yani akan digantikan oleh wakilnya yaitu Gatot Subroto.

Dengan dijemput tentara dini hari mungkin Yani merasa pertemuan dengan Presiden Soekarno diajukan beberapa jam. Ia dibangunkan dari tidurnya oleh istrinya dan masih mengenakan piyama. Meskipun kedatangan tentara penjemputnya menimbulkan kegaduhan di keluarga Yani yang terkejut, namun Yani menurut. Ia menyatakan kepada penjemputnya akan ganti pakaian. Tetapi ketika tentara penjemputnya menyatakan Tidak perlu ganti baju, jenderal, maka seketika Yani menempeleng tentara tersebut. Perkataan prajurit seperti itu terhadap jenderal memang sudah luar biasa tidak sopan. Lantas Yani masuk ke kamar untuk ganti pakaian. Yani diberondong tembakan.

Untuk penculikan para jenderal yang lain mungkin cerita saya mirip dengan yang sudah banyak ditulis di berbagai buku, baik versi Orde Baru maupun buku yang terbit setelah Soeharto tumbang. Kurang lebih mirip seperti itu sehingga tidak perlu saya ceritakan lagi.

Yang penting, peristiwa berdarah di pagi buta pada tanggal 1 Oktober 1965 (G30S) itu sampai kini masih ditafsirkan secara berbeda-beda, baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi jelas substansi peristiwa itu tidak seperti mitos yang dibuat AD yakni percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI. Versi AD ini sama sekali tidak benar. Peristiwa itu merupakan provokasi yang didalangi oleh jenderal-jenderal fasis AD didukung dengan baik oleh imperialisme internasional.

Peristiwa itu adalah provokasi yang dimanipulasi secara licik dan efektif serta dikelola secara maksimal oleh seorang fasis berbaju kehalusan feodal Jawa yang haus kekuasaan dan harta. Dialah Panglima Kostrad Mayjen Soeharto.

Pada sisi intern, peristiwa itu bukan hanya merupakan puncak manifestasi konflik antara pimpinan AD dan PKI, tetapi juga pertentangan antara pemimpin politik konservatif dengan aspirasi kapitalisme yang pembangunannya bergantung pada imperialisme internasional di satu fihak, melawan PKI dengan prinsip politik anti-imperialisme dengan aspirasi negara yang merdeka penuh dan demokrasi berkeadilan sosial di pihak lain.

Peristiwa itu adalah puncak kemunafikan para pemimpin politik konsevatif yang mengklaim sebagai paling demokrat dari sistim demokrasi parlementer. Mereka berhadapan dengan kemajuan-kemajuan pesat PKI yang dicapai secara damai dalam sistim demokrasi liberal. Dari konflik tersebut para pimpinan AD dan sekutunya lantas mencabut hak hidup PKI dengan cara mambantai anggota dan keluarganya, lantas membubarkan PKI.

Dari kacamata internasional - terutama disebarkan oleh mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones – peristiwa itu adalah spontan kekejian rakyat yakni penyembelihan rakyat yang dilakukan PKI. Sebaliknya ini adalah bagian dari intrik berdarah yang direncanakan secara seksama di Mabes Kostrad pimpinan Soeharto.

DARI DETIK KE DETIK


Pagi 1 Oktober 1965 Bung Karno berada di Halim. Malam harinya ia menginap di rumah istri Dewi Soekarno di Slipi (Wisma Yaso). Pagi-pagi setelah mendapat kabar mengenai penculikan para jenderal, ia berangkat bersama ajudan Parto menuju Istana negara, namun menjelang sampai Istana, jalanan diblokade oleh tentara. Menurut ajudan, pasukan tersebut tidak dikenal, karena memang tidak ada jadwal blokade jalan menuju Istana.

Dalam waktu cepat Parto mengambil inisiatif dengan tidak meneruskan perjalanan ke Istana. Mungkin ia menangkap firasat bahaya jika Presiden ke Istana. Lantas Parto mengusulkan Sebaiknya ke Halim saja, pak. Kalau ada apa-apa dari Halim akan dengan cepat terbang ke tempat lain, katanya. Bung Karno menurut saja. Dalam protokoler pengamanan presiden, jika pasukan pengaman merasa presiden dalam bahaya, maka tujuan utama adalah lapangan terbang. Dengan begitu presiden bisa diterbangkan ke mana saja secara cepat.

Itu asal-muasal presiden berada di Halim. Mungkin Parto (juga Bung Karno) tidak tahu bahwa para jenderal diculik dan dibawa ke Halim. Sesampainya ke Halim pun Bung Karno belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Baru setelah beberapa saat di Halim, beliau diberitahu oleh para pengawal. Beberapa saat kemudian ia menerima laporan dari Brigjen Soepardjo.

Aidit pagi itu juga berada di Halim. Inilah keanehannya: para tokoh sangat penting berkumpul di Halim. Kalau Oemar Dhani berada di sana, itu masih wajar karena ia adalah pimpinan AURI. Tetapi keberadaan Aidit di sana sungguh mengherankan. Bung Karno dan Oemar Dhani berada di satu tempat, sedangkan Aidit berada di tempat lain sekitar Halim. Setelah Bung karno terbang ke Istana Bogor (prosesnya dirinci di bagian lebih lanjut), Aidit terbang ke Jawa Tengah.

Beberapa hari kemudian Aidit ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto di Brebes, Jawa Tengah. Menurut kabar resmi Aidit ditembak karena saat ditangkap ia melawan. Tetapi menurut laporan intelijen kami Aidit sama sekali tidak melawan. Soeharto memang memerintahkan tentara untuk menghabisi Aidit, katanya. Dengan begitu Aidit tidak dapat bicara yang sebenarnya.

Saya lebih percaya pada laporan intelijen kami, sebab istri Aidit kemudian cerita bahwa pada tanggal 30 September 1965 malam hari ia kedatangan tamu beberapa orang tentara. Para tamu itu memaksa Aidit meninggalkan rumah. Suami saya diculik tentara, ujarnya. Setelah itu Aidit tidak pernah pulang lagi sampai ia ditembak mati di Brebes.

Hanya beberapa jam setelah para jenderal dibunuh sekitar pukul 11.00 WIB, 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno dari pangkalan udara Halim mengeluarkan instruksi yang disampaikan melalui radiogram ke markas Besar ABRI. Saat itu Bung Karno hanya menerima informasi bahwa beberapa jenderal baru saja diculik. Belum ada informasi mengenai nasib para jenderal, meskipun sebenarnya para jenderal sudah dibunuh.

Inti instruksi Bung Karno adalah bahwa semua pihak diminta tenang. Semua pasukan harap stand-by di posisinya masing-masing. Semua pasukan hanya boleh bergerak atas perintah saya selaku Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI. Semua persoalan akan diselesaikan pemerintah/Presiden. Hindari pertumpahan darah.

Demikian antara lain isi instruksi Presiden.

Instruksi itu ditafsirkan Soeharto bahwa Untung dan kawan-kawan sudah kalah, karena gerakan menculik dan membunuh para jenderal tidak didukung oleh Presiden. Instruksi lantas disambut Soeharto dengan memerintahkan anak-buahnya menangkap Untung dan kawan-kawan.

Jelas ini membingungkan Untung. Ia sudah melapor ke Soeharto soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden Soekarno. Untung juga mengutarakan niatnya untuk mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka lebih dulu. Semua ini didukung oleh Soeharto. Bahkan Soeharto malah memberi bantuan pasukan. Setelah anggota dewan Jenderal dibunuh, Soeharto malah menyuruh Untung ditangkap.

Mengenai soal ini saya ingat cerita Untung kepada saya saat kami sama-sama dipenjara di Cimahi. Untung dengan yakin mengatakan bahwa ia tidak akan dieksekusi meskipun pengadilan sudah menjatuhkan hukuman mati. Sebab Soeharto yang mendukung saya menghantam Dewan Jenderal. Malah kami didukung pasukan Soeharto yang didatangkan dari daerah, katanya. Teman-teman sesama narapidana politik juga tahu bahwa Untung adalah anak emas Soeharto. Tapi akhirnya Untung dihukum mati dan benar-benar dieksekusi.

Hampir bersamaan dengan keluarnya instruksi Presiden -–mungkin hanya selisih beberapa menit kemudian – Soeharto memanggil ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko yang berada di Halim agar menghadap Soeharto di Makostrad. Ini mungkin hampir bersamaan waktunya dengan perintah Soeharto agar Untung dan kawan-kawan ditangkap. Di Makostrad Bambang Widjanarko diberitahu Soeharto agar Presiden Soekarno dibawa pergi dari Pangkalan Halim sebab pasukan dari Kostrad di bawah pimpinan Sarwo Edhi Wibowo sudah disiapkan untuk menyerbu Halim.

Saat Bambang menyampaikan pesan Soeharto itu, Bung Karno geram sekaligus bingung. Instruksi agar semua pasukan stand-by di tempat masing-masing tidak ditaati Soeharto. Sebaliknya Soeharto malah memerintahkan agar Bung karno menyingkir dari Halim. Jika Bung Karno bertahan di Halim, tentu akan sangat berisiko. Sebaliknya kalau Bung Karno meninggalkan Halim, berarti ia patuh pada perintah Soeharto.

Bung Karno lantas minta nasihat para pembantu militernya. Brigjen Soepardjo mengusulkan agar Bung Karno terbang ke Bali. Sedangkan Menteri Panglima Angkatan Udara Oemar Dhani mengusulkan agar Bung Karno pergi ke Madiun, Jawa Timur. Wakil Perdana Menteri-II Leimena mengatakan Bung Karno harus berhati-hati. Dan langkah paling hati-hati adalah jika Bung Karno berangkat ke Istana Bogor.

Dari berbagai nasihat itu Bung Karno menyimpulkan bahwa kondisi memang gawat dan ia harus meninggalkan Halim. Akhirnya Bung Karno memutuskan untuk menuju ke istana Bogor - menuruti nasihat Leimena - dengan jalan darat. Menjelang petang rombongan Bung Karno tiba di Istana Bogor.

Ternyata benar. Gempuran pasukan Kostrad ke Halim dilaksanakan menjelang fajar. Penggempuran itu saya nilai sudah tidak tertuju kepada pelaku G30S, sebab – seperti saya sebutkan terdahulu – sekitar dua-pertiga pasukan pelaksanaan G30S adalah orang-orangnya Soeharto. Jadi penggempuran itu hanya merupakan tekanan psikologis terhadap Bung Karno yang saat itu benar-benar bingung. Seumur hidupnya belum pernah Bung karno ditekan tentara seperti saat itu.

Sekitar pukul 14.00 WIB - masih pada 1 Oktober 1965 – kepada Kapten Kuntjoro (ajudan Komandan Cakra bhirawa Letkol Marokeh) Soeharto menyatakan bahwa ia adalah anggota Dewan Jenderal. Saat itu pembunuhan terhadap para jenderal sudah selesai. Nasution yang lolos dari target penculikan sedang diamankan di Markas Kostrad. Saya berkesimpulan Soeharto berani mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Dewan Jenderal setelah ia yakin bahwa posisinya aman, sehingga tidak perlu lagi menutupi wajahnya. Kepada Kapten Kuntjoro Soeharto mengatakan: Dewan Jenderal memang ada. Saya termasuk anggotanya. Tapi itu dewan untuk mengurus kepangkatan, bukan untuk kudeta.

Pernyataan Soeharto ini menunjukkan betapa Soeharto berdiri di dua sisi. Ketika Untung menyatakan akan menghabisi Dewan Jenderal, Soeharto mendukung, bahkan membantu pasukan. Setelah Dewan Jenderal dihabisi ia menyatakan bahwa ia adalah anggota Dewan Jenderal. Pernyataan tersebut mengingatkan saya pada tindakan Soeharto ikut dalam kudeta 3 Juli 1946. Soeharto berdiri di dua sisi.

Hanya saja kudeta 3 Juli 1946 adalah kudeta yang gagal, sedangkan G30S adalah awal suatu kudeta merangkak yang berhasil. Dalam kudeta yang disebut terakhir ini, Soeharto memperoleh dua manfaat: ia tampil sebagai pahlawan dan akhirnya merebut kepemimpinan nasional. Dalam kudeta 3 Juli 1946 Soeharto hanya mendapat predikat pahlawan karena menggempur komplotan penculik Perdana Menteri Sjahrir.

Namun pada hari itu (Jumat 1 Oktober 1965) kondisi negara benar-benar tidak menentu. Berbagai pihak saling memanfaatkan situasi. Pengumuman pertama tentang penculikan para jenderal melalui RRI disiarkan oleh Untung. Intinya diumumkan bahwa kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta sudah digagalkan. Anggota Dewan Jenderal sudah diculik dan Presiden Soekarno dalam keadaan aman. Untuk sementara pemerintahan dikendalikan oleh Dewan Revolusi. Maka diumumkan anggota Dewan Revolusi. Di sana tidak ada nama Soekarno.

Pengumuman demi pengumuman terus berkumandang di radio. Setelah Untung beberapa kali menyampaikan pengumuman, lalu disusul oleh Oemar Dhani. Masyarakat bingung. Sekitar pukul 21.00 WIB Soeharto berpidato di radio dan mengumumkan bahwa pagi hari itu telah terjadi penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi oleh kelompok pimpinan Untung. Tindakan tersebut adalah kudeta kontra-revolusioner melawan Presiden Soekarno. Juga diumumkan bahwa Soeharto mengambil kendali AD (Menpangad) karena Menpangad A Yani diculik.

Perubahan demi perubahan dalam sehari itu benar-benar membingungkan Bung Karno. Ia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ia tidak tahu siapa sedang berperang melawan siapa, karena ia tidak tahu rencana penculikan Dewan Jenderal. Bung Karno juga heran dengan pengumuman Soeharto mengambil-alih kendali AD. Padahal beberapa jam sebelumnya (siang hari) Bung Karno sudah memutuskan untuk mengambil-alih fungsi dan tugas-tugas Menpangad serta menunjuk Mayjen Pranoto Rekso sebagai pelaksana sehari-hari (care-taker) Menpangad.

Esoknya, 2 Oktober 1965 Soeharto didampingi oleh Yoga Soegama dan anggota kelompok bayangannya mendatangi Bung Karno di Istana Bogor. Soeharto bersama rombongan mengenakan pakaian loreng dan bersenjata masuk Istana. Dalam kondisi biasa, hanya pasukan pengawal presiden yang boleh membawa senjata masuk ke dalam Istana. Namun barangkali karena kondisi saat itu berbeda dengan kondisi biasa, mereka diperbolehkan masuk dengan bersenjata. Kedatangan Soeharto ini tidak pernah disebut dalam buku-buku sejarah atau buku kesaksian pelaku sejarah.

Bung Karno menerima mereka. Intinya, Soeharto menyatakan tidak setuju terhadap pengangkatan Mayjen Pranoto untuk memegang pelaksana komando AD. Selain protes, Soeharto juga meminta agar Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Juga meminta Presiden mengambil tindakan terhadap pimpinan AU yang diduga terlibat dalam G30S.

Karena persoalan cukup rumit Bung Karno menunda pembicaraan dan memanggil para panglima AU, AL, Kepolisian, Mayjen Pranoto dan Mayjen Mursid. Setelah mereka berkumpul baru diadakan rapat bersama Soeharto untuk membahas semua tuntutan Soeharto itu. Rapat berlangsung alot sekitar lima jam. Akhirnya Bung Karno memberi surat kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan (sebagai Panglima Pemulihan Keamanan).

Inilah awal Soeharto memetik kemenangan dari rangkaian proses kudeta merangkak itu. Surat kuasa yang diterima oleh Soeharto saat itu juga merupakan surat kuasa pertama. Namun ini tidak pernah disebut dalam sejarah. Mungin kalau disebut dalam sejarah akan terasa aneh. Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI yang pegang kendali militer. Pembunuhan para jenderal baru terjadi sehari sebelumnya. Itu pun beberapa jam kemudian Presiden sudah mengeluarkan instruksi untuk ABRI. Ini menunjukkan bahwa Presiden masih memegang kendali militer. Bahkan Presiden sudah mengambil-alih tugas Menpangad karena Menpangad Yani diculik. Maka kedatangan Soeharto minta surat kuasa untuk memulihkan keamanan, apa namanya kalau bukan memotong kewenangan Presiden?

Namun toh akhirnya surat kuasa dikeluarkan oleh Presiden. Menurut memori Yoga, proses keluarnya surat kuasa itu sangat alot. Dalam rapat Soeharto menekan Soekarno. Tetapi kalau kita kembali mengingat bahwa sehari sbelumnya Soeharto melalui RRI sudah menyatakan mengambil-alih pimpinan AD, maka wajar bahwa surat kuasa itu dikeluarkan. Sebelum surat kuasa dikeluarkan saja Soeharto sudah berani mengambil-alih pimpinan AD.

Sebelum Soeharto dan kelompok bayangannya meninggalkan Istana Bogor, Soeharto menyatakan agar Presiden tidak meninggalkan Istana Bogor demi keamanan. Sejak itu Presiden Soekarno sudah menjadi tawanan Soeharto.

Setelah para pembantu dekat Bung Karno sadar bahwa Bung Karno menjadi tawanan Soeharto, para pembantu jadi teringat bahwa saran menuju Istana Bogor itu datang dari Leimena. Bukankah brigjen Soepardjo menyarankan Bung Karno untuk pergi ke Bali? Menpangau Oemar Dhani menyarankan ke Madiun, Jawa Timur? Leimena menyarankan – yang paling hati-hati – ke Istana Bogor. Di kalangan orang dekat Bung Karno muncul pembicaraan, seandainya Bung Karno menuruti saran Soepardjo atau Oemar Dhani, tentu akan lain ceritanya.

Saya sangat yakin Leimena benar-benar tidak punya maksud tertentu, apalagi menjerumuskan Bung Karno. Beliau adalah orang yang loyal terhadap Bung Karno. Sarannya ke Istana Bogor memang langkah hati-hati. Selain karena jaraknya lebih dekat (dibanding Bali atau Madiun) istana bogor memang tempatnya presiden atau termasuk simbol negara. Siapa sangka Soeharto berani mendatangi Bung Karno, bahkan menawan Bung Karno di sana?

Namun karena pembicaraan beredar menyesalkan saran Leimena, esok harinya Leimena mendatangi Soeharto di Makostrad. Tujuannya mengingatkan Soeharto agar jangan bersikap begitu keras terhadap Presiden. Leimena berkata kepada Soeharto: jangan begitu, dong. Tetapi apa jawaban Soeharto? Pak Leimena jangan ikut campur. Pak Leimena urusi tugasnya sendiri. Saya yang kuasa sekarang. Mendengar itu Leimena mundur.

Tidak berapa lama kemudian (masih hari itu juga) ganti Waperdam-III Chaerul Saleh mendatangi Soeharto. Maksudnya juga sama dengan Leimena. Jawaban Soeharto juga sama seperti yang tadi: Saya yang kuasa sekarang. Pak Chaerul Saleh jangan ikut campur, kata Soeharto.

Hebatnya, beberapa waktu kemudian Soeharto membantah menerima surat kuasa dari Presiden. Dia menyatakan kurang lebih demikian: Dalam kehidupan militer tidak mungkin ada dua panglima (dia dan Mayjen Pranoto yang sudah ditunjuk oleh Presiden menjadi caretaker Menpangad) yang ditunjuk dalam waktu bersamaan. Maka praktis pengangkatan terhadap mayjen Pranoto sebagai caretaker Menpangad tidak berjalan sama sekali. Sebaliknya Soeharto sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban terus bertindak, sehingga pergolakan di kalangan elite politik pun tidak dapat dicegah.

Inilah awal kudeta terselubung itu. Sejak itu sebenarnya Bung Karno sudah tidak lagi memiliki power untuk memimpin negara.

Esoknya pembantaian terhadap anggota PKI dan keluarganya dimulai. PKI dituduh menjadi dalang G30S. Sejak itu Indonesia banjir darah. Yang digempur bukan hanya tokoh-tokoh PKI, tetapi semua yang berbau PKI dibantai tanpa proses hukum. Di kota, desa, dusun, di berbagai sudut negeri dilakukan pembantaian besar-besaran, suatu tindakan yang sangat mengerikan.

Pembantaian PKI dimulai beberapa saat setelah Presiden Soekarno mengumumkan (3 Oktober 1965) Pangkostrad Mayjen Soeharto dipercaya sebagai pelaksana Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tidak disangka jika lembaga yudisial ini kelak menjadi sangat ditakuti rakyat. Hanya dengan menyebut Kopkamtib saja orang sudah ngeri. Beberapa tahun berikutnya namanya diganti menjadi Bakorstanas, namun tetap saja nama yang menakutkan bagi masyarakat. Semua tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan Soeharto pasti ditumpas oleh Kopkamtib yang kemudian berubah nama menjadi Bakorstanas atau Bakorstanasda di daerah. Lembaga ini menjadi senjata Soeharto untuk menumpas orang-orang yang tidak setuju pada keinginannya. Perkembangan ini tentu di luar dugaan Bung Karno selaku pemberi kuasa.

Pada tanggal 16 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengangkat Soeharto menjadi Menpangad, menggantikan A Yani. Lantas pada akhir Oktober 1965 di rumah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Brigjen Syarif Thayeb, atas perintah Soeharto dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Inilah embrio gerakan mahasiswa yang didukung oleh tentara. KAMI lantas sering berdemo dengan didukung oleh pasukan RPKAD dan Kostrad.

Di beberapa buku sejarah G30S banyak pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak mendukung G30S. Logikanya, jika Dewan Jenderal berniat melakukan kup, lantas dewan Jenderal dibunuh oleh pasukan Cakra Bhirawa dibantu pasukan Soeharto, mestinya Bung Karno langsung mendukung G30S begitu mendengar para jenderal diculik. Tapi mengapa Bung Karno malah menghentikan gerakan itu?

Jawabnya adalah karena Bung Karno tidak tahu rencana penculikan para jenderal itu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa nama Bung Karno tidak tercantum dalam Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Untung beberapa jam setelah pembunuhan para jenderal. Dewan Revolusi ini adalah buatan Untung sendiri tanpa konsultasi dengan Presiden.

Drama 1 Oktober 1965 dalam sekali pukul menghasilkan keuntungan bagi Soeharto:

1. Mengubah kenyataan adanya komplotan Dewan Jenderal, di mana Soeharto merupakan salah satu anggotanya, menjadi semacam fiksi belaka.
2. Sebaliknya mengubah fiksi menjadi nyata bahwa yang sungguh-sungguh melakukan kudeta bukanlah Dewan Jenderal, melainkan G30S pimpinan Untung (yang sebenarnya disokong oleh Soeharto).
3. Melikuidasi kelompok Yani sebagai rival potensial Soeharto.
4. Membuka peluang Soeharto tampil sebagai pahlawan yang akhirnya benar-benar terwujud.

NASIB AH NASUTION


Nasution meninggal dunia menjelang buku ini naik cetak, 6 September 2000. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dengan upacara militer. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, Amin.

Dialah perwira yang paling tinggi pangkatnya setelah Yani tiada. Saat itu dia sudah menyandang bintang empat, sedangkan Soeharto masih bintang tiga. Di saat TNI AD terpecah (secara tidak transparan) dalam kubu-kubu di tahun 1960-an, Kubu Nasution ditakuti oleh kubu Yani dan Kubu Soeharto. Banyak politikus saat itu yang mengatakan bahwa Letjen TNI AH Nasution paling pantas menggantikan Presiden Soekarno. Dia terkenal anti-PKI, memiliki dedikasi yang tinggi dan termasuk jenderal yang diculik pelaku G30S (dia lolos, tapi anaknya tewas) sehingga wajar menyandang gelar pahlawan.

Selain sangat berpengalaman di bidang militer, Nasution juga matang berpolitik. Dialah pencetus ide Dwi Fungsi ABRI melalui jalan tengah tentara. Ia berpengalaman melakukan manuver-manuver politik yang dikoordinasi dengan menggunakan kekuatan militer, agar tentara bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga negara secara efektif di pusat dan daerah.

Yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa dari sekian perwira senior yang paling ditakuti Presiden Soekarno saat itu adalah Nasution. Presiden Soekarno menjuluki Nasution sebagai pencetus gagasan Negara dalam Negara. Itu berarti ia berani menentang kebijakan Bung Karno (lihat Bab II). Di saat Yani masih ada pun, spekulasi yang berkembang adalah bahwa jika Bung Karno meninggal atau sudah tidak lagi mampu memimpin Indonesia, maka pengganti yang paling cocok adalah: Yani atau Nasution. Kans mereka menjadi presiden sama besarnya.

Tetapi Nasution dilipat oleh Soeharto. Ia – seperti halnya Yani – tidak mewaspadai isu Dewan Jenderal. Dia benar-benar tidak awas soal berbagai kemungkinan yang bakal terjadi akibat isu tersebut. Dia benar-benar tidak tahu – bahkan tidak menduga – bahwa Soeharto yang pangkatnya lebih rendah berhasil menggosok Letkol Untung untuk menghantam Dewan Jenderal. Akibatnya nyaris merenggut nyawa Nasution, tapi meleset sehingga Ade Irma Suryani Nasution gugur sebagai Bunga Bangsa.

Pertanyaannya adalah: mengapa Soeharto dalam mengambil tindakan-tindakan penting AD tidak melibatkan Nasution? Jawabnya: Soeharto memang menggunakan Nasution sebagai umpan untuk menarik kekuatan-kekuatan anti-komunis, baik militer maupun sipil yang berada di bawah pengaruh Nasution. Pada sisi lain Nasution digunakan oleh Soeharto menjadi momok bagi Bung Karno sebab ia tahu Nasution adalah orang yang paling berani menentang gagasan Bung Karno.

Saya mengatakan Soeharto mengambil tindakan-tindakan penting tanpa melibatkan Nasution, tentu ada contohnya. Salah satunya - berdasarkan informasi akurat yang saya terima - adalah sebagai berikut: Setelah lolos dari penculikan, sekitar pukul 09.00 WIB Nasution bertemu dengan Soeharto. Pada waktu hampir bersamaan pagi itu – 1 Oktober 1965 – Soeharto memerintahkan para petinggi AD berkumpul dan rapat di Makostrad. Tetapi Soeharto minta bantuan Kodam Jaya untuk menyembunyikan Nasution. Tujuannya seolah-olah untuk mengamankan Nasution yang mungkin saja masih dikejar oleh pelaku G30S, sehingga rapat di Makostrad itu tidak dihadiri oleh Nasution.

Menurut memori Yoga, dalam rapat langsung ditegaskan oleh Soeharto bahwa penculikan para jenderal yang baru saja terjadi itu didalangi oleh PKI. Soeharto juga berhasil mengajak Komandan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo agar menyatukan pasukannya di bawah pasukan Kostrad untuk menggempur pelaku G30S dan PKI. Dibahas pula instruksi Presiden ke Mabes ABRI agar semua pasukan tidak bergerak selain diperintah oleh Presiden (baca Dari Detik ke Detik).

Rapat akhirnya sepakat menolak perintah Presiden. Alasannya: Nasib para jenderal yang diculik belum diketahui dengan pasti. Operasi pengejaran terhadap para penculik sudah disiapkan di Makostrad. Bila Menpangad tiada (Menpangad A Yani diculik) maka yang menggantikan adalah Pangkostrad. Artinya Soeharto menunjuk dirinya sendiri. (Pada bagian terdahulu disebutkan: Malamnya Soeharto mengumumkan di RRI bahwa ia mengambil-alih kendali AD). Maka rapat memutuskan bahwa instruksi Presiden tidak perlu dipatuhi. Selain itu secara otomatis disepakati bahwa keputusan Presiden mengambil-alih kendali militer dan menunjuk Mayjen Pranoto sebagai pelaksana sehari-hari (caretaker) Menpangad tidak perlu dipatuhi.

Setelah rapat memutuskan banyak hal penting, Soeharto lantas memerintahkan anak-buahnya untuk mengambil Nasution keluar dari persembunyiannya dan membawanya ke Makostrad. Nasution tiba di Makostrad dalam kondisi masih stres berat (karena baru saja lolos dari pembunuhan) dan langsung dimasukkan ke dalam ruang rapat. Peserta rapat masih berkumpul lengkap, tetapi sore itu rapat sudah hampir selesai. Keputusan-keputusan sudah diambil beberapa jam sebelumnya. Nasution hanya diberitahu bahwa rapat sudah berlangsung sejak pagi dan sudah hampir selesai.

Dengan cara seperti itu Soeharto sudah menang setengah hari dari Nasution. Dalam kondisi biasa setengah hari mungkin tidak ada artinya, tetapi pada kasus itu menjadi sangat penting. Rapat itu menentukan kondisi negara Indonesia pasca G30S. Nasution ternyata tidak marah bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam rapat. Karena, pertama, dengan dimasukkan ke Makostrad berarti dia harus menghormati Pangkostrad Soeharto. Dari cara Nasution disembunyikan Soeharto, lantas Nasution dibawa ke Makostrad, bisa jadi membuat ia merasa seolah-olah menjadi tawanan Soeharto. Apalagi ia masih stres berat setelah lolos dari rentetan tembakan. Kedua, rapat toh sudah hampir selesai dan ia tidak tahu apa isinya.

Dari peristiwa itu tampak kecerdikan Soeharto memasukkan Nasution dalam ruang rapat. Dengan begitu seolah-olah Nasution ikut menyetujui keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat. Selain itu, tindakan itu juga menimbulkan kesan umum bahwa Nasution pun dibawa ke Makostrad dan diamankan oleh Soeharto. Itu bisa menimbulkan kesan: Soeharto berada di atas Nasution. Juga menguatkan asumsi bahwa G30S didalangi PKI karena Nasution dikenal anti-komunis. Ini sekaligus untuk menarik kekuatan-kekuatan anti-komunis – baik dari militer maupun sipil – ke pihak Soeharto. Yang paling vital, kehadiran Nasution di Makostrad saat itu dijadikan momok oleh Soeharto untuk menakut-nakuti Presiden Soekarno.

Ada satu kalimat Nasution yang ditujukan kepada Soeharto sesaat sebelum rapat selesai. Bunyinya demikian: Sebaiknya Mayjen Soeharto secepatnya memulihkan keamanan agar masyarakat tenang. Pernyataan ini terlontar secara spontan saja. Ia menginginkan agar secepatnya diambil tindakan untuk menenangkan masyarakat (atau mungkin untuk menenangkan diri Nasution sendiri). Tetapi bagi Soeharto kalimat itu ibarat Pucuk dicinta, ulam tiba. Soeharto memang sedang menunggu orang yang bisa memberi dia kuasa. Saran Nasution itu merupakan kuasa yang bisa dia kembangkan kepada Presiden Soekarno. Tidak perlu menunggu lama, esoknya dia bersama Yoga dan kelompok bayangannya beragkat ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Di sana Soeharto memaksa Bung Karno minta kuasa. Akhirnya Soeharto benar-benar mendapatkannya: Pangkopkamtib

BAB IIIA: KUASA BERPINDAH


PERAN MAHASISWA


Ada masa di mana Indonesia lowong kepemimpinan: sejak awal Oktober 1965 sampai Maret 1966 atau selama sekitar enam bulan. Bung Karno masih sebagai presiden, tetapi sudah tidak punya kuasa lagi. Beliau dilarang meninggalkan Istana Bogor atau lebih tepat menjadi tawanan Soeharto. Sepanjang masa itu juga tidak ada keputusan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah. Soeharto lebih banyak menentukan kebijakan negara, namun secara formal dia adalah Menpangad.

Bung Karno pada tenggang waktu itu belum benar-benar sampai pada ajal politik. Beliau masih punya pengaruh, baik di Angkatan Bersenjata maupun di kalangan Parpol-Parpol besar dan kecil. Para pimpinan Parpol umumnya mendukung Angkatan Darat untuk membasmi PKI, namun mereka juga mendukung Bung Karno yang berupaya memulihkan wibawa, walaupun Bung Karno akrab dengan PKI.

Sepintas tampak ada dualisme sikap para pimpinan Parpol. Di satu sisi anti-PKI, di sisi lain mendukung Bung Karno. Sedangkan di kalangan Angkatan Bersenjata umumnya juga menentang PKI, namun sebagian mendukung Bung Karno. Sebagaimana umumnya menghadapi masa transisi, sebagian perwira merasa khawatir tentang posisi mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika Soeharto menjadi pemimpin kelak.

Di sisi lain, proses kudeta merangkak belum berakhir. Manuver Soeharto merebut kekuasaan tertinggi ada empat tahap:

1. menyingkirkan saingan beratnya sesama perwira tertinggi.
2. Menghabisi PKI, partai besar yang akrab dengan Bung Karno
3. Melumpuhkan para menteri pembantu presiden
4. Melumpuhkan Bung Karno.

Mengapa harus empat tahap? Jawabnya adalah bahwa sebelum G30S Soeharto bukan perwira yang diperhitungkan. Karena selain pangkatnya masih Mayjen, ia juga pernah memiliki cacat saat menyelundupkan barang di Jateng sehingga untuk mencapai pimpinan puncak ia harus melewati proses panjang. Sampai di sini sudah dua tahap tercapai: para jenderal saingannya sudah dihabisi dan PKI sudah digempur. Kendati demikian, Bung Karno masih juga punya pengaruh. Selain itu para menteri juga masih ada walaupun sudah tidak berfungsi.

Untuk mengimbangi – lebih tepat melumpuhkan – sisa-sisa kekuatan Bung Karno, Soeharto mengerahkan mahasiswa. Seperti disebut di bagian terdahulu, pada akhir Oktober 1965 di rumah Brigjen Sjarif Thajeb, atas perintah Soeharto dibentuk KAMI. Nah, sejak itu demo mahasiswa didukung oleh tentara terus bergerak mengkritik Presiden Soekarno. Saat itulah muncul slogan Tritura (tri atau tiga tuntutan rakyat):

1. bubarkan PKI
2. bersihkan anggota kabinet dari unsur-unsur PKI
3. turunkan harga kebutuhan pokok.

Bung Karno - yang masih menjabat sebagai presiden - lantas membubarkan KAMI. Tetapi setelah KAMI bubar muncul kelompok sejenis berganti nama menjadi KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia). Tujuannya tetap sama: berdemo mengkritik Presiden Soekarno. Dan karena demo itu didukung oleh tentara tentu saja para pemuda dan mahasiswa berani. Ini yang kemudian disebut kelompok pemuda Angkatan ’66, kelompok yang diprakarsai oleh Soeharto.

Sementara itu harga kebutuhan pokok rakyat memang melambung tinggi. Saya tahu persis melonjaknya harga itu terjadi karena rekayasa Soeharto. Tepatnya Soeharto dibantu oleh dua pengusaha Cina: Liem Sioe Liong (dulu bekerjasama menyelundupkan barang) dan Bob Hasan (juga teman Soeharto sewaktu di Jawa Tengah).

Itu dilakukan di tenggang waktu antara Oktober 1965 sampai Maret 1966. Akibat selanjutnya: inflasi melambung sampai 600%, defisit anggaran belanja negara semakin parah sampai 300%. Rakyat tercekik. Untuk membeli beras, gula dan minyak orang harus antri. Inilah operasi intelijen yang sukses melumpuhkan ekonomi negara.

Tentang hubungan bisnis Soeharto dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan di Jateng yang paling tahu adalah Mayjen Pranoto. Saat Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Pranoto adalah kepala stafnya. Pranoto sudah sangat jengkel pada Soeharto perihal bisnis memanfaatkan jabatan yang dilakukan Soeharto, dibantu Liem Sioe Liong dan Bob Hasan.

Sangat mungkin ulah Soeharto dan Liem menyelundupkan barang dulu dibongkar oleh Pranoto sehingga akhirnya diketahui Menpangad Yani, sampai-sampai Yani menempeleng Soeharto. Jadi tindakan Soeharto menjegal Pranoto yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi caretaker Menpangad (1 Oktober 1965) bukan semata-mata perebutan jabatan (dengan cara kotor) tetapi juga ada faktor dendam pribadinya.

Sementara, gerakan mahasiswa menuntut pemerintah semakin gencar. Tritura terus diteriakkan hampir setiap hari. Soeharto merekayasa agar harga kebutuhan pokok melambung. Dia pula yang mengerahkan mahasiswa berdemo menuntut penurunan harga. Sedangkan rakyat jelas mendukung gerakan mahasiswa karena tuntutan mereka sejalan dengan keinginan rakyat.

Siapa pun yang menjadi presiden saat itu pasti tidak dapat berbuat banyak. Apalagi Presiden Soekarno dilarang meninggalkan Istana Bogor. Di sini semakin jelas kelicikan Soeharto. Cara Soeharto menjatuhkan Soekarno benar-benar efektif walaupun di mata rakyat saat itu tidak kelihatan.

Saya menilai hanya sebagian mahasiswa yang berdemo dengan motivasi tercekik oleh harga bahan kebutuhan pokok sebab mereka bukan orang awam, mereka bukan anak kecil. Sebagian dari mereka pasti tahu bahwa harga kebutuhan pokok melejit akibat rekayasa Soeharto. Mereka adalah kaum intelektuil yang mengikuti perkembangan negara mereka. Tetapi gerakan mereka didukung oleh tentara dan rakyat – dua kekuatan utama bangsa ini – sehingga sebagian yang sadar akan kondisi yang sebenarnya tidak berani menentang arus. Semua pasti mencari selamat bagi diri sendiri. Mereka terpaksa terbawa arus, ikut menentang pemerintah.

Pada tanggal 10 Januari 1966 ribuan mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba. Mereka meneriakkan Tritura. Komandan RPKAD (kelak diganti menjadi Kopassus) Sarwo Edhi berpidato di tengah ribuan mahasiswa untuk mengobarkan semangat mahasiswa berdemo. Usai Sarwo Edhi berpidato ribuan mahasiswa bergerak turun ke jalan menuju kantor P&K untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Di P&K mereka bertemu dengan Wakil Perdana Menteri-III Chaerul Saleh. Mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada Chaerul Saleh. Tuntutan ditanggapi Chaerul sambil lalu.

Lantas mahasiswa melanjutkan demo turun ke jalan. Pendapat umum yang dibentuk melalui surat kabar menyebutkan bahwa tuntutan mahasiswa itu murni. Ini jelas menyesatkan masyarakat. Bahan kebutuhan pokok sengaja dimusnahkan oleh Soeharto. Di sisi lain, mahasiswa bergerak didukung oleh tentara yang dipimpin Soeharto. Jadi mana bisa tuntutan mereka dikatakan murni? Satu-satunya tuntutan mahasiswa yang murni – menurut saya – adalah: bubarkan PKI.

Sebagai gambaran: kelak setelah Soeharto berkuasa dan kepentingan politiknya sudah tercapai, ia memberangus mahasiswa. Caranya dengan memerintahkan menteri P&K mengeluarkan peraturan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Itu terjadi di pertengahan 1970-an. Intinya: mahasiswa dilarang berdemo. Saya di dalam penjara mengikuti berita itu dan mengamati bahwa ternyata Soeharto ngeri dengan bekas salah satu senjatanya, mahasiswa. Akhirnya ia juga jatuh tersungkur antara lain akibat tekanan ribuan mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR pertengahan Mei 1998.

Saya tidak pernah menyesal pada sikap pemuda dan mahasiswa Angkatan-66. Kondisi dan situasi negara saat itu memungkinkan mereka bersikap begitu. Generasi muda di mana pun di dunia ini cenderung berpihak pada pembaharuan. Karakteristik ini dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang haus kuasa. Apalagi secara de facto pemimpin Indonesia sejak 1 Oktober 1965 adalah Soeharto, walau secara de jure ia adalah Menpangad.

Bung Karno memang masih sebagai Presiden RI dan pemerintah masih berdiri, tetapi kondisi negara tak terkendali, baik oleh penggempuran besar-besaran tentara terhadap rakyat untuk membersihkan PKI maupun oleh kondisi perekonomian yang rusak berat. Orang tidak perlu susah-susah mencari tahu apakah ini hasil rekayasa atau murni ketidak-mampuan pemerintah, sehingga rakyat secara jelas menyaksikan drama kejatuhan Bung Karno dari tampuk kekuasaannya.

Namun gerakan mahasiswa ternyata ditanggapi Bung Karno. Pada 15 Januari 1966 dalam Sidang Kabinet Presiden Soekarno berpidato menjawab Tritura yang dikobarkan oleh mahasiswa. Menurut Presiden Soekarno Tritura adalah hasil rekayasa TNI AD. Dengarkan cuplikan pidato Soekarno yang sebagian sempat saya catat. Bunyinya demikian: Saya tidak akan mundur sejengkal pun. Saya tetap Pemimpin Besar Revolusi. Maka saya tidak dapat bicara lain. Ayo….Siapa yang membutuhkan Soekarno, setuju dengan Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, maka satukan seluruh kekuatanmu. Pertahankan Soekarno. Berdirilah di belakang Soekarno. Tunggu komando…

Inilah pernyataan Bung Karno di depan publik yang paling keras. Dengan pidato Bung Karno yang berapi-api, semua pihak menjadi cemas. Bung Karno masih punya pendukung, termasuk dari Angkatan Bersenjata. Para menterinya masih lengkap. Jabatannya masih Presiden RI. Maka semua pihak khawatir Indonesia bakal memasuki pergolakan sangat hebat dalam waktu dekat dan bakal terjadi pertumpahan darah yang jauh lebih besar dari G30S.

Maka setelah itu - pada malam hari berikutnya – saya selaku Wakil Perdana Menteri-I membentuk Barisan Soekarno. Anggotanya semua menteri. Tujuannya tentu untuk membela Presiden. Front Nasional yang sudah ada sebelumnya harus masuk ke Barisan Soekarno.

Pada tanggal 20 Januari 1966 para menteri berkumpul di Istana. Mereka menyatakan sepakat menjadi bagian paling depan dari pendukung Soekarno. Itu merupakan bagian dari upaya pendukung Soekarno untuk come back, walaupun secara formal Soekarno masih Presiden-RI, pun secara formal pendukung terdepan masih Menteri Negara.

Namun Bung Karno tidak melakukan follow-up, tidak ada tindak-lanjut dari pidatonya yang keras itu. Tidak ada perintah apa pun meski ia tahu pendukungnya sudah siap membela. Para pendukungnya pun tidak bergerak sebab dalam pidatonya Bung Karno antara lain menyerukan: tunggu komando…Seruan ini ditaati para pendukungnya. Dan komando ternyata tidak juga kunjung datang. Seandainya komando benar-benar diserukan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya Indonesia.

SUPERSEMAR

Sebuah sumber saya mengatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 1966 Soeharto mengadakan pertemuan di rumahnya di Jalan H Agus Salim. Pertemuan dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen Amir Machmud, Pangdam Jatim Mayjen Basuki Rahmat dan Mayjen M Yusuf. Inti pembicaraan: Soeharto selaku Menpangad minta dukungan untuk mendapatkan suatu mandat penuh dari Presiden RI Soekarno. Tujuannya adalah agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara, di samping untuk menciptakan suasana aman dan politik yang stabil. Tiga jenderal yang menghadap akhirnya sepakat dengan ide Menpangad.

Lantas Soeharto menyampaikan pidato penting. Pidatonya berapi-api mengkritik kondisi negara yang tidak menentu, sedangkan para menteri tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa. Merka hanya bicara di sidang-sidang, tidak melakukan tindakan kongkrit. Ia menyerukan: para mahasiswa dari Jakarta, Bandung dan Bogor untuk boleh saja berdemo di saat Sidang Kabinet yang akan diselenggarakan esok harinya (11 Maret 1966) di Istana Merdeka.

Akibatnya luar biasa: Pagi-pagi sekali sebelum sidang dibuka ribuan mahasiswa datang berbondong-bondong menuju Istana. Mereka mendesak masuk ke halaman Istana. Pasukan Kawal Presiden Cakra Bhirawa berupaya menahan mereka di pagar Istana. Petugas sampai terpaksa meletuskan tembakan peringatan ke udara.

Keadaan ternyata tidak mudah dikendalikan oleh Pasukan Kawal Presiden. Soeharto tidak hanya menggerakkan mahasiswa, namun juga memberi dukungan kepada mereka dengan mengerahkan tentara (belakangan saya ketahui tiga kompi RPKAD didukung oleh pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris). Tujuan mereka antara lain menangkap saya. Soeharto juga sudah setuju.

Tentara mengenakan seragam loreng, bersenjata lengkap namun tanpa tanda pengenal. Mereka bersama mahasiswa menyebar di jalanan yang akan dilewati oleh mobil menteri peserta sidang. Begitu melihat mobil menteri mereka langsung mencegat. Ban mobil digembosi. Istana pun dikepung sedemikian rupa. Pasukan tanpa tanda pengenal itu herhadap-hadapan dengan Pasukan Cakra Bhirawa dalam jarak dekat.

Saya berkesimpulan bahwa Soeharto mengharapkan dengan begitu Soekarno akan menyerah tanpa syarat. Keadaan benar-benar gawat, sebab bisa timbul korban yang sangat besar. Saya menilai Soeharto adalah pembunuh berdarah dingin, dia tega membunuh siapa saja demi terwujud ambisi politiknya. Coba bayangkan kalau Pasukan Cakra Bhirawa saat itu bertindak keras menghalau mahasiswa, tentu bakal terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Sebab mahasiswa akan bertahan mati-matian karena merasa mendapat angin dan didukung oleh tentara. Juga bisa terjadi perang kota antara pasukan Cakra Bhirawa melawan pasukan tanpa identitas.

Hebatnya, dalam Sidang Kabinet itu Soeharto tidak datang dengan alasan sakit batuk. Informasi sakitnya Soeharto ini disampaikan oleh Amir Machmud beberapa waktu kemudian. Menurut pengakuan Amir Machmud - seusai mengikuti Sidang Kabinet – ia bersama Basuki Rachmat dan M Yusuf mendatangi rumah Soeharto. Soeharto sakit tenggorokan sehingga tidak dapat bicara keras. Saat kami datang ke rumahnya dia masih mengenakan piyama dengan leher dibalut, kata Amir Machmud. Tetapi seorang intelijen saya melaporkan bahwa pada sore harinya Soeharto memimpin rapat di Makostrad. Di sini semakin jelas bahwa Soeharto adalah pembohong besar.

Jika seandainya dalam Sidang Kabinet Soeharto ikut (sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat seharusnya dia ikut) maka ada 3 risiko yang bakal dihadapi oleh Soeharto:

1. dalam keadaan Istana dikepung oleh mahasiswa dan tentara tentu dalam sidang Bung Karno akan bertanya kepada Soeharto: Harto, engkau yang telah kuangkat menjadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, ayo bergerak. Bereskan pengacau-pengacau itu. Maka perintah Presiden itu bakal ibarat buah simalakama bagi Soeharto: dimakan ibu mati, tak dimakan bapak tewas.
2. Jika Soeharto melaksanakan perintah, maka namanya bakal merosot di mata para demonstran yang ia gerakkan sendiri. Ini berarti peluang bagus bagi Nasution untuk tampil sebagai presiden.
3. Jika Soeharto menolak perintah di depan Sidang Kabinet, maka bisa berakibat fatal bagi Soeharto. Tentu Bung Karno bisa segera memerintahkan Pasukan Cakra Bhirawa untuk menangkap Soeharto seketika itu juga.

Akhirnya cara terbaik bagi Soeharto untuk menghindari semua kemungkinan buruk itu adalah nyakit (pura-pura sakit). Bukankah ini membuktikan bahwa Soeharto licin dan pembunuh berdarah dingin? Ia tidak peduli bahwa tindakannya mengerahkan ribuan mahasiswa dan tentara bisa menimbulkan konflik besar yang menghasilkan banjir darah bangsanya sendiri.

Sidang Kabinet 11 maret 1966 dibuka oleh Presiden Soekarno. Di beberapa buku juga disebutkan bahwa setelah Presiden Soekarno membuka sidang, beberapa saat kemudian pengawal presiden, Brigjen Sabur, menyodorkan secarik kertas ke meja presiden. Isinya singkat: Di luar banyak pasukan tak dikenal. Beberapa saat kemudian Presiden keluar meninggalkan ruang sidang. Pimpinan sidang diserahkan kepada Leimena. Saya lantas menyusul keluar. Banyak ditulis saat keluar sepatu saya copot karena terburu-buru.

Memang benar. Dulu saat sidang kabinet biasanya para menteri mencopot sepatu - mungkin karena kegerahan duduk lama bersepatu - tetapi sepatu yang dicopot itu tidak kelihatan oleh peserta sidang karena tertutup meja. Saya juga biasa melakukan hal itu. Nah, saat kondisi genting sehingga Presiden meninggalkan ruang sidang secara mendadak, saya keluar terburu-buru sehingga tidak sempat lagi memakai sepatu.

Begitu keluar dari ruang sidang – ini yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah – saya sempat bingung, akan ke mana? Saya mendapat informasi, pasukan tak dikenal itu sebenarnya mengincar keselamatan saya. Padahal begitu keluar ruangan saya tidak melihat Bung Karno yang keluar ruangan lebih dulu. Dalam keadaan bingung saya lihat sebuah sepeda, entah milik siapa. Maka tanpa banyak pikir lagi saya naiki sepeda itu. Toh mobil saya – dan mobil semua menteri – sudah digembosi oleh para demonstran.

Dalam kondisi hiruk-pikuk di sekitar Istana saya keluar naik sepeda. Ternyata tidak ada yang tahu bahwa saya adalah Soebandrio yang sedang diincar tentara. Padahal saya naik sepeda melewati ribuan mahasiswa dan tentara yang meneriakkan yel-yel Tritura dan segala macam kecaman terhadap Bung Karno. Memang, saat menggenjot sepeda saya selalu menunduk, tetapi kalau ada yang teliti pasti saya ketahuan.

Sepeda saya terus meluncur ke selatan. Tujuan saya pulang. Sampai di Bundaran Air Mancur (perempatan Bank Indonesia) saya melihat begitu banyak mahasiswa dan tentara. Mereka tidak hanya berada di sekitar Istana tetapi juga menyemut di Jalan Thamrin. Sampai di sini perasaan saya jadi tidak enak. Memang sejauh ini saya sudah lolos. Tetapi bisakah melewati ribuan mahasiswa yang menyemut itu? Maka seketika itu juga saya memutuskan untuk kembali, berbalik arah. Saya kembali ke Istana. Hebatnya, saya sampai di Istana lagi tanpa diketahui oleh para demonstran.

Di dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa begitu keluar dari ruang sidang, saya langsung memburu Bung Karno naik helikopter.

Yang sebenarnya terjadi seperti saya sebutkan ini: Begitu tiba kembali di Istana, saya lihat ada helikopter. Saya tidak ahu apakah sejak tadi heli itu sudah ada atau baru datang. Atau mungkin karena saya panik, saya tadi tidak melihat heli yang ada di sana sejak tadi. Namun yang melegakan adalah bahwa beberapa saat kemudian saya melihat Bung Karno didampingi oleh para ajudan berjalan menuju heli.

Karena itu sepeda saya geletakkan dan saya berlari menuju heli. Mungkin saat itulah – ketika berlari menuju heli tanpa sepatu – saya dilihat banyak orang sehingga ditulis di koran-koran: Dr. Soebandrio berlari menyusul Bung Karno menuju heli tanpa sepatu. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam heli dan terbang bersama Bung Karno menuju Istana Bogor.

Jadi sebenarnya begitu meninggalkan ruang sidang Bung Karno tidak langsung menuju heli, tetapi ada tenggang waktu cukup lama. Saya sudah menggenjot sepeda dari Istana ke Bundaran Air Mancur dan kembali lagi. Mungkin setelah meninggalkan ruang sidang Bung Karno masih mengadakan pertemuan dengan para ajudan dan penasihat militer untuk membahas situasi, sehingga hal itu menguntungkan saya. Seandainya tidak bertemu Bung Karno, entah bagaimana nasib saya.

Setelah peristiwa itu saya merenung. Untungnya saat itu saya dan Leimena lolos dari target penangkapan mereka. Seandainya saya tertangkap atau dihabisi, maka bakal terjadi bentrokan hebat. Bung Karno dan pasukannya yang masih setia tidak akan tinggal diam. Akibatnya bisa banjir darah. Kalau itu terjadi pasti Soeharto akan berbalik mengkhianati teman-temannya yang semula dia tugaskan untuk mengerahkan pasukan mengepung Istana. Percobaan kudeta 3 Juli 1946 yang gagal menjadi dasarnya. Juga bantuan pasukan Soeharto kepada Letkol Untung untuk membantai para jenderal menjadi buktinya.

Menjelang petang Istana Bogor didatangi oleh tiga jenderal (Basuki Rachmat, Amir Machmud dan M Yusuf). Ketika itu tiga Waperdam (saya, Leimena dan Chaerul Saleh) sudah di sana. Leimena dan Chaerul menyusul kami ke Istana Bogor melalui jalan darat. Kami bertiga sempat istirahat di paviliun. Ketika tiga jenderal datang Bung Karno menerima mereka di gedung utama. Mereka berbicara cukup lama. Para Waperdam hanya siaga di paviliun. Beberapa jam kemudian saya, Chaerul dan Leimena dipanggil oleh Bung Karno masuk ke ruang pertemuan. Di sana ada tiga jenderal itu. Namun saat kami masuk sudah ada kesepakatan antara mereka dan Bung Karno.

Saya masuk ruang pertemuan. Bung Karno sedang membaca surat. Basuki Rachmat, Amir Machmud dan M Yusuf duduk di depannya. Lantas saya disodori surat yang dibaca oleh Bung Karno, sedangkan Chaerul Saleh duduk di sebelah saya. Isi persisnya saya sudah lupa tetapi intinya ada empat hal. Presiden Soekarno memberi mandat kepada Soeharto untuk:

1. mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu harus dijalin kerjasama dengan unsur-unsur kekuatan lainnya.
2. Penerima mandat wajib melaporkan kepada Presiden atas semua tindakan yang akan dilaksanakan
3. Penerima mandat wajib mengamankan Presiden serta seluruh keluarganya
4. Penerima mandat wajib melestarikan ajaran Bung Karno.

Soal urutannya mungkin terbalik-balik namun intinya berisi seperti itu.

Bagaimana Ban, kau setuju? Tanya Bung Karno. Beberapa saat saya diam. Saya pikir, Bung Karno sebenarnya hanya mengharapkan saya menyatakan setuju, padahal dalam hati saya tidak setuju. Bukankah Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI dan seharusnya kendali keamanan negara berada di tangan Presiden? Saya merasa Bung Karno sudah ditekan. Terbukti ada kalimat Mengamankan pribadi Presiden dan keluarganya, artinya keselamatan Presiden terancam oleh pihak yang menekan agar surat tersebut dikeluarkan. Tetapi kalimat unik ini tidak ada dalam sejarah versi Orde Baru. Bahkan lebih hebat lagi, naskah Supersemar yang membuat Soeharto ditunjuk sebagai pengemban Supersemar (menjadi presiden tanpa melalui proses pemilu dan dipilih MPR) kini sudah tiada. Tidak jelas keberadaan surat yang begitu penting.

Bagaimana, Ban, setuju? Tanya Bung Karno lagi.

Ya, bagaimana, bisa berbuat apa saya? Bung Karno sudah berunding tanpa kami jawab saya. Lantas dipotong oleh Bung Karno: Tapi kau setuju?

Kalau bisa, perintah lisan saja kata saya memberanikan diri. Saya lirik, tiga jenderal itu melotot ke arah saya tetapi saya tidak takut. Mereka pasti geram mendengar kalimat saya yang terakhir itu. Tetapi saya tahu mereka tidak bisa berbuat banyak. Suasana saat itu terasa tegang.

Lantas Amir Machmud menyela: Bapak Presiden tanda tangan saja. Bismillah saja, pak..

Bung Karno rupanya sudah ditekan tiga jenderal itu saat berunding tadi. Raut wajahnya terlihat ragu-ragu, tetapi seperti mengharapkan dukungan kami agar setuju.

Akhirnya saya setuju. Chaerul dan Leimena juga menyatakan setuju. Bung Karno lantas teken (tanda tangan). Tiga jenderal langsung berangkat kembali ke Jakarta menemui Soeharto yang mengutus mereka. Bahkan mereka menolak ketika ditawari Bung Karno untuk makan malam bersama. Maaf, pak. Karena hari sudah malam, ujar salah seorang dari mereka. Dengan wajah berseri mereka membawa surat bersejarah yang kemudian dinamakan Supersemar.

Esoknya, 12 Maret 1966, Soeharto langsung mengumumkan pembubaran PKI. Uniknya, pembubaran PKI itu menggunakan surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1966. Saat diumumkan juga dibacakan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Enam hari kemudian 15 menteri yang masih aktif ditangkapi. Tentu saja Soeharto tidak melapor lebih dahulu kepada Presiden. Untuk pembubaran PKI, surat malah baru sampai ke tangan Soeharto tengah malam dan esok siangnya ia langsung mengambil kebijakan itu. Untuk penangkapan 15 menteri, alasannya adalah agar para menteri itu jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat yang tidak terkendali. Tetapi ia juga menyampaikan alasan yang kontradiktif yakni: para menteri hanyalah pembantu presiden, bukan bentuk kolektif pemerintahan. Jadi bisa saja ditangkap. Yang jelas, begitu ditangkap para menteri langsung ditahan. Tuduhannya gampang: terlibat G30S/PKI – tuduhan yang sangat ditakuti seluruh rakyat Indonesia sepanjang Soeharto berkuasa. Mengkritik kebijaksanaan pemerintahan Soeharto bisa dituduh PKI.

Surat Perintah 11 Maret 1966 sudah diselewengkan. Soeharto menafsirkannya sebagai: Bung Karno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, bukan perintah memulihkan keamanan Ibukota. Sebagai orang yang tahu persis kondisi saat itu, saya sangat yakin tujuan Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi 15 menteri adalah rangkaian strategi untuk meraih puncak kekuasaan. Seperti disebut di muka, strategi Soeharto ada empat tahap:

-habisi para jenderal saingan
-hancurkan PKI
-copoti para menteri
-jatuhkan Bung Karno.

Kini yang dicapai Soeharto sudah tiga tahap. Tinggal tahap terakhir.

Bung Karno pun bereaksi. Tidak benar jika Bung Karno diam saja. Beliau memerintahkan Leimena menemui Soeharto menanyakan hal itu: Bagaimana ini? Surat perintah hanya untuk mengamankan Jakarta, bukan untuk pembubaran PKI. Kok malah main tangkap, kata Leimena kepada Soeharto.

Tetapi Soeharto tidak menggubris. Seperti terjadi pada tanggal 3 Oktober 1965 - saat Leimena protes pada Soeharto karena Bung Karno ditawan di Istana Bogor - Soeharto menyatakan: Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa.

Leimena kembali ke Istana Bogor melaporkan reaksi Soeharto. Dan Bung Karno terdiam, tetapi dari wajahnya kelihatan jelas bahwa beliau sedang marah. Dari laporan Leimena kami tahu bahwa saat itu situasi Jakarta sangat tegang: tank dan kendaraan lapis baja bersiaga di setiap ujung jalan, tentara ada di mana-mana. Mereka dikenali sebagai pasukan Kostrad dan Brigade Para 3 Yon Siliwangi. Kali ini untuk menakut-nakuti anggota PKI yang jumlahnya masih sangat besar saat itu. Mungkin pula ditujukan untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Bung Karno yang sudah kehilangan kuasa agar tidak menghalang-halangi pembubaran PKI atau mungkin juga ditujukan untuk kedua-duanya.

15 menteri yang ditangkapi adalah:

1. Saya (Waperdam-I merangkap Menlu, merangkap Kepala BPI)
2. Waperdam-II Chaerul Saleh
3. Menteri Tenaga Listrik S. Reksoprojo
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Sumardjo
5. Menteri Keuangan Oei Tjoe Tat
6. Menteri Bank Sentral dan Gubernur BI Yusuf Muda Dalam
7. Menteri Pertambangan Armunanto
8. Menteri Irigasi dan Pembangunan Desa Ir. Surahman
9. Menteri Perburuhan Sutomo Martoprojo
10. Menteri Kehakiman Andjarwinata
11. Menteri Penerangan Asmuadi
12. Menteri Urusan Keamanan Letkol Imam Syafi’i
13. Menteri Sekretaris Front Nasional Ir. Tualaka
14. Menteri Transmigrasi dan Koperasi Ahmadi
15. Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur Jakarta Raya Sumarno Sastrowidjojo

Meskipun sudah menangkap 15 menteri yang masih aktif menjalankan tugas, namun Soeharto tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan bahwa kekuasaannya diperoleh secara konstitusional. Padahal ketika menangkap kami (para menteri) perintah Soeharto kepada tentara yang melaksanakan berbunyi demikian: Tangkap dulu mereka, alasannya cari kemudian.

Itulah filsafat Soeharto dalam logika kekerasannya. Persis seperti dilakukan Soeharto pada tragedi 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah para jenderal dibunuh, kelompok bayangan Soeharto langsung mengumumkan: G30S didalangi PKI. Lantas Soeharto memerintahkan: Basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian. Apakah ini konstitusional seperti yang sangat sering dikatakan Soeharto ketika dia memerintah?

MELENGGANG KE ISTANA


Kini sudah tinggal setengah tahap lagi dari bagian tahap terakhir: jatuhkan Bung Karno. Setelah Supersemar – ketika Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi para menteri setia – Bung Karno sebenarnya sudah setengah jatuh. Beliau sudah tidak berdaya dan para menterinya yang masih aktif ditangkapi. Maka ajal politik tinggal tunggu waktu.

Setelah PKI resmi dibubarkan, tiga tokoh pimpinan PKI – yaitu DN Aidit, Njoto dan Lukman – ditangkap hidup-hidup. Presiden Soekarno yang sudah kehilangan powernya menolak memerintahkan mengadili mereka (entah mengapa). Persoalan ini lantas diambil-alih oleh Soeharto. Para pimpinan PKI itu diadili dengan cara tersendiri. Soeharto memerintahkan tentara menembak mati ketiganya. Dan ketiganya memang didor tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

Dengan perlakuan Soeharto seperti itu sangat wajar jika saya katakan bahwa Soeharto tidak ingin kedoknya (memanipulir G30S) terbongkar di pengadilan jika tiga pimpinan PKI itu diadili. Sedangkan saya yang mengalami semua kejadian ini jelas yakin bahwa Soeharto terlibat G30S.

Setelah Supersemar, Soeharto membongkar-pasang keanggotaan DPRGR yang merupakan bagian dari MPRS. Caranya dengan merampas kursi yang semula diduduki oleh anggota PKI dan menggantinya dengan orang-orang Soeharto sendiri. Kemudian Soeharto menyuruh MPRS (yang sebagian besar sudah diisi orang-orangnya) bersidang. Inti sidang adalah mengukuhkan Supersemar secara konstitusional.

Bersamaan dengan itu pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI sudah dilegalkan. Keluarga anggota PKI, teman-teman mereka, bahkan ada juga rakyat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI ikut terbunuh. Darah orang PKI, keluarga dan teman mereka halal bila ditumpahkan. Inilah pembantaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah rakyat yang terbunuh. Ada yang mengatakan 800.000, ada yang mengatakan 1.000.000. Yang paling tinggi adalah pernyataan Sarwo Edhi Wibowo yang katanya mencapai 3.000.000 manusia.

Dalam sidang MPRS Juni 1966 Soeharto menetapkan RI kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Juga memerintahkan mencabut Ketetapan MPRS tahun 1963 yang mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Juga menyatakan pemberian gelar Pemimpin Besar Revolusi terhadap Bung Karno tidak memiliki kekuatan hukum. Asal diketahui, pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup bukan datang dari Bung Karno. Juga bukan dari pendukung setia Bung Karno (PKI). Pengangkatan itu atas usulan perwira AD sendiri, yakni Brigjen Suhardiman.

Pada awal Juli 1966 Soeharto menyetujui Nasution menjadi ketua MPRS. Beberapa hari kemudian – 5 Juli 1966 – MPRS mengeluarkan ketetapan: Soeharto selaku Pengemban Supersemar diberi wewenang membentuk kabinet. Maka dibentuklah Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora. Kabinet baru ini tidak lagi berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, namun sudah di bawah Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet. Sejak itu secara formal berakhirlah pemerintahan Presiden Soekarno.

Nasution yang baru terpilih menjadi ketua MPRS segera menyanyikan lagu gubahan Kelompok Bayangan Soeharto. Tap MPRS yang lahir sebelum Nasution tampil, yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pertanggung-jawaban kepada MPRS tentang sebab-sebab G30S kemudian dinyatakan ditutup begitu saja. Pada Desember 1966 Panglima AU Oemar Dhani ditangkap, menyusul kemudian para perwira pendukung Bung Karno lainnya. Mereka semua dihukum bertahun-tahun tanpa kesalahan yang jelas.

Proses selanjutnya: praktis Soeharto memimpin Indonesia. Perlahan namun pasti Soeharto melenggang menuju kantor di Istana Negara. Soekarno (yang katanya akan dikudeta oleh PKI) secara politis sama sekali sudah tidak berdaya. Melalui UU nr. 10 tahun 1966, DPRGR dan MPRS meminta pertanggung-jawaban Presiden atas peristiwa berdarah G30S. Menanggapi itu Bung Karno menolak, sebab menurut Bung Karno, berdasarkan UUD 1945 yang harus dipertanggung-jawabkan mandataris MPRS hanya persoalan yang ada dalam GBHN. Sedangkan peristiwa G30S ada di luar GBHN yang berarti Presiden tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban.

Sejak itu Bung Karno (secara formal) dilarang mengeluarkan ketetapan-ketetapan atau peraturan. Secara non-formal Bung Karno sudah ditahan di Istana Bogor sejak 2 Oktober 1965. AD yang diprakarsai oleh Soeharto dan didukung oleh Nasution menyokong keputusan Soeharto untuk kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Saat itu pula Soeharto memerintahkan Ketua MPRS untuk meninjau kembali semua ketetapan MPRS yang dibuat antara tahun 1960 hingga 1963.

Dalam Sidang Kabinet pada bulan Juni 1966 Bung Karno masih boleh hadir dalam kapasitas tetap sebagai Presiden RI. Namun dalam sidang itu Bung Karno diharuskan oleh Soeharto agar bicara yang intinya mengutuk G30S dan harus mengakui bahwa Bung Karno terlibat di dalamnya. Juga harus membenarkan pembantaian massal PKI dan antek-anteknya. Di luar dugaan, ternyata Bung Karno sudah menyiapkan pidato yang diberi judul Nawaksara. Inti pidato tersebut sama sekali menyimpang dari yang diperintahkan oleh Soeharto. Pidato Bung Karno itu intinya juga tidak mengandung penyesalan akibat proses pengambil-alihan kekuasaan. Tetapi pidato ini ditentang oleh para opsir dan para ulama.

Pada tanggal 17 maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa. Intinya: dikeluarkan Tap MPRS yang menurunkan Presiden Soekarno dan secara resmi menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai terpilih presiden oleh MPRS hasil pemilu yang akan datang. Dengan begitu Soeharto sudah benar-benar menggantikan Soekarno. Saat itulah Soeharto menegaskan bahwa tentara memiliki peran sosial politik yang tidak terbatas (kelak hal ini diterjemahkan menjadi Dwifungsi ABRI) DALAM NEGARA. Saat itu pula ditetapkan bahwa Pancasila sebagai azas tunggal negara. Soeharto saat itu mulai menyusun kekuatan agar kekuasaan berada di satu tangan: tangan dia sendiri.

Sebaliknya, terhadap Presiden Soekarno, MPRS mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

- Presiden Soekarno dinilai tidak dapat memenuhi tanggung-jawab konstitusionalnya
- Presiden Soekarno dinilai tidak dapat menjalankan Haluan Negara. Karena itu MPRS memutuskan melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sejak saat itu sampai dengan Pemilu yang akan datang
- Juga menarik mandat MPRS terhadap presiden yang diatur dalam UUD 1945 dan mengangkat pengemban MPRS nr. 9 sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Presiden Soeharto hingga terpilihnya presiden hasil Pemilu.
- Pjs Presiden tunduk dan bertanggung-jawab terhadap MPRS.
- Persoalan hukum yang menyangkut Presiden Soekarno ditentukan sesuai hukum yang berlaku dan pelaksanaannya diserahkan kepada Pjs Presiden.

Secara garis besar tindakan Soeharto sejak sebelum G30S sampai pembubaran kabinet bentukan Bung Karno disebut pegamat asing sebagai creeping coup (kudeta merangkak). Proses kudetanya tidak langsung menghantam dan musuhnya jatuh, melainkan kudeta yang dilakukan secara mengendap-endap. Kata mereka itu kudeta khas Indonesia. Coba saja, setelah kekuasaan beralih Bung Karno masih berstatus sebagai Presiden RI.

Saat itu – bahkan sampai sekarang – saya melihat proses peralihan kekuasaan tersebut sangat unik. Selain unik, juga sangat membahayakan Soeharto sendiri seandainya perkembangan situasi mengalami pembalikan. Tetapi rupanya Soeharto sudah memperhitungkan semua dengan sangat matang. Terbukti, sama sekali tidak ada bahaya. Malah, setelah itu Soeharto memperkukuh kekuasaannya dengan memreteli semua keputusan MPRS yang dirasa memberi kewibawaan kepada Bung Karno.

Sebenarnya kudeta merangkak bukan pilihan Soeharto. Jika prosesnya bergerak secara merangkak, itu karena terpaksa. Soeharto tidak bisa begitu saja tampil ke puncak pimpinan nasional. Ia harus melewati para jenderal senior dan berhadapan dengan Bung Karno yang saat itu begitu kuat.

AKHIR HAYAT UNTUNG

Setelah ditangkap saya langsung ditahan. Saya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dengan tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman mati. Jalur hukum di atas vonis pengadilan – seperti naik banding dan kasasi – sengaja ditutup sehingga mau tidak mau saya harus menerima vonis hukuman mati itu. Jelas saya sangat terpukul pada saat itu. Dari posisi orang nomor dua di Republik ini, saya mendadak sontak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati.

Saya menjalani hukuman awal di Penjara Cimahi Bandung. Di sana berkumpul orang-orang yang senasib dengan saya (dituduh sebagai penjahat yang terlibat G30S). Di antaranya adalah Letkol Untung yang memang komandan G30S. Selama beberapa bulan kami berkumpul di penjara walaupun berbeda ruangan. Saya dan Untung sudah sama-sama divonis hukuman mati. Baik saya maupun Untung tidak diberi hak untuk menempuh jalur hukum yang lebih tinggi yakni naik banding, apalagi kasasi.

Sampai suatu hari di akhir 1966 Untung dijemput dari selnya oleh beberapa sipir. Diberitahukan bahwa Untung akan dieksekusi. Itulah saat-saat terakhir Untung menjalani hidupnya. Saya dan Untung yang sudah akrab selama berada dalam satu penjara benar-benar terhanyut dalam suasana haru. Saya bukan hanya terharu tetapi juga bingung, sedih, bahkan panik. Sebab Ahmad Durmawel (oditur militer yang mengadili saya) saat itu memberitahukan bahwa saya akan mendapat giliran (dieksekusi) empat hari kemudian. Saya ingat saat itu hari Selasa. Berarti saya akan dieksekusi pada hari Sabtu.

Sebelum Untung dijemput untuk dibawa keluar penjara, saya sempat menemui Untung. Saat itu ia sudah ditanya tentang permintaan terakhir, seperti lazimnya orang yang akan dieksekusi. Mungkin karena Untung sedang panik, ia tidak minta apa-apa. Untung juga sudah tahu bahwa saya akan dieksekusi hari Sabtu. Maka pertemuan saya dan Untung benar-benar luar biasa. Kami memang hanya berhadap-hadapan dengan pakaian seragam narapidana, namun hati kami tidak karuan. Untung segera akan ditembak, sedangkan saya empat hari lagi.

Saat itu ada kalimat perpisahan Untung yang saya ingat hingga sekarang. Bahkan saya ingat suasana hening saat Untung menyampaikan kata perpisahannya pada saya. Para sipir dan tentara berwajah angker yang selalu siaga menjaga Untung, mengawasi kami dari jarak agak jauh. Mereka seperti maklum dan memberi kesempatan terakhir bagi Untung untuk berpesan kepada saya.

Untung mengatakan demikian: Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih. Empat hari lagi kita ketemu lagi di sana katanya sambil menunjuk ke atas. Untung mengucapkan kata perpisahan dengan suara bergetar. Matanya kelihatan berkaca-kaca. Tentara yang gagah berani itu tidak menangis, tetapi saya tahu ia dalam kondisi sangat panik. Ia benar-benar tidak menyangka bakal dikhianati oleh Soeharto.

Jika menengok hari-hari sebelumnya, Untung begitu sering mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin Soeharto akan mengkhianati dia. Sebab dia adalah sahabat Soeharto dan ia mengatakan bahwa Soeharto mengetahui rencana G30S, bahkan memberi bantuan pasukan. Karena itu dia sangat yakin bahwa dia tidak akan dikhianati oleh Soeharto. Tetapi toh kenyataannya berakhir demikian. Menanggapi perkataan Untung, saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya hanya mengangguk-angguk. Para sipir dan tentara yang menjaga kami menyaksikan semua adegan singkat tapi mengharukan ini.

Menjelang senja, Untung dengan pengawalan ekstra ketat berjalan menuju pintu gerbang untuk meninggalkan Penjara Cimahi. Saya mengamati keberangkatan Untung dari penjara. Ia berjalan tegap. Mungkin ia segera bisa menguasai perasaannya yang begitu gundah. Tetapi mungkin pula ia sudah pasrah kepada takdir Allah bahwa memang sampai di situlah perjalanan hidupnya. Saya kemudian mendengar bahwa Untung dieksekusi di sebuah desa di luar kota Bandung. Saya sudah tidak sempat sedih lagi memikirkan nasib Untung, hidup saya sendiri akan berakhir sebentar lagi. Bila mengingat hari-hari itu, saya membayangkan Untung kecele (salah duga) dengan kata perpisahannya kepada saya sesaat sebelum meninggalkan penjara karena ternyata dia tidak menjumpai saya di alam sana.

Terus terang, setelah Untung dieksekusi, saya benar-benar gelisah. Manusia mana yang tidak takut jika hari kematiannya sudah ditentukan. Tetapi – inilah keajaiban – Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson dan Ratu Inggris Elizabeth, di luar sepengetahuan saya, mengirimkan surat kawat kepada Soeharto. Saya mengetahui ini dari seorang sumber beberapa hari kemudian. Isi surat dua petinggi negara adidaya itu – ini juga ajaib – hampir sama.

Intinya berbunyi demikian: Soebandrio jangan ditembak. Saya tahu, dalam G30S dia tidak terlibat. Soal, apakah ini merupakan intervensi asing atau bukan, bagi saya tidak perlu dipikirkan lagi. Sejak dulu pun Indonesia selalu diintervensi oleh negara lain. Yang penting bagi saya, mereka sudah membantu saya dalam kondisi sangat panik. Dan ternyata kawat singkat itu ampuh luar biasa. Akhirnya saya tidak jadi ditembak mati.

Tentang mengapa dua orang pimpinan negara Barat membantu saya, sungguh tidak saya ketahui. Yang tahu persis hanya mereka berdua. Saya tidak pernah meminta bantuan mereka. Logikanya, tidak ada waktu bagi saya untuk minta bantuan kepada orang lain, apalagi pimpinan negara lain. Hitung saja, saya diberitahu tentang hari eksekusi saya sekitar lima hari sebelumnya. Selama menunggu, saya hanya panik dan panik.

Lagipula, bagaimana caranya saya minta bantuan kepada mereka? Saya berada di dalam penjara dan dalam pengawasan ekstra ketat, terutama pada hari-hari menjelang eksekusi. Namun jangan lupa, saya dulu adalah Menteri Luar Negeri. Saya akrab dengan mereka berdua. Ketika perundingan tentang pembebasan Irian Barat, saya banyak melobi pejabat di dua negara itu. Juga dalam tugas-tugas yang lain.

Tetapi bagaimana pun saya juga tetap tidak tahu bagaimana mereka begitu yakin bahwa saya tidak terlibat G30S sampai-sampai mereka dengan keputusan yang luar biasa berani mengirimkan kawat ke Jakarta. Akibat kawat itu pula hukuman saya diubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

KARIR SAYA

Jika ada yang bertanya: lantas mengapa PKI dituduh sebagai dalang G30S? Maka saya akan balik bertanya: siapa yang menuduh begitu? Jika PKI mendalangi G30S atas inisiatif Aidit, maka Indonesia bakal menjadi lautan darah. Bukan hanya banjir darah seperti yang sudah terjadi. Betapa ngeri membayangkan PKI dengan 3 juta anggota didukung 17 juta anggota organisasi onderbouwnya berperang melawan tentara yang hanya ratusan ribu. Bila genderang perang benar-benar ditabuh, alangkah hebat pertempuran yang terjadi.

Namun seperti kita saksikan, PKI tidak melakukan perlawanan berarti pada saat dibantai. Itu karena tidak ada instruksi melawan. Aidit malah lari dan lantas ditembak mati. Bung Karno - yang juga bisa menjadi panutan PKI – tidak memerintahkan apa-apa.

Lantas saya dituduh PKI. Tuduhan atau stigma terlibat PKI bukan hanya saya terima sendirian. Banyak tokoh yang tidak disukai oleh Soeharto dituduh PKI. Ini bertujuan politis, agar kekuasaan Soeharto langgeng. Bagi saya tuduhan itu lebih keji lagi. Saya tidak hanya dituduh PKI, tapi juga dilontarkan julukan yang menyakitkan hati. Saya dijuluki Durno.

Target penghancuran diri saya oleh kelompok Soeharto sebenarnya hanya sasaran antara. Tujuan utamanya adalah menjatuhkan Bung Karno. Seperti sudah saya sebut, skenario Soeharto merebut kekuasaan tertinggi ada 4 tahap:

1. menyingkirkan para perwira yang menjadi saingan beratnya, seperti A Yani dan Nasution (ini terwujud di G30S)
2. melikuidasi PKI, partai besar yang saat itu akrab dengan Bung Karno (ini terlaksana setelah PKI dituduh mendalangi G30S).
3. memisahkan Bung Karno dari para pengikutnya (ini tercapai saat menangkapi 15 menteri - termasuk saya – sekitar sepekan setelah keluar surat
perintah 11 Maret 1966).
4. Setelah 3 tahap itu tercapai, Bung Karno dengan mudah dijatuhkan dengan cara seolah-olah konstitusionil melalui ketetapan MPRS.

Nah, saya termasuk sasaran antara tahap ke-3. Saya bersama 14 menteri ditangkap tanpa alasan jelas. Mula-mula saya ditangkap dengan cara sopan oleh tentara: Maaf, pak, kami diperintahkan agar mengamankan Bapak dari kemungkinan amukan rakyat, kata tentara yang menangkap saya. Lantas, kami 15 menteri dikumpulkan di suatu ruangan sekitar Senayan.

Beberapa hari kemudian baru kami menyadari bahwa kami bukan diamankan tapi ditangkap. Para tentara itu mulai bertindak kasar. Akhirnya kami dipenjarakan. Untuk menghancurkan nama baik kami, Soeharto menuduh kami teribat PKI. Bahkan menambahi saya dengan julukan Durno. Kami dihinakan dan tersiksa lahir dan batin di penjara demi tujuan Soeharto meraih kekuasaan.

Saya memang pernah aktif dalam organisasi politik tapi di PSI (Partai Sosialis Indonesia). Kalau di PKI, saya sama sekali bukan anggota atau simpatisan, walaupun pada saat saya masih di puncak kekuasaan dengan merangkap tiga jabatan sangat penting, orang-orang PKI banyak mendekati saya. PKI juga mendekati Bung Karno. Malah, anggota dan pimpinan PKI ada yang menjadi anggota kabinet, bahkan anggota ABRI.

BAB IIIB: BIO-DATA & KUASA BERPINDAH

Agar lebih jelas, saya paparkan sekilas biografi saya. Saya lahir di Kepanjen (selatan Malang), Jatim, 15 September 1914. Ayah saya, Kusadi, adalah Wedono Kepanjen. Ibu saya, Sapirah, adalah ibu rumah tangga biasa. Saya adalah anak kedua dari enam bersaudara.

Saya dibesarkan dalam keluarga Islam yang taat. Untuk ukuran posisi ayah di desa kecil Kepanjen saat itu, keluarga kami cukup terhormat. Masa kanak-kanak saya habiskan di Kepanjen. Saya sekolah di SR (Sekolah Rakyat setingkat SD) di sana.

Lulus SR, saya masuk MULO (setingkat SMP) di Malang. Sebab, saat itu di Kepanjen belum ada sekolah MULO. Lulus MULO saya lanjutkan ke AMS tahun 1928. Saya masuk sekolah terlalu dini, sehingga pada usia 14 tahun saya sudah tamat AMS.

Tamat AMS, saya memilih melanjutkan ke sekolah kedokteran di Jakarta. Tempatnya di Jalan Salemba yang kemudian berubah menjadi Universitas Indonesia. Saat itu saya memang ingin menjadi dokter – sebuah keinginan yang bisa dibilang muluk untuk ukuran rakyat Indonesia saat itu. Anak-anak rakyat biasa saat itu paling tinggi hanya sekolah SR. Saya bisa ke sekolah lanjutan, sebab ayah saya merupakan petinggi, walaupun hanya petinggi desa.

Tetapi, dari lima saudara saya, hanya saya yang paling menonjol di sekolah, sehingga bisa melanjutkan sampai ke sekolah kedokteran. Semasa sekolah kedokteran, saya banyak kenal dengan para pemuda pejuang, termasuk Bung Karno. Saya sering ikut diskusi-diskusi mereka. Dari sana saya juga dikenal para pemuda pejuang itu. Saya sendiri menjadi tertarik bergaul dengan mereka.

Saya menyelesaikan sekolah dokter sesuai jadwal, yakni tujuh tahun. Tercapailah keinginan saya menjadi dokter. Lantas saya mengambil brevet dengan spesialisasi bedah perut. Saya selesaikan ini dalam tiga tahun, juga sesuai jadwal. Maka, pada tahun 1938 saya sudah mengantongi gelar dokter ahli bedah. Ketika itu jumlah dokter umum masih sangat jarang, apalagi dokter spesialis. Kalau tidak salah, dokter ahli bedah hanya ada lima orang. Tiga dari Jakarta, termasuk saya, dua dari Surabaya (Universitas Airlangga).

Sebelum lulus, tahun 1936 saya menikah dengan Hurustiati, seorang mahasiswi tapi beda fakultas dengan saya. Ketika saya sudah lulus, ia masih kuliah. Usia kami hanya berbeda beberapa tahun. Saya sedikit lebih tua.

Begitu lulus, saya langsung ditarik pemeritah kolonial menjadi dokter di Semarang (sekarang RS Dr. Karjadi). Hanya beberapa bulan kemudian saya dipindahkan ke Jakarta (sekarang RS Dr. Cipto Mangunkusumo). Ahli bedah di sana saat itu hanya dua orang, termasuk saya. Untuk menyalurkan hobi berdiskusi saat mahasiswa, saya masuk PSI. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, pada 1940 saya sudah menjadi wakil ketua PSI.

Akhirnya saya mundur dari rumah sakit. Saya juga tidak praktek pribadi. Sepanjang hidup saya juga tidak pernah praktek dokter pribadi. Karir saya di kedokteran selesai sampai di situ, sebab saya jenuh dengan pekerjaan yang menurut saya monoton. Saya lebih tertarik berorganisasi. Sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno.

Sekitar tahun 1946 saya ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi wakil pemerintah Indonesia di Inggris, berkedudukan di London. Penunjukan itu tiba-tiba saja. Tidak melalui proses, misalnya, menjadi pegawai negeri dulu. Mungkin karena saat itu jumlah manusia tidak sebanyak sekarang. Dan, penunjukan Presiden Soekarno langsung saya terima. Istri saya juga setuju.

Ini sebenarnya jabatan duta besar, tetapi kemerdekaan Indonesia belum diakui PBB. Sehingga saya tidak dipanggil duta besar, baik di Indonesia maupun di Inggris. Bung Karno hanya menyebut jabatan saya: Wakil Pemerintah Indonesia di Inggris.

Sebelum berangkat ke London, saya was-was. Tetapi setelah di Inggris, keberadaan saya ternyata diterima oleh Pemerintah Inggris. Memang tidak ada penyambutan saat saya datang. Saya juga tidak membayangkan akan disambut. Lantas saya membuka kantor di London. Inilah embrio Kedutaan Besar RI untuk Inggris. Dan, itulah awal saya meniti karir di pemerintahan. Jika banyak orang menempati jabatan Dubes sebagai pos buangan, saya malah memulai karir dari pos itu.

Tahun 1950 baru saya disebut Duta Besar RI untuk Inggris berkedudukan di London. Bagi saya sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya sebutannya saja yang berubah. Namun, kemudian reaksi pemerintah Inggris terhadap keberadaan saya di sana secara bertahap berubah ke arah positif. Saya sering diundang ke acara-acara kerajaan, sebagaimana diperlakukan terhadap para duta besar dari negara-negara merdeka lainnya.

Dari seringnya menghadiri undangan acara kerajaan itu saya sering berdekatan dengan Ratu Elizabeth. Saat itu tidak terbayangkan oleh saya bahwa berdekatan dengan Ratu Elizabeth kelak bisa menyelamatkan nyawa saya dari eksekusi hukuman mati yang tinggal menunggu hari (soal ini sudah diungkap di muka). Saya hanya menjalankan tugas negara. Dan, dalam menjalankan tugas, antara lain, harus menghadiri acara-acara seremonial tersebut.

Pada tahun 1954 Presiden Soekarno menarik saya dari London, dan memindahkan saya ke Moskow. Resminya jabatan baru saya adalah Duta Besar RI untuk Uni Soviet di Moskow. Dua tahun di sana, lantas saya diperintahkan pulang ke Jakarta. Tiba di tanah air saya ditunjuk oleh Presiden menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Luar negeri, menggantikan Roeslan Abdoelgani. Sedangkan Roeslan menjadi Menlu menggantikan Ali Sastroamidjojo. Yang unik adalah bahwa Ali turun jabatan menjadi Dubes RI untuk AS di Washington.

Setahun kemudian saya dipanggil oleh Bung Karno. Setelah menghadap, Bung Karno berkata demikian: Bandrio, kamu saya tunjuk menjadi Perdana Menteri. Saya kaget. Itu merupakan suatu loncatan jabatan yang luar biasa – dari Sekjen Deplu menjadi Perdana Menteri. Menanggapi ini saya mengatakan, minta waktu berpikir.

Sesungguhnya saya menolak tawaran itu. Saya merasa tidak enak dengan para senior saya. Memang, saya merasa Bung Karno menaruh simpati pada saya. Tolok ukurnya adalah bahwa Bung Karno sering menugaskan saya membuat naskah pidatonya. Bahkan, pada suatu hari Bung Karno berpidato di Markas PBB. Sebelum tampil Bung Karno meminta saya membuatkan naskah pidato, padahal saya di Jakarta. Namun, tugas itu tetap saya laksanakan. Walaupun saya jarang bertatap muka dengan Bung Karno, terasa sekali dia bersimpati pada saya. Tapi, saya merasa belum mampu menjadi Perdana Menteri. Apalagi saya belum lama pulang ke tanah air, sehingga saya kurang memahami perkembangan situasi terakhir.

Menolak tawaran Bung Karno juga tidak enak. Lantas jalan keluarnya adalah bahwa saya bicara dengan Ketua PNI Suwito. Saya minta tolong Suwito menghadap Bung Karno, untuk menyampaikan keberatan saya. Sambil menyampaikan ini ia mengusulkan nama Djuanda. Ternyata Bung Karno setuju. Jadilah Djuanda Perdana Menteri. Untuk menjalankan tugasnya dia dibantu oleh presidium yang disebut Wakil Perdana Menteri (Waperdam). Ada dua Waperdam, yakni Waperdam-I Idham Khalid dan Waperdam-II Hardi. Selanjutnya saya menjadi Menlu menggantikan Roeslan.

Setelah Djuanda meninggal dunia, tiga menteri dipanggil oleh Bung Karno – saya sendiri, Menteri Pangan Leimena, dan Menteri Pemuda Chaerul Saleh. Tujuannya adalah untuk mencari pengganti Djuanda dari tiga menteri ini. Proses pemilihannya unik sekali, sehingga tidak saya lupakan.

Bung Karno memberi kami masing-masing tiga batang korek api. Semula kami bingung. Bung Karno menyatakan bahwa ini pemilihan yang adil dan demokratis. Masing-masing diberi sebatang korek utuh, setengah batang tanpa pentolan (karena sudah dipatahkan oleh Bung Karno), dan setengah batang dengan pentolan (juga sudah dipatahkan sebelumnya). Bung Karno meletakkan sebuah kantong di meja.

Cara permainannya, batang korek utuh merupakan simbol saya, setengah batang tanpa pentolan menjadi simbol Leimena, dan setengah batang dengan pentolan mewakili Chaerul. Bung Karno minta, masing-masing memilih satu saja untuk dimasukkan ke dalam kantong. Saat memasukkan korek ke kantong, tangan harus menggenggam supaya tidak diketahui yang lain. Pemilihan pun dimulai.

Saya memasukkan setengah batang korek tanpa pentolan. Artinya, saya memilih Leimena. Lantas disusul Leimena dan Chaerul. Meskipun bentuknya sangat sederhana, tetapi inilah pemilihan Perdana Menteri Indonesia. Suasana hening. Bung Karno memandang masing-masing menteri yang memasukkan korek ke sebuah kantong. Sampai semuanya menggunakan hak pilihnya.

Apa yang terjadi berikutnya? Bung Karno menumpahkan isi kantong itu secara blak-blakan. Yang tampak: sebatang korek utuh, setengah batang tanpa pentolan, dan setengah batang dengan pentolan. Lengkap. Bung Karno geleng-geleng kepala. Hasil suara seimbang untuk tiga kandidat. Pemilihan macet. Kami saling memandang satu sama lain. Lantas kami saling terbuka. Saya pilih Leimena, sebaliknya Leimena pilih saya, Chaerul pilih dirinya sendiri.

Leimena kemudian bicara. Sebaiknya Soebandrio menjadi Perdana Menteri. Alasannya, Indonesia butuh perhatian penuh di bidang luar negeri. Terutama menyangkut Irian Barat yang statusnya belum jelas. Untuk itu perlu diplomasi internasional. Orang yang tepat adalah Soebandrio, ujarnya. Bung Karno ternyata setuju dan memanggil ajudannya Brigjen Sabur untuk menuliskan keputusan di kertas kop kenegaraan.

Sebelum terlaksana, saya minta bicara. Saya katakan, tidak perlu merombak kabinet. Sebaiknya Bung Karno selain Presiden juga Perdana Menteri didampingi oleh para Waperdam. Nah, Waperdamnya adalah kami bertiga. Bung Karno juga setuju. Lalu Leimena main tunjuk, saya Waperdam-I, Leimena Waperdam-II, Chaerul Waperdam-III. Hebatnya, tanpa banyak bicara lagi semuanya sepakat.

Tidak lama kemudian saya dibebani satu tugas lagi sebagai Kepala BPI. Maka, saya merangkap tiga jabatan. Semakin jelas bahwa Presiden mempercayai saya. Walaupun cukup berat, namun saya laksanakan tugas-tugas yang diberikan. Saya masih sempat melaksanakan ibadah haji.

Sebagai imbalan, selain digaji, saya juga diberi rumah cukup di Jalan Imam Bonjol 16, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk ukuran saat itu rumah tersebut sudah cukup mewah. Di rumah itu pula saya memiliki perpustakaan. Kelak perpustakaan saya ini dihancurkan oleh penguasa Orde baru.

Tahun 1958 anak saya yang pertama lahir, dan kami beri nama Budojo. Ternyata hanya itu anak saya, sebab dia tidak punya adik lagi.

Saat saya menjadi pejabat tinggi negara, ada yang unik. Saya menjadi tukang khitan beberapa anak pejabat. Ceritanya, para pejabat itu tahu bahwa saya adalah dokter ahli bedah. Saat itu sudah banyak dokter ahli bedah. Tapi, entah mengapa mereka minta tolong saya untuk mengkhitankan anak mereka. Ada beberapa anak pejabat yang sudah saya khitan. Saya hanya menolong mereka dengan ikhlas.

Sejak mengundurkan diri dari RS, saya tidak pernah praktek dokter pribadi. Beberapa teman menyayangkan bahwa saya tidak buka praktek. Sebab, saat itu jumlah dokter masih sedikit. Tetapi, karena sudah menjadi niat saya untuk terjun ke dalam kancah politik, saya tinggalkan bidang pekerjaan yang sebenarnya sesuai dengan bidang pendidikan saya itu. Ya, saya harus memilih, dan saya sudah menentukan. Jadinya, saya hanya menjadi tukang khitan anak pejabat.

Sepanjang saya menjadi pejabat tinggi negara, memang ada beberapa tokoh PKI yang akrab dengan saya. Sebagai pejabat tentu saya akrab dengan pimpinan PKI, DN Aidit. Juga dengan beberapa tokoh PKI lainnya. Tetapi, saya tidak masuk ke dalam keanggotaan partai itu. Saya juga tidak aktif di PSI, sejak menjadi pejabat negara. PKI saat itu adalah partai besar. Mereka tentu memiliki ambisi politik tertentu, sehingga mereka tidak hanya mendekati saya, tetapi juga pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Bung Karno. Bahkan, beberapa tokoh PKI masuk ke dalam jajaran kabinet. Banyak juga di ABRI. Sebab, PKI saat itu memang partai besar dan legal. Jadi, wajar kalau tokohnya duduk di kabinet dan ABRI.

Sebagai gambaran, salah satu partai besar saat ini (tidak perlu saya menyebut namanya) menempatkan tokohnya di jajaran kabinet. Bahkan, ada yang masuk ke jajaran ABRI. Bukankah itu hal yang wajar? Dan, kalau para pimpinan partai itu mendekati pimpinan puncak, presiden dan orang-orang terdekatnya, juga wajar. Kondisinya berubah menjadi tidak wajar setelah partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang. Itulah PKI.

Saat G30S meletus - seperti sudah saya sebutkan di muka - saya sedang bertugas di Medan. Kami keliling daerah untuk memantapkan program-program pemerintah. Begitu saya diberitahu oleh Presiden Soekarno, saya langsung pulang, dan tiba di istana Bogor bergabung dengan Presiden Soekarno pada 3 Oktober 1965. Setelah itu kondisi negara tidak menentu. Presiden Soekarno sudah menjadi tawanan Soeharto di Istana Bogor sejak 2 Oktober 1965.

Sejak itu pula kelompok Bayangan Soeharto menyebarkan propaganda bahwa G30S didalangi oleh PKI. Ketua PKI, DN Aidit, ditembak mati di Jawa Tengah. Namun muncul pengakuan tertulis Aidit – yang sangat mungkin merupakan rekayasa – bahwa ia yang mendalangi G30S. beberapa tokoh PKI lainnya juga ditembak mati, tanpa proses pengadilan. Semua ini adalah cara untuk membungkam PKI, agar tidak bicara. Memang, pada 1 Oktober 1965 Aidit berada di Halim, pusat pasukan G30S berkumpul. Namun, saya dengar istri Aidit mengatakan bahwa pada tanggal 30 September 1965, malam hari, Aidit diculik dan dibawa ke Halim. Aidit terbang ke Yogyakarta, beberapa saat setelah Bung Karno meninggalkan Halim.

Saya sangat yakin bahwa dalang G30S bukan Aidit. Saya ingat saat saya dan Aidit sama-sama menjenguk Bung Karno yang sedang sakit. Setelah saya periksa, Bung Karno ternyata hanya masuk angin. Tetapi, disebarkan isu bahwa Bung Karno sedang sakit berat, paling tidak bisa lumpuh. Isu tersebut merupakan propaganda yang ditujukan untuk konsumsi publik di luar PKI. Sebab, PKI pasti mengetahui, karena Aidit bersama saya menjenguk Bung Karno. Propaganda itu bertujuan untuk memberi alasan keterlibatan PKI dalam G30S. Propaganda itu akan membangun opini publik bahwa PKI bergerak merebut kekuasaan sebelum didahului oleh pihak lain, mengingat sakit kerasnya Bung Karno.

Yang mengetahui rahasia ini hanya Bung Karno, Aidit, dokter RRC yang didatangkan oleh Aidit dari Kebayoran-Baru, Jakarta, Dokter Leimena, dan saya sendiri. Tanpa berniat membela Aidit, saya yakin bahwa bukan Aidit yang mendalangi PKI, sebab saya tahu persis. Kalau Aidit mendukung pembunuhan anggota Dewan Jenderal, memang ya. Dalam suatu kesempatan, saya dengar Aidit mendukung gerakan membunuh anggota Dewan Jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Sebab, kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka nasib PKI selanjutnya bakal sulit. Tetapi, Aidit hanya sekadar mendukung dalam bentuk ucapan saja.

Tetapi akhirnya propaganda Soeharto melalui media massa sukses. Kesan bahwa PKI mendalangi G30S melekat di benak publik. Malah diperkaya dengan cerita pembantaian para jenderal di Lubang Buaya oleh kelompok Gerwani yang menari-nari sambil menyiksa para jenderal. Dikabarkan bahwa mata para jenderal dicungkil, kemaluannya dipotong, tubuhnya disayat-sayat. Penyiksaan keji ini diberi nama Upacara Harum Bunga – suatu nama yang sangat kontras dengan kekejiannya. Sungguh suatu cerita yang mengerikan.

Cerita ini diperkuat dengan pengakuan seorang wanita bernama Jamilah dan kawan-kawan yang mengaku sebagai orang Gerwani. Saya tidak tahu, siapa Jamilah itu. Tetapi cerita ini dipublikasikan oleh pers yang sudah dikuasai Soeharto. Dalam sekejap kemarahan rakyat terhadap PKI tersulut.

Padahal, cerita yang disebarkan Soeharto itu semua bohong. Terbukti, setelah Soeharto tumbang, para dokter yang membedah mayat para jenderal dulu bicara di televisi: mayat para jenderal itu utuh, Sama sekali tidak ada tanda-tanda penyiksaan. Memang kulit mayat terkelupas, tetapi berdasarkan penelitian, itu karena mayat tersebut terendam di dalam air (sumur) selama beberapa hari.

Saya bukan PKI. Memang, saya pernah menyerukan penghentian pembantaian terhadap pimpinan dan anggota PKI oleh AD pada pertengahan Oktober 1965. Itu saat-saat awal PKI dibantai. Seruan saya ini atas perintah Presiden Soekarno yang tidak menghendaki pertumpahan darah. Bung Karno saat itu masih memegang kendali. Beberapa jam setelah G30S meletus, ia memerintahkan agar semua pasukan bersiap di tempatnya. Jangan ada yang bergerak di luar perintah Presiden. Sebab, pada dasarnya Bung Karno tidak menghendaki pertumpahan darah. Namun perintah Presiden tidak digubris. Seruan saya juga tidak dihiraukan. Pambantaian PKI terus berlangsung.

Malah, sejak itu saya dicap sebagai pro-PKI. Apalagi saya pernah ditugaskan di Moskow. Saya juga pernah ditugaskan berkunjung (sebagai Menlu) ke Beijing, RRC dan diberi tawaran bantuan senjata gratis oleh pimpinan RRC. Sedangkan Moskow dan Beijing adalah poros utama komunis. Dari rangkaian tugas-tugas kenegaraan saya itu lantas saya dicap pro-PKI. Saya sebagai pejabat tinggi negara saat itu tidak dapat berbuat banyak menanggapi cap tersebut. Sebab, bukankah semua itu karena saya menjalankan tugas negara?

Saya merasa cap PKI menjadi mengerikan bagi saya, setelah PKI dibantai habis-habisan. Pada Sidang Kabinet 11 Maret 1966 di Istana Negara saya menjadi incaran pembunuhan tentara, meskipun saat itu saya masih pejabat tinggi negara. Ketika Istana Negara dikepung oleh pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris dibantu oleh pasukan RPKAD (kelak berubah menjadi Kopassus) pimpinan Sarwo Edhie, jelas saya diincar. Dari laporan intelijen, saya diberitahu bahwa Kemal Idris bersama pasukannya akan membunuh saya. Itu juga atas persetujuan Soeharto. Tetapi akhirnya saya lolos.

Beberapa hari setelah itu baru 15 menteri ditangkap, termasuk saya. Jika sebelumnya cap pro-PKI terhadap diri saya tidak terbuka, sejak saya ditangkap cap itu semakin menyebar secara luas. Malah, Soeharto menambahi julukan baru bagi saya: Durno. Sebagai orang Jawa, tentu saya sangat sakit hati diberi julukan itu. Sebab, Durno adalah tokoh culas dalam pewayangan. Durno suka mengadu-domba. Soal julukan ini saya tidak tahu bagaimana asal-usulnya. Yang tahu tentu hanya Soeharto. Tetapi, ini memang bagian dari penghancuran diri saya sebagai pengikut setia Bung Karno. Dan, julukan Durno bagi saya baru muncul setelah saya ditahan, setelah Bung karno mendekati ajal politiknya.

Di dalam penjara, saya sama sekali tidak disiksa secara fisik. Kalau disiksa mental, sudah jelas. Interogasi tak habis-habisnya hanya untuk tujuan menjatuhkan mental. Sebagai mantan pejabat tinggi negara, saat itu mental saya sudah jatuh. Dari pemegang kekuasaan negara berubah menjadi orang tahanan. Mungkin saya mengalami depresi. Istri saya tentu mengalami hal yang sama. Anak saya satu-satunya masih kecil.

Saya diadili di Mahmilti tidak lama kemudian. Tetapi, anehnya dakwaan buat saya bukan sebagai PKI atau terlibat G30S. Sama sekali tidak menyinggung dua hal pokok itu. Padahal, saya sudah dicap pro-PKI. Saya sudah dijuluki Durno.

Saya diadili karena ucapan saya bisa menimbulkan kekacauan saat saya berkata: Kalau ada teror, tentu bakal muncul kontra-teror. Beberapa setelah G30S meletus, para pemuda yang dimanfaatkan AD mendesak agar Bung Karno diadili. Mereka didukung oleh AD untuk melakukan demonstrasi dan melancarkan teror bagi Bung Karno serta para pendukungnya. Suatu saat saya mengatakan, jika ada teror (dari para pemuda) maka bakal muncul kontra-teror (entah dari mana).

Nah, ucapan saya ini dinilai bisa memancing kekacauan. Saya dituduh melakukan subversi. Sidang berlangsung singkat, lantas saya dijatuhi hukuman mati. Benar-benar pengadilan sandiwara. Mereka gagal membunuh saya secara terang-terangan di Sidang Kabinet 11 Maret 1966, toh mereka bisa membunuh saya secara ’konstitusional’ di pengadilan sandiwara ini. Naik banding dan kasasi saya tempuh sekadar semacam reflek menghindari kematian. Namun upaya hukum itu percuma. Sebab, pengadilannya saja sudah sandiwara.

Dan, pengadilan sandiwara di banyak kasus seputar G30S dan PKI di awal kepemimpinan Soeharto, kemudian berdampak sangat buruk bagi Indonesia. Sejak itu sampai sekarang, pengadilan sandiwara merupakan hal lumrah. Pengadilan sandiwara kasus seputar G30S merupakan semacam yurisprudensi (rujukan) bagi serentetan amat panjang pengadilan sandiwara berikutnya. Moral aparat hukum rusak berat. Pengadilan berbagai kasus di-subversi-kan berikutnya: Tanjung Priok, Lampung, demonstrasi mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru, diadili dengan pengadilan sandiwara merujuk G30S. Bahkan juga kasus-kasus korupsi. Salah menjadi benar, benar menjadi salah.

Ini sama sekali bukan pelampiasan dendam saya terhadap Soeharto. Tak kurang Presiden KH Abdurrahman Wahid (tidak ada hubungannya dengan saya) sampai melontarkan pernyataan bahwa seluruh hakim Jakarta akan diganti dengan hakim impor.

Di dalam penjara, awalnya saya mengalami depresi. Kesalahan saya satu-satunya adalah menjadi pengikut setia Bung Karno. Namun kemudian saya tidak menyesal menjadi pengikut setia Bung Karno, sebab itu sudah menjadi tekad saya. Dan, ini merupakan risiko bagi semua orang yang berkecimpung di bidang politik.

Saya masuk sel isolasi, terpisah dengan napi lain. Meskipun saya tidak disiksa fisik, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga batin saya benar-benar tersiksa. Kondisi penjara yang sangat buruk, suatu saat membuat perut saya terluka dan mengalami infeksi. Saya tahu, itu obatnya sederhana saja. Tetapi, pemerintah tidak menyediakan. Luka saya dibiarkan membusuk digerogoti bakteri. Ketika luka saya sudah benar-benar parah (berulat), baru diberi obat. Rupanya pemberian obat yang terlambat itu memang disengaja. Akibatnya, luka memang sembuh. Namun sampai kini sering kambuh, rasa nyeri luar biasa.

Di dalam, saya dilarang menulis, membaca berita, dijenguk keluarga atau teman (baru beberapa tahun kemudian dibolehkan). Satu-satunya bacaan saya adalah ayat suci Al-Qur’an. Tetapi, bacaan ini seperti mengembalikan saya pada suasana masa kanak-kanak yang agamis. Saya malah mendapatkan ketenangan jiwa yang tidak saya rasakan ketika saya menjadi pejabat tinggi negara.

Akhirnya saya lolos dari hukuman mati karena kawat dari dua petinggi negara adidaya, AS dan Inggris. Hukuman saya diubah menjadi seumur hidup. Tetapi saya tetap ditempatkan di sel isolasi mulai dari Salemba (Rutan Salemba), LP Cimahi, sampai LP Cipinang.

Pada tahun 1978 anak saya Budojo meninggal dunia karena serangan jantung. Ibunya benar-benar mengalami depresi berat. Sejak saya dihukum, hanya Budojo yang membuat ibunya tabah menghadapi cobaan. Saya bisa membayangkan, betapa isteri saya hidup nelangsa. Dari seorang istri pejabat tinggi negara, mendadak berubah menjadi ’istri Durno’, disusul anak satu-satunya pun meninggal dunia. Maka, beberapa bulan kemudian istri saya menyusul Budojo, berpulang ke rahmatullah. Tinggallah saya sendiri. Tetap kesepian di penjara. Tidak ada lagi yang menjenguk.

Tetapi, diam-diam ada seorang wanita yang bersimpati pada saya. Dia adalah mantan isteri Kolonel Bambang Supeno. Bambang adalah perwira tinggi AD yang ikut mendukung G30S atas instruksi Soeharto. Namun, seperti nasib perwira pelaku G30S lainnya, Bambang dihukum dan akhirnya meninggal dunia. Istrinya, Sri Koesdijantinah, janda dengan dua anak, lantas bersimpati pada saya. Kami akhirnya menikah di LP Cipinang pada tahun 1990. Saya sangat kagum pada Sri yang rela menikah dengan narapidana. Sangat jarang ada wanita setulus dia.

Kini hidup saya tidak sendiri lagi. Meskipun saya tetap meringkuk di sel khusus, tetapi setiap pekan ada lagi orang yang menjenguk, setelah bertahun-tahun kosong. Sri muncul di saat semangat hidup saya nyaris padam. Setiap pekan dia membawakan saya nasi rawon kesukaan saya. Juga dua orang anak Sri sangat perhatian. kepada saya. Sebagai sesama korban Soeharto, kami menjadi bersatu. Saya lantas menjadi sadar bahwa bukan hanya saya korban kekejaman Soeharto. Ada banyak korban lain yang jauh lebih sengsara dibanding saya. Sri benar-benar membuat hidup saya bersinar kembali.

Pada tanggal 16 Agustus 1995 saya dibebaskan. Saya pulang bersama Sri dan anak-anak. Kami menempati rumah besar di Jalan Imam Bonjol 16 yang dulu saya tinggalkan. Saya seperti bangun tidur di pagi hari. Saya seperti baru saja bermimpi, 30 tahun dalam kegelapan di penjara. Saya seperti menemukan hari baru yang cerah. Saya bersujud syukur alhamdulillah, masih diberi kesempatan menghirup udara bebas.

Setahun menempati rumah itu, kami merasa kewalahan. Biaya perawatannya sangat mahal. Sebagai seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta, honor Sri tidak seberapa. Apalagi saya, penganggur tanpa penghasilan. Tiga jabatan sangat penting saya di zaman Presiden Soekarno tidak dihargai sama sekali. Saya tidak diberi uang pensiun. Akhirnya kami menjual rumah besar itu. Sebagai gantinya, kami membeli rumah lebih kecil di Jakarta Selatan.

Setelah Soeharto tumbang, banyak orang datang kepada saya, menganjurkan saya membuat memoar. Saya sesungguhnya tidak tertarik. Selain tidak memiliki persiapan yang matang, juga tidak ada gunanya bagi saya mengungkap masa lalu. Biarlah itu berlalu. Toh saya sudah menjalani hukuman 30 tahun. Toh saya sudah menerima hinaan disebut Durno, PKI, dan sebagainya. Saya sudah ikhlas menerimanya. Saya sudah legowo. Usia saya sudah senja. Tinggal meningkatkan amal soleh dan ibadah, sebagai bekal menghadap Sang Khalik, suatu saat nanti. Apalagi Soeharto akhirnya tumbang juga. Kalau saya mengungkap masa lalu, saya bisa larut dalam emosi. Maka, anjuran itu tidak saya turuti.

Namun, teman-teman sezaman, baik dari dalam maupun luar negeri terus menghubungi saya, baik melalui telepon maupun bertemu langsung. Mereka mengatakan, sejarah G30S sudah dibengkokkan. Kata mereka, saya harus mengatakan yang sebenarnya untuk meluruskan sejarah. Ini bukan untuk anda, tapi penting bagi generasi muda agar tidak tertipu oleh sejarah yang dimanipulir, kata salah seorang dari mereka.

Diinformasikan bahwa salah satu pelaku sejarah G30S yang amat penting, Kolonel Abdul Latief juga membuat buku berisi pledoinya dulu. Tetapi ada dugaan bahwa Latief tidak mengungkap total misteri G30S. Sebab, Mingguan terbitan Hongkong, Far Eastern Economic Review edisi 2 Agustus 1990 memberitakan bahwa memoar Latief yang lengkap disimpan di sebuah bank di luar Indonesia dengan pesan, boleh dipublikasikan jika Latief dibunuh. Itu berarti G30S masih misteri.

Saya sempat bimbang. Keinginan saya mengubur masa lalu seperti digoyang begitu kuat. Apalagi banyak penulis kenamaan datang kepada saya, siap menuliskan memoar saya. Dalam kebimbangan itu saya ingat pada seorang wartawan muda yang paling sering mewawancarai saya, Djono W. Oesman. Dia saya hubungi dan saya minta menuliskan cerita saya, sebab saya percaya padanya. Dia pun setuju. Dialah penyunting buku ini. Hanya saya dan dia yang menyusun potongan-potongan peristiwa yang saya alami dan saya ingat.

Saya menyadari bahwa mungkin banyak kekurangan di dalam buku ini. Maklum, G30S adalah masalah internal AD, dan saya bukan dari AD. Tetapi saya dalah pelaku sejarah G30S yang mengalami semua kejadian sebelum, saat meletus, sampai dampak peristiwa itu. Mungkin, inilah sumbangan saya, bagian dari amal ibadah untuk bekal kehidupan saya di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Amin.


KOMENTAR


Teror, teror, dan teror. Tidak henti-hentinya. Saling susul-menyusul. Seolah tiada yang mampu menghentikan teror mental dan fisik yang dimulai sejak 1965, dilanjutkan pada Pemilu 1972. Gembar-gembor bahaya laten PKI terus didengung-dengungkan, untuk memperkuat rezim Soeharto. Teorinya, penguasa Orde Baru selalu menciptakan musuh semu bagi rakyat. Rakyat diberi musuh semu berupa momok bahaya laten PKI. Inilah teror mental. Sedangkan bagi mereka yang kritis, seperti para mahasiswa, dikenakan teror mental dan fisik.

Soeharto yang pada 1966 menggerakkan mahasiswa, dalam perjalanan kekuasaannya malah meneror mahasiswa. Terhadap mereka yang kritis dan suka berdemo, dilakukan penangkapan, interogasi, bahkan disiksa. Pada pertengahan 1970-an sudah beredar anekdot yang mengkritik keserakahan keluarga Soeharto. Misalnya, kalangan mahasiswa memberi julukan istri Soeharto, Siti Suhartinah (biasa dipanggil ibu Tien) dengan julukan Ibu Tien Persen. Artinya Ibu Sepuluh Persen. Menurut pembicaraan di kalangan mereka, ibu Tien sering minta komisi 10% jika ada investor asing masuk ke Indonesia.

Teror yang disebar oleh rezim Orde Baru seolah-olah merupakan unjuk kekuatan setelah membantai jutaan kaum komunis, keluarga, dan simpatisannya. Seolah diumumkan, jangan macam-macam dengan penguasa. Jangan coba-coba melawan penguasa. Dan, kritik dari generasi muda juga diartikan sebagai melawan penguasa. Maka, harus dihabisi.

Bukti dari kesimpulan ini sudah kita saksikan bersama, bagaimana perjalanan rezim Orde baru membunuh kritik dari masyarakat. Mulai dari teror Pemilu 1972, dilanjutkan dengan teror, penangkapan serta penyiksaan terhadap mahasiswa yang berdemo pada 5 Januari 1974 (yang dikenal dengan Malari, yang merupakan singkatan dari Lima Januari).

Lantas dilanjutkan tindakan represif tentara kepada mahasiswa yang berdemo pada tahun 1978. Demo damai umat Islam di tahun 1984 menghasilkan pembantaian Tanjung Priok. Kekerasan demi kekerasan dialami rakyat. Setelah saya bebas, kemudian Soeharto jatuh dari kursi kekuasaannya, kekerasan menjadi warisan buruk kepada masyarakat. Perkelahian massal di Sambas, Kalimantan Barat yang saya baca di media massa, memamerkan pembantaian yang mengerikan.

Di koran dipasang foto kepala manusia tergeletak di pinggir jalan. Isu dukun santet di Jatim malah lebih gila lagi. Kepala manusia yang sudah terpenggal, ditusuk dengan bambu runcing dan diarak keliling kota. Di Malang, tidak jauh dari kota kelahiran saya, kepala manusia yang sudah terpenggal diikat lantas diseret dengan sepeda motor yang melaju keliling kota. Peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan belakangan ini sudah bukan dilakukan oleh tentara lagi, tetapi oleh rakyat terhadap rakyat. Tetapi, ini semua adalah warisan dari pembantaian kaum komunis yang sangat brutal di masa lalu – pelajaran buruk yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Kudeta merangkak itu bergelimangan darah. Pertama, darah para jenderal yang dibantai pada tanggal 1 Oktober 1965. Kedua, darah Untung dan Soepardjo yang dimanipulasi. Ketiga, darah Sjam Kamaruzzaman yang dikhianati. Keempat darah jutaan kaum komunis, keluarga, simpatisan komunis, keluarga mereka, kaum buruh, dan para petani.

Pembaca yang budiman, mengetahui kejahatan kemanusiaan dan tidak mencegah saja sudah merupakan kejahatan terhadap manusia. Lantas, di mana tempat Soeharto yang luput dari hukum hingga buku ini ditulis? Saya berada di rumah sakit (RSPAD Gatot Subroto) sampai menjelang tengah malam, lantas pulang ke rumah, kata Soeharto.

Sekali pun kita mencoba melupakan sejenak bahwa ucapan Soeharto itu dusta, namun pulang ke rumah dan tidur pulas setelah mengetahui pasti bahwa beberapa jam lagi rekan-rekan jenderal akan bertemu maut, betapa pun adalah kejahatan. Kualifikasi yang bagaimana yang semestinya diberikan terhadap kejahatan Soeharto yang telah membunuh jutaan manusia dan membuat sebagian lain merana di penjara? Ya, kualifikasi apa?

Penghancuran PKI yang diikuti dengan pembunuhan jutaan manusia mendapat dukungan kekuatan imperialisme internasional, terutama Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Ini bentuk penghancuran struktur di suatu negara (Indonesia) yang sangat besar sejak Perang Dunia-II. Kekejamannya tidak pernah dibayangkan sebelumnya, oleh siapa pun, termasuk oleh kita sendiri, juga termasuk saya yang menyaksikan langsung semua peristiwa di tingkat elite politik Indonesia saat itu.

Peristiwa ini bukan hanya peristiwa intern Indonesia, tetapi Indonesia dan dunia. Ini merupakan letupan konflik yang sebenarnya sudah lama ada antara mahakuasa imperialisme internasional dengan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia di pihak lain. Indonesia hanyalah tempat peristiwa. Sedangkan karakternya bersifat dunia. Ini sebuah tragedi yang secara moral merupakan kejahatan peradaban umat manusia. Sebagai konsekuensi logis dari peristiwa ini adalah memfasiskan kehidupan negara, bertentangan dengan harapan ahli-ahli teori modernisasi.

Hasil dari semua itu adalah penyebaran kapitalisme, termasuk ke Indonesia. Tetapi di Indonesia, penyebaran kapitalisme tidak diikuti dengan lahirnya negara borjuis demokrasi liberal, seperti di AS atau Eropa Barat. Itu tidak tercipta di sini. Sebagai gantinya, ternyata, perkembangan kapitalisme di sini melahirkan negara birokrasi militer. Pada perkembangan berikutnya melahirkan berbagai persoalan bangsa yang sulit diatasi oleh generasi penerus.

Di sisi lain, kebungkaman terhadap kejahatan manusia dan kemanusaiaan harus segera diakhiri. Atas nama kawan-kawannya, keluarga dan kerabat saya, atas nama semua anak bangsa yang dibunuh, atas nama anak yang kehilangan orangtua mereka, atas nama anak-anak yang selama bertahun-tahun ikut ibu di penjara, atas nama golongan mana pun yang sudah dianiaya dan disembelih oleh rezim Soeharto, saya serukan, akhiri kebungkaman ini. Kepada mereka yang merasa sebagai demokrat, baik di dalam maupun di luar negeri, pecahkan kebungkaman ini. Hari sudah tidak lagi terlalu pagi. Matahari sudah di atas ubun-ubun.

Eksistensi rezim kriminal Soeharto ditegakkan oleh segelintir elite Indonesia, para jenderal fasis, pendukung sipil dan teknokratnya, serta kaum konglomerat yang kemudian terbukti serakah dan rakus. Mereka mengembangkan model kapitalisme abad ke-18 yang tak manusiawi dalam memacu kapitalisme di Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Hari ini tidak lagi terlalu pagi kita memasuki titik awal. Saya bangga, karena titik awal ini dimulai oleh generasi muda Indonesia yang tidak ragu menghadapi kekuatan kriminal dan uang hasil korupsi rezim Orde baru. Luruskanlah sejarah yang telah mereka bengkokkan selama tiga dekade ini. Pecahkan kebungkaman!

Dr. H Soebandrio, Kesaksianku tentang G30S, KOMENTAR (18-9-2000)

INDONESIA-VIEWS] HERSRI - "Hidup di Bui" dan Genjer-genjer" (2)

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Sat Jul 29 2000 - 17:01:28 EDT


Date: Sat, 29 Jul 2000 21:11:32 +0200
To: Apakabar@radix.net
From: Setiawan <setiawan@worldonline.nl>
Subject: Fwd: LAGU "HIDUP DI BUI" DAN "GENJER-GENJER" 2

>hersri setiawan
>
>surat negri kincir
>
>tentang
>
>LAGU "HIDUP DI BUI" DAN "GENJER-GENJER"
>
>2
>
> DUA lagu itu mengalami nasib yang hampir sama. Diperkosa dan
> dikorup. Itu sebabnya, maka saya merasa terpanggil untuk ikut "memberikan
> kesaksian" tentangnya. Kepada Samin di Jakarta dan Anwar Pr di Aachen
> saya mengucapkan terimakasih, untuk masukan data dan kiriman kaset lagu
> di "Hidup di Bui". Maka Surat Negri Kincir bagian pertama ini saya tulis
> khusus untuk mereka berdua.
>
> Adapun tentang "Genjer-Genjer", Surat Negri Kincir bagian
> kedua, lebih khusus saya tujukan pada beberapa sobat yang belum lama ini
> mengangkat soal sekitar lagu ini. Mereka itu ialah Samiadji dan Umar
> Said, dua-duanya dari Paris, dan Aini Patria, yang mungkin dari Semarang
> atau entah dari mana. Tapi dengan sendiri juga pada para pembaca tulisan
> sobat-sobat tersebut, baik yang liwat media internet maupun yang liwat
> media cetak "Suara Merdeka" Semarang, "korannya Pak Hetami", tempat saya
> "dahulu kala" pernah magang.
>
> Tapi selain itu Surat Negri Kincir bagian dua ini secara
> khusus juga buat sobat baik saya dari pinggir Bengawan Rhein di Belanda,
> yang pertama kali melempar umpan pada saya dengan soal sekitar lagu
> "Genjer-Genjer" ini. Sobat baik itu Robert Nio alias Mang Ucup Maranatha
> yang, sayang sekali, konon telah mengambil keputusan untuk melengserkan
> diri sebagai kolumnis spiritual urakan pers internet, yang luas cakupan
> temanya dan sangat produktif "kalamnya".
>
> Tentang lagu "Hidup di Bui" sudah saya bicarakan dalam bagian
> pertama Surat. Sekarang marilah kita pindah acara pada lagu "Genjer-Genjer".
>
>
>
>Genjer-Genjer
>
>untuk Aini Patria dan Robert Nio
>
>
>
> GENJER salah satu jenis tumbuhan liar yang hidup di rawa-rawa
> dan sawah basah, tanah lumpur yang berair. Ada berbagai jenis sebenarnya
> tumbuhan air ini, antara lain kangkung (selain yang jenis kangkung
> darat), semanggi, genjer dan bopong. Orang Belanda, karena tidak
> mengenalnya, menamai semuanya itu dalam satu cakupan istilah: watersla
> (selada air).
>
> Dua jenis yang disebut pertama sudah lama dikenal sebagai
> jenis sayuran atau lalaban, tapi dua jenis tersebut akhir baru masuk
> dapur petani miskin dan rakyat kecil umumnya sejak jaman Jepang. Sebelum
> itu genjer dan bopong hanya dikenal sebagai umpan ternak, biasanya
> dicacah untuk dicampur dengan dedak atau katul. Di jaman Jepang genjer
> atau bopong dimakan untuk peserta makan gatutkaca, kata pasemon untuk
> singkong, atau anjasmara yaitu gogik. Gogik ialah sisa-sisa bahan makanan
> apa saja, dijemur kering untuk diawetkan, dan dikukus jika hendak dimakan
> kembali. Agar orang tidak mati, karena beri-beri atau busung lapar,
> ditambah makan bekicot bakar.
>
>***
>
>"Genjer-Genjer" Lagu Rakyat
>
> Dalam hal Genjer-Genjer sebagai nama lagu, ada tiga hal yang
> perlu saya bicarakan. Sudah barang tentu sejauh yang saya tahu, dan
> sepanjang ingatan saya tentang pengetahuan saya itu. Tiga hal itu ialah,
> pertama, dari mana lagu ini berasal, sekaligus mencoba mencari tahu siapa
> pencipta lagu ini; kedua, mengapa lagu ini dilarang oleh rezim militer
> Suharto; dan ketiga, sebagai tambahan, tentang Ki Dalang Nartosabdo.
>
> Pada bulan Desember 1962, Komite Eksekutif Biro Pengarang
> Asia-Afrika, yang berkedudukan di Kolombo Sri Langka, menyelenggarakan
> konperensinya di Denpasar Bali. Datang para utusan dari tiga belas negeri
> anggota Komite Eksekutif dari berbagai penjuru Asia-Afrika, sedangkan
> dari Jakarta utusan-utusan dari Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) di
> bawah pimpinan Sitor Situmorang, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia
> (Lesbumi) dipimpin Mahbub Junaidi, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)
> dipimpin Jubaar Ajoeb. Para utusan dari Lekra berangkat bersama-sama
> dalam dua mikrobus, di antara mereka sebut saja beberapa: Rivai Apin, Hr.
> Bandaharo, Pramudya Ananta Toer, Bujung Saleh Puradisastra, Dodong
> Jiwapraja, Samandjaja, S. Anantaguna, Sobron Aidit, dan Njoto alias Iramani.
>
> Rombongan mikrobus meninggalkan Jakarta, melalui Cirebon -
> Purwokerto - Jogya - Malang - Banyuwangi. Tiba di Banyuwangi sore hari,
> disambut oleh pimpinan Lekra Cabang setempat, antara lain Suhaili
> Cordiaz, pemimpin Lembaga Sastra, dan M. Arif, pemimpin Lembaga Musik.
> Satu kelompok pemusik angklung, yang semuanya perempuan berkain kebaya,
> menyambut delegasi Jakarta di satu tanah lapang. Tidak banyak repertoar
> yang mereka mainkan. Satu di antaranya, sebuah lagu baru bagi "telinga
> Jakarta", dimainkan sebagai pembuka dan penutup acara. Lagu itu ialah
> lagu "Genjer-Genjer". Syairnya dalam bahasa Jawa langgam Banyuwangi,
> sedangkan lagunya dalam laras pelog. Semua menjadi kesengsem
> mendengarnya. Sehingga semua menjadi terlibat bicara tentang
> "Genjer-Genjer". Genjer-Genjer sebuah lagu rakyat. Sebagai
> lagu rakyat, sama seperti halnya dengan semua hasil kesenian rakyat,
> tidak dikenal siapa penggubahnya.
>
>
>
> Ketika itu Njoto, alias Iramani, tidak hanya dikenal sebagai
> seorang tokoh politik, Ketua III CC-PKI belaka. Bung Karno belum
> mengangkatnya sebagai Menteri Negara Tanpa Pertepel. Itu baru terjadi
> kemudian, sebagai tindak lanjut dari usaha pembentukan "Kabinet Kaki
> Empat" (PNI-Masyumi-NU-PKI) gagal. Karena itu, menerima jabatan yang
> demikian Njoto sendiri menamai dirinya sebagai "Menteri Pupuk Bawang" --
> maksudnya sekedar sebagai penghangat ubun-ubun Rakyat! Tapi tokoh Iramani
> juga dikenal sebagai seorang publisis (baca polemiknya dengan BM. Diah),
> penyair (baca syair-syair haiku-nya) dan esais (baca artikel-artikelnya
> tentang kebudayaan dan ilmu sosial).
>
> Tapi di masa RI masih beribukota di kota Yogyakarta, "jauh"
> sebelum dikenal sebagai tokoh PKI, Iramani juga dikenal sebagai seorang
> seniman musik. Tidak jarang ia mengisi acara musik lepas senja di studio
> RRI bersama Adikarso dan Bing Slamet. Tidak aneh karenanya, jika
> sementara ikut terlibat dalam pembicaraan tentang "Genjer-Genjer", naluri
> musikalitas Iramani terucap dalam kata-kata yang bernada meramal. "Lagu
> ini pasti akan segera meluas dan menjadi lagu nasional!"
>
> Ucapan Njoto yang bernada "profetis" itu menjadi lebih
> berkesan, karena sekaligus ia memberi contoh secara langsung tentang
> masalah yang disebut "tradisi positif", dan tentang bagaimana
> pengembangannya. Memadu antara "tradisi positif" dan "kekinian yang maju"
> merupakan salah satu asas kerja pekerja kebudayaan Lekra. Di samping itu
> ucapan bernada "profetis" tersebut juga juga memberi jawaban secara tidak
> langsung, tentang apa dan bagaimana bentuk kebudayaan nasional. Ini,
> ketika itu, merupakan salah satu masalah yang sering menjadi tema diskusi
> di kalangan Lekra. Adapun pemicunya ialah kata-kata Ki Hajar Dewantara
> yang mengatakan, bahwa kebudayaan nasional ialah paduan antara
> puncak-puncak kebudayaan daerah. Orang, apabila menerjemahkan rumusan itu
> secara harfiah, akan tiba pada satu konsep yang dangkal. Yaitu, bahwa
> membangun kebudayaan nasional ibarat membuat baju antakusuma. Baju ajimat
> Gatutkaca yang membikinnya bisa terbang tanpa sayap, namun sekedar berupa
> "tambalan" dari seribu satu kain berbunga-bunga.
>
> Ramalan Njoto tidak meleset. Sekitar satu tahun kemudian
> Genjer-Genjer telah terdengar di Jakarta, baik melalui siaran RRI maupun
> tayangan TVRI. Dikenal sebagai lagu rakyat Banyuwangi aransemen oleh M.
> Arief, yang sementara itu telah bekerja di Seksi Musik TVRI Jakarta.
> Piringan hitam Genjer-Genjer kemudian memasuki pasaran, dinyanyikan oleh
> Bing Slamet, dalam lirik Jawa dan bukan Jawa-Banyuwangi.
>
>
>
>Mengapa Orba Takut?
>
> Orde Baru ialah orde yang sakit jiwa, timbul dari komunisto
> fobi yang amat parah, sehingga menjadi angst psychose yang traumatis
> terhadap bahaya Komunis. Karena itu jika orang bertanya mengapa Orde
> Baru, yang memiliki perangkat militer "gagah perkasa", takut pada lagu
> Genjer-Genjer, seribu satu alasan bisa dikemukakan. Ada sebuah kisah
> perbandingan dari satu peristiwa yang terjadi di Unit XIV Bantalareja
> Pulau Buru tahun 1972.
>
> Suatu hari Suroto, tapol petugas dapur Tonwal, mendapat
> perintah membikin taman bunga di halaman Wisma Dan Unit. Sehari penuh ia
> bekerja sendiri. Mencangkul, membuat gulutan-gulutan tanah cangkulan,
> mencari bibit-bibit tanaman berbagai kembang. Menjelang senja, selesai
> kerja areal, lonceng apel dipukul keras dan panjang. Tanda bahaya! Apa
> gerangan terjadi? Lima ratus tapol dengan hati kebat-kebit lari ke
> lapangan apel, berbaris menurut barak masing-masing. Semua staf Unit dan
> Tonwal bersenjata lengkap, dengan wajah seram menahan marah, menghadapi
> barisan tapol yang tegak berdiri dengan dada telanjang.
>
> Suroto dipanggil maju, langsung dipermak tanpa ditanya.
> Ketika Suroto dihardik: "Kamu tahu apa salahmu?" Suroto menjawab:
> "Tidak!" Maka beberapa tonwal serentak bancakan, membuat tubuh Suroto
> ibarat karung pasir latihan boksen. Dan Ton menyeret Suroto ke taman
> bunga bikinannya, diperintahnya mencari kesalahannya di sana. Tetapi ia
> tidak menemukan kesalahannya di taman itu. Satu demi satu kepala barak
> dipanggil, maju memeriksa taman. Tapi mereka semua, seperti Suroto, tidak
> mengerti maksud perintah dan amarah para pembesar Orba itu.
>
> Suroto kembali dipanggil ke taman. Sekarang Mantri Tani,
> Gusgastan Unit, yang membentak: "Hitung gulutan itu! Ada berapa!" Suroto
> menghitung tenang: satu, dua, ... tujuh. "Tujuh Pak!" Mantri Tani itu
> meraung: "Nah, tujuh! Kamu tahu sekarang? Apa itu bilangan
> tujuh?" Suroto tidak tahu. Juga 500 tapol lainnya tidak tahu. "Tidak
> tahu, Pak!" Mendengar jawaban demikian gagang bedil Mantri Tani (di Buru
> Mantri Tani dan Mantri Kesehatan memanggul bedil!) menghantam punggung
> Suroto. Suroto terkapar dan digotong ke poliklinik. Berbulan-bulan ia
> dirawat, beberapa tulang iga dan tulang punggung retak. Dan ia menjadi
> cacat seumur hidup.
>
> Dan Ton sendiri akhirnya yang mengurai teka-teki senja hari
> itu. Tujuh gulutan taman bikinan Suroto itu, dalam tafsiran logika
> pembesar Orba, adalah gambaran makam Tujuh Pahlawan Revolusi! Yaitu enam
> jenderal dan satu perwira pertama, korban pertama peristiwa G30S 1965.
> Mereka dibunuh pagi buta tanggal 1 Oktober 1965, dan mayat mereka
> kemudian dilempar ke sumur mati di Lubang Buaya. "O, itu!" Sahut tapol di
> hati masing-masing. Gulutan tanah berjumlah tujuh. Itu Tuparev. Dan di
> situ dosa Suroto terletak!
>
> Begitu juga halnya dengan Genjer-Genjer.
>
> Bukalah koran-koran Orba, terutama Api Pantja Sila dan Berita
> Yudha, edisi hari-hari dekat sesudah 1 Oktober 1965. Selain bercerita
> tentang perempuan sukarelawan Jamilah yang bersaksi tentang pemotongan
> penis dan pencungkilan mata para korban, juga bercerita tentang upacara
> maut sebelum korban dibunuh dengan sadis. Upacara yang berlangsung di
> Halim itu dinamai "Harum Bunga", berupa tarian-tarian mesum anggota
> Gerwani dan Pemuda Rakyat, di sertai iringan nyanyian bersama lagu
> Genjer-Genjer. Baris syair yang berbunyi "esuk-esuk pating keleler"
> (pagi-pagi pada berhamparan), ulangan dari baris yang sama "neng kedhokan
> pating keleler" (di lahan pada berhamparan), itulah kalimat kunci tentang
> makna gerakan Letkol Untung. Juga suatu tanda, bahwa G30S sudah dirancang
> jauh-jauh hari, setidaknya ketika lagu Genjer-Genjer digubah.
>
> Tafsir halusinasi pengidap angst psychose tersebut di atas
> dikuatkan dengan penemuan berbagai "dokumen" di Halim Perdanakusuma,
> tempat pasukan Dewan Revolusi berkubu. Salah satu "dokumen" itu berupa
> buku stensilan kumpulan lagu-lagu untuk paduan suara, yang diterbitkan
> oleh CC PKI sebagai sumbangan untuk sukarelawan Dwikora yang dilatih di
> Halim. Isi buku berukuran kertas A4 ini kebanyakan lagu-lagu rakyat, dari
> berbagai daerah yang diaransemen untuk paduan suara. Yang menarik di
> antaranya ialah lagu-lagu rakyat Betawi Kr. Kemayoran, Jali-Jali, dan
> Glatik Nguk-Nguk, aransemen Moh. Sutijoso, dengan syair baru berupa
> penuangan isi Manipol. Tapi yang lebih menarik lagi ialah dua lagu rakyat
> Jawa Timur, Madura dan Banyuwangi, yang sejak akhir tahun 1964 telah
> dinyanyikan sangat meluas, yaitu Tonduk Majeng dan Genjer-Genjer.
>
> Semuanya itu menjadi alasan cukup kuat, bahwa Genjer-Genjer
> lebih dari sekedar sebuah lagu yang "mempunyai indikasi". Tapi justru
> digubah untuk mempersiapkan untuk melakukan gerakan politik, yang diawali
> dengan pembunuhan secara keji terhadap beberapa jendral TNI Angkatan Darat.
>
>
>
>Ki Nartosabdo Dalam Pasca-G30S
>
> Nartosabdo bersebutan "Ki", karena reputasinya sebagai dalang
> wayang kulit, baru dikenal sesudah peristiwa G30S 1965 lewat beberapa
> saat lamanya. Pada tahun 1962, ketika Genjer-Genjer mulai membahana dari
> langit Banyuwangi, nama Nartosabdo baru dikenal sebagai pemain panakawan
> Wayang Orang Sri Wedari Solo. Ada tiga "Sabdo" di panggung Sri Wedari
> saat itu (1950/60): Sastrosabdo, pemain Petruk; Darsosabdo, pemain
> Bagong, dan Nartosabdo, pemain Gareng. Tokoh-tokoh terkenal lainnya ialah
> Rusman, pemain Gatutkaca; Kusni, pemain Kresna; dan Darsi, pemain peran
> putri (khususnya jika memerankan Pergiwa).
>
> Di samping dikenal sebagai pemain wayang orang Sri Wedari,
> Nartosabdo juga dikenal sebagai salah seorang pemimpin Lembaga Kebudayaan
> Nasional (LKN) Jawa Tengah. Ia punya kediaman di sebuah kampung di
> Semarang, berseberangan dengan Kampung Gendong, "basis" kaum pergerakan
> sejak jaman Hindia Belanda.
>
> Ketika Lekra Jawa Tengah tahun 1960 menyelenggarakan
> konferensi dan festival pedalangan Jawa Tengah di Salatiga, juga ketika
> festival pedalangan seluruh Indonesia diselenggarakan dua tahun kemudian,
> nama Nartosabdo sebagai dalang belum muncul. Dalang terbaik pilihan juri
> ketika itu Tristuti Rachmadi B.A (1960), dan Slamet (1962), dua-duanya
> dalang dari Purwadadi. Seandainya pada tahun-tahun itu Nartosabdo sudah
> terkenal sebagai dalang wayang kulit, baik karena kreativitas maupun seni
> pedalangannya, ia pasti akan pernah dipanggil Bung Karno mendalang di istana.
>
> Pada waktu itu Presiden RI yang pecinta berat wayang kulit
> ini, setiap malam tujuhbelasan "menanggap wayang" di istana. Diundangnya
> para pembesar negeri sipil dan militer, menteri, pemimpin parpol dan
> ormas untuk diajaknya menonton bersama-sama dengan dirinya sendiri. Empat
> dalang terkemuka di Jawa Tengah yang pernah ditanggap di istana, yaitu
> Nyi Bardiati dari Klaten (yang dikritiknya kalau memainkan raksasa kurang
> galak), Drs. Suwarto asisten dosen Fakultas Pedagogi dan Filsafat UGM
> Yogya (yang dikritiknya suaranya "kemeng", tidak antap), Ir Sri Mulyono
> "Herdalang" (untuk membedakannya dengani Sri Mulyono Herlambang yang
> AURI), dan Tristuti Rachmadi BA (yang dikritiknya kurang "greget", kurang
> tandas).
>
> Dalang yang boleh dikata menjadi langganan Bung Karno ada
> dua, mula-mula Gitosewoko dan kemudian "Dalang Borobudur". Ki Dalang
> Borobudur ini mati diteror dalam tahun 1966, sesudah beberapa saat
> sebelumnya di kaki Candi Prambanan, atas prakarsa sendiri ia mendalang
> ruwatan bagi kedamaian tanahair (baca The Stranger at the Gate, Malcolm
> Bosse, 1989).
>
> Dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Pak Nartosabdo,
> tapi harus dikatakan bahwa jaman itu memang belum jamannya Ki Dalang
> Nartosabdo. Tegasnya, Ki Nartosabdo sebagai dalang, belum laku di pasar
> tanggapan. Saingan sesama dalang masih terlalu banyak. Dari daerah Klaten
> saja, misalnya, sensus dalang yang dilakukan Lekra Jawa Tengah tahun
> 1960, mencatat sebanyak tak kurang dari 40 dalang laki-laki dan
> perempuan, terkenal dan tidak terkenal. Di samping saingan yang banyak,
> juga corak kontemporer dan tuntutan mutu adiluhung pedalangan ketika itu,
> tidak bisa dipenuhi oleh Ki Nartosabdo yang dalang "prenesan atau dalang
> "populer".
>
> Ditunjang sikon ipoleksos masa epilog G30S, pasar pedalangan
> populer mulai terbuka lebar sejak sekitar menjelang akhir 1966. Pada saat
> itulah Ki Nartosabdo, dengan modal kiatnya sebagai pemegang peran "badut"
> panggung wayang orang, masuk dengan gebrakan prenesannya yang khas.
> Dhandhanggula dan Asmaradana cengkok Semarangan menjadi ciri adegan
> Gara-Gara. Juga diangkatnya lagu Jawa dari perbendaharaan lama,
> "Turi-Turi Putih", yang diisinya dengan rangkaian syair baru gubahan Ki
> Nartosabdo. Syair puja puji bagi Pancasila, yang "nyambung" dengan kredo
> Orde Baru yang, konon, bertekad "melaksanakan Pancasila secara murni
> konsekuen".
>
> Singkat kata, mencoba mengaitkan Genjer-Genjer dengan
> Nartosabdo selain anakronistis, juga tidak punya dasar sejarah. Tetapi
> bahwasanya ia harus boleh dinyanyikan kembali, menurut hemat saya, tidak
> usah didahului dengan mengajukan surat permohonan pada Gus Dur! Mari kita
> nyanyikan lagi bersama-sama, atau sendiri-sendiri, seperti juga
> saudara-saudara kita dari Pacinan telah memainkan kembali barongsai.
> Malah masih perlu diteruskan: mari pentaskan kembali "Sam Kok" di layar
> potehi!***
>
>
>
>Kockengen, Juli 00 ERSRI SETIAWAN

Lagu “Hidup Di Bui” Dan “Genjer-Genjer”
Petikan Seri Tulisan “Surat Dari Negeri Kincir Angin”


DUA lagu itu, “Hidup di Bui” dan “Genjer-Genjer” mengalami nasib yang sama. Diperkosa dan dikorup. Itu sebabnya, maka saya merasa terpanggil untuk ikut “memberikan kesaksian” tentangnya. Kepada Samin di Jakarta dan Anwar Pr di Aachen saya mengucapkan terimakasih, untuk masukan data dan pengiriman kaset lagu “Hidup di Bui”.

Adapun tentang “Genjer-Genjer” lebih khusus saya tujukan pada beberapa sobat, yang belum lama ini mengangkat soal sekitar lagu ini. Mereka itu ialah Samiadji dan Umar Said, dua-duanya dari Paris, dan Aini Patria, yang mungkin dari Semarang atau entah dari mana. Dengan sendiri juga pada para pembaca tulisan sobat-sobat tersebut, baik yang liwat internet maupun yang liwat media cetak “Suara Merdeka” Semarang, “korannya Pak Hetami”, di mana “dahulu kala” saya pernah magang. Tapi selain itu secara khusus juga buat sobat baik saya dari pinggir Bengawan Rhein di Belanda, yang pertama kali melempar umpan pada saya tentang “Genjer-Genjer” ini. Sobat baik itu Robert Nio alias Mang Ucup Maranatha yang, sayang sekali, konon berkeputusan mau lengser sebagai kolumnis spiritual urakan pers-internet yang luas cakupan temanya dan yang sangat produktif karyanya.

Mari kita mulai, dengan lebih dulu membicarakan lagu “Hidup di Bui”.

Hidup Di Bui
Untuk Samin dan Anwar Pr

Bulan Maret 2000 yang lalu, melalui jaringan internet SiaR, saya menerima sambutan dari Samin atas tulisan saya tentang lagu ini, yang telah diorbitkan oleh jarnet yang sama beberapa waktu sebelumnya. Sambutan itu berisi masukan yang informatif dan penting, yaitu: pertama, bahwa lagu yang saya sebut menjadi “tophit” para tahanan itu ternyata juga terkenal luas di luar tahanan, dan dikenal sebagai “lagunya” band D’Lloyd; kedua, bahwa karenanya dalam tahun awal 70-an lagu ini sempat dilarang oleh Kopkamtib; ketiga, bahwa penyanyi lagu itu adalah vokalis band “D’Lloyd” bernama Sjamsudin; dan keempat, bahwa lagu itu kini (akhir 90-an alias akhir abad) direkam ulang di Indonesia dan konon kaset rekamannya terjual laris.

Sebelum saya meneruskan surat ini, barangkali ada baiknya saya tulis sekali lagi syair lagu itu.

Hidup di bui bagaikan burung
Bangun pagi makan nasi jagung
Tidur di ubin pikiran bingung
Apadaya badanku terkurung
Terompet pagi harus bangun
Makan diantri nasinya jagung
Mau merokok rokoknya puntung
Mau mandi tidak ada sabun
Oh kawan dengar lagu ini
Hidup di bui menyiksa diri
Jangan sampai kawan mengalami
Badan hidup terasa mati
Apalagi penjara Tangerang
Masuk gemuk pulang tinggal tulang
Karena kerja secara paksa
Tua muda turun ke sawah.

Cobalah, silakan baca dengan cermat syair lagu di atas. Kata-kata apa yang membikin Kopkamtib menjadi ketakutan, sehingga merasa perlu melarangnya? Seandainya berita tentang peri kehidupan penjara — apalagi penjara Tangerang — yang serba kesrakat tidak beredar dalam tahun 70-an, barangkali tidak akan lagu itu ditindak dan ditindas. Tahun 70-an ada dalam rentang waktu 1965-1979, ketika penjara Salemba dan Tangerang bukan rumah penjara biasa, dalam arti tempat “pesakitan” kriminal dipenjarakan. Ketika itu penjara Salemba dan Tangerang merupakan “Rumah Tahanan Khusus” atau disingkat (dalam ejaan saat itu) “RTC”. Mendapat nama resmi demikian, dengan sebutan “khusus”, karena yang dipenjarakan di Rumah Tahanan itu ialah para “pesakitan” khusus, yaitu pesakitan politik bin G30S bin PKI!

Padahal bukan mereka yang di dalam Rumah Tahanan itu yang pesakitan. Tapi para petinggi Kopkamtib khususnya, dan penggede Orba umumnya itulah yang pesakitan berat. Yaitu oleh penyakit yang oleh Bung Karno (sejak tahun 20-an) disebut sebagai “komunisto fobi”, dan yang saking parahnya membuat si penderita menjadi mengidap sejenis penyakit jiwa yang disebut angst psychose. Mereka itu menjadi kalang kabut. “Hidup di Bui” lalu hendak dimitoskan — karena mereka memang lahir dan tumbuh dari mitos ke mitos, dari sejak “G30S-PKI”, Pancasila Sakti, Supersemar, Bapak Pembangunan dan seribu satu mitos lainnya. “Hidup di Bui” hendak ditiup menjadi Hantu G30S-PKI yang bergentayangan di udara Orde Baru, dan para kaula negri diperintahkannya agar ikut gentar bersama mereka!

Jadi jelas sekali, “Hidup di Bui” dilarang karena Kopkamtib gentar terbayang pada curriculum vitae lagu D’Lloyd yang berhasil memasyarakat itu. Apa dan siapakah D’Lloyd yang punya band dan vokalis menggentarkan itu?

Lloyd dahulu nama organisasi besar, mengikuti nama pendirinya Edward Lloyd (1643-1713), para petugas asuransi di London, yang mempunyai agen-agennya di seluruh dunia. Kemudian Lloyd juga menjadi nama perusahaan perkapalan dan pelayaran. “D’Lloyd” dalam konteks tulisan ini, tidak ayal lagi, pastilah perusahaan pelayaran dan perkapalan “Djakarta Lloyd”, yang salah satu kantornya terletak di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat di bilangan Cikini. Perusahaan asing ini telah menjadi milik RI sejak “jaman aksi ambil alih” perusahaan-perusahaan asing di awal tahun 50-an.

Melalui SBPP (Serikat Buruh Pelayaran dan Perkapalan), PKI menanamkan pengaruhnya yang kuat di perusahaan vital, yang bergerak di bidang kelautan ini. Tidak terlalu salah kiranya, jika saya katakan, bahwa pada saat itu Djakarta Lloyd merupakan salah satu basis penting PKI di kalangan buruh laut dan kapal. Maka tidak aneh jika sesudah Peristiwa G30S, banyak dari buruh Djakarta Lloyd, baik yang dari tingkat masa maupun tingkat pimpinan, saya jumpai sebagai sesama tapol di RTC Salemba, Tangerang, bahkan sampai di Buru.

Karena itu menjadi tidak aneh, apabila satu kali “Hidup di Bui” mendapat kesempatan menyelinap keluar dari Rumah Tahanan, maka di luar sana ia pun segera dibukakan pintu oleh keluarga Band “D’Lloyd”. Sementara itu, jika demam kegentaran Kopkamtib menjadi makin tinggi, juga bisa dimengerti dengan mudah. “Hidup di Bui” ialah nama salah satu jenis Hantu Komunis. Lahan di tempat ia kemudian inkubasi pun bekas Sarang Gestapu! Saya lalu teringat kata-kata almarhum Prof. Wertheim. Mengusut fakta dan kejadian sekitar Peristiwa G30S, katanya suatu ketika, mirip seperti mengusut cerita detektif. Rupanya memang harus begitu. Karena G30S/PKI adalah satu mitos, yang dibangun melalui manuver-manuver terorisme ala bandit.

Sesungguhnya ucapan terimakasih dan ungkapan rasa hormat perlu disampaikan pada Band “D’Lloyd” dan vokalis Syamsudin, yang telah berani menyanyikan lagu Hantu Komunis Kopkamtib: “Hidup di Bui”. Baik Band “D’Lloyd” maupun Syamsudin tidak pernah mengumumkan siapa pengarang lagu itu, tapi sementara itu pun tidak pernah mereka mendaku (meng-klaim) lagu itu sebagai buah ciptaan mereka. Mereka berani mengambil resiko, sekaligus menunjukkan akhlak mereka yang tidak korup. Itu sama sekali berbeda dari apa yang akan saya ceritakan di bawah ini.

Pada awal tulisan sudah saya sebut, masukan Samin juga mengatakan: bahwa, “Hidup di Bui” akhir-akhir ini telah direkam ulang; dan bahwa, kaset rekaman ulang itu laris di pasaran kaset ibukota. Kemudian belum lama ini, dari sobat di Aachen Anwar Pr, saya menerima kiriman kopi kaset yang berisi lagu itu (tengkyu, Mas!). Pada label aseli kaset ini terbaca sebagai diproduksi oleh PT Surya Panorama Sakti, Risky Record tahun 1999; sedang pencipta lagu dicantumkannya seorang bernama Bartje van Houten (sic!). Seorang komponis Belanda, jika kita melihat namanya*). Di samping itu juga terdapat sedikit perbedaan pada syair lagu. Mungkin perbedaan itu timbul dari pengubahan yang disengaja, sebagai cara untuk menyelubungi tindakannya yang korup itu. Perubahan yang seakan kecil dan sedikit, tapi sangat besar dan banyak keganjilan-keganjilan yang ditimbulkannya — nota bene timbul dari kebodohan si produser sendiri.

Perbedaan syair “Bartje van Houten” terdapat pada baris ke-3 dan ke-4dari bait kedua, yaitu sekedar mengulang baris-baris yang sama dari bait pertama, sehingga bait itu menjadi berbunyi (perhatikan sanjak akhir tiap-tiap baris):

Terompet pagi kita harus bangun [un]
Makan diantri nasinya jagung [ung]
Tidur di ubin pikiran bingung [ung]
Apa daya badan terkurung [ung].

Bandingkanlah dengan syair aseli dari komponis anonim:

Terompet pagi kita harus bangun [un]
Makan diantri nasinya jagung [ung]
Mau merokok rokoknya puntung [ung]
Mau mandi tidak ada sabun [un].

Perubahan kecil tapi sangat besar, yang sekaligus mencerminkan watak pengubahnya yang pengecut selain korup, terdapat pada baris ke-1 bait terakhir. Jadi, bait terakhir syair Bartje van Houten, perhatikan, berbunyi:

Apalagi penjara jaman perang
Masuk gemuk ... dst.

Bandingkan dengan syair komponis anonim:

Apalagi penjara Tangerang
Masuk gemuk ... dst.

Hai Meneer Bartje! Mengapa jij takut sama kata “Tangerang”, sehingga perlu diganti menjadi “jaman perang”? Jaman perang kapan itu? “Jaman Bersiap” atau “Jaman Soekarno”, jij punya maksud? Pernahkah di jaman-jaman itu orang-orang Nica dan Belanda, yang ditahan Pemuda dan Republik, dikasih umpan ransum nasi jagung yang harus diantri? Pernahkah di jaman-jaman itu, jaman perang itu (sic!), tahanan tua-muda disuruh kerja paksa turun ke sawah?

Tuan Bartje! Ketahuilah. Tidak ada tahanan di penjara mana pun di Indonesia dan di jaman apa pun, entah bangsa apa saja mereka itu, yang disuruh kerja paksa menggarap sawah. Selain pada satu kurun jaman, yaitu Jaman Orde Baru. Itu pun hanya terhadap tahanan politik G30S/PKI. Karena mereka menjadi tahanan, tetapi harus menghidupi diri sendiri dan bahkan menjadi sapi perahan para penahannya. Karena itulah, maka Kodam V Jaya Jakarta Raya membuka proyek pertanian di Cikokol, yang mempekerjakan tenaga tapol sebagai pekerja rodi.
Kembali pada lagu “Hidup di Bui”. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyeru pada teman-teman pemusik, yang pernah bertahun-tahun menghuni RTC Salemba dan Tangerang. Mereka itu, antara lain Martin Lapanguli, M. Karatem, Suripto, (sayang Nurjaslan sudah beberapa waktu lalu meninggal), Pardede ... Bicaralah! Siapa sebenarnya penggubah lagu tophit penjara Orba ini?

*) keterangan:
Dari Didien Budhisatwati di Paris diberitahukan, Bartje van Houten pemusik asal Maluku. Tapi, bagaimanapun, ketika itu tidak pernah terdengar bahwa ia pernah menjadi tapol di RTC Tangerang.


Sekarang marilah kita pindah acara pada lagu “Genjer-Genjer”.

Genjer-Genjer
Untuk Aini Patria dan Robert Nio

GENJER salah satu jenis tumbuhan liar yang hidup di rawa-rawa dan sawah basah, tanah lumpur yang berair. Ada berbagai jenis sebenarnya tumbuhan air ini, antara lain kangkung (selain yang jenis kangkung darat), semanggi, genjer dan bopong. Orang Belanda, karena tidak mengenalnya, menamai semuanya itu dalam satu cakupan istilah: watersla (selada air).
Dua jenis yang disebut pertama sudah lama dikenal sebagai jenis sayuran atau lalaban, tapi dua jenis tersebut akhir baru masuk dapur petani miskin dan rakyat kecil umumnya sejak jaman Jepang. Sebelum itu genjer dan bopong hanya dikenal sebagai umpan ternak, biasanya dicacah untuk dicampur dengan dedak atau katul. Di jaman Jepang genjer atau bopong dimakan untuk peserta makan gatutkaca, kata pasemon untuk singkong, atau anjasmara yaitu gogik. Gogik ialah sisa-sisa bahan makanan apa saja, dijemur kering untuk diawetkan, dan dikukus jika hendak dimakan kembali. Agar orang tidak mati, karena beri-beri atau busung lapar, ditambah makan bekicot bakar.

“Genjer-Genjer” Lagu Rakyat
Dalam hal Genjer-Genjer sebagai nama lagu, ada tiga hal yang perlu saya bicarakan. Sudah barang tentu sejauh yang saya tahu, dan sepanjang ingatan saya tentang pengetahuan saya itu. Tiga hal itu ialah, pertama, dari mana lagu ini berasal, sekaligus mencoba mencari tahu siapa pencipta lagu ini; kedua, mengapa lagu ini dilarang oleh rezim militer Suharto; dan ketiga, sebagai tambahan, tentang Ki Dalang Nartosabdo.

Pada bulan Desember 1962, Komite Eksekutif Biro Pengarang Asia-Afrika, yang berkedudukan di Kolombo Sri Langka, menyelenggarakan konperensinya di Denpasar Bali. Datang para utusan dari tiga belas negeri anggota Komite Eksekutif dari berbagai penjuru Asia-Afrika, sedangkan dari Jakarta utusan-utusan dari Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) di bawah pimpinan Sitor Situmorang, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) dipimpin Mahbub Junaidi, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dipimpin Jubaar Ajoeb. Para utusan dari Lekra berangkat bersama-sama dalam dua mikrobus, di antara mereka sebut saja beberapa: Rivai Apin, Hr. Bandaharo, Pramudya Ananta Toer, Bujung Saleh Puradisastra, Dodong Jiwapraja, Samandjaja, S. Anantaguna, Sobron Aidit, dan Njoto alias Iramani.

Rombongan mikrobus meninggalkan Jakarta, melalui Cirebon - Purwokerto - Jogya - Malang - Banyuwangi. Tiba di Banyuwangi sore hari, disambut oleh pimpinan Lekra Cabang setempat, antara lain Suhaili Cordiaz, pemimpin Lembaga Sastra, dan M. Arif, pemimpin Lembaga Musik. Satu kelompok pemusik angklung, yang semuanya perempuan berkain kebaya, menyambut delegasi Jakarta di satu tanah lapang. Tidak banyak repertoar yang mereka mainkan. Satu di antaranya, sebuah lagu baru bagi “telinga Jakarta”, dimainkan sebagai pembuka dan penutup acara. Lagu itu ialah lagu “Genjer-Genjer”. Syairnya dalam bahasa Jawa langgam Banyuwangi, sedangkan lagunya dalam laras pelog. Semua menjadi kesengsem mendengarnya. Sehingga semua menjadi terlibat bicara tentang “Genjer-Genjer”. Genjer-Genjer sebuah lagu rakyat. Sebagai lagu rakyat, sama seperti halnya dengan semua hasil kesenian rakyat, tidak dikenal siapa penggubahnya.

Ketika itu Njoto, alias Iramani, tidak hanya dikenal sebagai seorang tokoh politik, Ketua III CC-PKI belaka. Bung Karno belum mengangkatnya sebagai Menteri Negara Tanpa Pertepel. Itu baru terjadi kemudian, sebagai tindak lanjut dari usaha pembentukan “Kabinet Kaki Empat” (PNI-Masyumi-NU-PKI) gagal. Karena itu, menerima jabatan yang demikian Njoto sendiri menamai dirinya sebagai “Menteri Pupuk Bawang” — maksudnya sekedar sebagai penghangat ubun-ubun Rakyat! Tapi tokoh Iramani juga dikenal sebagai seorang publisis (baca polemiknya dengan BM. Diah), penyair (baca syair-syair haiku-nya) dan esais (baca artikel-artikelnya tentang kebudayaan dan ilmu sosial).

Tapi di masa RI masih beribukota di kota Yogyakarta, “jauh” sebelum dikenal sebagai tokoh PKI, Iramani juga dikenal sebagai seorang seniman musik. Tidak jarang ia mengisi acara musik lepas senja di studio RRI bersama Adikarso dan Bing Slamet. Tidak aneh karenanya, jika sementara ikut terlibat dalam pembicaraan tentang “Genjer-Genjer”, naluri musikalitas Iramani terucap dalam kata-kata yang bernada meramal. “Lagu ini pasti akan segera meluas dan menjadi lagu nasional!”

Ucapan Njoto yang bernada “profetis” itu menjadi lebih berkesan, karena sekaligus ia memberi contoh secara langsung tentang masalah yang disebut “tradisi positif”, dan tentang bagaimana pengembangannya. Memadu antara “tradisi positif” dan “kekinian yang maju” merupakan salah satu asas kerja pekerja kebudayaan Lekra. Di samping itu ucapan bernada “profetis” tersebut juga juga memberi jawaban secara tidak langsung, tentang apa dan bagaimana bentuk kebudayaan nasional. Ini, ketika itu, merupakan salah satu masalah yang sering menjadi tema diskusi di kalangan Lekra. Adapun pemicunya ialah kata-kata Ki

Hajar Dewantara yang mengatakan, bahwa kebudayaan nasional ialah paduan antara puncak-puncak kebudayaan daerah. Orang, apabila menerjemahkan rumusan itu secara harfiah, akan tiba pada satu konsep yang dangkal. Yaitu, bahwa membangun kebudayaan nasional ibarat membuat baju antakusuma. Baju ajimat Gatutkaca yang membikinnya bisa terbang tanpa sayap, namun sekedar berupa “tambalan” dari seribu satu kain berbunga-bunga.
Ramalan Njoto tidak meleset. Sekitar satu tahun kemudian Genjer-Genjer telah terdengar di Jakarta, baik melalui siaran RRI maupun tayangan TVRI. Dikenal sebagai lagu rakyat Banyuwangi aransemen oleh M. Arief, yang sementara itu telah bekerja di Seksi Musik TVRI Jakarta. Piringan hitam Genjer-Genjer kemudian memasuki pasaran, dinyanyikan oleh Bing Slamet, dalam lirik Jawa dan bukan Jawa-Banyuwangi.

Mengapa Orba Takut?
Orde Baru ialah orde yang sakit jiwa, timbul dari komunisto fobi yang amat parah, sehingga menjadi angst psychose yang traumatis terhadap bahaya Komunis. Karena itu jika orang bertanya mengapa Orde Baru, yang memiliki perangkat militer “gagah perkasa”, takut pada lagu Genjer-Genjer, seribu satu alasan bisa dikemukakan. Ada sebuah kisah perbandingan dari satu peristiwa yang terjadi di Unit XIV Bantalareja Pulau Buru tahun 1972.

Suatu hari Suroto, tapol petugas dapur Tonwal, mendapat perintah membikin taman bunga di halaman Wisma Dan Unit. Sehari penuh ia bekerja sendiri. Mencangkul, membuat gulutan-gulutan tanah cangkulan, mencari bibit-bibit tanaman berbagai kembang. Menjelang senja, selesai kerja areal, lonceng apel dipukul keras dan panjang. Tanda bahaya! Apa gerangan terjadi? Lima ratus tapol dengan hati kebat-kebit lari ke lapangan apel, berbaris menurut barak masing-masing. Semua staf Unit dan Tonwal bersenjata lengkap, dengan wajah seram menahan marah, menghadapi barisan tapol yang tegak berdiri dengan dada telanjang.

Suroto dipanggil maju, langsung dipermak tanpa ditanya. Ketika Suroto dihardik: “Kamu tahu apa salahmu?” Suroto menjawab: “Tidak!” Maka beberapa tonwal serentak bancakan, membuat tubuh Suroto ibarat karung pasir latihan boksen. Dan Ton (komandan peleton) menyeret Suroto ke taman bunga bikinannya, diperintahnya mencari kesalahannya di sana. Tetapi ia tidak menemukan kesalahannya di taman itu. Satu demi satu kepala barak dipanggil, maju memeriksa taman. Tapi mereka semua, seperti Suroto, tidak mengerti maksud perintah dan amarah para pembesar Orba itu. Suroto kembali dipanggil ke taman. Sekarang Mantri Tani, Gusgastan Unit, yang membentak: “Hitung gulutan itu! Ada berapa!” Suroto menghitung tenang: satu, dua, ... tujuh. “Tujuh Pak!” Mantri Tani itu meraung: “Nah, tujuh! Kamu tahu sekarang? Apa itu bilangan tujuh?” Suroto tidak tahu. Juga 500 tapol lainnya tidak tahu. “Tidak tahu, Pak!” Mendengar jawaban demikian gagang bedil Mantri Tani (di Buru Mantri Tani dan Mantri Kesehatan memanggul bedil!) menghantam punggung Suroto. Suroto terkapar dan digotong ke poliklinik. Berbulan-bulan ia dirawat, beberapa tulang iga dan tulang punggung retak. Dan ia menjadi cacat seumur hidup.

Dan Ton sendiri akhirnya yang mengurai teka-teki senja hari itu. Tujuh gulutan taman bikinan Suroto itu, dalam tafsiran logika pembesar Orba, adalah gambaran makam Tujuh Pahlawan Revolusi! Yaitu enam jenderal dan satu perwira pertama, korban pertama peristiwa G30S 1965. Mereka dibunuh pagi buta tanggal 1 Oktober 1965, dan mayat mereka kemudian dilempar ke sumur mati di Lubang Buaya. “O, itu!” Sahut tapol di hati masing-masing. Gulutan tanah berjumlah tujuh. Itu Tuparev. Dan di situ dosa Suroto terletak!

Begitu juga halnya dengan Genjer-Genjer. Bukalah koran-koran Orba, terutama Api Pantja Sila dan Berita Yudha, edisi hari-hari dekat sesudah 1 Oktober 1965. Selain bercerita tentang perempuan sukarelawan Jamilah yang bersaksi tentang pemotongan penis dan pencungkilan mata para korban, juga bercerita tentang upacara maut sebelum korban dibunuh dengan sadis. Upacara yang berlangsung di Halim itu dinamai “Harum Bunga”, berupa tarian-tarian mesum anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat, di sertai iringan nyanyian bersama lagu Genjer-Genjer. Baris syair yang berbunyi “esuk-esuk pating keleler” (pagi-pagi pada berhamparan), ulangan dari baris yang sama “neng kedhokan pating keleler” (di lahan pada berhamparan), itulah kalimat kunci tentang makna gerakan Letkol Untung. Juga suatu tanda, bahwa G30S sudah dirancang jauh-jauh hari, setidaknya ketika lagu Genjer-Genjer digubah.

Tafsir halusinasi pengidap angst psychose tersebut di atas dikuatkan dengan penemuan berbagai “dokumen” di Halim Perdanakusuma, tempat pasukan Dewan Revolusi berkubu. Salah satu “dokumen” itu berupa buku stensilan kumpulan lagu-lagu untuk paduan suara, yang diterbitkan oleh CC PKI sebagai sumbangan untuk sukarelawan Dwikora yang dilatih di Halim. Isi buku berukuran kertas A4 ini kebanyakan lagu-lagu rakyat, dari berbagai daerah yang diaransemen untuk paduan suara. Yang menarik di antaranya ialah lagu-lagu rakyat Betawi Kr. Kemayoran, Jali-Jali, dan Glatik Nguk-Nguk, aransemen Moh. Soetijoso, dengan syair baru berupa penuangan isi Manipol. Tapi yang lebih menarik lagi ialah dua lagu rakyat Jawa Timur, Madura dan Banyuwangi, yang sejak akhir tahun 1964 telah dinyanyikan sangat meluas, yaitu Tonduk Majeng dan Genjer-Genjer.

Semuanya itu menjadi alasan cukup kuat, bahwa Genjer-Genjer lebih dari sekedar sebuah lagu yang “mempunyai indikasi”. Tapi justru digubah untuk mempersiapkan untuk melakukan gerakan politik, yang diawali dengan pembunuhan secara keji terhadap beberapa jendral TNI Angkatan Darat.

Ki Nartosabdo Dalam Pasca-G30S
Nartosabdo bersebutan “Ki”, karena reputasinya sebagai dalang wayang kulit, baru dikenal sesudah peristiwa G30S 1965 lewat beberapa saat lamanya. Pada tahun 1962, ketika Genjer-Genjer mulai membahana dari langit Banyuwangi, nama Nartosabdo baru dikenal sebagai pemain panakawan Wayang Orang Sri Wedari Solo. Ada tiga “Sabdo” di panggung Sri Wedari saat itu (1950/60): Sastrosabdo, pemain Petruk; Darsosabdo, pemain Bagong, dan Nartosabdo, pemain Gareng. Tokoh-tokoh terkenal lainnya ialah Rusman, pemain Gatutkaca; Kusni, pemain Kresna; dan Darsi, pemain peran putri (khususnya jika memerankan Pergiwa).

Di samping dikenal sebagai pemain wayang orang Sri Wedari, Nartosabdo juga dikenal sebagai salah seorang pemimpin Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Jawa Tengah. Ia punya kediaman di sebuah kampung di Semarang, berseberangan dengan Kampung Gendong, “basis” kaum pergerakan sejak jaman Hindia Belanda.

Ketika Lekra Jawa Tengah tahun 1960 menyelenggarakan konferensi dan festival pedalangan Jawa Tengah di Salatiga, juga ketika festival pedalangan seluruh Indonesia diselenggarakan dua tahun kemudian, nama Nartosabdo sebagai dalang belum muncul. Dalang terbaik pilihan juri ketika itu Tristuti Rachmadi B.A (1960), dan Slamet (1962), dua-duanya dalang dari Purwadadi. Seandainya pada tahun-tahun itu Nartosabdo sudah terkenal sebagai dalang wayang kulit, baik karena kreativitas maupun seni pedalangannya, ia pasti akan pernah dipanggil Bung Karno mendalang di istana.

Pada waktu itu Presiden RI yang pecinta berat wayang kulit ini, setiap malam tujuhbelasan “menanggap wayang” di istana. Diundangnya para pembesar negeri sipil dan militer, menteri, pemimpin parpol dan ormas untuk diajaknya menonton bersama-sama dengan dirinya sendiri. Empat dalang terkemuka di Jawa Tengah yang pernah ditanggap di istana, yaitu Nyi Bardiati dari Klaten (yang dikritiknya kalau memainkan raksasa kurang galak), Drs. Suwarto asisten dosen Fakultas Pedagogi dan Filsafat UGM Yogya (yang dikritiknya suaranya “kemeng”, tidak antap), Ir Sri Mulyono “Herdalang” (untuk membedakannya dengan Sri Mulyono Herlambang yang AURI), dan Tristuti Rachmadi BA (yang dikritiknya kurang “greget”, kurang tandas).

Dalang yang boleh dikata menjadi langganan Bung Karno ada dua, mula-mula Gitosewoko dan kemudian “Dalang Borobudur”. Ki Dalang Borobudur ini mati diteror dalam tahun 1966, sesudah beberapa saat sebelumnya di kaki Candi Prambanan, atas prakarsa sendiri ia mendalang ruwatan bagi kedamaian tanahair (baca The Stranger at the Gate, Malcolm Bosse, 1989).

Dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Pak Nartosabdo, tapi harus dikatakan bahwa jaman itu memang belum jamannya Ki Dalang Nartosabdo. Tegasnya, Ki Nartosabdo sebagai dalang, belum laku di pasar tanggapan. Saingan sesama dalang masih terlalu banyak. Dari daerah Klaten saja, misalnya, sensus dalang yang dilakukan Lekra Jawa Tengah tahun 1960, mencatat sebanyak tak kurang dari 40 dalang laki-laki dan perempuan, terkenal dan tidak terkenal. Di samping saingan yang banyak, juga corak kontemporer dan tuntutan mutu adiluhung pedalangan ketika itu, tidak bisa dipenuhi oleh Ki Nartosabdo yang dalang “prenesan” atau dalang “populer”.

Ditunjang sikon ipoleksos masa epilog G30S, pasar pedalangan populer mulai terbuka lebar sejak sekitar menjelang akhir 1966. Pada saat itulah Ki Nartosabdo, dengan modal kiatnya sebagai pemegang peran “badut” panggung wayang orang, masuk dengan gebrakan prenesannya yang khas. Dhandhanggula dan Asmaradana cengkok Semarangan menjadi ciri adegan Gara-Gara. Juga diangkatnya lagu Jawa dari perbendaharaan lama, “Turi-Turi Putih”, yang diisinya dengan rangkaian syair baru gubahan Ki Nartosabdo. Syair puja puji bagi Pancasila, yang “nyambung” dengan kredo Orde Baru yang, konon, bertekad “melaksanakan Pancasila secara murni konsekuen”.

Singkat kata, mencoba mengaitkan Genjer-Genjer dengan Nartosabdo selain anakronistis, juga tidak punya dasar sejarah. Tetapi bahwasanya ia harus boleh dinyanyikan kembali, menurut hemat saya, tidak usah didahului dengan mengajukan surat permohonan pada Gus Dur! Mari kita nyanyikan lagi bersama-sama, atau sendiri-sendiri, seperti juga saudara-saudara kita dari Pacinan telah memainkan kembali barongsai. Malah masih perlu diteruskan: mari pentaskan kembali “Sam Kok”di layar potehi.*

Kockengen, Juli 2000

----- End of forwarded message from Setiawan -----

radisi Sosio-Religi Cerpen Indonesia

S Prasetyo Utomo

Tradisi penciptaan cerpen Indonesia mengalami gelombang pasang surut yang panjang. Puncak-puncak eksperimentasi daya cipta telah diekspresikan para cerpenis kita. Akan tetapi, di antara para cerpenis yang melakukan eksperimentasi cara bertutur, bahasa, dan struktur narasi itu, adalah cerpen-cerpen yang bernapas sosio-religi dan tercatat dalam sejarah sastra?

Ada beberapa kitab yang monumental dalam sejarah sastra, yang ternyata memuat beberapa cerpen yang bernapas sosio-religi. Di antara banyak kitab kumpulan cerita pendek, kita dapat menyingkap tradisi penciptaan cerpen dengan obsesi sosio-religi pada Laut Biru Langit Biru (Ajib Rosidi), Horison Sastra Indonesia 2 Kitab Cerita Pendek (Taufiq Ismail dkk), Angkatan 2000 (Korrie Layun Rampan), dan kitab-kitab kumpulan cerpen lain. Tentu saja pemuatan cerpen-cerpen bernapas sosio- religi dalam kitab-kitab itu mempertimbangkan benar kadar literernya.

Perkembangan cerpen-cerpen bernapas sosio-religi memang tak bisa seutuhnya kita lihat dari beberapa kitab itu. Masih cukup banyak buku kumpulan cerpen yang mengekspresikan akar penciptaan cerpen bernapas sosio-religi, bahkan mencapai transendensi. Akan tetapi, tentu, kita tak mungkin melacak seluruh cerpen Indonesia yang bernapas sosio-religi dalam sebuah rangkuman pembicaraan yang ringkas. Banyak teks cerpen yang tercecer, luput dari perhatian, meski mungkin lebih bernilai secara literer.

Narasi sederhana

Dengan struktur narasi yang sederhana, cerpen ”Jadi Santri” karya Djamil Suherman menandai gairah penciptaan yang bersumber dari tradisi penying- kapan sosio-religi masyarakat kita. Cerpen ini beraliran realisme, berakar pada kehidup- an yang diakrabi pengarang- nya. Tak ada keinginan pengarang untuk melakukan dekonstruksi cara bertutur maupun struktur narasi. Karena itu, ekspresinya terhadap kekuatan tema menjadi tumpuan daya cipta pengarang. Cerpen ini benar-benar ”tipis-konflik”, bahkan hampir- hampir tanpa konflik.

Barulah kemudian A A Navis mengungkap kesadaran sosio- religi kita dengan cerpen ”Robohnya Surau Kami” secara mengejutkan. Terasa benar bahwa cerpen A A Navis ini telah membongkar kesadaran kita tentang keyakinan, keimanan, dan laku sosial, dengan struktur narasi beraliran realis yang dramatis. Pada cerpen ”Kadis” karya Mohamad Diponegoro, kekuatan sosio-religi juga menjadi obsesi yang membangkitkan katarsis, lantaran ambiguitas konflik: keduniawian atau religiusitas. Agaknya cerpen Mohamad Diponegoro ini dicipta untuk memberi kekuatan batin pada pembaca, dan penyelesaian yang lebih manis dari tragedi yang ditinggalkan A A Navis dalam ”Robohnya Surau Kami”.

Umar Kayam pun menulis cerpen-cerpen bernapas sosio- religi. Terutama cerpen-cerpen bertema Lebaran, dengan kelincahan narasi, lukisan suasana, dan akar tradisi yang kental. Cerpen-cerpen bernapas sosio- religi karya Umar Kayam memang tak banyak, tetapi telah memberi nuansa tematik yang lain di antara karya-karyanya sendiri yang ”tak bercerita”, seperti ”Istriku”, ”Madame Schlitz”, dan ”Sang Raksasa” sebagai dongeng kosmopolitan yang indah.

Pada cerpen Mahbub Junaidi, ”Tanah Mati”, misalnya, juga menampakkan kesuntukan obsesinya pada kancah sosio-religi, masih dengan tradisi realisme. Syahril Latif dengan cerpen ”Gank” dan ”Pengembara Sunyi” memiliki kelugasan faktualitas yang dikemas dalam kelincahan gaya bertuturnya yang menyerap empati pembaca.

Barulah kemudian Danarto dengan ”Mereka Toh Tidak Mungkin Menjaring Malaikat” mengembangkan fiksionalitas yang puitis, fantasi yang membawa kita pada kesadaran transendental. Cerpennya menjadi berbeda dengan teks-teks sosio-religi sastrawan lain, karena kekuatan imajinasinya dalam mengekspresikan kesadaran keilahian. Begitu pula cerpen ”Armageddon” (dalam Laut Biru Langit Biru), menampakkan kesadaran humanisme dalam bertutur antara ”kebatilan” dan ”keluhuran”. Ia menampakkan kesadaran bahasa yang puitis. Pada pergeseran cerpen yang lebih lanjut, Danarto mengukuhkan pergulatan sosio-religi. Ini tampak pada karyanya yang terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas 2002, ”Jejak Tanah”. Dalam kumpulan cerpennya Setangkai Melati di Sayap Jibril terasa benar kekuatan sosio-religi yang dipancarkan dari teks-teks sastra di dalamnya.

Cerpen ”Batu-batu Setan” karya M Fudoli Zaini menyuarakan penyingkapan kesadaran transendental yang mengatasi perbedaan ras, politik, dan kepentingan golongan. Dalam cerpennya, ia hendak menyampaikan pesan bahwa religiusitas mempersatukan manusia dari kepentingan yang berbenturan. Kekalahan terhadap nafsu (setan) hanya akan menghancurkan manusia. Cerpen ini sarat dengan pesan sosio-religi, meski dimaknai melalui penafsiran simbol-simbol.

Dua perempuan pengarang Indonesia yang gencar terlibat dengan napas sosio-religi datang dari Angkatan 2000, yaitu Abidah El Khalieqy (”Jalan ke Sorga”) dan Helvy Tiana Rosa (”Jaring-jaring Merah”). Pada cerpen Helvy Tiana Rosa, keterlibatan sosio-religi telah berkembang dalam fiksionalitas yang membawa pergulatan hidup manusia dalam melawan ketertindasan nasib dan cabikan luka sejarah.

Dari generasi yang disebut Korrie Layun Rampan sebagai Angkatan 2000, muncul pula sastrawan yang bergulat dengan spiritualitas yang terobsesi pula menulis cerpen bernapas sosio-religi. ”Doa yang Mengancam” karya Jujur Prananto (dalam kumpulan Jejak Tanah) merupakan cerpen bernapas sosio-religi yang sungguh memikat, memberikan kesadaran religiusitas dengan cara bertutur yang bersahaja.

Meledak-ledak

Telah cukup lama tradisi penulisan cerpen dengan napas sosio-religi dicipta dalam sejarah sastra kita, meski tak menampakkan kegairahan yang meledak-ledak. Pada mulanya cerpen-cerpen yang dicipta dengan napas sosio-religi itu belum lagi menampakkan kekuatan konflik yang mendasar dan struktur narasi yang memikat. Akan tetapi, pada perkembangannya kemudian, cerpen-cerpen yang ditulis dengan napas sosio-religi itu menampakkan pergulatan konflik yang mendalam, dan muncul suatu pandangan baru, meski kontroversial, sebagaimana A A Navis ketika menulis ”Robohnya Surau Kami”.

Pada cerpen-cerpen Danarto kancah perhatian sosio-religi terus-menerus menjadi kesadaran obsesinya. Kehadiran cerpen- cerpen dengan napas sosio-religi semacam ini memang bisa memberi warna lain bagi eksplorasi tema cerpen Indonesia mutakhir. Eksplorasi tema-tema cerpen Indonesia mutakhir yang mengarah pada ”keterbukaan seksualitas”—seperti ditulis Djenar Maesa Ayu, misalnya—menemukan antitesisnya pada cerpen-cerpen Danarto. Cerpen- cerpen yang ditulis dengan obsesi sosio-religi ini menjadi penawar bagi keliaran eksplorasi tema dan pandangan sastrawan yang terlalu profan.

Yang perlu dilakukan para cerpenis yang melakukan penjelajahan tema sosio-religi adalah secara terus-menerus mencari cara bertutur yang mendekonstruksi struktur narasi sebelumnya. Pembongkaran struktur cerpen, pencarian stilistika, dan pertaruhan estetika menjadi bagian daya cipta. Bila ia berhenti melakukan dekonstruksi struktur narasinya sendiri, yang bakal mengalir sekadar pengulangan-pengulangan daya cipta.

Kita beruntung memiliki beberapa cerpenis yang terus-menerus melakukan eksplorasi tema dan cara bertutur, dan pada puncak pencariannya, mencipta cerpen bernapas sosio-religi. Cerpen-cerpen itu dicipta dengan mempertaruhkan estetika sebagai puncak empati pembaca. Hadir sebagai religiusitas cerpenis yang paling hakiki, serupa Chairil Anwar ”melenyapkan diri” dalam puisi ”Doa”. Ada intensitas yang total—dan bukan kepura-puraan daya cipta—untuk mencipta karya bernapas sosio-religi, dengan struktur narasi, cara bertutur dan estetika yang memperbarui tradisi penciptaan cerpen.

S Prasetyo Utomo, cerpenis dan pemerhati sastra, tinggal di Semarang.

akob Oetama (03)

Guru Jadi Panutan Pengusaha


Jakob Oetama menerima penghargaan sebagai Entrepreneur of The Year untuk Tokoh yang Memberi Inspirasi di Masa Mendatang. Jakob memulai pengalaman kerja sebagai guru, tetapi kini menjadi usahawan yang meraih penghargaan Entrepreneur of The Year dari Ernst & Young. Dia memasuki dunia usaha tahun 1963, setelah bersama dengan PK Ojong memulai penerbitan majalah Intisari dan penerbitan surat kabar Kompas tahun 1965.

Saat menerima penghargaan, Pemimpin Kelompok Kompas Gramedia Jakob Oetama mengungkapkan, dalam perjalanan hidupnya, dirinya terinspirasi pemikiran besar dari Anthony Giddens. Di mana disebutkan bahwa ada tiga pilar yang mutlak dijaga keseimbangannya, yakni pemerintah, civil society, dan kalangan bisnis.

”Pengalaman saya dalam bekerja, tujuan terwujud karena tim, bukan bekerja secara pribadi. Akan tetapi, kerja sama itu hanya dapat terwujud dengan semangat totalitas antara pikiran, hati, dan komitmen,” ujar Jakob Oetama.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menyatakan, penghargaan setinggi itu pantas diberikan kepada Jakob Oetama. Sejak dahulu, kebolehan filosofi Jakob Oetama sungguh hebat karena bukan hanya berhenti pada pemikiran, tetapi juga sampai pada realitas.

”Bangsa Indonesia membutuhkan pemikiran besar Jakob Oetama yang mampu menggerakkan seluruh negara ini,” kata Anwar.

Dalam buku program EoY 2005 disebutkan, Kelompok Kompas Gramedia dalam 40 tahun terakhir ini terus membukukan keuntungan secara konsisten, meskipun para penerbit bermunculan dan berguguran. Bahkan, selama krisis keuangan bisa bertahan tanpa melakukan pemecatan terhadap satu karyawan pun.

Kelompok Kompas Gramedia yang mempunyai lebih dari 30 anak perusahaan di bidang media cetak, media elektronik, ritel, hotel, penerbitan, bisnis tisu dan sejalan dengan perkembangan grup ini telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 11.000 karyawan. Saat ini Kelompok Kompas Gramedia sedang menjajaki kemungkinan kemitraan dengan perusahaan internasional dan ekspansi regional.

Bidang budaya

Jakob Oetama bukan hanya memberikan sumbangsih dalam bidang usaha, tetapi juga bidang kemasyarakatan dan kebudayaan. Dia juga diakui telah memberikan pengaruh tertentu kepada kehidupan pers di Indonesia.

Bulan April 2003, Jakob Oetama pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) di Bidang Komunikasi yang dianugerahkan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada menilai, Jakob Oetama sejak tahun 1965 berhasil mengembangkan wawasan dan karya jurnalisme bernuansa sejuk. Salah satu ”kultur jurnalisme yang khas” yang dikembangkan promovendus adalah ”jurnalisme damai”.

Program tahunan

Ernst & Young menyelenggarakan program penghargaan tahunan Entrepreneur Of The Year (EOY) yang diciptakan di Amerika Serikat pada tahun 1986 untuk memilih para usahawan yang dinilai paling berhasil dan inovatif. Selama 19 tahun terakhir ini, program penghargaan EOY telah menjangkau ke lebih dari 35 negara di dunia.

Program EOY di Indonesia akan menobatkan para usahawan yang berhasil di bidangnya. Dengan demikian, program ini sekaligus menetapkan tokoh panutan di bidang usaha yang dapat memberi inspirasi kepada para usahawan untuk menjadi pemimpin industri di masa mendatang.

Program ini juga mendorong berbagai kegiatan entrepreneur serta menghargai keberhasilan luar biasa para entrepreneur yang telah memberikan kontribusi berharga bagi perekonomian Indonesia, antara lain dengan membuka lapangan pekerjaan, menghasilkan inovasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Selain itu, seiring dengan meningkatnya minat untuk menghargai peran penting para usahawan dalam ekonomi global, untuk ketiga kalinya Ernst & Young akan mempersembahkan penghargaan World Entrepreneur of The Year (WEOY) di Kota Monte Carlo, Monaco, Mei 2006.

Proses penghargaan dimulai dengan mengirimkan undangan para nominasi. Dari banyaknya para nominator yang diterima, dilakukan seleksi untuk menjadi nominasi penerima penghargaan EOY. Untuk menerima penghargaan tersebut, setiap penerima penghargaan EOY akan melewati proses seleksi ketat, yang mencakup pendaftaran kinerja keuangan masing-masing perusahaan, berikut keterangan pribadi, serta perusahaan tersebut dan referensi lain yang terkait.

Perwakilan Ernst & Young akan mewawancarai nominator tersebut dan ditindaklanjuti dengan seleksi akhir oleh panel juri independen. Hasilnya menemukan satu tokoh yang diharapkan dapat menjadi panutan oleh dunia usaha dunia. (Stefanus Osa Triyatna dan Buyung W Kusuma, Kompas 25 November 2005) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Jenderal Soeharto Menuju Tahta Kekuasaan

Senin, 13 Agustus 2001 - PERSEPSI, itulah yang memberi makna atas suatu realitas. Fakta yang sama dapat berbeda maknanya secara diametris akibat sudut pandang yang tidak sama. Makna sulit dikompromikan, terlebih jika dibalut ideologi. Peristiwa G30S, misalnya, bagi bangsa Indonesia dianggap sebagai pengkhianatan Pancasila. Tindak balas yang dilakukan terhadap PKI menjadi layak dan sepantasnya.

Banjir darah yang menewaskan antara 500.000-1.000.000 rakyat Indonesia, sekitar 700.000 orang ditangkap dan disiksa tanpa proses hukum, menunjukkan dahsyatnya makna suatu peristiwa yang dicerna oleh kesadaran sosial suatu bangsa. Di sini upaya kompromi hanyalah kesia-siaan.

Orde Baru yang dibangun di atas darah dan mayat-mayat itu, menjadikan peristiwa G30S sebagai hantu yang menakutkan rakyat, yang setiap saat dapat muncul. Peristiwa ini menginspirasikan Orde Baru membentengi rakyat dengan ideologi pembangunan melalui P-4.

Sebaliknya bagi Pemerintah AS, G30S adalah aib jika dibuka pada publik. Arsip-arsip menyangkut peristiwa ini disimpan rapat di pusat dokumen CIA, kendati peristiwa itu sendiri sudah 36 tahun berlalu. UU kebebasan memperoleh informasi AS memang menyebut batas 25 tahun usia suatu rahasia negara dapat dibuka untuk publik. Tapi ini bergantung pada pertimbangan presiden.

Zaman memang sudah berubah, generasi berganti, bahkan rakyat AS sedikitnya delapan kali menyenggarakan pemilu presiden, namun arsip peristiwa G30S tetap dikategorikan rahasia negara. Dibandingkan dengan aktivitas spionase, kontra spionase, dan operasi rahasia lannya yang dilakukan AS di eks negara tirai besi, Uni Soviet, yang hampir seluruh arsipnya sudah dibuka, peristiwa G30S dipandang jauh lebih sensitif.

Laporan CIA tahun 1967 menyebut peristiwa pembantaian ini merupakan salah satu yang terburuk sejak Perang Dunia II. Ia disejajarkan dengan pembantaian jutaan warga Yahudi oleh Nazi Jerman. Lantas jika CIA sendiri menyatakan peristiwa itu sebagai terburuk di dunia, lantas mengapa pelakunya tidak diseret ke Mahkamah Internasional, seperti halnya perwira-perwira Nazi Jerman?

***

INILAH yang membuat hambar 128 halaman yang menuturkan "Coup and Counter Reaction: October 1965-March 1966," kemudian dilanjutkan "The United States and Suharto: April 1966-December 1968" (180 halaman), dalam buku Foreign Relations of The United States, 1964-1968 Volume XXVI.''

Dibuka dengan memorandum CIA untuk Presiden Lyndon B Johnson mengenai perkembangan situasi RI. Di situ tercatat tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.20.

"Saat ini, di Jakarta sedang terjadi suatu pergerakan kekuatan, yang mungkin implikasinya sangat jauh. Kelompok yang menamakan dirinya 30 September, mengklaim berhasil menggagalkan rencana kudeta jenderal-jenderal..." Pada paragraf terakhir, "Sangat mungkin Soekarno sudah lebih dulu mengetahui gerakan ini dan apa tujuannya. Penggerak utama seluruh peristiwa ini agar berjalan lancar, baik dalam perencanaan waktu maupun detailnya, adalah Wakil Perdana Menteri I Subandrio dan pemimpin komunis yang dekat dengan dia maupun Soekarno."

Laporan tersebut begitu cepat "diarahkan" pada Bung Karno, Subandrio, dan PKI. Telegram-telegram yang menyusul dari Jakarta, termasuk Dubes Marshall Green, juga mencerminkan sikap demikian. Informasi seperti ini pula yang disampaikan dalam telegram Direktur Wilayah Timur Jauh kepada Asisten Menhan untuk Masalah-masalah Keamanan Internasional, 4 Oktober 1965.

Laporan-laporan itu mempunyai pola sama. Selalu diawali dengan situasi yang belum menentu, pertarungan kekuatan belum final. Kemudian di tengah gelap gulita itu, muncul cahaya. Di atas pentas terlihat sosok trio Soekarno, Subandrio, dan PKI.

Agak membingungkan memang jika kita menyimak arsip-arsip yang sebagian besar materinya bersifat tentatif dan spekulatif. Suatu hal yang seharusnya dijauhkan dalam dunia intelijen. Ringkasan laporan CIA tanggal 6 Oktober, misalnya, pada poin 16 dikatakan, PKI tidak mungkin mengelak dari keterlibatannya dalam G30S. Sebab tajuk Harian Rakyat, corong resmi PKI, menyebut dukungannya pada gerakan Letkol Untung tersebut.

Akan tetapi, pada poin 18 disebutkan, Ketua PKI Aidit tentulah tidak merestui gerakan demikian bahkan juga perubahan pemerintahan. Sebab, situasi dalam maupun luar negeri saat itu sangat menguntungkan PKI. Di sini kemudian disebut kemungkinan sejumlah kader yang mengambil inisiatif sendiri ikut dalam gerakan itu.

Peter Dale Scott dalam The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967, justru melihat ada keanehan dalam Harian Rakyat yang terbit waktu itu. Padahal penguasa militer di Jakarta melarang semua surat kabar terbit. Larangan itu disiarkan melalui radio dan Televisi setelah gerakan Letkol Untung dipatahkan tanggal 1 Oktober. Mantan dosen dan diplomat ini melihat indikasi keterlibatan CIA dan militer dalam mencetak Harian Rakyat itu.

Washington sendiri atas permintaan Dubes Green, mengoperasikan pemancar gelapnya, Radio Jakarta dan Indo Press. Di samping itu, Suara Amerika, VOA, ditingkatkan frekuensinya. Semua radio ini menyebarluaskan langsung propaganda hitam, yang langsung menuding PKI dan Subandrio dalang peristiwa G30S. Soekarno sendiri mengetahui rencana gerakan itu. Data-data palsu direkayasa sedemikian rupa sehingga membentuk opini publik. Mengenai propaganda hitam itu sendiri sudah disetujui 303 Committee sebagai bagian dari operasi rahasia di Indonesia.

Melalui Dubes Marshall Green di Jakarta, Washington menyampaikan salam hangat dan dukungan kepada Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto yang memimpin Angkatan Darat mematahkan gerakan Untung Cs. Mengetahui Angkatan Darat membutuhkan banyak hal, termasuk perangkat komunikasi, senjata, kendaraan, obat-obatan, dan lain sebagainya, Washington menyatakan kesediaannya.

Akan tetapi, tidak ada bantuan yang gratis di jagat ini. Bahkan, pinjaman pada lintah darat pun masih disebut bantuan. Demikian pula pejabat tinggi di Washington, dengan alasan ada proses yang harus dilalui, maka tidak sesegera itu bisa mengirim bantuan. Masa menunggu itu dimanfaatkan agen-agen CIA menyuntikkan racun dalam kesadaran pimpinan angkatan darat, mengenai perlunya menumpas habis PKI dan simpatisannya.

Memang ditampilkan ada keragu-raguan apakah nantinya akan ada perubahan politik luar negeri pasca G30S. AS ingin mendengar jawaban pasti. Apalagi ada kecurigaan Jenderal Nasution akan tetap loyal pada Bung Karno, sesuai konstitusi. Namun, semua khawatiran itu berhasil ditembus Adam Malik, yang juga mendapat dana Rp 50 juta dari Marshall Green. Dana ini digunakan untuk kampanye menumpas PKI.

Adam Malik meyakinkan AS, Jenderal Soeharto mendapat dukungan semua pihak, khususnya Angkatan Darat. Di lain kesempatan, Adam Malik mengatakan, Jenderal Soeharto memahami apa yang kita (baca: AS) inginkan.

Hiruk-pikuk pembantaian PKI hampir setiap hari dilaporkan ke Washington. Laporan dari missionaris Katolik di Kediri menyebut 3.000 orang tewas dibantai pada November 1965. Di Bali, persaingan PNI-PKI serta dendam para bangsawan yang dirampas tanahnya, telah membuat Pulau Dewata banjir darah dengan korban 80.000 jiwa manusia yang diduga anggota atau simpatisan PKI.

Kedubes AS tidak mau ketinggalan pesta darah ini, dengan menyerahkan daftar nama ribuan kader PKI. Walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam buku tersebut, jauh sebelumnya wartawati Cathy Kadane sudah mengungkap peristiwa ini. Menurut Kathy, daftar nama tersebut diserahkan Edward Master, Kepala Seksi Politik Kedubes AS di Jakarta, kepada sekretaris Adam Malik, yang selanjutnya disampaikan ke markas Soeharto di Kostrad.

Dalam tulisan Cathy dari hasil wawancara dengan staf Kedubes AS masa itu, termasuk dengan Asisten Direktur CIA untuk Timur Jauh, William Colby, diakui bahwa daftar nama itu sangat membantu Angkatan Darat dalam menumpas PKI dan simpatisannya.

Cathy juga mengutip salah seorang staf Kedubes AS yang datang ke Kostrad dan melihat begitu banyak manusia yang menjadi tahanan, dan bertanya pada Soeharto tentang proses hukumnya. Jawabnya singkat, siapa nantinya yang akan memberi makan mereka? Ini artinya semua tawanan itu akan dibunuh.

Hal lain yang membuat buku ini agak aneh, penjelasan Marshall Green yang isinya kurang lebih membantah pihaknya pernah membantu peralatan komunikasi kepada Angkatan Darat ketika peristiwa itu terjadi. Sama seperti daftar nama kader PKI di atas yang disebut diserahkan oleh staf kedutaan atas inisiatif pribadi, maka hampir mirip dengan itu pula dalam kasus peralatan komunikasi.

Green mengatakan dalam radiogramnya ke Deplu, benar bahwa staf kedutaan menyerahkan 3 unit radio komunikasi Motorola berikut charger baterainya. Para jenderal membutuhkannya untuk berkomunikasi. Dengan demikian ini tidak beda dengan handy-talky

Padahal, masih menurut pengusutan Cathy, hanya beberapa hari setelah peristiwa G30S, seperangkat alat komunikasi modern yang tercanggih masa itu, telah diterbangkan dengan pesawat Hercules dari pangkalan militer AS di Filipina, dengan tujuan Jakarta. Antene alat komunikasi frekuensi tinggi itu tampak dipajang di depan Kostrad, markas Jenderal Soeharto.

Selain itu, menurut wartawati yang liputannya menghebohkan itu, sebuah kapal yang penuh muatan kendaraan jenis Jeep dan truk serta senjata, berangkat dari Subic, pangkalan angkatan laut AS di Filipina, menuju Jakarta. Dari informasi yang dihimpunnya diketahui, kendaraan dan senjata itu akan digunakan Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI dan simpatisannya.

***

PKI berhasil dilumpuhkan. Tetapi, di sana masih ada Bung Karno dan Subandrio. Selama kedua tokoh itu ada, AS tidak mungkin tenang. Maka inilah yang dibisikkan Dubes Green pada Jenderal Soeharto. Kurang-lebih demikian, bola sudah di kaki Anda, persis di bibir gawang. Lantas apakah Anda akan menyia-nyiakan peluang emas ini.

Soeharto yang dalam buku kontroversial itu disebut bertindak sangat hati-hati, sehingga terkesan lamban, sempat pula membuat gemas AS. Dalam kacamata AS, setelah pemakaman jenderal korban G-30-S pada tanggal 5 Oktober, seharusnya Angkatan Darat dapat segera bergerak. Tapi Soeharto tidak menghendaki konfrontasi langsung dengan Bung Karno.

Keinginan AS akhirnya terkabul menjelang pertengahan Maret 1966, setelah kabinet baru yang dibentuk masih memasukkan unsur-unsur kiri dan mendepak Jenderal Nasution dari jabatan menhankam. Ma-hasiswa turun ke jalan, mengepung istana. Sejumlah prajurit Angkatan Darat gabung dengan berpakaian sipil dan membawa senjata.

Diteror oleh keadaan demikian, Bung Karno akhirnya memberi kekuasaan bagi Jenderal Soeharto untuk bertindak mengamankan situasi dan keluarga presiden. Dengan senjata Supersemar inilah Soeharto membubarkan PKI dan mengkonsolidasikan kekuasaan di tangannya.

Pada bagian akhir sesi Indonesia di bawah judul ''The United States and Soeharto, April 1966-March 1968'' setebal 150 halaman, AS ingin melihat bukti komitmen pemerintahan Soeharto dengan mengakhiri politik konfrontasi terhadap Malaysia. Selain itu AS juga tidak ingin Soekarno masih bercokol sebagai presiden, walaupun tanpa kekuasaan. Tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan Cina, yang selama ini mendominasi politik luar negeri RI.

Semua keinginan negara adikuasa itu dipenuhi Jenderal Soeharto. Konfrontasi berakhir, Kedubes RRC dibakar massa, dan Bung Karno mengundurkan diri dalam SI MPRS. Tetapi, di sini sama sekali tidak disebutkan pengunduran diri itu akibat tekanan dari Angkatan Darat, yang mengancam akan menyeret Soekarno ke pengadilan rakyat.

Halaman-halaman selanjutnya dipenui dengan arsip-arsip notulen rapat para pejabat tinggi Deplu, Dephan, Dewan Keamanan Nasional, dan asisten khusus presiden, berikut surat-menyurat di antara mereka dan telegram dari kedubes di Jakarta. Semua notulen rapat itu mengenai kesibukan menyiapkan bantuan bagi RI, sehingga mencerminkan "kemurahan dan kebaikan hati" Washington.
Dalam memorandum Wapres Humphrey kepada Presiden Lyndon B Johnson, 25 September 1966, disebutkan ia baru saja bertemu Menlu Adam Malik di Sheraton Ritz Hotel, Minneapolis, AS.

Dalam pembicaraan yang menyangkut bantuan apa saja dibutuhkan RI itu, Adam Malik tidak lupa menyampaikan pesan Jenderal Soeharto, mengenai kehadiran AS di Vietnam berakibat langsung atas terjadi perubahan di Indonesia.

Hal senada juga kembali diucapkan Jenderal Soeharto ketika Wapres Humphrey berkunjung ke Indonesia, 4 November 1967. Bahwa hal itu atas arahan Dubes Green, tentu tidaklah penting dipersoalkan. Presiden Johnson sangat membutuhkan pernyataan itu untuk menyelamatkan pemerintahannya dari kecaman rakyat dan kemungkinan impeachment Kongres AS, berkaitan dengan keterlibatan dalam Perang Vietnam dan Laos.

Dalam memorandum dari Wakil Direktur CIA Richard Helms kepada Asisten Khusus Presiden Walt Rostow, tanggal 13 Mei 1966, disebutkan, Presiden Johnson memintanya untuk melakukan studi analisa yang menghubungkan langsung atau tidak langsung dampak kehadiran AS di Vietnam dan perubahan yang terjadi di Indonesia. "Kami tidak berhasil menemukan bukti-bukti ke arah itu....Sebab peristiwa kudeta yang terjadi di Indonesia tampaknya murni dari perkembangan situasi politik dalam negeri yang kompleks dan berlangsung lama."

Akan tetapi, pengakuan Jenderal Soeharto menjadi senjata ampuh bagi Presiden Johnson membenarkan kebijakan keliru dalam intervensi militer di Vietnam. Dengan menyebut berhasil merontokkan PKI, partai komunis kedua terbesar jumlah anggotanya di dunia, maka oposisi kehilangan semangat dan prakarsa untuk menentangnya.

Tidak mengherankan jika Presiden Johnson, begitu besar perhatiannya terhadap Indonesia. Bahkan ia ingin meningkatkan bantuan. Dalam sidang kabinet 17 Oktober 1967, Presiden Johnson mengatakan, "undang Dubes Green untuk menyampaikan pikirannya di sini. Dubes menyarankan perlu bantuan 500 juta dollar AS bagi 110 juta penduduk RI." Suatu angka yang waktu itu luar biasa besarnya, melampaui total ekspor Indonesia.

Johnson menegaskan apa pun yang terjadi, AS harus membantu pemerintahan Orde Baru di saat kritis seperti sekarang. Semua lembaga internasional dan negara-negara maju dikoordinasikan membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Seandainya mukzizat ekonomi lahir di sini, maka Indonesia akan menjadi contoh keunggulan demokrasi, sekaligus prestasi Presiden Johnson.

Sikap Johnson ini mendorong Deplu AS dan Dubes Green memusatkan perhatian menemukan instrumen terbaik untuk mempertahankan Orde Baru. Segala kelemahan dan keunggulannya dianalisa, kemudian dicari jalan keluar. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang pas untuk bekerja sama dengan Soeharto, kemungkinan munculnya kekuatan-kekuatan tandingan, dan kombinasi pemerintahan militer seperti apa yang cocok di Indonesia. Deplu AS juga memikirkan pembentukan partai politik, seperti halnya di Korsel, yang didukung Angkatan Darat, bagi persiapan pemilu untuk memenangkan Soeharto.

Laporan Deplu di atas menjadi amat sangat ketinggalan dibanding apa yang sudah dibaca masyarakat di Indonesia. Upaya percobaan untuk melencengkan sejarah jenis ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Stig Aga Aandstad, "Surrending to Symbols: United States Policy Towards Indonesia 1961-1965," dalam disertasi doktornya di University of Oslo, 1999. Ia berkesimpulan AS tidak tahu-menahu soal persiapan G-30-S. Buku dengan kesimpulan yang sama juga pernah diterbitkan CIA dalam membela diri.

Sikap pura-pura tidak tahu ini jelas bukan jawaban atas analisa Guy Pauker, tokoh dan otak CIA di Indonesia. Pada pertemuan dengan Wapres Humphrey dan stafnya tanggal 17 Februari 1967, Dubes Green mengulangi analisa Pauker bahwa hampir dapat dipastikan Indonesia akan jatuh ke tangan komunis tahun 1965.

Dubes Green hanya sekadar mengutip sampai di situ. Padahal kesimpulan palsu demikian adalah bagian dari skenario besar, dan dimaksud memperuncing kecurigaan Angkatan Darat terhadap PKI. Terlebih lagi Bung Karno disebut-sebut mengidap ginjal kronis. Sebaliknya, PKI mendapat bocoran "dokument" rencana Angkatan Darat melakukan kudeta tanggal 5 Oktober.

Pauker sangat berperan di Seskoad. Dia sangat menentukan dalam mengirim 2.100 perwira menengah dan tinggi TNI-Polri belajar di AS selama periode 1960-1965. Pentolan utama G30S, termasuk Letkol Untung, pernah mengikuti pendidikan di AS.

Maka menjadi sangat mencurigakan jika laporan Kedubes AS maupun CIA di Jakarta menyimpulkan, G30S melibatkan PKI, diskenariokan Menlu Subandrio dan diketahui Bung Karno. Apalagi disebut nama Letkol Untung tidak dikenal oleh Kedubes AS.

Laporan intelijen itu tidak pula menjelaskan tiga Batalyon Raiders, pasukan utama G30S, datang ke Jakarta atas radiogram Pangkostrad Mayjen Soeharto. Sehari sebelum pecahnya tragedi tersebut Mayjen Soeharto menginspeksi pasukan ini.

Di sini sejarah tidak akan pernah lempang. Apalagi ia dapat menjadi aib bagi bangsa yang memuja demokrasi dan hak asasi manusia. Negara adidaya seperti AS seyogyanya minta maaf kepada keluarga Bung Karno dan jutaan keluarga PKI. Bukan dengan menggelapkan fakta masa silam.

Seperti kerap dilakukannya pada negara lain, AS selayaknya pula memberi kompensasi bagi keluarga korban yang terkait dengan G30S. Bukan dengan mendorong militer dan elite politik Indonesia mengintimidasi rakyat yang sudah menderita 32 tahun di bawah Orde Baru, dengan cara meniupkan bahaya laten PKI. Atau sebaliknya, AS menyeret pelakunya-entah itu di Indonesia atau di negeri Paman Sam-ke Makamah Internasional. *

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/13/nasional/jend29.htm

oal Pembunuhan Pasca G30S,
NU Lebih Jujur dari Katolik


Spesial: 40 Tahun G30S/PKI

Dalam acara dialog interaktif Secangkir Kopi yang disiarkan TVRI tanggal 14 Maret tahun 2000, presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan sejak menjabat ketua PBNU dirinya sudah meminta maaf kepada para korban pembunuhan pasca peristiwa G30S. "Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis," kata Gus Dur waktu itu. Sejak ucapan itu tabir tabu yang meliputi PKI serta peristiwa G30S seperti terkoyak. Semua orang bisa berbicara bebas tentang peristiwa bersejarah 40 tahun silam yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia, termasuk korban-korbannya. Ucapan ini adalah juga rintisan menuju rujuk nasional dengan NU sebagai pelopornya, walaupun organisasi massa Islam terbesar ini masih saja terbelah soal peran mereka waktu itu. Indonesianis senior Profesor Benedict Anderson yang seperempat abad lebih dilarang masuk Indonesia gara-gara pendapatnya soal G30S, menyambut baik upaya NU. Tapi pakar Indonesia dari Cornell University ini juga mendesak supaya organisasi-organisasi lain terbuka dan jujur dalam peran mereka pada pembunuhan massal pasca G30S. Berikut Profesor Ben Anderson kepada Radio Nederland.

Perubahan di kalangan NU

Benedict Anderson [BA]: "Yang paling menarik adalah perubahan justru di kalangan NU. Karena diketahui pada waktu tahun 1965, justru orang-orang Ansor menjadi pembantu yang sangat penting untuk tentara dalam hal menghancurkan PKI, khususnya di daerah pedalaman, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena di kalangan anak muda intelektual justru mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka membantu usaha Ibu Sulami untuk menelusuri jumlah orang kiri yang terbunuh di beberapa daerah. Dan mereka mulai bikin rekonsiliasi atau hati ke hati antara orang Gerwani dan orang-orang dari ormas NU, khusus untuk wanita."

"Ini sangat bagus, walaupun mereka harus menghadapi fakta bahwa di antara keluarga mereka sendiri ada yang menjadi algojo. Dan rupanya mereka bersiap untuk itu. Jadi mereka tidak mati-matian membela apa yang terjadi sebelumnya. Ini berarti bahwa sebagian penting dalam masyarakat Indonesia, justru fihak yang di angkatan tuanya sangat aktif dalam masyarakat ini, berubah pikirannya. Kami belum lihat usaha yang sedemikian dari fihak Katolik, Protestan, Muhammadiyah. Tapi Insya Allah itu akan berlangsung pada tahun yang akan dateng."

"Kita harus ingat bahwa orang-orang yang sudah ambil posisi, yang sudah lama menyokong Soeharto mati-matian, seperti Kompas, Jacob Oetama dan sebagainya, walaupun mungkin dalam hati kecilnya mereka mengaku bahwa apa yang terjadi tahun 1965 adalah satu manipulasi yang jahat, toh mereka tidak akan meninggalkan pendirian mereka di depan umum. Karena mereka sudah punya andil dalam proyek yang besar. Dalam proyek Orde Baru. Sampai sekarang."

"Ini sering terjadi dalam politik. Bahwa orang-orang yang sebenarnya dalam hati kecilnya enggak yakin, tapi demi temennya, demi anu, namanya, demi ini, demi itu, demi untungnya; masih ngotot dengan pendapat yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini tidak benar."

NU lebih jujur daripada Katolik

"Kita tahu bahwa sebagian penting dari dana keuangan untuk Soeharto pada masa-masa kritis yang pertama, sebagian datang dari, ini yang bagian dalam negeri, bukan bantuan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri sebagian besar datang dari Pertamina dan sebagian besar lagi datang dari Menteri Perkebunan Agraria, tokoh Flores yang kita semua tahu, Frans Seda. Ini kan menteri pemerintahan Soekarno, yang diangkat oleh Soekarno dan dia harus setia kepada Soekarno. Tapi justru sebaliknya. Diam-diam dia colong duit dari departemennya untuk dikasih kepada orang yang mendongkel Bung Karno."

"Yang kedua itu sudah diketahui bahwa orang-orang yang sangat penting dalam mendirikan Opsus, CSIS dan sebagainya. Dua orang yang paling penting di situ, tidak semuanya orang-orang Katolik, tetapi sebagian ada. Itulah Liem Bian Kie dan adiknya dan juga Harry Tjan Silalahi. Ini semua juga mengambil peranan yang cukup jahat dalam masalah Timtim. Mereka menjadi penasehat dan operator agennya Ali Moertopo dalam berusaha mendongkel pemerintah Timtim merdeka pada tahun 1975."

"Nah ini, sampai sekarang Kompas tidak pernah mau terus terang tentang peranan yang penting dari orang-orang Katolik ini. Semua ditutup dengan kata-kata halus. Ya, stylenya Kompas, bisa diketahui dengan istilah yang kita semua sudah kenal. Seperti, "Ya, saya dari dulu memang anti. Saya memang dari dulu itu kritis. Saya memang dari dulu tidak setuju." Tapi ini semacam hipokrisi yang kalau mereka betul-betul kritis, betul-betul anti, ndak mungkin mereka bukan saja survive, tapi menjadi satu konglomerat yang maha besar, yang masih mencekik dunia penjualan buku."

"Jadi dalam hal ini, NU jauh lebih jujur dari Katolik. Ini tidak berarti bahwa tidak ada cukup banyak romo yang bagus, yang mengunjungi tapol dan berusaha untuk membantu mereka. Jadi, maksud saya bukan untuk mencaci maki kaum Katolik pada umumnya. Tapi harus diakui bahwa kaum Katolik pada umumnya masih menjadi satu minoritas yang tidak berani mencuci celana kolornya di pekarangan depan. Dalam hal ini sikap mereka, dibandingkan dengan sikapnya NU, tidak bisa dipuji."

Semuanya terlibat

Radio Nederland [RN]: "Kalau NU itu ada pemuda Ansor yang melakukan pembunuhan itu, membantu tentara. Apakah pelaku-pelaku itu juga ada dari kalangan Katolik, Protestan dan Mohammadiyah, menurut anda?"

BA: "Harus diakui bahwa sebagian besar pembunuhan terjadi di pedesaan. Bukan di kota. Jadi kalau waktu itu kamu jadi PKI kelas teri, kamu akan lebih aman, lebih mungkin survive, kalau di kota. Dan ini memang NU kuat di desa, sedangkan pada umumnya Muhammadiyah, paling sedikit di Jawa, lebih kuat di kota. Katolik juga begitu, Protestan juga."

"Tapi sampai sekarang, umpamanya, tidak pernah ada penelitian terhadap apa yang terjadi di daerah yang jelas Katolik seperti Flores. Apa yang terjadi di sana? Saya belum pernah melihat laporan tentang ini. Jelas itu tidak dilakukan oleh Kompas cs."

"Kita tahu bahwa di Bali yang membunuh justru bukan orang Islam, tapi orang Hindu. Dan mungkin lebih sadis daripada yang terjadi di Jawa. Kita tahu bahwa pembunuhan yang paling komplit di mana dipastikan semua anggota komunis dibunuh, justru terjadi di Aceh, yang pada waktu itu secara politik berafiliasi dengan Muhammadiyah."

"Jadi boleh dikatakan tidak ada partai atau golongan yang tidak ada tanggung jawabnya. Kalau bukan di lapangan atau di desa, tapi sebagai otak. Di bagian intel, cukup banyak Protestan Batak di intel-intel pada waktu itu. Atau di kalangan intelektual yang menjual diri supaya bisa dapet posisi yang bagus di orde baru awal, mengharapkan kedudukan seperti itu. So, orang-orang yang tidak kena itu sedikit sekali."

"Maka dari itu saya merasa harus angkat topi kepada NU dalam hal ini. Karena mereka udah kasih contoh yang bagus. Insya Allah yang lain-lainnya akan mawas diri dan memikirkannya. Insya Allah, tapi saya memang tidak banyak harapan dalam hal ini."

Demikian percakapan bagian kedua dengan Profesor Benedict Anderson Indonesianis senior dari Cornell University, Amerika Serikat.

Wawancara Ranesi, September 2005Buya Hamka (1908-1981)

Ulama, Politisi dan Sastrawan Besar

Buaya Hamka seorang ulama, politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Lahir di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981.

Dia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayah kami, atau seseorang yang dihormati.

Ayahnya, Syeikh Abdul Karim bin Amrullah, disapa Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah(tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah 1906.

HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjoparonoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun1966, HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, HAMKA merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an lagi, HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli.

Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia.

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai. ► ti, http://luluvikar.wordpress.com/2005/08/01/biografi-buya-hamka/

Daftar Karya Buya Hamka
- Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
- Si Sabariah. (1928)
- Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
- Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
- Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
- Kepentingan melakukan tabligh (1929).
- Hikmat Isra' dan Mikraj.
- Arkanul Islam (1932) di Makassar.
- Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
- Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932, di Makassar.
- Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
- Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
- Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
- Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
- Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
- Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
- Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.
- Tuan Direktur 1939.
- Dijemput mamaknya,1939.
- Keadilan Ilahy 1939.
- Tashawwuf Modern 1939.
- Falsafah Hidup 1939.
- Lembaga Hidup 1940.
- Lembaga Budi 1940.
- Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943).
- Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
- Negara Islam (1946).
- Islam dan Demokrasi,1946.
- Revolusi Pikiran,1946.
- Revolusi Agama,1946.
- Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
- Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
- Didalam Lembah cita-cita,1946.
- Sesudah naskah Renville,1947.
- Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
- Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi, Sedang Konperansi Meja Bundar.
- Ayahku,1950 di Jakarta.
- Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
- Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
- Ditepi Sungai Dajlah. 1950.
- Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950.
- Kenangan-kenangan hidup 2.
- Kenangan-kenangan hidup 3.
- Kenangan-kenangan hidup 4.
- Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
- Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
- Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
- Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
- Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
- Pribadi,1950.
- Agama dan perempuan,1939.
- Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
- 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
- Pelajaran Agama Islam,1956.
- Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.
- Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
- Empat bulan di Amerika Jilid 2.
- Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958), utk Doktor Honoris Causa.
- Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
- Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.
- Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.
- Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.
- Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.
- Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.
- Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
- Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
- Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).
- Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
- Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
- Himpunan Khutbah-khutbah.
- Urat Tunggang Pancasila.
- Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
- Sejarah Islam di Sumatera.
- Bohong di Dunia.
- Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).
- Pandangan Hidup Muslim,1960.
- Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.
- Tafsir Al-Azhar [1] Juzu' 1-30, ditulis pada saat dipenjara

Aktivitas lainnya
- Memimpin Majalah Pedoman Masyarakat, 1936-1942
- Memimpin Majalah Panji Masyarakat dari tahun 1956
- Memimpin Majalah Mimbar Agama (Departemen Agama), 1950-1953

Rujukan
Kenangan-kenangan 70 tahun Buya Hamka, terbitan Yayasan Nurul Islam, cetakan kedua 1979.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh InSurat Edaran Marx dan Engels (1848)

Manifesto Partai Komunis [1]

Ada hantu berkeliaran di Eropa—hantu Komunisme. Semua kekuasaan di Eropa lama telah menyatukan diri dalam suatu persekutuan keramat untuk mengusir hantu ini: Paus dan Tsar, Metternich [12] & Guizot [13], kaum Radikal Perancis [14] dan mata-mata polisi Jerman.

Di manakah ada partai oposisi yang tidak dicaci sebagai Komunis oleh lawan-lawannya yang sedang berkuasa? Di manakah ada partai oposisi yang tidak melontarkan kembali cap tuduhan Komunisme, baik kepada partai-partai oposisi yang lebih maju maupun kepada lawan-lawannya yang reaksioner?

Dua hal timbul dari kenyataan ini.

I. Komunisme telah diakui oleh semua kekuasaan di Eropa sebagai suatu kekuasaan pula.

II. Telah tiba waktunya bahwa kaum Komunis harus dengan terang-terangan terhadap seluruh dunia menyiarkan pandangan mereka, cita-cita mereka, tujuan mereka, aliran mereka,dan melawan dongengan kanak-kanak tentang Hantu Komunisme ini dengan sebuah manifesto dari partai sendiri.

Untuk maksud ini, kaum Komunis dari berbagai nasionalitet telah berkumpul di London, dan merencanakan manifesto berikut ini untuk diterbitkan dalam bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, Italia, Vlam dan Denmark.

I. Kaum Borjuis dan kaum proletar [a]

Sejarah dari semua masyarakat:[b] yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas.

Orang-merdeka dan budak, patrisir dan plebejer [16], tuan bangsawan dan hamba, tukang-ahli [c] dan tukang pembantu, pendeknya: penindas dan yang tertindas, senantiasa ada dalam pertentangan satu dengan yang lain, melakukan perjuangan yang tiada putus-putusnya, kadang-kadang dengan tersembunyi, kadang-kadang dengan terang-terangan, suatu perjuangan yang setiap kali berakhir dengan penyusunan-kembali masyarakat umumnya atau dengan sama-sama binasanya kelas-kelas yang bermusuhan.

Dalam zaman permulaan sejarah, hampir di mana saja kita dapati suatu susunan rumit dari masyarakat yang terbagi menjadi berbagai golongan, menjadi banyak tingkatan kedudukan sosial. Di Roma purbakala terdapat kaum patrisir, kaum ksatria, kaum plebejer, kaum budak, dalam Zaman Tengah kaum tuan feodal, kaum vasal, kaum tukang-ahli, kaum tukang-pembantu, kaum malang, kaum hamba; di dalam hampir semua kelas ini terdapat lagi tingkatan-tingkatan bawahan.

Masyarakat borjuis modern yang timbul dari runtuhan masyarakat feodal tidak menghilangkan pertentangan-pertentangan kelas. Ia hanya menciptakan kelas-kelas baru, syarat-syarat penindasan baru, bentuk-bentuk perjuangan baru sebagai ganti yang lampau.

Tetapi zaman kita, zaman borjuasi, mempunyai sifat yang istimewa ini: ia telah menyederhanakan pertentangan-pertentangan kelas. Masyarakat seluruhnya semakin lama semakin terpecah menjadi dua golongan besar yang langsung berhadapan satu dengan yang lain - borjuasi dan proletariat.

Dari kaum hamba pada Zaman Tengah timbullah wargakota berhak-penuh dari kota-kota yang paling permulaan. Dari wargakota-wargakota ini berkembanglah anasir-anasir pertama dari borjuasi.

Ditemukannya benua Amerika, dikelilinginya Tanjung Harapan di Afrika Selatan, memberikan lapangan baru bagi borjuasi yang sedang tumbuh, pasar-pasar di Hindia Timur dan Tiongkok, kolonisasi atas Amerika, perdagangan dengan tanah-tanah jajahan, bertambah banyaknya alat penukaran dan barang dagangan pada umumnya, memberikan kepada perdagangan, kepada pelajaran, kepada industri, suatu dorongan yang tak pernah dikenal sebelum itu dan bersamaan dengan itu memberikan kepada anasir-anasir revolusioner dalam masyarakat feodal yang. sedang runtuh itu suatu kemajuan yang cepat.

Sistim industri yang feodal, di mana produksi industri dimonopoli oleh gilda-gilda semata-mata, sekarang tidak lagi mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang makin bertambah dari pasar-pasar baru. Sistim manufaktur [17] menggantikannya. Tukang-tukang-ahli didesak keluar oleh kelas tengah manufaktur; pembagian kerja di antara berbagai gabungan gilda hilang dengan lahirnya pembagian kerja di setiap bengkel pertukangan sendiri-sendiri.

Sementara itu pasar-pasar senantiasa makin meluas, kebutuhan senantiasa bertambah. Sistim manufaktur itupun tak dapat lagi mencukupi. Segera sesudah itu uap dan mesin-mesin merevolusionerkan produksi industri. Kedudukan manufaktur direbut oleh Industri Modern raksasa, kedudukan kelas tengah industri oleh milyuner-milyuner industri, pemimpin-pemimpin kesatuan-kesatuan lengkap dari tentara industri, kaum borjuis modern.

Industri modern telah menciptakan pasar dunia yang telah dibukakan jalannya dengan ditemukannya Amerika. Pasar ini telah memberikan kemajuan maha besar pada perdagangan, pada pelajaran, pada perhubungan di darat. Kemajuan ini, pada gilirannya, bereaksi terhadap meluasnya industri; dan sebanding dengan meluasnya industri, perdagangan, pelajaran, perhubungan kereta api, maka dalam perbandingan yang sama borjuasi pun maju pula, kapitalnya bertambah dan mendesak ke belakang tiap-tiap kelas peninggalan dari Zaman Tengah.

Oleh sebab itu tahulah kita, bagaimana borjuasi modern itu sendiri adalah hasil dari perjalanan perkembangan yang lama, dari suatu rangkaian revolusi-revolusi dalam cara produksi dan cara pertukaran.

Tiap langkah dalam perkembangan borjuasi diikuti oleh suatu kemajuan politik yang sesuai dari kelas itu. Suatu kelas tertindas di bawah kekuasaan bangsawan feodal, suatu perserikatan bersenjata dan memerintah sendiri dalam komune [d] pada Zaman Tengah; di satu tempat berupa republik-kota yang merdeka (seperti di Italia dan Jerman), di lain tempat berupa, "pangkat ketiga" [18] Wajib-pajak dalam monarki (seperti di Perancis), sesudah itu, dalam masa manufaktur yang sebenarnya, dengan mengabdi pada monarki setengah-feodal [19] atau absolut sebagai kekuatan imbangan terhadap kaum bangsawan, dan dalam kenyataannya, batu dasar bagi monarki-monarki besar pada umumnya, maka pada akhirnya borjuasi, sejak berdirinya Industri Modern dan pasar dunia, telah merebut untuk dirinya sendiri segenap kekuasaan politik di dalam Negara konstitusionil modern. Badan eksekutif negara modern hanyalah merupakan sebuah komite untuk mengatur urusan-urusan bersama dari seluruh borjuasi.

Borjuasi, di dalam sejarah, telah memainkan peranan yang sangat revolusioner.

Borjuasi, di mana saja ia telah dapat memperoleh kekuasaan, telah mengakhiri semua hubungan feodal patriarkal pedesaan. Ia dengan tiada kenal kasihan telah merenggut putus pertalian-pertalian feodal yang beraneka ragam yang mengikat manusia pada "atasannya yang wajar", dan tidak meninggalkan ikatan lain antar manusia dengan manusia selain daripada kepentingan sendiri semata-mata, selain daripada "pembayaran tunai" yang kejam. Ia telah menghanyutkan getaran yang paling suci dari damba keagamaan, dari gairah keksatriaan, dari sentimentalisme filistin, ke dalam air dingin perhitungan egois. Ia telah menjatukan harga diri dengan nilai-tukar, dan sebagai ganti dari kebebasan-kebebasan tak terhitung jumlahnya yang telah disahkan oleh undang-undang yang tak boleh dibatalkan itu, ia telah menetapkan satu-satunya kebebasan yang tidak berdasarkan akal - Perdagangan Bebas. Pendek kata, penghisapan yang diselimuti dengan ilusi-ilusi keagamaan dan politik digantikan olehnya dengan penghisapan yang terang-terangan, tak kenal malu, langsung, ganas.

Borjuasi telah menanggalkan anggapan mulia terhadap setiap jabatan yang selama ini dihormati dan dipuja dengan penuh ketaatan. Ia telah mengubah dokter, advokat, pendeta, penyair, sarjana menjadi buruh-upahannya yang dia bayar.

Borjuasi telah merobek dengan kekerasan selubung perasaan kekeluargaan, dan telah memerosotkannya menjadi hubungan-uang belaka.

Borjuasi telah menyingkapkan bagaimana dapat terjadinya hal bahwa pertunjukan kekuatan secara kasar dalam Zaman Tengah, yang begitu dikagumi oleh kaum reaksioner itu, mendapatkan imbangannya yang wajar dan cocok berwujud kemalasan yang paling lamban. Dialah yang pertama-tama memperlihatkan apa yang dapat dihasilkan oleh kegiatan manusia. Ia telah melahirkan keajaiban-keajaiban yang jauh melampaui piramida-piramida Mesir, saluran-saluran air Roma dan katedral-katedral Gotik; ia telah melakukan ekspedisi-ekspedisi yang sangat berlainan dibanding dengan perpindahan-perpindahan bangsa-bangsa [20] serta perang-perang salib [21] di masa dahulu.

Borjuasi tidak dapat hidup tanpa senantiasa merevolusionerkan perkakas-perkakas produksi dan karenanya merevolusionerkan hubungan-hubungan produksi, dan dengan itu semuanya merevolusionerkan segenap hubungan dalam masyarakat. Sebaliknya, mempertahankan cara-cara produksi yang lama dalam bentuknya yang tidak berubah adalah syarat pertama untuk hidup bagi segala kelas industri yang terdahulu. Senantiasa merevolusionerkan produksi, kekacauan tiada putus-putusnya dalam segala syarat.sosial, ketiadaan kepastian serta kegelisahan yang abadi itu membedakan zaman borjuasi dengan semua zaman yang terdahulu. Segala hubungan yang telah ditetapkan dan beku serta berkarat, dengan rentetannya berupa prasangka-prasangka serta pendapat-pendapat kuno yang disegani, disapu bersih, segala yang dibentuk baru menjadi usang sebelum membatu. Segala yang padat hilang larut dalam udara, segala yang suci dinodai, dan pada akhirnya manusia terpaksa menghadapi dengan hati yang tenang syarat-syarat hidupnya yang sebenarnya, dan hubungan-hubungannya dengan sesamanya.

Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.

Melalui penghisapannya atas pasar dunia borjuasi telah memberikan sifat kosmopolitan kepada produksi dan konsumsi di tiap-tiap negeri. Kaum reaksioner merasa sedih sekali karena borjuasi telah menarik dari bawah kaki industri bumi nasional tempat ia berdiri.

Semua industri nasional yang sudah tua telah dihancurkan atau sedang dihancurkan setiap hari. Mereka digantikan oleh industri-industri baru yang pelaksanaannya menjadi jadi masalah hidup dan mati bagi semua nasion yang beradab, oleh industri yang tidak lagi mengerjakan bahan mentah dari negeri sendiri, tetapi bahan mentah yang didatangkan dari wilayah-wilayah dunia yang paling jauh letaknya, industri yang barang-barang hasilnya tidak saja dipakai di dalam negeri tetapi di setiap pelosok dunia. Sebagai pengganti kebutuhan-kebutuhan masa lampau yang dipenuhi oleh produksi negeri sendiri, kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan baru, yang untuk memuaskannya diperlukan hasil-hasil dari negeri-negeri serta daerah-daerah iklim yang sangat jauh letaknya. Sebagai pengganti keadaan terasing serta mencukupi-kebutuhan-sendiri secara lokal maupun nasional yang lama, kita dapati hubungan ke segala jurusan, keadaan saling-tergantung yang universal di antara nasion-nasion. Dan seperti halnya dengan produksi material, demikian jugalah keadaannya dalam hal produksi intelek. Ciptaan-ciptaan intelek dari satu-satu nasion menjadi milik bersama. Kesepihakan serta kesempitan pandangan nasional menjadi makin tidak mungkin, dan dari sejumlah besar literatur nasional dan lokal timbullah suatu literatur dunia.

Borjuasi, dengan perbaikan cepat dari segala alat produksi, dengan makin sangat dipermudahnya kesempatan menggunakan alat-alat perhubungan, menarik segala nasion, sampai yang paling biadab pun, ke dalam peradaban. Harga-harga murah dari barang dagangannya merupakan artileri berat yang dengannya ia memporak-porandakan segala tembok-tembok Tiongkok, yang dengannya ia menaklukkan kebencian berkepala batu dari kaum biadab terhadap orang-orang asing. Ia memaksa semua nasion, dengan ancaman akan musnah, cara produksi borjuis; ia memaksa mereka mengemukakan apa yang olehnya disebut peradaban itu ke tengah-tengah lingkungan mereka, yaitu, supaya mereka sendiri menjadi borjuis. Pendek kata, ia menciptakan suatu dunia menurut bayangannya sendiri.

Borjuasi menundukkan desa kepada kekuasaan kota. Ia telah menciptakan kota-kota yang hebat, telah sangat menambah penduduk kota dibanding dengan penduduk desa, dan dengan demikian telah melepaskan sebagian besar penduduk dari kedunguan kehidupan desa. Sebagaimana halnya ia telah menjadikan desa bergantung kepada kota, begitupun ia telah menjadikan negeri biadab dan setengah-biadab bergantung kepada negeri yang beradab, nasion kaum tani kepada nasion kaum borjuis, Timur kepada Barat.

Borjuasi senantiasa makin bersemangat menghapuskan keadaan terpencar-pencar dari penduduk, dari alat-alat produksi, dan dari milik. Ia telah menimbun penduduk, memusatkan alat-alat produksi, dan telah mengkonsentrasi milik ke dalam beberapa tangan. Akibat yang sudah seharusnya dari hal ini adalah pemusatan politik. Propinsi-propinsi yang merdeka atau yang mempunyai hubungan tak begitu erat dengan kepentingan-kepentingan undang-undang pemerintah dan sistim pajak yang berlain-lainan menjadi terpadu sebagai satu nasion dengan satu pemerintah, satu tata undang-undang, satu kepentingan-kelas nasional, satu perbatasan dan satu tarif pabean.

Borjuasi, selama kekuasaannya yang belum genap seratus tahun itu, telah menciptakan tenaga-tenaga produktif yang lebih teguh dan lebih besar daripada yang telah diciptakan oleh generasi-generasi yang terdahulu dijadikan satu. Ditundukkannya kekuatan-kekuatan alam kepada manusia, mesin-mesin, pelajaran kapal api, pengenaan ilmu kimia pada industri dan pertanian, jalan kereta api, pembukaan benua-benua utuh untuk tanah garapan, telegrafi listrik, penyaluran sungai sejumlah sangat besar penduduk yang dengan kekuatan sihir dikeluarkan dari dalam tanah - abad terdahulu manakah yang dapat menduga adanya tenaga-tenaga produktif yang sedemikian itu tertidur dalam pangkuan kerja masyarakat?

Jadi tahulah kita: alat-alat produksi dan alat-alat pertukaran, yang di atas dasarnya borjuasi berkembang, telah ditimbulkan di dalam masyarakat feodal. Pada suatu tingkat tertentu dalam perkembangan alat-alat produksi dan alat-alat pertukaran ini, syarat-syarat tempat masyarakat feodal menghasilkan dan mengadakan pertukaran, organisasi feodal dari pertanian dan industri manufaktur, pendek kata, hubungan-hubungan feodal dari milik menjadi tidak lagi dapat disesuaikan dengan tenaga-tenaga produktif yang sudah berkembang; mereka merupakan belenggu-belenggu yang begitu banyak; mereka harus dipatahkan, mereka memang dipatahkan.

Sebagai gantinya datanglah persaingan bebas, disertai oleh susunan sosial dan politik yang diselaraskan dengannya, dan oleh kekuasaan ekonomi dan politik dari kelas borjuis.

Suatu gerakan yang serupa sedang berlangsung di hadapan mata kepala kita sendiri. Masyarakat borjuis modern dengan hubungan-hubungan produksinya, hubungan-hubungan pertukaran, dan hubungan-hubungan miliknya, suatu masyarakat yang telah menjelmakan alat-alat produksi serta alat-alat pertukaran yang begitu raksasa, adalah seperti tukang sihir yang tidak dapat mengontrol lagi tenaga-tenaga dari alam gaib yang telah dipanggil olehnya dengan mantra-mantranya. Sudah sejak berpuluh-puluh tahun sejarah industri dan perdagangan hanyalah sejarah pemberontakan tenaga-tenaga produktif modern melawan syarat-syarat produksi modern, melawan hubungan-hubungan milik yang merupakan syarat-syarat untuk hidup bagi borjuasi dan kekuasaannya. Cukuplah untuk menyebut krisis-krisis perdagangan yang dengan terulangnya secara periodik, setiap kali lebih berbahaya, mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat borjuis. Di dalam krisis-krisis ini tidak saja sebagian besar dari baranghasil-baranghasil yang ada, tetapi juga dari tenaga-tenaga produktif yang telah diciptakan terdahulu, dihancurkan secara periodik. Di dalam krisis-krisis ini berjangkitlah wabah yang di dalam zaman-zaman terdahulu akan merupakan suatu kejanggalan - wabah produksi kelebihan. Tiba-tiba masyarakat mendapatkan dirinya terlempar kembali dalam suatu keadaan kebiadaban sementara; nampaknya seakan-akan suatu kelaparan, suatu perang pembinasaan umum telah memusnahkan persediaan segala bahan-bahan keperluan hidup; industri dan perdagangan seakan-akan dihancurkan; dan mengapa? Karena terlampau banyak peradaban, terlampau banyak bahan-bahan keperluan hidup, terlampau banyak industri, terlampau banyak perdagangan. Tenaga-tenaga produktif yang tersedia bagi masyarakat tidak lagi dapat melanjutkan perkembangan syarat-syarat milik borjuis; sebaliknya, mereka telah menjadi terlampau kuat bagi syarat-syarat ini, yang membelenggu mereka, dan segera setelah mereka mengatasi rintangan belenggu-belenggu ini, mereka mendatangkan kekacauan ke dalam seluruh masyarakat borjuis, membahayakan adanya milik borjuis. Syarat-syarat masyarakat borjuis adalah terlampau sempit untuk memuat kekayaan yang diciptakan olehnya. Dan bagaimanakah borjuasi mengatasi krisis-krisis ini? Pada satu pihak, dengan memaksakan penghancuran sejumlah besar tenaga-tenaga produktif, pada pihak lain, dengan merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar yang lama dengan cara yang lebih sempurna. Itu artinya, dengan membukakan jalan untuk krisis-krisis yang lebih luas dan lebih merusakkan, dan mengurangi syarat-syarat yang dapat mencegah krisis-krisis itu.

Senjata-senjata yang digunakan oleh borjuasi untuk menumbangkan feodalisme sekarang berbalik kepada borjuasi itu sendiri.

Tetapi tidak saja borjuasi itu menempa senjata-senjata yang mendatangkan mautnya sendiri; ia juga telah melahirkan manusia-manusia yang akan menggunakan senjata-senjata itu - kelas buruh modern - kaum proletar.

Dibandingkan dengan berkembangnya borjuasi, artinya, kapital, maka dalam derajat yang itu juga proletariat, kelas buruh modern, telah berkembang - suatu kelas kaum pekerja yang hanya hidup selama mereka mendapat pekerjaan, dan hanya mendapat pekerjaan selama kerja mereka memperbesar kapital. Kaum pekerja ini yang harus menjual dirinya sepotong-sepotong, adalah suatu barang dagangan seperti semua barang dagangan lainnya, dan karenanya diserahkan mentah-mentah kepada segala perubahan dalam persaingan, kepada segala perguncangan pasar.

Disebabkan oleh pemakaian mesin-mesin secara luas dan karena pembagian kerja, hilanglah segala sifat perseorangan dari pekerjaan kaum proletar, dan karena itu hilanglah segala kegairahan bagi si buruh. Ia semata-mata menjadi lampiran-tambahan dari mesin dan hanyalah kecakapan yang paling sederhana, paling menjemukan dan paling mudah didapat, yang dibutuhkan dari dia. Dari itu, biaya produksi dari seorang buruh terbatas hampir semata-mata pada bahan-bahan keperluan hidup yang diperlukan untuk hidupnya dan untuk pembiakan jenisnya. Tetapi harga sesuatu barang dagangan, dan oleh sebab itu juga harga kerja, [22] adalah sama dengan biaya produksinya. Oleh sebab itu sederajat dengan makin tidak menyenangkannya kerja itu, maka turunlah upahnya. Bahkan lebih dari itu, dalam derajat sebagaimana pemakaian mesin-mesin dan pembagian kerja bertambah, dalam derajat yang itu juga beban kerja bertambah, baik dengan memperpanjang jam kerja, dengan menambah banyaknya pekerjaan dalam waktu yang tertentu atau dengan mempertinggi kecepatan mesin-mesin, dsb.

Industri modern telah mengubah bengkel kecil kepunyaan majikan patriarkal menjadi pabrik besar kepunyaan kapitalis industri. Massa kaum buruh yang dikumpulkan dalam pabrik diorganisasi seperti serdadu. Sebagai serdadu biasa dari tentara industri mereka diatur di bawah perintah suatu susunan-kepangkatan yang rapi terdiri dari opsir-opsir dan sersan-sersan. Mereka itu tidak hanya menjadi budak kelas borjuis dan budak negara borjuis saja; mereka itu setiap hari dan setiap jam diperbudak oleh mesin-mesin, oleh mandor-mandor, dan terutama sekali oleh tuan pabrik borjuis orang-seorang itu sendiri. Semakin terang-terangan kelaliman ini menyatakan keuntungan sebagai tujuan dan maksudnya, semakin keji, semakin membencikan dan semakin memarahkanlah dia itu.

Semakin kurang kecakapan dan kurang pemakaian kekuatan yang diperlukan dalam kerja badan, dengan kata-kata lain, semakin industri modern menjadi sempurna, semakin banyak kerja kaum pria yang digantikan oleh kerja kaum wanita. Perbedaan umur dan perbedaan jenis kelamin tidak lagi mempunyai sesuatu arti kemasyarakatan yang penting bagi kelas buruh. Semuanya adalah perkakas kerja, kurang atau lebih mahalnya untuk dipakai, bergantung pada umur dan jenis kelamin mereka.

Jika penghisapan atas pekerja oleh pengusaha sudah sampai sedemikian jauhnya sehingga ia menerima upahnya dengan tunai, maka diterkamlah ia oleh bagian-bagian lain dari borjuasi, tuan tanah, tuan toko, pemilik pegadaian, dsb.

Lapisan rendahan dari kelas tengah - kaum pengusaha kecil, tuan toko dan tukang riba [23] umumnya, kaum pekerja-tangan dan kaum tani - semua ini berangsur-angsur jatuh menjadi proletariat, sebagian oleh karena kapitalnya yang kecil tidak cukup untuk menjalankan industri besar dan menderita kekalahan dalam persaingan dengan kaum kapitalis besar, sebagian oleh karena keahlian mereka menjadi tidak berharga untuk cara-cara produksi yang baru. Begitulah proletariat terjadi dari segala kelas penduduk.

Proletariat melalui berbagai tingkat perkembangan. Bersamaan dengan lahirnya, mulailah perjuangannya terhadap borjuasi. Mula-mula perjuangan itu dilakukan oleh kaum buruh orang-seorang, kemudian oleh buruh suatu pabrik, kemudian oleh buruh dari satu macam perusahaan di satu tempat melawan borjuis orang-seorang yang langsung menghisap mereka. Mereka tidak mengerahkan serangan-serangannya terhadap syarat-syarat produksi borjuis, tetapi terhadap perkakas-perkakas produksi itu sendiri; mereka merusakkan barang-barang impor yang menyaingi kerja mereka, mereka menghancurkan mesin-mesin, mereka membakar pabrik-pabrik, mereka mencoba mengembalikan dengan paksa kedudukan pekerja dari Zaman Tengah [24] yang telah hilang itu.

Pada tingkat tersebut kaum buruh merupakan suatu massa yang lepas tersebar di seluruh negeri dan terpecah belah oleh persaingan di kalangan mereka sendiri. Jika di sesuatu tempat mereka bersatu membentuk badan-badan yang lebih erat terhimpun, ini belumlah akibat dari persatuan yang aktif dari mereka sendiri, tetapi dari persatuan borjuasi, kelas yang untuk mencapai tujuan politiknya sendiri terpaksa menggerakkan seluruh proletariat, tambahan pula karena untuk sementara waktu mereka masih dapat berbuat demikian. Oleh karena itu, pada tingkat tersebut kaum proletar tidak melawan musuh-musuhnya, tetapi musuh-musuh dari musuh mereka, yaitu sisa-sisa monarki absolut, kaum pemilik tanah, borjuis bukan-industri, borjuasi kecil. Dengan demikian seluruh gerakan yang bersejarah itu berpusat di dalam tangan borjuasi; tiap-tiap kemenangan yang dicapai dengan cara demikian adalah kemenangan bagi borjuasi.

Tetapi dengan berkembangnya industri, proletariat tidak saja bertambah jumlahnya; ia menjadi terkonsentrasi di dalam massa yang lebih besar, kekuatannya bertambah besar dan ia semakin merasakan kekuatan itu. Kepentingan-kepentingan dan syarat-syarat hidup yang bermacam ragam di dalam barisan proletariat semakin lama semakin menjadi sama, sederajat dengan dihapuskannya segala perbedaan kerja oleh mesin-mesin dan dengan diturunkannya upah hampir di mana-mana sampai pada tingkat yang sama rendahnya. Persaingan yang semakin menjadi di kalangan kaum borjuis dan krisis-krisis perdagangan yang diakibatkannya, menyebabkan upah kaum buruh senantiasa berguncang. Perbaikan mesin-mesin yang tidak henti-hentinya itu senantiasa berkembang dengan lebih cepat, menyebabkan penghidupan mereka makin lama makin tidak tentu; bentrokan-bentrokan antara buruh orang-seorang dengan borjuis orang-seorang makin lama makin bersifat bentrokan-bentrokan antara dua kelas. Sesudah itu kaum buruh mulai membentuk perkumpulan-perkumpulan menentang kaum borjuis; mereka berhimpun untuk mempertahankan upah-kerja mereka; mereka mendirikan perserikatan-perserikatan yang tetap untuk mempersiapkan diri guna perlawanan yang sewaktu-waktu ini. Di sana-sini perjuangan itu meletus menjadi huru-hara.

Kadang-kadang kaum buruh memperoleh kemenangan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Buah yang sebenarnya dari perjuangan mereka tidak terletak pada hasil yang langsung, tetapi pada senantiasa makin meluasnya persatuan kaum buruh. Persatuan ini dibantu terus oleh kemajuan-kemajuan alat-alat perhubungan yang dibuat oleh industri modern dan yang membawa kaum buruh dari berbagai daerah berhubungan satu dengan yang lain. Justru perhubungan inilah yang diperlukan untuk memusatkan perjuangan-perjuangan lokal yang banyak itu, yang kesemuanya mempunyai sifat yang sama, menjadi satu perjuangan nasional antara kelas-kelas. Tetapi tiap perjuangan kelas adalah suatu perjuangan politik. Dan persatuan ini, yang untuk mencapainya, wargakota pada Zaman Tengah dengan jalan-jalan mereka yang sangat buruk memerlukan waktu yang berabad-abad lamanya, berkat adanya jalan-jalan kereta api, dicapai oleh kaum proletar modern dalam beberapa tahun saja.

Terorganisasinya kaum proletar menjadi kelas ini, dan dengan sendirinya menjadi partai politik, senantiasa dirusak kembali oleh persaingan di antara kaum buruh sendiri. Tetapi ia selalu bangun kembali, lebih kuat, lebih teguh, lebih perkasa. la memaksakan pengakuan berdasarkan undang-udang atas kepentingan-kepentingan tertentu dari kaum buruh dengan jalan menggunakan perpecahan di dalam kalangan borjuasi sendiri. Maka lahirlah undang-undang sepuluh-jam di Inggris.

Kesimpulannya ialah bahwa bentrokan-bentrokan antara kelas-kelas di dalam masyarakat lama, dengan berbagai cara, mendorong maju perkembangan proletariat. Borjuasi terlibat dalam perjuangan yang terus-menerus. Mula-mula dengan aristokrasi; kemudian dengan bagian-bagian dari borjuasi itu sendiri yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kemajuan industri; dan selamanya dengan borjuasi negeri-negeri asing semuanya. Di dalam segala perjuangan ini ia merasa terpaksa berseru kepada proletariat, meminta bantuannya, dan dengan begitu menarik proletariat ke dalam gelanggang politik. Oleh karena itu, borjuasi itu sendiri membekali proletariat dengan anasir-anasir politik dan pendidikan-umumnya sendiri, dengan perkataan lain, ia melengkapi proletariat itu dengan senjata-senjata untuk melawan borjuasi.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita ketahui, golongan-golongan keseluruhan dari kelas yang berkuasa, dengan majunja industri, tercampak ke dalam proletariat, atau setidak-tidaknya terancam di dalam syarat-syarat mereka untuk hidup. Hal ini juga memberikan kepada proletariat anasir-anasir kesadaran dan kemajuan yang segar.

Akhirnya, dalam waktu ketika perjuangan kelas mendekati saat yang menentukan, proses kehancuran yang berlaku di dalam kelas yang berkuasa, pada hakekatnya di dalam seluruh masyarakat lama seutuhnya, mencapai watak yang demikian keras dan tegasnya, sehingga segolongan kecil dari kelas yang berkuasa memutuskan hubungannya dan menyatukan diri dengan kelas yang revolusioner, kelas yang memegang hari depan di dalam tangannya. Oleh karena itu, sama seperti ketika zaman terdahulu, segolongan dari kaum bangsawan memihak kepada borjuasi, maka sekarang segolongan dari borjuasi memihak kepada proletariat, dan terutama segolongan dari kaum ideologis borjuis yang telah mengangkat dirinya sampai pada taraf memahami secara teori gerakan yang bersejarah itu sebagai keseluruhan.

Dari semua kelas yang sekarang berdiri berhadap-hadapan dengan borjuasi, hanya proletariatlah satu-satunya kelas yang betul-betul revolusioner. Kelas-kelas lainnya melapuk dan akhimya lenyap ditelan industri besar, hanya proletariatlah yang menjadi hasilnya yang istimewa dan yang hakiki.

Kelas tengah rendahan, tuan pabrik kecil, tuan toko, tukang, petani, semuanya ini, berjuang melawan borjuasi, untuk menyelamatkan hidup mereka sebagai golongan dari kelas tengah hindar dari kemusnahan. Oleh karena itu mereka tidak revolusioner, tetapi konservatif. Bahkan lebih dari itu, mereka itu reaksioner, karena mereka mencoba memutar kembali roda sejarah. Jika secara kebetulan mereka itu revolusioner, maka mereka berlaku demikian itu hanyalah karena melihat akan bahaya mendekat berupa kepindahan mereka ke dalam proletariat, jadi mereka tidak membela kepentingan-kepentingannya yang sekarang, tetapi kepentingan-kepentingannya di masa datang, mereka meninggalkan pendiriannya sendiri untuk menempatkan dirinya pada pendirian proletariat.

Proletariat-gelandangan [25], massa yang membusuk secara pasif dari kalangan lapisan-lapisan terendah masyarakat lama, di sana-sini terseret ke dalam gerakan oleh suatu revolusi proletar; akan tetapi syarat-syarat hidupnya, menjadikan dia lebih condong untuk melakukan peranan sebagai perkakas yang disuap untuk mengadakan huru-hara reaksioner.

Syarat-syarat hidup masyarakat lama sudah dihancurkan di dalam syarat-syarat hidup proletariat. Proletar tidak mempunyai milik; hubungannya dengan isteri dan anak tidak ada lagi persamaannya dengan hubungan keluarga borjuasi; kerja industri modern, penundukan modern di bawah kapital, yang sama saja baik di Inggris maupun di Perancis, di Amerika maupun di Jerman, telah menghilangkan segala bekas watak nasional daripadanya. Undang-undang moral, agama, baginya adalah sama dengan segala prasangka borjuis, yang di belakangnya bersembunyi segala macam kepentingan-kepentingan borjuis.

Semua kelas terdahulu yang memperoleh kekuasaan, berusaha memperkuat kedudukan yang telah diperolehnya dengan menundukkan masyarakat dalam keseluruhannya kepada syarat-syarat pemilikan mereka. Kaum proletar tidak dapat menjadi tuan atas tenaga-tenaga produktif dalam masyarakat, kecuali dengan menghapuskan cara pemilikan mereka sendiri yang terdahulu atas tenaga-tenaga produktif, dan dengan begitu menghapuskan juga segala cara pemilikan lain yang terdahulu. Mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang harus dilindungi dan dipertahankan, tugas mereka ialah menghancurkan segala perlindungan dan jaminan yang terdahulu atas milik perseorangan.

Semua gerakan sejarah yang terdahulu adalah gerakan dari minoritet-minoritet, atau untuk kepentingan minoritet-minoritet. Gerakan proletar adalah gerakan yang sadar-diri dan berdiri sendiri dari mayoritet yang melimpah, untuk kepentingan mayoritet yang melimpah. Proletariat, lapisan yang paling rendah dari masyarakat kita sekarang, tidak dapat bergerak, tidak dapat mengangkat dirinya ke atas, tanpa hancur luluhnya seluruh lapisan atas dari masyarakat yang resmi.

Walaupun tidak dalam isinya tetapi dalam bentuknya, perjuangan proletariat dengan borjuasi adalah mula-mula suatu perjuangan nasional. Proletariat di masing-masing negeri tentu saja pertama-tama harus membuat perhitungan dengan borjuasinya sendiri.

Dalam melukiskan fase-fase yang paling umum dari perkembangan proletariat, kita turuti jejak peperangan dalam negeri, yang lebih atau kurang tersembunyi yang bergolak di dalam masyarakat yang ada, sampai pada titik di mana peperangan itu meletus menjadi revolusi terang-terangan, dan di mana penggulingan borjuasi dengan kekerasan meletakkan landasan bagi kekuasaan proletariat.

Hingga kini, sebagaimana yang telah kita ketahui, segala bentuk masyarakat telah didasarkan atas antagonisme antara kelas-kelas yang menindas dengan kelas-kelas yang tertindas. Tetapi untuk dapat menindas suatu kelas, haruslah dijamin syarat-syarat tertentu untuknya di mana ia setidak-tidaknya dapat melanjutkan hidupnya sebagai budak. Si hamba, dalam zaman perhambaan, meningkatkan dirinya menjadi anggota komune, seperti juga halnya dengan si borjuis kecil, di bawah tindakan absolutisme feodal, mengembangkan dirinya menjadi borjuis. Sebaliknya, buruh modern bukannya terangkat naik dengan adanya kemajuan industri, tetapi bahkan senantiasa makin jatuh merosot di bawah syarat-syarat hidup kelasnya sendiri. Ia menjadi orang melarat dan kemelaratan berkembang lebih cepat daripada penduduk dan kekayaan. Dan di sinilah menjadi terang, bahwa borjuasi tidak pada tempatnya lagi untuk menjadi kelas yang berkuasa di dalam masyarakat, dan tidak mampu lagi untuk memaksakan syarat-syarat hidupnya kepada masyarakat sebagai undang-undang yang menentukan. Ia tidak cakap memerintah karena ia tidak mampu menjamin penghidupan bagi budaknya di dalam rangka perbudakannya itu, karena ia terpaksa membiarkan budaknya tenggelam ke dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia harus memberi makan kepada budaknya, dan bukannya ia diberi makan oleh budaknya. Masyarakat tidak dapat lagi hidup di bawah borjuasi ini, dengan perkataan lain, adanya borjuasi tidak dapat didamaikan lagi dengan masyarakat.

Syarat terpokok untuk hidupnya, dan berkuasanya kelas borjuis, adalah terbentuknya dan bertambah besarnya kapital; syarat untuk kapital ialah kerja-upahan. Kerja-upahan semata-mata bersandar pada persaingan di antara kaum buruh sendiri. Kemajuan industri, yang pendorongnya dengan tak sengaja adalah borjuasi, menggantikan terpencilnya kaum buruh, yang disebabkan oleh persaingan, dengan tergabungnya mereka secara revolusioner, yang diperoleh karena perserikatan. Perkembangan industri besar, karenanya, merenggut dari bawah kaki borjuasi landasan itu sendiri yang di atasnya borjuasi menghasilkan dan memiliki hasil-hasil. Oleh sebab itu, apa yang dihasilkan oleh borjuasi ialah, terutama sekali, penggali-penggali liang kuburnya sendiri. Keruntuhan borjuasi dan kemenangan proletariat adalah sama-sama tidak dapat dielakkan lagi.

II. Kaum proletar dan kaum Komunis

Bagaimanakah hubungan antara kaum Komunis dengan kaum proletar umumnya ?

Kaum Komunis tidak merupakan suatu partai tersendiri yang bertentangan dengan partai-partai kelas buruh lainnya.

Mereka tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri dan terpisah dari kepentingan-kepentingan proletariat sebagai keseluruhan.

Mereka tidak mengadakan prinsip-prinsip sendiri yang sektaris, yang hendak dijadikan pola bagi gerakan proletar.

Kaum Komunis dibandingkan dengan partai-partai kelas buruh lainnya berbeda hanyalah karena hal ini:
1. Di dalam perjuangan nasional dari kaum proletar di berbagai negeri, mereka menunjukkan serta mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama dari seluruh proletariat, terlepas dari segala nasionalitet.
2. Pada berbagai tingkat perkembangan yang harus dilalui oleh perjuangan kelas buruh melawan borjuasi, mereka senantiasa dan di mana saja mewakili kepentingan-kepentingan gerakan itu sebagai keseluruhan.

Oleh sebab itu kaum Komunis, pada satu pihak, pada prakteknya adalah bagian yang paling maju dan teguh hati dari partai-partai kelas buruh di setiap negeri, bagian yang mendorong maju semua bagian lain-lainnya; pada pihak lain, secara teori mereka mempunyai kelebihan atas massa proletariat yang besar itu dalam pengertian tentang garis perjalanan, syarat-syarat, dan hasil-hasil umum terakhir dari gerakan proletar.

Tujuan terdekat dari kaum Komunis adalah sama dengan tujuan semua partai proletar lain-lainnya: pembentukan proletariat menjadi suatu kelas, penggulingan kekuasaan borjuasi, perebutan kekuasaan politik oleh proletariat.

Kesimpulan-kesimpulan secara teori dari kaum Komunis sama sekali bukanlah berdasar pada pikiran-pikiran atau prinsip-prinsip yang telah diciptakan, atau yang ditemukan oleh salah seorang pembaharu-dunia.

Kesimpulan-kesimpulan itu hanya menyatakan semata-mata, secara umum, hubungan-hubungan yang sebenarnya yang timbul dari suatu perjuangan kelas yang sedang berlaku, dari suatu gerakan sejarah yang sedang berjalan di depan mata kita. Penghapusan hubungan-hubungan milik yang ada sekarang sama sekali bukanlah suatu ciri yang istimewa dari Komunisme.

Segala hubungan milik di masa lampau senantiasa tunduk pada perubahan kesejarahan yang diakibatkan oleh perubahan syarat-syarat sejarah.

Revolusi Perancis misalnya, menghapuskan milik feodal untuk memberi tempat kepada milik borjuis. [26]

Ciri istimewa Komunisme - bukanlah penghapusan milik pada umumnya, tetapi penghapusan milik borjuis. Tetapi milik perseorangan borjuis modern adalah pernyataan terakhir dan paling sempurna dari sistim menghasilkan dan memiliki hasil-hasil yang didasarkan pada antagonisme-antagonisme kelas, pada penghisapan terhadap yang banyak oleh yang sedikit.

Dalam artian ini, teori kaum Komunis dapatlah diikhtisarkan dalam satu kalimat saja: Penghapusan milik perseorangan.

Kita kaum Komunis telah dimaki bahwa kita ingin menghapuskan hak atas milik yang diperdapat seseorang sebagai hasil kerja orang itu sendiri, milik yang dianggap sebagai dasar dari semua kemerdekaan, kegiatan dan kebebasan seseorang.

Milik yang diperoleh dengan membanting tulang, yang direbut sendiri, yang dicari sendiri secara halal! Apakah yang tuan maksudkan itu milik si tukang kecil, milik si tani kecil, suatu bentuk milik yang mendahului bentuk milik borjuis ? Itu tidak perlu dihapuskan; perkembangan industri telah menghancurkannya banyak sekali, dan masih terus menghancurkannya setiap harinya.

Ataukah yang tuan maksudkan itu milik perseorangan borjuis modern?

Tetapi adakah kerja-upahan, kerja si proletar, mendatangkan sesuatu milik untuk dia? Sama sekali tidak. Ia menciptakan kapital, yaitu semacam milik yang menghisap kerja-upahan, dan yang tidak dapat bertambah besar kecuali dengan syarat bahwa ia menghasilkan kerja-upahan baru untuk penghisapan baru. Milik dalam bentuknya yang sekarang ini adalah didasarkan pada antagonisme antara kapital dengan kerja-upahan. Marilah kita periksa kedua belah segi dari antagonisme ini.

Untuk menjadi seorang kapitalis, orang tidak saja harus mempunjai kedudukan perseorangan semata-mata, tetapi kedudukan sosial dalam produksi. Kapital adalah suatu hasil kolektif, dan ia hanya dapat digerakkan oleh tindakan bersama dari banyak anggota, malahan lebih dari itu, pada tingkatan terakhir, ia hanya dapat digerakkan oleh tindakan bersama dari semua anggota masyarakat.

Oleh karena itu kapital bukanlah suatu kekuasaan pribadi, ia adalah suatu kekuasaan sosial.

Jadi, jika kapital itu dijadikan milik bersama, menjadi milik semua anggota masyarakat, dengan itu milik pribadi tidak diubah menjadi milik sosial. Hanyalah watak sosial milik yang diubah. Watak kelasnya hilang.

Marilah kita sekarang bicara tentang kerja-upahan.

Harga rata-rata dari kerja-upahan ialah upah minimum, yaitu jumlah bahan-bahan keperluan hidup yang mutlak diperlukan untuk mempertahankan buruh sebagai seorang buruh dalam hidup sekedarnya. Oleh karena itu, apa yang telah dimiliki oleh buruh-upahan berkat kerjanya, hanyalah cukup untuk memperpanjang dan melanjutkan lagi hidup yang sekedarnya itu. Kita sekali-kali tidak bermaksud untuk menghapuskan pemilikan pribadi atas hasil-hasil kerja ini, pemilikan yang digunakan untuk mempertahankan dan melanjutkan lagi hidup biasa sebagai Manusia, dan yang tidak menyisakan kelebihan yang dapat digunakan untuk menguasai kerja orang-orang lain. Yang hendak kita hapuskan hanyalah watak celaka dari pemilikan ini, di mana buruh hidup hanya untuk memperbesar kapital belaka, dan dibolehkan hidup hanya selama kepentingan kelas yang berkuasa memerlukannya.

Di dalam masyarakat borjuis, kerja yang hidup ini hanyalah suatu alat untuk memperbanyak kerja yang telah tertimbun. Di dalam masyarakat Komunis, kerja yang tertimbun itu hanyalah suatu alat untuk memperluas, memperkaya, memajukan kehidupan buruh.

Di dalam masyarakat borjuis, karenanya, masa lampau menguasai masa kini; di dalam masyarakat Komunis, masa kini menguasai masa lampau. Di dalam masyarakat borjuis, kapital adalah bebas merdeka dan mempunyai kepribadian, sedang manusia yang bekerja tidak bebas dan tidak mempunyai kepribadian.

Dan penghapusan keadaan begini ini dikatakan oleh kaum borjuis, penghapusan kepribadian dan kemerdekaan! Dan memang begitu. Penghapusan kepribadian borjuis, penghapusan kebebasan borjuis dan kemerdekaan borjuis itulah yang memang dituju.

Dengan kemerdekaan diartikan, di bawah syarat-syarat produksi borjuis sekarang ini, perdagangan bebas, penjualan dan pembelian bebas.

Tetapi jika penjualan dan pembelian itu lenyap, penjualan dan pembelian bebas itupun lenyap juga.

Obrolan tentang penjualan dan pembelian bebas ini, dan segala "kata-kata gagah" lainnya dari borjuasi mengenai kemerdekaan pada umumnya, mempunyai arti, jika ada, hanya jika dibandingkan dengan penjualan dan pembelian terbatas, dengan pedagang-pedagang terbelenggu dari Zaman Tengah, tetapi tidak mempunyai arti jika dipertentangkan dengan penghapusan secara Komunis atas penjualan dan pembelian, atas cara produksi borjuis, dan atas borjuasi itu sendiri.

Tuan merasa ngeri karena maksud kami untuk menghapuskan milik perseorangan. Tetapi di dalam rnasyarakat tuan yang ada sekarang ini, milik perseorangan sudah dihapuskan bagi sembilan persepuluh dari penduduk; ia ada pada beberapa orang justru karena ia tidak ada pada mereka yang sembilan persepuluh itu. Jadi tuan memaki kami karena kami bermaksud menghapuskan suatu bentuk milik, yang untuk adanya diperlukan syarat berupa tidak adanya suatu milik apa pun bagi mayoritet melimpah dari masyarakat.

Pendek kata, tuan memaki kami bahwa kami bermaksud menghapuskan milik tuan. Memang begitu, itulah justru yang kami maksudkan.

Sejak dari saat ketika kerja tidak lagi dapat dijadikan kapital, uang, atau sewa, [27] dijadikan suatu kekuasaan sosial yang dapat dimonopolisasi, artinya, sejak dari saat ketika milik pribadi tidak dapat lagi dijadikan milik borjuis, dijadikan kapital, sejak dari saat itu, tuan katakan, kepribadian telah hilang.

Maka itu tuan harus mengakui bahwa yang tuan maksudkan dengan pribadi adalah tidak lain daripada seorang borjuis, seorang pemilik borjuis. Orang ini memang harus disapu bersih dan tidak diberi kemungkinan untuk hidup.

Komunisme tidak menghapuskan kekuasaan seseorang untuk memiliki hasil-hasil masyarakat; apa yang dilakukannya hanyalah merampas kekuasaan seseorang untuk menjadikan kerja orang lain takluk kepadanya dengan cara pemilikan semacam itu.

Orang telah mengemukakan keberatan bahwa dengan penghapusan milik perseorangan akan berhentilah semua pekerjaan, dan kemalasan umum akan merajalela.

Menurut pendapat ini, masyarakat borjuis tentunya sudah lama lenyap karena kemalasan semata-mata; karena mereka dari anggota-anggotanya yang bekerja, tidak mendapat apa-apa, dan mereka yang mendapat sesuatu, tidak bekerja. Seluruh keberatan ini hanyalah ungkapan lain dari kata-kata yang sama artinya: tak ada lagi kerja-upahan apabila tak ada lagi kapital.

Semua keberatan yang dikemukakan terhadap cara menghasilkan dan memiliki hasil-hasil material secara Komunis telah dikemukakan juga terhadap cara menghasilkan dan memiliki hasil-hasil intelek secara Komunis. Justru karena bagi kaum borjuis itu, lenyapnya milik kelas berarti lenyapnya produksi itu sendiri, maka lenyapnya kebudayaan kelas baginya berarti juga lenyapnya semua kebudayaan.

Kebudayaan itu, yang hilangnya sangat ditangisi olehnya, bagi golongan terbanyak yang melimpah hanyalah berarti bahwa mereka itu dijadikan mesin.

Tetapi janganlah ribut bertengkar dengan kami selama terhadap penghapusan milik borjuis yang kami maksudkan itu tuan mengenakan ukuran anggapan-anggapan borjuis tuan tentang kemerdekaan, kebudayaan, hukum, dsb. Pikiran-pikiran tuan itu justru adalah tidak lain daripada buah yang dihasilkan oleh syarat-syarat produksi borjuis dan milik borjuis tuan, tepat seperti halnya dengan ilmu hukum tuan adalah tidak lain daripada kemauan kelas tuan yang dijadikan undang-undang untuk semua, suatu kemauan, yang tujuan serta wataknya yang hakiki ditentukan oleh syarat-syarat hidup ekonomi kelas tuan.

Anggapan egoistis yang menyebabkan tuan mengubah bentuk-bentuk sosial yang timbul, dari cara produksi dan bentuk milik tuan sekarang ini--hubungan-hubungan kesejarahan yang timbul dan lenyap selama gerak maju produksi--menjadi hukum alam dan hukum akal yang abadi, anggapan ini sama dengan anggapan semua kelas berkuasa yang telah mendahului tuan. Apa yang sudah jelas tuan ketahui tentang milik kuno [28], apa yang sudah tuan akui tentang milik feodal, tentu saja akan terlarang bagi tuan untuk mengakui tentang bentuk milik borjuis tuan sendiri.

Penghapusan keluarga! Orang yang paling radikal pun akan naik darah karena maksud keji kaum Komunis ini.

Didasarkan atas landasan apakah keluarga sekarang, keluarga borjuis itu? Atas kapital, atas hasil pendapatan perseorangan. Dalam bentuknya yang berkembang sempurna keluarga semacam ini terdapat hanya di kalangan borjuasi saja. Tetapi keadaan ini mempunyai pelengkapnya berupa ketiadaan keluarga yang terpaksa di kalangan kaum proletar, dan berupa pelacuran umum.

Keluarga borjuis akan lenyap dengan sendirinya apabila pelengkapnya lenyap, dan kedua-duanya akan lenyap bersama dengan lenyapnya kapital.

Apakah tuan menuduh kami hendak menghentikan penghisapan anak-anak oleh orang tuanya? Kami mengakui kejahatan ini.

Tetapi, tuan akan berkata, kami menghancurkan hubungan-hubungan yang paling mesra, karena kami mengganti pendidikan rumah dengan pendidikan sosial.

Dan apakah pendidikan tuan tidak juga ditentukan oleh masyarakat? Oleh hubungan-hubungan sosial, yang di bawah syarat-syaratnya tuan mendidik, oleh campur tangan langsung, atau tidak langsung dari masyarakat dengan perantaraan sekolah-sekolah, dsb.? Kaum Komunis tidak menciptakan campur tangan masyarakat dalam pendidikan; mereka hanya berusaha untuk mengubah watak campur tangan itu, dan untuk menyelamatkan pendidikan agar hindar dari pengaruh kelas yang berkuasa.

Obrolan borjuis tentang keluarga dan pendidikan, tentang ikatan mesra antara ibu-bapak dengan anak, menjadi makin memuakkan, seiring dengan, karena akibat industri besar, makin terputusnya segala ikatan keluarga di kalangan kaum proletar, dan makin terubahnya anak-anak mereka menjadi barang dagangan biasa dan perkakas kerja.

Tetapi kalian kaum Komunis hendak melakukan hak bersama atas kaum wanita, teriak seluruh borjuasi dengan serentak.

Borjuis memandang isterinya hanya sebagai suatu perkakas produksi belaka. Ia mendengar bahwa perkakas-perkakas produksi akan digunakan bersama, dan tentu saja tidak akan sampai pada kesimpulan lain kecuali bahwa nasib dipergunakan bersama itu akan menimpa pula kaum wanita.

Ia sama sekali tidak mempunyai dugaan bahwa sasaran sebenarnya yang dituju ialah justru menghapuskan kedudukan kaum wanita sebagai perkakas produksi semata-mata.

Lain daripada itu tak ada lagi yang lebih menggelikan daripada kegusaran borjuis kita terhadap apa yang mereka namakan hak-bersama atas kaum wanita yang secara resmi berlaku di kalangan kaum Komunis. Kaum Komunis tidak perlu melakukan hak-bersama atas kaum wanita; hal ini telah ada hampir sepanjang segala zaman.

Borjuis kita tidak puas dengan hal bahwa untuk mereka ada tersedia isteri-isteri dan anak-anak gadis kaum proletar, belum lagi pelacur-pelacur biasa, sangat gemar saling menggoda isteri-isteri yang satu dengan lainnya di kalangan mereka sendiri.

Dalam kenyataannya perkawinan borjuis adalah suatu sistim isteri-isteri untuk bersama. Kaum Komunis paling banyak hanyalah dapat dituduh bahwa mereka hendak melakukan hak-bersama atas kaum wanita secara sah dan terang-terangan, untuk mengganti yang tersembunyi secara munafik. Lain daripada itu, teranglah dengan sendirinya bahwa hapusnya sistim produksi yang sekarang ini tentu mengakibatkan pula hapusnya hak-bersama atas kaum wanita yang timbul dari sistim tersebut, ialah hapusnya pelacuran baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Selanjutnya kaum Komunis dituduh hendak menghapuskan tanah air dan nasionalitet.

Kaum buruh tidak mempunyai tanah air. Kita tidak dapat mengambil dari mereka apa yang tidak ada pada mereka. Karena proletariat pertama sekali harus merebut kekuasaan politik, harus mengangkat dirinya menjadi kelas yang memimpin dari nasion, harus mewujudkan dirinya sebagai nasion, maka sejauh itu ia bersifat nasional, biarpun tidak dalam arti kata menurut borjuasi.

Perselisihan-perselisihan dan antagonisme-antagonisme nasional antara bangsa-bangsa makin lama makin menghilang, disebabkan oleh perkembangan borjuasi, oleh kemerdekaan berdagang, oleh pasar dunia, oleh keseragaman dalam cara produksi dan dalam syarat-syarat hidup yang selaras dengan itu.

Kekuasaan proletariat akan lebih mempercepat hilangnya itu semua. Aksi yang bersatu, paling tidak dari negeri-negeri yang beradab, adalah salah satu syarat utama untuk pembebasan proletariat.

Sederajat dengan dihapuskannya penghisapan atas seseorang oleh orang lainnya, dihapuskan jugalah penghisapan atas suatu nasion oleh nasion lainnya. Sederajat dengan hilangnya antagonisme antara kelas-kelas dalam suatu nasion, berakhir jugalah permusuhan suatu nasion terhadap nasion lainnya.

Tuduhan-tuduhan terhadap Komunisme yang didasarkan pada pendirian agama, filsafat dan, pada umumnya, pendirian ideologi tidaklah perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Apakah diperlukan penglihatan yang dalam, untuk memahami bahwa pikiran, pandangan dan pengertian manusia, pendek kata, kesadaran manusia, berubah dengan tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat hidup materilnya, dalam hubungan-hubungan sosialnya dan dalam kehidupan sosialnya?

Hal lain apakah yang dibuktikan oleh sejarah pikiran, kecuali bahwa produksi intelek mengubah wataknya sederajat dengan hal bahwa produksi materil telah berubah? Pikiran-pikiran yang menguasai dalam tiap-tiap zaman adalah senantiasa pikiran-pikiran kelas yang berkuasa.

Apabila orang berbicara tentang pikiran-pikiran yang merevolusionerkan masyarakat, ia tidak lain hanyalah, mengungkapkan kenyataan, bahwa di dalam masyarakat lama, anasir-anasir dari suatu masyarakat baru telah diciptakan, dan bahwa leburnya pikiran-pikiran lama berjalan dengan langkah-langkah yang sama dengan leburnya syarat-syarat hidup yang lama.

Ketika dunia kuno sedang mendekati ajalnya, agama-agama kuno ditaklukkan oleh agama Kristen. Ketika pikiran-pikiran Kristen dalam abad ke-18 tunduk pada pikiran-pikiran rasionil, masyarakat feodal melakukan perjuangan mautnya melawan borjuasi yang ketika itu revolusioner. Pikiran-pikiran tentang kebebasan beragama dan kemerdekaan menganut suara hati, hanyalah mengungkapkan adanya kekuasaan persaingan bebas di dalam bidang pengetahuan.

"Tak dapat disangkal lagi," demikian orang akan berkata, pikiran-pikiran bersendikan agama, moral, filsafat, hukum, dsb. telah berubah dalam perjalanan perkembangan sejarah. Tetapi agama, moral, filsafat, ilmu politik, dan hukum, senantiasa tetap bertahan dan mengatasi pergantian ini.

"Kecuali itu, ada kebenaran-kebenaran abadi, semacam Kemerdekaan, Keadilan, dsb., yang lazim berlaku untuk segala keadaan masyarakat. Tetapi Komunisme menghapuskan kebenaran-kebenaran abadi, ia menghapuskan semua agama, dan semua moral, dan bukannya menyusun semuanya itu atas dasar yang baru; karenanya ia bertindak bertentangan dengan segala pengalaman sejarah yang lampau."

Apakah jadinya arti tuduhan ini? Sejarah dari seluruh masyarakat masa lampau terdiri dari perkembangan antagonisme-antagonisme kelas, antagonisme-antagonisme yang mempunyai berbagai bentuk dalam berbagai zaman.

Tetapi bagaimanapun juga bentuknya, satu kenyataan adalah sama untuk segala zaman yang telah lampau, yaitu, penghisapan atas sebagian dari masyarakat oleh suatu bagian yang lain. Maka tidaklah mengherankan bahwa kesadaran sosial dari abad-abad yang lampau, biarpun terdapat segala kebanyak ragaman dan corak, bergerak dalam bentuk-bentuk tertentu yang sama, atau pikiran-pikiran umum, yang tidak dapat hilang sepenuhnya kecuali dengan lenyapnya sama sekali antagonisme-antagonisme kelas.

Revolusi Komunis adalah pemutusan yang paling radikal dengan hubungan-hubungan milik yang tradisionil; tidaklah mengherankan bahwa perkembangannya membawa serta pemutusan yang paling radikal dengan pikiran-pikiran yang tradisionil.

Tetapi marilah kita biarkan saja dulu, keberatan-keberatan borjuis terhadap Komunisme.

Telah kita lihat di atas, bahwa langkah pertama dalam revolusi kelas buruh, adalah mengangkat proletariat pada kedudukan kelas yang berkuasa, memenangkan perjuangan demokrasi.

Proletariat akan menggunakan kekuasaan politiknya untuk merebut, selangkah demi selangkah, semua kapital dari borjuasi, memusatkan semua perkakas produksi ke dalam tangan Negara, artinya, proletariat yang terorganisasi sebagai kelas yang berkuasa [29]; dan untuk meningkatkan jumlah tenaga-tenaga produktif secepat mungkin.

Tentu saja, pada permulaannya, ini tak dapat dilaksanakan kecuali dengan jalan perombakan tak kenal ampun terhadap hak-hak atas milik, dan terhadap syarat produksi borjuis; oleh sebab itu dengan jalan tindakan-tindakan yang nampaknya secara ekonomi tidak mencukupi dan tak tertahankan, tetapi yang selama berlangsungnya gerakan itu, berlari lebih cepat, sehingga menghendaki perombakan yang lebih lanjut terhadap susunan masyarakat lama, dan merupakan sesuatu yang tak terelakkan sebagai cara untuk merevolusionerkan cara produksi.

Tindakan-tindakan ini tentu saja akan berlainan di negeri-negeri yang berlainan.

Biarpun demikian, di negeri-negeri yang paling maju, tindakan-tindakan yang berikut ini umumnya dapat saja diterapkan [30].

1. Penghapusan milik berupa tanah dan penggunaan segala sewa tanah untuk anggaran Negara.
2. Pajak penghasilan progresif yang berat.
3. Penghapusan hak waris.
4. Penyitaan milik semua emigran dan pemberontak.
5. Pemusatan kredit di tangan Negara, dengan perantaraan sebuah bank nasional dengan kapital Negara dan monopoli penuh.
6. Pemusatan alat-alat perhubungan dan pengangkutan ke dalam tangan Negara. 7. Penambahan pabrik-pabrik dan perkakas-perkakas produksi yang dimiliki oleh Negara; penggarapan tanah-tanah terlantar, dan perbaikan tanah umumnya sesuai dengan rencana bersama.
8. Wajib kerja yang sama untuk semua, pembentukan tentara-tentara industri, terutama untuk pertanian.
9. Penggabungan antara perusahaan pertanian dengan perusahaan industri, penghapusan berangsur-angsur perbedaan antara kota dan desa, dengan pembagian penduduk yang lebih seimbang ke seluruh negeri.
10. Pendidikan cuma-cuma untuk semua anak di sekolah-sekolah umum; penghapusan kerja anak-anak di pabrik dalam bentuknya yang sekarang ini. Perpaduan pendidikan dengan produksi materiil, dsb., dsb.

Apabila, dalam perjalanan perkembangan, perbedaan-perbedaan kelas telah hilang, dan seluruh produksi telah dipusatkan ke dalam tangan suatu perserikatan luas dari seluruh nasion, kekuasaan umum akan kehilangan watak politiknya. Kekuasaan politik, menurut arti kata yang sesungguhnya, hanyalah kekuasaan terorganisasi dari suatu kelas untuk menindas kelas yang lain. Apabila proletariat selama perjuangannya melawan borjuasi terpaksa, karena tekanan keadaan, mengorganisasi dirinya sebagai kelas, apabila, dengan jalan revolusi, ia menjadikan dirinya kelas yang berkuasa, dan, sebagai kelas yang berkuasa, menghapuskan dengan kekerasan hubungan-hubungan produksi yang lama, maka ia, bersama-sama dengan syarat-syarat ini akan menghilangkan syarat-syarat untuk adanya antagonisme-antagonisme kelas dan adanya kelas-kelas pada umumnya, dan dengan demikian akan menghapuskan kekuasaannya sendiri sebagai kelas.

Sebagai ganti dari masyarakat borjuis yang lama, dengan kelas-kelasnya beserta antagonisme-antagonisme kelasnya, kita akan mempunyai suatu persekutuan hidup di mana perkembangan bebas dari setiap orang menjadi syarat bagi perkembangan bebas dari semuanya.

III. Literatur Sosialis dan Komunis [31]

1. Sosialisme reaksioner

a. Sosialisme feodal

Disebabkan oleh kedudukanya di dalam sejarah, menjadilah panggilan suci aristokrasi Perancis dan Inggeris untuk menulis brosur-brosur menentang masyarakat burjuis modern. Dalam revolusi Perancis bulan Juli 1830, dan dalam gerakan Reform Inggeris, [32] aristokrasi ini sekali lagi takluk pada parvenu [33] yang dibenci itu. Suatu perjuangan politik yang gawat sudah tidak mungkin ada lagi sama sekali. Hanya tinggal perjuangan literaturlah yang masih mungkin. Tetapi dalam lapangan literaturpun semboyan-semboyan lama dari zaman restorasi telah menjadi tidak mungkin. [34]

Untuk membangkitkan simpati, aristokrasi itu terpaksa pura-pura melupakan kepentinganya sendiri dan merumuskan surat tuduhanya terhadap burjuasi demi kepentingan kelas buruh yang terhisap semata-mata. Jadi aristokrasi membalas dendamnya dengan menjanjikan lagu-lagu sindiran terhadap majikannya yang baru, dan membisikkan ke telinga majikanya itu ramalan-ramalan buruk tentang bencana yang akan datang.

Dengan jalan ini timbullah sosialisme feodal: setengah ratapan, setengah sindiran; setengah gema masa lampau, setengah ancaman masadatang; kadang-kadang dengan kritiknya yang pietah, pahit dan tajam menusuk burjuasi tepat pada ulu hatinya; tetapi akibatnya selalu menggelikan karena sama sekali tak mempunyai kemampuan untuk memahami perjalanan sejarah modern.

Untuk menghimpun Rakyat di sekitar dirinya, aristokrasi melambai-lambaikan kantong-pengemis proletar sebagai panji-panjinya. Tetapi sedemikian sering Rakyat mengikuti mereka, Rakyat melihat di belakang mereka lambang kebesaran feodal yang lama, dan lari bubar dengan tawa lebar dan mengejek.

Sebagian dari kaum Legitimis [35] Perancis dan kaum “Inggeris Muda” [36] memainkan lakon ini.

Dalam menunjukkan bahwa cara penghisapan mereka adalah berlainan dengan cara penghisapan burjuasi, kaum feodal lupa bahwa mereka menghisap dalam keadaan-keadaan dan syarat-syarat yang berlainan sama sekali, dan yang kini telah menjadi kuno. Dalam memperlihatkan bahwa di bawah kekuasaan mereka tak pernah ada proletariat modern, mereka.lupa bahwa burjuasi modern adalah anak keturunan yang sewajarnya dari bentuk masyarakat mereka sendiri.

Lain daripada itu, mereka sedikit sekali menyembunyikan watak reaksioner dari kritiknya sehingga tuduhan mereka yang terutama terhadap burjuasi berarti juga bahwa di bawah rezim burjuis berkembanglah suatu kelas, yang nantinya akan pasti menghancurleburkan seluruh susunan tatatertib masyarakat lama.

Kemarahan mereka terhadap burjuasi mengenai hal bahwa burjuasi melahirkan proletariat, tidak sehebat kemarahannya mengenai hal bahwa burjuasi melahirkan proletariat yang revolusioner.

Oleh sebab itu, dalam praktek politik, mereka ikut serta dalam segala tindakan kekerasan terhadap kelas buruh; dan dalam kehidupan biasa sehari-hari, biarpun ucapan-ucapannya begitu muluk tinggi membubung, mereka tidak malu-malu untuk memungut warisan buah lezat yang jatuh dari pohon industri dan tidak malu-malu pula untuk menukarkan kejujuran, cinta dan kehormatan dengan perdagangan bulu domba, perdagangan ubi-gula dan minuman-minuman keras yang terbuat dari kentang. [37]

Sebagaimana pendeta senantiasa berjalan bergandengan tangan dengan tuan tanah, demikian jugalah Sosialisme Gereja dengan Sosialisme Feodal.

Tak ada hal lain yang lebih mudah daripada memberi pulasan Sosialis pada asetisme [38] Kristen. Bukankah agama Kristen telah berseru dengan lantangnya menentang milik perseorangan, menentang perkawinan, menentang Negara? Bukankah ia, sebagai ganti semuanya itu tadi, telah mengkhotbahkan kedermawanan dan kemiskinan, pembujangan dan kebiasaan menahan nafsu, kehidupan biara dan Ibunda Gereja? Sosialisme Kristen tidak lain hanyalah air suci yang digunakan oleh pendeta untuk mengkuduskan sakit-hati kaum aristokrat.

b. Sosialisme Burjuis Kecil

Aristokrasi feodal bukanlah satu-satunya kelas yang telah diruntuhkan oleh burjuasi, bukanlah satu-satunya kelas yang syarat-syarat kelangsungannya menjadi rusak dan musnah dalam suasana masyarakat burjuis modern. Warga kota dari Zaman Tengah dan petani pemilik kecil adalah pendahulu dari burjuasi modern. Di negeri-negeri yang industri dan perniagaannya belum berkembang, kedua kelas ini masih hidup berdampingan dengan burdjuasi yang sedang tumbuh.

Di negeri-negeri di mana peradaban modern telah berkembang sepenuhnya, terbentuklah suatu kelas burjuis kecil, yang terombang-ambing di antara proletariat dan burjuasi dan senantiasa memperbarui dirinya sebagai bagian-tambahan dari masyarakat burjuis. Tetapi anggota-anggota orang-seorang dari kelas ini terus-menerus dicampakkan kedalam kalangan proletariat oleh karena persaingan, dan setelah industri modern maju, mereka itu malahan melihat datangnya saat dimana mereka akan lenyap sama sekali sebagai golongan yang berdiri-sendiri dari masyarakat modern, untuk digantikan, dalam perusahaan-perusahaan, pertanian dan perniagaan, oleh mandor-mandor, pegawai-pegawai, dan pelayan-pelayan toko.

Di negeri-negeri semacam Perancis, di mana kaum taninya merupakan bagian yang jauh lebih besar daripada separo jumlah penduduk, adalah wajar bahwa penulis-penulis yang memihak proletariat menentang burjuasi, memakai ukuran petani dan burjuis kecil dalam kritiknya terhadap rezim burjuis, dan dari segi pendirian kelas-kelas perantara ini membela kelas buruh. Dengan begitu timbullah Sosialisme burjuis kecil. Sismondi [39] adalah pemuka dari ajaran ini, tidak hanya di Perancis saja, tetapi juga di Inggeris.

Ajaran Sosialisme ini dengan sangat tajamnya mengurai kontradiksi-kontradiksi di dalam syarat-syarat industri modern. Ia menelanjangi pembelaan-pembelaan munafik dari kaum ekonomis. Ia membuktikan dengan tak dapat disangkal lagi, akibat-akibat yang mencelakakan dari mesin dan pembagian kerja; konsentrasi kapital dan tanah ke dalam beberapa tangan saja; produksi-kelebihan dan krisis-krisis ; ia menunjukkan keruntuhan yang tak terelakkan dari burjuis kecil dan tani, kesengsaraan proletariat, anarki dalam produksi, ketidakadilan yang sangat menyolok dalam pembagian kekayaan, perang pemusnahan di bidang industri di kalangan nasion-nasion, penghancuran ikatan-ikatan moral lama, hubungan-hubungan kekeluargaan lama, nasionalitet-nasionalitet lama.

Menurut tujuannya yang positif, bagaimanapun juga Sosialisme macam ini memperjuangkan hidup kembalinya alat-alat produksi dan alat-alat pertukaran lama dan bersama itu semua hubungan milik lama serta masyarakat lama, atau membatasi alat-alat produksi dan alat-alat pertukaran modern di dalam rangka hubungan milik lama yang telah dan pasti dihancurkan oleh alat-alat itu. Dalam kedua hal ini, kedua-duanya adalah reaksioner dan utopi.

Kata-kata mereka yang terakhir ialah: Gabungan gilde sebagai ganti manufaktur; hubungan-hubungan patriarkal dalam pertanian.

Akhirnya, ketika kenyataan-kenyataan sejarah yang tak dapat dibantah lagi telah menghapuskan semua pengaruh dari penipuan diri sendiri yang memabukkan, Sosialisme macam ini mengundurkan diri dengan hina dan sangat mengibakan.

c. Sosialisme Jerman atau Sosialisme “Sejati”

Literatur Sosialis dan Komunis Perancis, suatu literatur yang lahir di bawah tekanan burjuasi yang sedang berkuasa, dan yang merupakan pernyataan dari perjuangan melawan kekuasaan ini, dimasukkan ke Jerman pada suatu waktu ketika burjuasi di negeri itu baru saja memulai perjuangannya menentang absolutisme feodal.

Kaum filsuf, setengah-filsuf dan “jiwa-jiwa berbakat” Jerman dengan penuh nafsu menguasai literatur ini dan hanya lupa bahwa berpindahnya tulisan-tulisan tersebut keluar dari Perancis tidaklah disertai oleh berpindahnya syarat-syarat sosial Perancis ke Jerman. Setelah berhadap-hadapan dengan syarat-syarat sosial di Jerman, literatur Perancis ini kehilangan segala arti praktisnya yang langsung, dan hanya mempunyai corak literer semata-mata. Dengan demikian, bagi para filsuf Jerman abad kedelapanbelas, tuntutan-tuntutan Revolusi Perancis yang pertama tidaklah lebih daripada tuntutan-tuntutan “Akal Praktis” pada umumnya, dan pernyataan kemauan dari burjuasi yang revolusioner, menurut pandangan mereka berarti hukum-hukum dari Kemauan belaka, hukum-hukum dari Kemauan sebagaimana yang seharusnya, hukum-hukum dari Kemauan manusia yang sejati pada umumnya.

Tulisan-tulisan kaum literat Jerman hanya berwujud penyesuaian pikiran-pikiran baru Perancis itu dengan perasaan filsafat kuno mereka, atau lebih tepat lagi, mengambil pikiran-pikiran Perancis itu dengan tidak meninggalkan pandangan filsafat mereka sendiri.

Cara mengambilnya berlangsung sama seperti memiliki bahasa asing, yaitu dengan jalan menterjemahkan.

Umum mengetahui bagaimana rahib-rahib menuliskan riwayat hidup yang tidak masuk akal dari orang-orang suci Katolik di atas manuskrip di mana telah dituliskan karangan-karangan kelasik dari zaman purbakala ketika orang belum beragama. Kaum literat Jerman berbuat sebaliknya dengan literatur keduniaan Perancis. Mereka menuliskan filsafatnya yang tidak ada artinya itu di belakang tulisan Perancis yang asli. Misalnya, di belakang kritik Perancis tentang fungsi-fungsi ekonomi dari uang mereka tulis “Pengungkiran terhadap Kemanusiaan”, dan di belakang kritik Perancis tentang negara burjuis, mereka tulis “Penghapusan pengaruh faham abstrak pada umumnya”, dan seterusnya.

Penyelundupan kata-kata kosong filsafat ini ke dalam kritik-kritik Perancis bersejarah itu mereka namakan “Filsafat Tindakan”, “Sosialisme Sejati”, “Ilmu Jerman tentang Sosialisme”, “Dasar Filsafat Sosialisme”, dan seterusnya.

Literatur Sosialis dan Komunis Perancis dengan demikian menjadi dikebiri sama sekali. Dan oleh karena literatur ini di dalam tangan bangsa Jerman tidak lagi menyatakan perjuangan suatu kelas melawan kelas lainnya, dia merasa yakin telah mengatasi “kesepihakan Perancis” dan merasa telah mengemukakan bukan keperluan-keperluan yang sebenarnya, tetapi keperluan-keperluan akan Kebenaran; bukan kepentingan-kepentingan proletariat, tetapi kepentingan-kepentingan Dunia Kemanusiaan, Manusia umumnya, yang tidak termasuk dalam sesuatu kelas, tidak mempunyai kenyataan, manusia yang hanya terdapat di dalam dunia gelap khayalan filsafat saja.

Sosialisme Jerman ini yang telah menerima pelajarannya sebagai murid begitu sungguh-sungguh dan khidmat, dan yang telah memuji-muji dagangannya yang tak berharga itu dengan gaja tukang jual obat, sementara itu berangsur-angsur berkurang ketololannya yang congkak itu.

Perlawanan burjuasi Jerman dan terutama burjuasi Prusia terhadap aristokrasi feodal dan monarki absolut dengan perkataan lain, gerakan liberal, menjadi semakin sengit.

Dengan demikian Sosialisme “Sejati” mendapat kesempatan yang telah dinanti-nantikan itu untuk menghadapi gerakan politik dengan tuntutan-tuntutan Sosialls, untuk melemparkan kutukan-kutukan tradisionil terhadap liberalisme, terhadap pemerintah yang representatif, terhadap persaingan burjuis, kemerdekaan pers burjuis, perundang-undangan burjuis, kemerdekaan dan persamaan burjuis, dan untuk menganjurkan kepada massa bahwa mereka tak akan mendapat suatu apapun dan akan kehilangan segala-galanya dalam gerakan burjuis ini. Sosialisme Jerman yang menjadi kumandang kosong dari kritik-kritik Perancis justru lupa pada waktu itu, bahwa kritik-kritik Perancis mengandung ketentuan adanya masyarakat burjuis modern dengan syarat-syarat ekonomi hidupnya yang sesuai dan susunan politik yang disesuaikan dengan itu, ialah hal-hal yang sebenarnya harus dicapai sebagai tujuan dari perjuangan yang akan datang di Jerman.

Bagi pemerintah-pemerintah yang mempunyai kekuasaan mutlak dengan pengikut-pengikutnya yang terdiri dari pendeta-pendeta, profesor-profesor, tuantanah-tuantanah besar dan pegawai-pegawai pemerintah, Sosialisme “Sejati” ini merupakan suatu alat yang berguna untuk menakut-nakuti burjuasi yang sedang mengancam.

Ini adalah sebagai obat penawar sesudah merasakan kepedihan cambukan dan tembakan yang digunakan oleh pemerintah-pemerintah tadi, justru pada waktu itu, untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan kelas buruh Jerman.

Jadi selain daripada Sosialisme “Sejati” ini menjadi senjata bagi pemerintah-pemerintah itu guna melawan burjuasi Jerman, ia juga langsung mewakili kepentingan reaksioner, kepentingan burjuasi kecil Filistin [40] Jerman. Di Jerman, kelas burjuis kecil, peninggalan abad keenambelas, yang sejak itu senantiasa timbul kembali dalam berbagai bentuk, adalah dasar sosial yang sebenarnya dari keadaan-keadaan yang sedang berlaku.

Mempertahankan kelas ini berarti mempertahankan keadaan-keadaan yang sedang berlaku di Jerman. Kekuasaan industri dan politik dari burjuasi mengancam kelas ini dengan suatu kehancuran - pada satu pihak, karena konsentrasi kapital; pada pihak lain, karena timbulnya proletariat yang revolusioner. Sosialisme “Sejati” timbul untuk membunuh kedua mangsanya ini dengan satu kali pukul. Ia menjalar seperti suatu wabah.

Pakaian yang terbuat daripada jaring laba-laba yang spekulatif, disulam dengan bunga kata-kata indah yang dicelup ke dalam air perasaan hati yang merana, pakaian yang luar biasa ini yang digunakan oleh kaum Sosialis Jerman untuk membalut “kebenaran-kebenaran abadi” mereka yang tidak berharga, yang hanya tinggal kulit dan tulang belaka, dapat memperluas penjualan barang dagangan mereka secara luar biasa di kalangan publik yang semacam itu.

Dan dari pihaknya sendiri, Sosialisme Jerman makin lama makin mengakui panggilan atas dirinya sebagai wakil dari kaum Filistin burjuis kecil yang sombong.

Ia mengumumkan nasion Jerman sebagai manusia teladan dan Filistin kecil Jerman sebagai manusia teladan. Kepada setiap kerendahan budi yang keji dari manusia teladan ini ia berikan pengertian sosialis yang lebih tinggi, yang tersembunyi, yang sungguh bertentangan dengan wataknya yang sebenarnya. Ia telah bertindak sedemikian jauh hingga dengan langsung menentang aliran Komunisme yang “merusak secara ganas”, dan dengan menyatakan kebenciannya yang amat sangat dan tidak berpihak terhadap semua perjuangan kelas. Kecuali beberapa buah saja, segala yang dinamakan publikasi Sosialis dan Komunis yang sekarang (1847) beredar di Jerman termasuk dalam lingkungan literatur yang kotor dan melemahkan semangat ini. [e]

2. Sosialisme Konservatif atau Sosialisme Burjuis

Sebagian dari burjuasi berkehendak memperbaiki kepincangan-kepincangan sosial untuk menjamin kelangsungan masyarakat burjuis.

Ke dalam golongan.ini termasuk kaum ekonomis, filantropis, humanis, golongan yang bertujuan memperbaiki keadaan kelas buruh, organisator-organisator badan amal, anggota-anggota perkumpulan-perkumpulan penyayang binatang, kaum fanatis penganut kesederhanaan, kaum perombak secara tambalsulam dari segala macam corak. Dan lagi bentuk Sosialisme ini telah diolah lebih lanjut dan tersusun menjadi sistim-sistim yang sempurna.

Sebagai suatu contoh dari Sosialisme macam ini boleh disebut Philosophie de la Misère [41] dari Proudhon.

Burjuis Sosialis menghendaki segala kebaikan dan manfaat dari syarat-syarat sosial modern tanpa perjuangan dan bahaya-bahaya yang mesti timbul dari situ. Mereka menginginkan keadaan masyarakat yang sekarang tanpa anasir-anasirnya yang revolusioner dan yang mendatangkan kehancuran. Mereka menghendaki suatu burjuasi tanpa proletariat. Burjuasi tentu saja menganggap dunia di mana ia menjadi yang dipertuan sebagai dunia yang terbaik. Sosialisme burjuis mengembangkan anggapan yang menyenangkan ini menjadi berbagai sistim yang sempurna atau setengah sempurna. Dalam menghendaki supaya proletariat melaksanakan sistim semacam itu, dan supaya dengan demikian langsung memasuki Jerusalem Baru, ia dalam kenyataannya hanyalah menghendaki supaya proletariat tinggal di dalam batas-batas masyarakat yang ada sekarang, tetapi harus melemparkan segala pikiran kebenciannya mengenai burjuasi.

Bentuk yang kedua dari Sosialisme ini yang lebih praktis tetapi kurang sistimatis, mencoba mengecilkan tiap gerakan revolusioner di mata kelas buruh dengan menunjukkan bahwa bukan reform politik semata-mata, tetapi hanyalah suatu perubahan dalam syarat-syarat hidup materiil, dalam hubungan-hubungan ekonomi, yang akan mendatangkan sesuatu manfaat dan keuntungan bagi mereka. Tetapi dengan perubahan-perubahan dalam syarat-syarat hidup materiil, bentuk Sosialisme ini sekali-kali tidak mengartikan penghapusan hubungan-hubungan produksi burjuis, suatu penghapusan yang hanya dapat dilakukan dengan suatu revolusi, tetapi perbaikan-perbaikan administratif yang didasarkan pada terus berlangsungnya hubungan-hubungan produksi ini; maka itu, perbaikan-perbaikan yang sama sekali tidak mempengaruhi hubungan-hubungan antara kapital dengan kerja, tetapi paling banyak, mengurangi beaja dan menyederhanakan pekerjaan administratif pemerintah burjuis.

Sosialisme burjuis mendapat pernyataan yang selaras, jika dan hanya jika ia menjadi suatu susunan kata-kata kosong dalam pidato belaka.

Perdagangan bebas! untuk kepentingan kelas buruh; tarif-bea yang melindungi! untuk kepentingan kelas buruh; perubahan peraturan penjara! untuk kepentingan kelas buruh; inilah kata-kata yang terakhir dan satu-satunya yang sungguh-sungguh dimaksudkan oleh Sosialisme burjuis.

Ia disimpulkan dalam kata-kata: burjuis adalah burjuis - untuk kepentingan kelas buruh.

3. Sosialisme dan Komunisme yang Kritis Utopi

Kita di sini tidak membicarakan literatur yang dalam tiap revolusi besar modern selalu menyatakan tuntutan-tuntutan proletariat, seperti tulisan-tulisan Babeuf [42] dan lain-lainnya. Percobaan-percobaan langsung yang pertama dari proletariat untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri, yang dilakukan dalam waktu kekacauan umum, ketika masyarakat feodal sedang ditumbangkan, percobaan-percobaan ini sudah tentu gagal, oleh karena keadaan proletariat yang belum berkembang ketika itu dan juga oleh tidak adanya syarat-syarat ekonomi untuk kebebasannya, syarat-syarat yang masih harus diadakan dan hanya dapat diadakan oleh zaman burjuis yang akan datang. Literatur revolusioner yang mengikuti gerakan-gerakan yang pertama dari proletariat ini sudah tentu mempunyai watak yang reaksioner. Ia memberikan didikan asetisme universal dan didikan persamaan sosial dalam bentuk yang sangat kasar.

Sistim-sistem yang sesungguhnya dinamakan sistim Sosialis dan Komunis, yaitu sistim-sistem Saint-Simon, Fourier, Owen dan lain-lainnya, timbul pada permulaan masa belum berkembangnya perjuangan antara proletariat dengan burjuasi, seperti diterangkan di atas. (Iihat Bab I. Kaum Burjuis dan Kaum Proletar).

Para pendiri sistim ini, sesungguhnya melihat antagonisme-antagonisme kelas, dan juga melihat bergeraknya anasir-anasir yang menghancurkan bentuk masyarakat yang sedang berlaku. Tetapi proletariat, yang baru lahir ini, memberikan kepada mereka suatu gambaran dari kelas yang tidak mempunyai sesuatu inisiatif bersejarah atau sesuatu gerakan politik yang berdiri sendiri.

Karena perkembangan antagonisme kelas adalah sejalan dengan perkembangan industri, maka keadaan ekonomi, sebagaimana yang mereka ketahui, masih belum lagi memberikan kepada mereka syarat-syarat materiil untuk kebebasan proletariat. Oleh sebab itu mereka mencari suatu ilmu sosial baru, mencari hukum-hukum sosial baru, untuk menimbulkan syarat-syarat ini.

Aktivitet mencipta dari mereka sendiri harus menggantikan aktivitet sosial; syarat-syarat untuk kebebasan yang ditimbulkan menurut sejarah harus tunduk pada syarat-syarat yang bersifat khayal; dan terorganisasinya proletariat sebagai kelas yang maju secara berangsur-angsur harus tunduk pada terorganisasinya suatu masyarakat yang diangan-angankan oleh mereka sendiri. Sejarah yang akan datang, menurut pandangan mereka, menjadi propaganda dan penyelenggaraan dalam praktek dari rencana-rencana sosial mereka.

Dalam menyusun rencana-rencananya itu, mereka sudah tentu insyaf bahwa mereka terutama memperhatikan kepentingan kelas buruh sebagai kelas yang paling menderita. Mereka memandang proletariat hanya semata-mata sebagai kelas yang menderita.

Keadaan perjuangan kelas yang belum berkembang itu, maupun keadaan-keadaan sekeliling mereka sendiri, menyebabkan kaum Sosialis semacam ini menganggap dirinya jauh diatas segala antagonisme-antagonisme kelas. Mereka ingin memperbaiki keadaan tiap-tiap anggota masyarakat, bahkan juga keadaan golongan yang sudah paling beruntung. Dari itu, mereka biasa berseru kepada masyarakat seumumnya tanpa membeda-bedakan kelas; bahkan lebih suka berseru kepada kelas yang berkuasa. Sebab, jika sekali orang sudah mengerti akan sistim mereka, bagaimanakah orang itu tak akan melihat di dalamnya rencana yang terbaik dari keadaan masyarakat yang terbaik?

Oleh sebab itu mereka menolak segala aksi politik, dan terutama segala aksi revolusioner; mereka ingin mencapai tuiuan-tujuannya dengan jalan damai, dan berusaha dengan percobaan-percobaan kecil yang sudah tentu gagal, dan dengan kekuatan contoh, untuk membuka jalan bagi ajaran sosial baru ini.

Gambaran-gambaran khayal dari masyarakat masadatang yang semacam itu, yang digambarkan pada masa ketika proletariat masih berada dalam keadaan yang sangat terbelakang dan hanya mempunyai pandangan yang bersifat khayal tentang kedudukannya sendiri, adalah sesuai dengan hasrat-hasrat pertama yang naluriah dari kelas itu untuk pembangunan-kembali masyarakat secara umum.

Tetapi tulisan-tulisan Sosialis dan Komunis ini juga mengandung suatu anasir yang kritis. Mereka menyerang tiap dasar dari masyarakat yang sekarang. Oleh sebab itu mereka memberi bahan-bahan penerangan yang sangat berharga bagi kelas buruh. Tindakan-tindakan praktis yang diusulkan didalamnya - seperti penghapusan perbedaan antara kota dan desa, penghapusan keluarga, penghapusan dijalankannya industri-industri untuk kepentingan perseorangan, dan penghapusan sistim-sumpah, pernyataan tentang persamaan sosial, perubahan fungsi Negara menjadi hanya pengawas produksi saja - semua usul ini semata-mata menunjukkan hilangnya antagonisme-antagonisme kelas yang pada waktu itu baru saja mulai timbul, dan yang dalam tulisan-tulisan ini, baru dikenal hanya dalam bentuknya yang permulaan, yang hanya samar-samar dan tidak tertentu. Oleh sebab itu usul-usul tersebut sama sekali bersifat utopi.

Isi Sosialisme dan Komunisme yang kritis-utopi itu mengandung suatu tujuan yang bertentangan dengan perkembangan sejarah. Bersamaan dengan berkembangnya perjuangan kelas dan bersamaan dengan perjuangan kelas itu mengambil bentuk yang tertentu, maka hilanglah semua arti dalam praktek dan kebenaran teoritis dari pendirian khayal yang menyatakan berada diluar perjuangan, dan demikian juga serangan-serangan yang bersifat khayal terhadapnya. Oleh karena itu, walaupun para pencipta sistim-sistem ini dalam banyak hal revolusioner, pengikut-pengikut mereka senantiasa merupakan golongan-golongan reaksioner semata-mata. Mereka berpegang teguh kepada pandangan-pandangan asli dari guru-guru mereka, bertentangan dengan perkembangan kesejarahan yang progresif dari proletariat. Oleh karena itu mereka mencoba dengan konsekwen memadamkan perjuangan kelas dan mendamaikan antagonisme-antagonisme kelas. Mereka masih memimpikan pelaksanaan percobaan dari utopi-utopi sosial mereka, bermimpi tentang membentuk “phalanstere-phalanstere” [f] yang terpencil, tentang mendirikan “Home Colonies” [g] atau mengadakan suatu “Icaria Kecil” - Jerusalem Baru kecil-kecilan - dan untuk mewujudkan segala lamunan ini, mereka terpaksa meminta belaskasihan dan uang dari kaum burjuis. Ber-angsur-angsur mereka tenggelam kedalam golongan kaum Sosialis konservatif reaksioner yang telah digambarkan di atas, berbeda dengan mereka ini hanya dalam hal bahwa mereka berlagak pintar dengan lebih sistimatis, dan dalam hal kepercayaan mereka yang fanatik dan bersifat ketakhayulan kepada pengaruh yang mentakjubkan dari ilmu sosial mereka.

Oleh karena itu mereka dengan keras menentang segala aksi politik dari pihak kelas buruh; aksi yang semacam itu, menurut mereka, hanya dapat terjadi karena sama sekali tidak percaya kepada ajaran yang baru itu.

Kaum Owenis di Inggris dan kaum Fourieris di Perancis masing-masing menentang kaum Cartis [43] dan kaum Reformis. [44]

IV. Pendirian kaum Komunis dalam hubungan dengan berbagai partai oposisi

Dalam Bab II telah dijelaskan hubungan-hubungan kaum Komunis dengan partai-partai kelas buruh yang ada, seperti kaum Cartis di Inggeris dan kaum Reformer Agraria di Amerika. [45]

Kaum Komunis berjuang untuk mencapai tujuannya yang terdekat, untuk menuntut pelaksanaan kepentingan-kepentingan sementara dari kelas buruh; tetapi dalam gerakan yang sekarang mereka juga mewakili dan memperhatikan masadatang gerakan itu. Di Perancis kaum Komunis menggabungkan diri dengan kaum Sosial-Demokrat [h] menentang burjuasi yang konservatif dan radikal, tetapi dengan memegang teguh hak untuk menentukan pendirian yang kritis terhadap semboyan-semboyan dan ilusi-ilusi yang ditinggalkan turun-temurun oleh Revolusi yang besar.

Di Swis mereka menyokong kaum Radikal [46], dengan tidak melupakan kenyataan, bahwa partai ini terdiri dari anasir-anasir yang antagonistis, sebagian dari kaum Sosialis Demokrat, menurut faham Perancis, sebagian dari kaum burjuis radikal.

Di Polandia mereka menyokong partai yang mendorong revolusi agraria sebagai syarat utama untuk kebebasan nasional, menyokong partai yang mengobarkan pemberontakan Krakau dalam tahun 1846. [47]

Di Jerman mereka berjuang bersama-sama dengan burjuasi selama burjuasi itu bertindak secara revolusioner menentang monarki absolut, tuantanah feodal dan burjuasi kecil. [48]

Tetapi mereka tak pernah berhenti barang sekejappun menanamkan kedalam kelas buruh pengertian yang sejelas mungkin tentang antagonisme yang bermusuhan antara burjuasi dengan proletariat, supaya kaum buruh Jerman dapat langsung menggunakan semua syarat sosial dan politik yang tidak boleh tidak mesti ditimbulkan oleh burjuasi bersama-sama dengan kekuasaannya, sebagai senjata terhadap burjuasi, dan supaya sesudah jatuhnya kelas-kelas reaksioner di Jerman, perjuangan melawan burjuasi itu sendiri dapat segera dimulai.

Kaum Komunis mengarahkan perhatiannya terutama kepada Jerman, sebab negeri itu sedang berada dekat pada saat revolusi burjuis yang mesti akan berlangsung dalam syarat-syarat peradaban Eropa yang lebih maju dan dengan suatu proletariat yang jauh lebih maju daripada proletariat di lnggeris dalam abad ketujuhbelas, dan proletariat di Perancis dalam abad kedelapanbelas, dan oleh karena itu revolusi burjuis di Jerman tidak lain hanya akan menjadi pendahuluan dari suatu revolusi proletar yang segera akan menyusul.

Pendeknya, dimana-mana kaum Komunis menyokong tiap gerakan revolusioner menentang susunan tatatertib sosial dan politik yang sekarang. [i]

Dalam segala gerakan ini mereka mengemukakan masalah milik sebagai masalah yang pokok bagi tiap gerakan, tidak pandang derajat perkembangannya pada waktu itu.

Akhirnya, mereka bekerja dimana saja untuk persatuan dan kerukunan partai-partai demokratis di semua negeri.

Kaum Komunis tidak sudi menyembunyikan pandangan-pandangan dan cita-citanya. Mereka menerangkan dengan terang-terangan bahwa cita-citanya dapat dicapai hanya dangan membongkar dengan kekerasan segala syarat sosial yang sedang berlaku. Biarkan kelas-kelas yang berkuasa gemetar menghadapi revolusi Komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan suatu apapun kecuali belenggu mereka. Mereka akan menguasai dunia.

Kaum buruh sedunia, bersatulah!

donesia)

0 Alasan Mengadili Soeharto


Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI

WACANA untuk memulihkan nama baik Soeharto kembali disuarakan oleh Partai Golkar, pada saat Indonesia semakin menderita karena persoalan ekonomi yang kian sulit. Seakan-akan mantan Presiden yang berkuasa semasa Orde Baru itu tidak menanggung kesalahan atas keterpurukan ekonomi yang terjadi belakangan ini. Dalam situasi demikian, tuntutan untuk mengadili Soeharto perlu diteriakkan lagi. Tidak perlu ditunda-tunda lagi.

Pada bulan Januari 2003 Komnas HAM telah membentuk Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto. Tim itu telah menyelesaikan laporan bahwa Soeharto terlihat dalam pelanggaran HAM selama ia berkuasa. Setelah tertunda sekian lama, masih penting dan relevan saat ini untuk mengadili mantan orang kuat Orde Baru itu. Mengapa penting segera mengadili Soeharto?

Pertama, sudah diperoleh berbagai indikasi tentang pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh Soeharto, baik by commission maupun by omission.

Kedua, pengadilan akan membuktikan bahwa hukum itu tidak pandang bulu. Siapa saja termasuk Presiden bisa diadili. Bila terlaksana, hal ini merupakan angin segar bagi dunia hukum di tanah air yang masih dilanda kemarau berkepanjangan.

Ketiga, proses hukum ini akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Bila dalam persidangan, Soeharto dinyatakan tidak bersalah, namanya akan berkibar lagi di tengah masyarakat. Bila terbukti bersalah, sebaiknya ia diberi amnesti. Dengan demikian ia sehari pun tidak akan menghuni sel penjara seperti halnya putranya Tommy Soeharto.

Keempat, dengan demikian masyarakat tidak berprasangka buruk kepadanya dan keluarganya. Dengan membiarkan kasus ini mengambang, ia akan dicap atau dipandang oleh masyarakat dengan tudingan yang belum tentu tepat seperti melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan melanggar HAM. Perlu diakui bahwa ia telah melakukan pembangunan ekonomi yang secara fisik lebih maju daripada Presiden sebelumnya. Namun prestasinya ini—kalau boleh disebut demikian—diliputi awan mendung kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya di masa pemerintahannya.

Kelima, bagi bangsa dan negara ini juga baik sekali bila kasus yang menimpa presiden pertama Sukarno tidak terulang lagi. Dulu dengan adanya TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 Presiden Sukarno dikesankan membantu kudeta yang mencoba menggulingkan dirinya sendiri. Tentu hal ini tidak masuk akal. Tetapi bagi masyarakat kesannya bahwa ia terlibat dalam G30S. Seandainya Presiden Sukarno diadili tahun 1967 saya yakin ia akan dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

Bung Karno meninggal dalam kondisi mengenaskan karena tidak mendapat perawatan kesehatan sebagaimana semestinya. Sekarang keadaannya jauh lebih bagus, Soeharto dengan uang sendiri atau dengan biaya negara mendapat pemeriksaan kesehatan dari dokter terbaik di negeri ini.

Keenam, untuk penulisan sejarah di sekolah, sebaiknya hal-hal yang kelam pada masa lalu dapat diungkapkan. Apakah betul mantan Presiden era Orde Baru yang memerintah lebih dari 30 tahun itu terlibat KKN atau melanggar HAM?

Ketujuh, Soeharto sudah berusia lebih dari 80 tahun. Usia ini sudah melampaui usia rata-rata orang Indonesia. Semuanya di tangan Tuhan. Namun sebaiknya kita—meminjam istilah Aa Gym—”menggenapkan ikhtiar” agar secepatnya perkara ini diputuskan.

Kedelapan, Soeharto masih sehat, ia masih sempat membesuk para bekas Menterinya yang sakit seperti Sudharmono atau melayat bila ada mantan pembantunya yang meninggal.

Kesembilan, kini sudah ada fasilitas teleconference, ini dapat dimanfaatkan. Kalau harganya dianggap mahal, pengadilan dilakukan di rumah Soeharto di Cendana. Jaksa senior Djoko Moeljo pernah melakukan hal yang sama di daerah.

Kesepuluh, Orde Reformasi perlu memisahkan diri dan membedakan diri dengan Orde Baru. Caranya dengan memutuskan kesinambungan praktek korupsi dan pelanggaran HAM masa lalu di antaranya dengan mengadili para pelakunya terutama yang termasuk top level.

Ada kalangan yang berpendapat bahwa bila dilakukan pengadilan HAM adhoc terhadap Soeharto mungkin masyarakat akan resah atau terjadi konflik antara kelompok pendukung dan anti Soeharto. Ketakutan itu tak perlu muncul bila alasan yang masuk akal disampaikan kepada masyarakat.

Pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto ini bukan arena balas dendam. Justru ini demi rasa keadilan jutaan korban yang telah terlanggar haknya sebagai manusia selama ini. Siapa pun yang bersalah harus dihukum.

Bila masih ada rasa dendam, masak tokoh seperti Ali Sadikin mengusulkan agar Soeharto diberi amnesti setelah diadili.

Kalau masih dendam, tentu para korban rezim Orde Baru itu senang sekali bila Soeharto masuk bui, tetapi malahan mereka menyarankan agar kepala negara memberikan pengampunan (seusai proses pengadilan).

Di pengadilan akan terbukti apakah seseorang bersalah atau tidak.Bila kesalahan bersalah dan dijatuhi hukuman, saya pribadi berpendapat sebaiknya ia diberi amnesti oleh Presiden mengingat usianya yang sudah lanjut. Apakah pemberian amnesti itu dikaitkan dengan penyerahan sebagian harganya bagi rakyat itu seperti yang pernah diusulkan Amien Rais itu soal teknis nantilah.

Namun jika terbukti bersalah, dan dihukum, ini merupakan pelajaran yang paling berharga bagi segenap bangsa itu untuk menghormat HAM di dalam menjalankan pembangunan, sekaligus untuk membuktikan bahwa hukum memang tidak pandang bulu.

Tujuannya semata-mata agar pelanggaran HAM itu tidak terulang dan korban jutaan manusia tidak lagi berjatuhan di masa datang. Hanya dengan cara ini bangsa kita dapat menyelesaikan persoalan masa lalu dengan baik dan melangkah ke masa depan dengan tanpa beban sejarah. R

Sabtu, 26-November-2005, 02:43:51 WIB

TAN MALAKA (1897-1949)

GERILYAWAN REVOLUSIONER YANG LEGENDARIS

Tan Malaka –lengkapnya Ibrahim Datuk Tan Malaka—menurut keturunannya ia termasuk suku bangsa Minangkabau. Pada tanggal 2 Juni 1897 di desa Pandan Gadang –Sumatra Barat—Tan Malaka dilahirkan. Ia termasuk salah seorang tokoh bangsa yang sangat luar biasa, bahkan dapat dikatakan sejajar dengan tokoh-tokoh nasional yang membawa bangsa Indonesia sampai saat kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Moh.Yamin dan lain-lain.

Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang orisinil, berbobot dan brilian hingga berperan besar dalam sejarah perjaungan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia mendapat julukan tokoh revolusioner yang legendaris.

Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Syarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya.

Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran (hobby) mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum kromo (lemah/miskin). Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar.

Perjaungan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh.

Seperti dikatakan Tan Malaka pad apidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”.

Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskow diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI.

Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang saangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso. Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digul Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun.

Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibukota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis “Menuju Republik Indonesia”. Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Cina, April 1925. Prof. Moh. Yamin sejarawan dan pakar hukum kenamaan kita, dalam karya tulisnya “Tan Malaka Bapak Republik Indonesia” memberi komentar: “Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah….”

Ciri khas gagasan Tan Malaka adalah: (1) Dibentuk dengan cara berpikir ilmiah berdasarkan ilmu bukti, (2) Bersifat Indonesia sentris, (3) Futuristik dan (4) Mandiri, konsekwen serta konsisten. Tan Malaka menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam sekitar 27 buku, brosur dan ratusan artikel di berbagai surat kabar terbitan Hindia Belanda. Karya besarnya “MADILOG” mengajak dan memperkenalkan kepada bangsa Indonesia cara berpikir ilmiah bukan berpikir secara kaji atau hafalan, bukan secara “Text book thinking”, atau bukan dogmatis dan bukan doktriner.

Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.

Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana.

Semua karya Tan Malaka danpermasalahannya dimulai dengan Indonesia. Konkritnya rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang “text book thinking” dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dicetuskan sejak tahun 1925 lewat “Naar de Republiek Indonesia”.

Jika kita membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (“Gerpolek”-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan kita temukan benang putih keilmiahan dan keIndonesiaan serta benang merah kemandirian, sikap konsekwen dan konsisten yang direnda jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangan implementasinya.

Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu.

Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi republik Indonesia akibat Perjanjian Linggarjati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta. Dan pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka gugur, hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan “Gerilya Pembela Proklamasi” di Pethok, Kediri, Jawa Timur.

Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Sukarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional. (Bek)

onny Melencio dan Reihana Mohideen

Kritik terhadap Strategi Politik - Militer

Sumber: 'Critique of The Politico-Military Strategy', LINKS ed. 17, Januari-April 2001

Penerjemah: Bhono & Erna, November 2001

Versi Online: Situs Indo-Marxist (http://come.to/indomarxist), Desember 2001

Sejumlah formasi partai di Philipina, seperti PMP (Partai Pekerja Philipina), RPM (Partai Pekerja Revolusioner) dan PMLP (Partai Marxists-Leninists Philipina), mengadopsi strategi "politico-military" (pol-mil) sebagai sebuah reaksi atas strategi perang rakyat berkelanjutan-nya Partai Komunis Philipina (CPP). Hal ini ditegaskan sebagai sebuah kombinasi perjuangan politik dan militer, dengan perjuangan militer memegang peran kedua atau subordinat dari perjuangan politik.

'Pol-mil' biasanya berarti pembentukan sebuah kelompok kecil atau unit bersenjata, kebanyakan di daerah perkotaan, yang menjalankan operasi bersenjata khusus seperti pembunuhan atas seorang pejabat dari kelas penguasa, pengeboman, sabotase, 'pengambilalihan' dan tindakan hukuman lainnya atas seseorang atau kelompok tertentu.

Untuk kelompok-kelompok ini, 'pol-mil' telah dipilih pada level strategi. Beberapa kelompok juga menjalankan strategi dengan mengambil model Vietnam. Saat ini waktunya kita memperjelas isi dari beberapa kombinasi model Vietnam.

Pol-Mil Vietnam

Pemimpin Partai Komunis Vietnam (VCP) memandang pol-mil bukan sebagai strategi melainkan 'sebagai bentuk fundamental atas kekerasan revolusioner' selama perang pembebasan nasional di negara mereka.

Menurut Truong Chinh, seorang anggota politbiro VCP:

...revolusi Vietnam selalu menggunakan kedua bentuk-perjuangan politik da perjuangan bersenjata-pada tahap insureksi dan memenangkan kekuatan...kekuatan bersenjata dikombinasikan dengan kekuatan politik, perjuangan bersenjata dikombinasikan dengan perjuangan politik-sebagai bentuk fundamental dari kekerasan revolusioner di negara kami.[i]1

Bagi VCP, strategi revolusioner terdiri dari menentukan musuh, motif kekuatan revolusioner dan sekutu bagi proletar pada setiap tahap strategi dari revolusi. Pol-mil di sisi lain, adalah sebuah bentuk perjuangan (atau sebuah kombinasi dari bentuk perjuangan) yang biasanya digabungkan dengan taktik.

Disini pointnya adalah untuk menggambarkan perbedaan antara sebuah strategi dan taktik partai. Seandainya ada yang memilih sebuah bentuk (atau kombinasi dari berbagai bentuk) dari perjuangan pada level strategi, resikonya adalah meniadakan atau membuang bentuk aksi terkait lainnya yang juga penting untuk pengembangan tujuan jangka panjang partai (kepentingan terbesar dari strategi). Propaganda dan pembangunan partai , misalnya, sama pentingnya dengan bentuk pol-mil dalam membangun dan mengembangkan muatan revolusioner partai.

Tetapi bahkan jika kita mengambil pol-mil Vietnam sebagai strategi, ada dua hal yang harus kita perjelas:

1. 'Strategi pol-mil' Vietnam bukanlah 'strategi perang rakyat berkelanjutan (PPW)' nya Mao seperti yang selalu diinginkan CPP. Bukan strategi 'Desa mengepung kota', ' membangun basis merah' di desa hingga kekuatan bersenjata revolusioner siap untuk menguasi kekuatan politik di kota-kota penting, 'daerah penting perjuangan adalah di desa' dan lain sebagainya.

Ketakutan demi ketakutan bagi CPP adalah: strategi VCP menjadi insureksioner!-meskipun mengkombinasikan perjuangan politik dan perjuangan militer baik di desa maupun kota. Menurut Truong Chinh, kombinasi ini 'seharusnya tentu saja sebagai kombinasi perjuangan politik (sebagai contoh, pemogokan politik besar-besaran, pemogokan sekolah-sekolah, pemogokan pasar, pemogokan pekerja kantor, pertemuan politik dan demonstrasi, demonstrasi bersenjata untuk menunjukkan kekuatan, dsb) dan serangan bersenjata' di desa dan di kota2

Bagi Vietnam, karakter insureksioner revolusi adalah jelas. Insureksi menegaskan kombinasi pol-mil. Sehingga: 'harus mencapai kombinasi perjuangan militer dan politik hingga ke level tertinggi: kombinasi dari tindakan sebelum, selama dan sesudah insureksi; selama insureksi untuk memenangkan kekuatan seperti dalam perang untuk pembebasan; di desa dan kota demikian juga antara kota dan desa; dalam merancang operasi, taktik dan strategi dalam perang pembebasan. Bentuk tertinggi dari kombinasi ini adalah penyerangan besar-besaran dengan insureksi besar-besaran3

2. 'Strategi pol-mil' Vietnam bukan berarti kombinasi dari keduanya di segala bidang. Bagi Truong-Chinh, 'Dari 1936 hingga 1939, saat menghadapi bahaya fasisme dan perang agresif oleh fasis, dan menyiapkan berbagai kesempatan untuk melawan musuh, partai kita menjadi basis bagi pembangunan 'kekuatan politis' massa. Hal ini berarti kemampuan untuk mengkombinasikan aksi legal dan ilegal, 'Termasuk penggunaan Ruang Perwakilan Rakyat' dan 'Dewan Kolonial', dsb, untuk memicu sebuah gerakan atas perjuangan politik dari kota ke desa'4

Jadi, hal ini hanya selama pendahuluan perang dunia kedua bahwa pemberontakan bersenjata mulai bersikap di Vietnam. Dari situ, Truong-Chinh berkata:

Partai kita dimajukan dari perjuangan politik menjadi mobilisasi untuk perjuangan bersenjata, dari organisasi massa politis menjadi bangunan kekuatan paramiliter rakyat (self defence units untuk pembebasan nasional, unit pertempuran pertahanan diri, unit gerilyawan dari pasukan pembebasan nasional dan pasukan pembebasan). Sebagaimana kombinasi kedua bentuk perjuiangan politik dan bersenjata selama tahun-tahun persiapan untuk pemberontakan, selama masa sebelum pemberontakan dan tepat pada bulan Agustus 1945 pemberontakan besar5 .

Di Vietnam, kombinasi kedua bentuk perjuangan politik dan bersenjata lahir selama perang pembebasan nasional pada tahun 1939-1945 ( dan diakhiri oleh revolusi Agustus yang gemilang). Dan kemudian bentuk kombinasi dilakukan kembali pada saat agresi penjajah Perancis pada tahun 1945-1954. Pada periode ini, Truong menyebut, 'Kekerasan revolusioner rakyat terwujud dalam kombinasi perjuangan politik dan bersenjata, dengan menonjolkan perjuangan bersenjata'6

Jadi jelas bahwa meskipun kombinasi perjuangan politik dan bersenjata merupakan bentuk fundamental dari kekerasan dalam revolusi Vietnam, 'Begitu juga mereka (menonjol) menurut situasi konkrit yang berlaku dalam tiap periode atau tiap daerah'7

VCP berlaku sangat spesifik selama periode saat kombinasi pol-mil menjadi bentuk pokok revolusioner. Pol-mil dijalankan kembali saat melakukan perlawanan terhadap penjajah Perancis (yang memimpin pembebasan wilayah utara) dan selama agresi imperialis Amerika di wilayah selatan. VCP mencatat bahwa 'strategi' dikembangkan tidak hanya dengan kombinasi perjuangan politik dan militer saja, tetapi juga dengan membangun perjuangan diplomatik.

Saat yang tepat untuk memulai perjuangan bersenjata atau militer lebih jauh diperjelas kembali oleh pimpinan VCP:

Dalam rangka revolusi, seseorang mutlak harus memobilisasi massa untuk melakukan perjuangan politik dalam segala bentuk, dengan demikian mendidik, membesarkan hati dan mengorganisir mereka; mengembangkan partai dan organisasi politik massa (untuk membangun 'tentara politis massa'. Hanya pada beberapa hal, saat kondisi bervariasi, seseorang harus membangun kekuatan bersenjata rakyat revolusioner dan memicu sebuah perjuangan bersenjata. Organisasi politis massa membentuk basis kekuatan tentara rakyat.8

Pol-Mil Filipina

Karenanya, 'strategi pol-mil' menjadi maju oleh sejumlah kelompok kiri di Filipina (sebenarnya beberapa kelompok lebih banyak bicara daripada perbuatan) secara substansi berbeda dengan model Vietnam. Menunjukkan sekali lagi kecenderungan beberapa kelompok untuk menciptakan sebuah skema 'mendunia' sebuah bentuk strategi tanpa mempertimbangkan situasi atau konteks yang mana sebuah bentuk telah terbangun secara sukses.

Strategi pol-mil versi Filipina memasukkan formasi kelompok gerilyawan kota yang menjalankan operasi 'pertempuran tunggal' melawan perwakilan individu atau institusi kelas penguasa dalam bentuk pembunuhan, pemboman, sabotase, 'pengambilalihan' dan tindakan hukuman lainnya.

Hebatnya, tujuan dari tindakan ini diakui untuk membantu atau menstimulasi aksi massa, meskipun sejumlah tindakan memberi dampak dramatis, seperti pengakuan RPM atas pengeboman sebuah perusahaan minyak pada saat harga minyak meningkat, atau sebagai sebuah 'pelajaran' atau 'penghindaran lebih dulu' dari kapitalis dan polisi yang menyerang buruh dengan kekerasan, seperti kebanyakan operasi yang dijalankan oleh Alex Boncayao Brigade (ABB) di daerah industri Metro Manila. ('Pengambilalihan' adalah hal lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan dana bagi gerakan revolusioner)

Samasekali tidak memberi dampak politik yang jelas dan jauh dari gerakan massa, aksi-aksi ini, bagaimanpun juga, memiliki tendensi menjadi ultra-kiri dan lebih sebagai ukuran menyedihkan daripada menambahkan bagian dari perjuangan politik.

Disini strategi pol-mil-atau lebih bergengsi dengan komponen militer sebagai strategi-merujuk pada tindakan teror individu yang diciptakan untuk mengacaukan negara, menciptakan dampak dramatis, memberi 'peringatan' atau 'pelajaran' pada kapitalis dan polisi dan menekan kelas penguasa atau perwakilan individu) untuk mengubah kebijaksanaan yang sesuai dengan massa atau gerakan massa

Terorisme dan Teror sebagai taktik

Komponen pol-mil dalam strategi ini berarti menggunakan teror sebagai sebuah bentuk kekerasan revolusioner melawan kekerasan reaksioner oleh negara mewakili kelas penguasa. Marxis memahami kebutuhan akan kekerasan revolusioner dan oleh karenanya tidak menentang penggunaan teror (atau aksi gerilya) di kota dan desa jika situasi membutuhkan semacam tindakan. Tetapi kita harus memperjelas kondisi dan syarat-syaratnya yang mengijinkan dilakukannya suatu tindakan.

Pertama, kita perlu mengklarifikasi pandangan kita mengenai terrorisme atau aksi terror yang ditingkatkan pada level strategi.

Dalam kondisi Philipina, kita bisa menyebut sebagai sebuah contoh strategi menghasut dengan gerakan menyulut sebuah peperangan, sebuah kelompok SosDem, pada saat periode kediktatoran Marcos. Strategi selanjutnya dengan meningkatkan aksi pembakaran rumah, peledakan bom, dsb, dengan tujuan untuk mengacaukan dan melumpuhkan perangkat perang rezim" sejak protes damai tidak dimungkinkan dalam sistem ini". Tipe terrorisme ini bukan kaum proletar tapi kaum bourjuis kecil, individualis dan gaya tindakan elitis. Seperti liberalisme, hal ini menunjukan kurang kepercayaan diri yang fundamental atas potensi massa untuk mencapai perubahan politik atau sosial melalui aksi mereka sendiri. Terrorisme sebagai sebuah strategi yang tidak memiliki tempat dalam gerakan sosialis revolusioner atau gerakan Marxis.

Kedua, tentang terror sebagai sebuah taktik. Mampukah sebuah gerakan Marxis mengadopsi terror sebagai sebuah gaya tindakan meskipun bersifat sekunder atau subordinat terhadap perjuangan politik (lebih tepatnya apa yang disebut strategi Pol-Mil kita)?

Apabila menjadi sekunder atau subordinat terhadap strategi perjuangan politik "berarti bahwa tujuannya adalah untuk menstimulai atau mengilhami perjuangan massa, apa yang dikatakan Lenin selama perdebatan panjang dengan kaum bourjuis kecil sosialis revolusioner pada th 1902. Lenin mengkritik mereka atas pembunuhan pejabat Tsar kaum Sipyagin (meskipun dia mengakui tindakan itu sebagai sebuah tindakan yang menarik simpati paling tidak seluruh kesadaran politik kaum pekerja). Lenin mengklarifikasi sikap oposisinya:

Tanpa sedikitpun mengingkari kekerasan dan terrorisme secara prinsipil-kami tidak menolak penggunaan aksi terror secara prinsipil (SM)-, kami dituntut kerja untuk mempersiapan semacam pasukan terhadap kekerasan sebagaimana yang telah diperhitungkan untuk menimbulkan partisipasi langsung dari massa dan yang menjamin partisipasi itu.9

Lenin memperlihatkan bahwa jenis tindakan "perang tunggal" kaum sosialis revolusioner ini telah dengan segera berdampak terhadap menciptakan sebuah sensasi kehidupan yang pendek, sementara secara tidak langsung hal itu menimbulkan sikap tak acuh dan penantian yang pasif (terhadap massa) untuk penderitaan selanjutnya.10

Trotsky, yang menjadi komandan Tentara merah pada saat Revolusi Rusia, menilainya dalam pengertian :

Terrorisme individu justru tidak dapat diterima sebagai alasan bahwa itu menurunkan massa dalam kesadaran mereka sendiri, satukan ketidakberdayaan mereka dan balikan mata mereka dan berharap untuk sebuah kekuatan besar penuntut balas dan pembebas yang suatu hari akan datang dan menyelesaikan misinya.11

Dia menambahkan:

Partai kaum proletar bukan mengambil metode secara artifisial seperti membakar gudang, merencanakan pemboman, sabotase kereta api, dll. agar supaya mampu menaklukan pemerintahannya sendiri. Meskipun sukses...penaklukan dengan cara militer tidak akan membawa pada kesuksesan revolusioner, sebuah kesuksesan yang sesungguhnya hanya oleh gerakan independen kelas proletar12 .

(Beberapa kelompok mungkin mendapatkan kutipan Trotsky kami yang bisa di cela dan menjadi bukti bahwa kami kaum Trotsky-sebuah fitnah yang berkembang terhadap kami oleh CPP. Cukup untuk dikatakan bahwa kami mengetahui kami kaum Trotsky. Kami mengkritik keras terhadap pandangan terakhir tentang"revolusi permanen" sementara kami mengakui kontribusinya yang besar sekali terhadap teori Marxis karya-karyanya seperti Sejarah Revolusi Rusia dan Revolusi Dikhianati).

Hal ini juga mencatat pelajaran bahwa antara sebuah operasi militer yang heroik (dari 'tipe perang tunggal) dan sebuah demonstrasi politis, Lenin mempertimbangkan yang terakhir sebagai sebuah 'aksi revolusioner sejati' dibandingkan dengan sebelumnya. Selama pemogokan di Rostov on Don (1902) di mana 6 pekerja terbunuh dan upacara pemakaman mereka sebagai alasan untuk demonstrasi politik para pekerja, Lenin melakukan ini untuk mengatakan menentang pernyataan dari kaum Sosialis Revolusioner bahwa pekerja itu mati dengan sia-sia begitu saja:

(SR mengatakan bahwa) Hal itu mungkin bisa lebih bijaksana jika ke enam kawan yang telah menyerahkan hidupnya dalam sebuah upaya dalam kehidupan individual polisi yang kejam... bagaimanapun, kami berpendapat bahwa hanya gerakan massa (demonstrasi politik-SM), di mana kesadaran politik dan aktivitas revolusioner yang terus meningkat secara terang-terangan menyatakan pada seluruh klas pekerja, yang layak disebut tindakan revolusioner sejati dan mampu sungguh-sungguh mendorong setiap orang yang berjuang demi revolusi Rusia.13

Ketika terror bisa diterima

Jika Marxis menolak terrorisme sebagai strategi dan bahkan menolak terror sebagai taktik, Kapan penggunaan aksi terror bisa diterima?

1. Menurut Lenin, ketika berdasarkan perhitungan yang menimbulkan keterlibatan langsung massa dan menjamin keterlibatannya. Berarti, pada saat sebuah tindakan kecil militer yang mendukung aksi massa, ketika menjadi subordinat pada dan ditopang oleh aksi yang poulis atau oleh perjuangan massa. Ketika pada kenyataanya hampir sebagian dari gerakan massa, atau ketika aksi itu sendiri adalah permulaan untuk mendapatkan suatu karakter massa. Bagi Lenin:

Terror merupakan salah satu dari bentuk tindakan militer yang mungkin benar

benar cocok dan essensial pada kepastian waktu dalam peperangan, memberikan kepastian negara terhadap pasukan dan adanya kepastian kondisi. Tetapi poin yang penting adalah bahwa terror, pada saat ini, (perhatikan, siapa saja yang mengakui strategi PolMil !-SM) adalah bukan berarti mengusulkan seperti sebuah operasi tentara di medan pertempuran, sebuah operasi yang lebih dekat hubungannya dengan dan diintegrasikan pada seluruh sistem perjuangan, tapi sebagai sebuah bentuk serangan berkala yang independen tidak berhubungan dengan angkatan bersenjata apapun14 .

Hal ini yang dikenal dan disebut Lenin untuk penerapan aksi gerilya pada 1905-1906 (contoh; selama puncak revolusi rusia I). Tetapi kemudian Lenin mengenal ini sebagai "bagian, bersifat sekunder dan alat bantu pada bentu utama dari perjuangan massa (yang mengambil bentuk karakter memobilisasi massa) seperti pemogokan yang politis dengan perlawanan barikade lokal, perlawanan barikade massa dan pemberontakan bersenjata, perjuangan parlementer damai, pemberontakan sebagian militer, pemberontakan sebagian petani. 15

Dalam kecamannya pada kaum populis SR (yang telah membangun "daerah otonomi dan kelompok bersenjata bawah tanah" melakukan operasi militer di kota-kota), Lenin mengatakan bahwa hanya ketika RSDLP (Partai Sosialis Revolusioner Rusia Lenin) yang langsung memimpin massa yang mampu merapikan perjuangan bersenjata jalanan.16

Bagi kaum Marxis, sudah jelas bahwa tindakan terrorisme itu (aksi gerilya) harus menjadi subordinat dan disokong oleh perjuangan massa. Sebagaimana terrorisme di sini tidak akan lama halnya. Perbedaannya adalah sangat fundamental ketika hal itu menjadi bagian dan paket terhadap meradikalisasi gerakan massa.

2. Selama periode "tahap revolusioner terbuka",masing-masing; periode insureksi, kebangkitan atau perang sipil. Kondisi ini menjadi faktor utama dalam mendorong sebagian kecil aksi militer yang membantu aksi massa. Bagaimanapun, aksi ini terpisah dari perjuangan massa dan hanya sebagai pelampiasan/kenekatan sekelompok kecil atau beberapa individu, misal; kaum Ultra Kiri dalam karakter politiknya. Aksi semacam itu tidak memajukan tapi hanya menghalangi perkembangan perjuangan massa saja.

Pengalaman orang-orang Vietnam merupakan pelajaran bagi kita bahwa kombinasi PolMil yang dilakukan oleh VCP berkembang hanya pada saat periode insureksi yang didorong oleh agresi imperialis yang sebenarnya (melalui invasi langsung dan pendudukan). Pengalaman Rusia dimana Lenin dan Bolsheviks memerlukan aksi gerilya di kota-kota terjadi pada puncak revolusi 1905. ( Lenin menggunakannya lagi th 1906 karena Ia pikir kebangkitan akan berlanjut). Penggunaan aksi gerilya, bagaimanapun, tetap sekunder terhadap perjuangan massa-pemogokan politis, barikade massa dan bahkan perjuangan parlementer yang menarik keterlibatan massa.

Jika semangat insureksi diantara massa merupakan syarat bagi perjuangan PolMil, suatu situasi perang sipil merupakan syarat untuk tumbuh dan berhasil baik. Perang sipil adalah sebuah perang, dan sudah menjadi hukumnya. Dalam perang sipil, peledakan bom, sabotase, dan bentuk-bentuk terror lainnya tidak dapat dihindari. Perang sipil merupakan suatu macam situasi perjuangan massa yang paling besar, dan biasanya ditandai oleh kombinasi pemberontakan spontanitas di tingkat lokal, sebuah kudeta berdarah oleh kekuatan kontra-revolusioner, pemogokan umum yang revolusioner, insureksi untuk merebut kekuasaan dan lain-lain.

Perang sipil merupakan situasi puncak dari perjuangan massa, yang meliputi tidak hanya situasi pra-revolusioner tapi sebuah satu keutuhan revolusioner dimana masalah merebut kekuasaan negara merupakan tujuan sesungguhnya bagi massa. Lalu, kita dapat memetakan situasi yang berkenaan pada tingkat perjuangan massa, atau di tingkat luas

CATATAN KRONOLOGIS SEKITAR PERISTIWA GERAKAN G.30 S/PKI


Di bawah ini adalah beberapa catatan ringkas dari saya, sekitar kejadian dan peristiwa baik yang saya alami maupun saya ketahui sekitar gerakan G.30S/PKI yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Singkatnya secara kronologis dan numerik dapat saya tuliskan disini sbb.:

Pertama, pada tanggal 1 oktober 1965 kurang lebih jam 06.00 pada saat saya sedang mandi, maka datanglah Brig.Jen Dr. Amino (Ka.Dep.Psychiatri RSGS Jakarta) yang dengan serta-merta memberitahukan tentang diculiknya Let.Jen. A.Yani beserta beberapa Jenderal lainnya oleh sepasukan bersenjata yang belum diketahuinya. Sesudah mandi, maka saya segera berangkat ke MBAD dengan mengenakan pakaian dinas lapangan.

Kedua, setibanya di MBAD dan setelah menampung beberapa berita dari beberapa sumber, maka oleh karena pada saat itu saya kebetulan sebagai Pati yang berpangkat tersenior, saya segera memprakarsai untuk mengadakan rapat darurat diantara para asisten Men./pangad atau wakilnya yang hadir pada saat itu di MBAD, yaitu para pejabat teras SUAD dari asisten Men.Pangad sampai asisten VII Men.Pangad termasuk Irjen P.U dan Pejabat Sekretariat.
Setelah menampung beberapa laporan dan keterangan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, maka rapat menyimpulkan: Secara positif bahwa Let. Jen. A.Yani beserta lima orang Jenderal lainnya telah diculik oleh sepasukan penculik yang pada saat itu belum dapat dikenal secara nyata.
Berikutnya, rapat memutuskan untuk menunjuk May.Jen Soeharto Pang.kostrad agar bersedia mengisi pimpinan AD yang terdapat vacuum. Melalui korier khusus, maka keputusan rapat kita sampaikan kepada May.Jen Soeharto di MAKOSTRAD.

Ketiga, pada hari itu juga tanggal 1 Oktober 1965 k.l jam: 09.00 saya menerima laporan dari MBAD yang mengatakan bahwa menurut siaran RRI saya ditunjuk oleh Presiden/Panglima tertinggi untuk menjabat sebagai carataker Men./Pangad. Oleh karena baru merupakan berita, maka saya tetap tinggal di Pos Komando MBAD untuk menunggu perintah lebih lanjut.

Keempat, bahwa pada hari itu juga tanggal: 1 Oktober 1965 sesudah saya menerima berita tentang penunjukkan saya untuk menjabat sebagai carataker Men./Pangad, maka berturut-turut datanglah utusan-utusan dari Presiden/Panglima Tertinggi yaitu:
1. Let.Kol.Inf. Ali Ebram, Kasi I Staf Resimen Cakrabirawa yang datang k.l jam: 09.30
2. Brig.Jen. TNI Soetardio, Jaksa Agung, bersama Brig.Jen. Soenarjo, Ka.Reserse Pusat Kejaksaan Agung yang datang bersama pada jam: 10.00 (k.l)
3. Kolonel Bambang Wijarnako, Ajudan Presiden/Pangti yang datang sekitar j am: 12.00.

Oleh karena saya sudah terlanjur masuk dalam hubungan komando taktis dibawah May.Jen. Soeharto (vide titik 2 di atas), maka saya tidak dapat secara langsung menghadap dengan tanpa seidzin May.Jen. Soeharto sebagai pengganti Pimpinan AD saat itu.
Atas dasar panggilan dari utusan-utusan tersebut di atas, sayapun berusaha mendapatkan idzin dari May.Jen Soeharto. Akan tetapi May.Jen Soeharto selalu melarangnya saya untuk menghadap Presiden/Pangti dengan alasan bahwa dia (May.Jen. Soeharto) tidak berani[/i] mereskir[/i] (menjamin,ed) kemungkinan tambahnya Jenderal lagi apabila dalam keadaan yang sekalut itu saya pergi menghadap Presiden. Saya tetap menaati perintahnya untuk tinggal di MBAD.

Kelima, pada malam hari berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965 k.l. jam: 19.00 saya dipanggil rapat oleh Jenderal Nasution, KSAB di Markas KOSTRAD untuk menghadiri rapat.
Kecuali Jenderal Nasution yang hadir, juga dihadiri oleh May.Jen Soeharto, May.Jen Moersyid, May.Jen Satari dan Brig.Jen Oemar Wirahadikusumah.

Jenderal Nasution secara resmi menjelaskan, bahwa saya mulai ini hari ditunjuk oleh Presiden/Pangti untuk menjabat sebagai carataker Men./Pangad, yang selanjutnya menanyakan kepada saya bagaimana pendapat saya secara pribadi.
Saya menjawab, bahwa sampai saat itu saya sendiri belumlah menerima pengangkatan secara resmi secara hitam di atas putih. Maka saya berpendapat agar sementara waktu belum dikeluarkannya pengangkatan resmi (tertulis) dari Presiden/Pangti entah nantinya kepada siapa di antara kita, lebih baik kita menaruh perhatian kita dalam usaha menertibkan kembali keadaan yang darurat pada saat itu yang ditangani langsung oleh Pang.Kostrad (May.Jen Soeharto) yang juga kita percayakan untuk sementara menggantikan pimpinan AD.
Akan tetapi mengingat pada saat itu suara dan kesan dari media massa yang memuat berita-berita adanya usaha untuk menentang keputusan Presiden/Pangti tentang penunjukkan saya sebagai carataker Men./Pangad. Maka oleh Jenderal Nasution saya diminta agar pada tanggal 2 Oktober 1965 pagi mengadakan wawancara pers yang direncanakan di Senayan. Saya bersedia.

Keenam, tanggal 2 Oktober 1965, menjelang waktu saya akan mengadakan wawancara pers, maka tiba-tiba May.Jen Soeharto dan saya mendapatkan panggilan dari Presiden/Pangti yang pada saat itu sudah meninggalkan pangkalan udara Halim Perdana Kusumah dan menempati kembali di Istana Bogor. Oleh karena itu, maka wawancara pers saya tunda waktunya.
May.Jen Soeharto bersama saya dan Brig.Jen Soedirgo (Dan Pomad) segera berangkat menghadap Presiden/Pangti di istana Bogor. Di istana Bogor diadakan rapat di mana hadir pula Bpk. Leimena, Bpk. Chaerul Saleh, Martadinata, Omardani, Cipto Yudodiharjo, Moersyid, M.Yusuf, dan beberapa menteri lagi.
Keputusan rapat: Presiden/Pangti memutuskan, bahwa pimpinan AD langsung dipegang oleh Pangti, sedangkan May.Jen Soeharto diperintahkan untuk menjalani tugas operasi militer, kemudian kepada saya ditugaskan sebagai carataker Men./Pangad dalam urusan sehari-hari (Daily Duty).

Ketujuh, tanggal 14 Oktober 1965, setelah melalui macam-macam proses kejadian, maka May.Jen Soeharto diangkat menjadi kepala staf AD dengan membentuk susunan stafnya yang baru. Kedudukan saya menjadi Pati diperbantukan kepada KASAD.

Kedelapan, tanggal 16 Februari 1966 atas perintah KASAD May.Jen Soeharto saya ditahan di Blok P Kebayoran Baru Jakarta dengan tuduhan terlibat dalam G.30-S/PKI, dengan surat perintah penangkapan/penahanan No.37/2/1966, tanggal 16 Februari 1966.

Kesembilan, dengan perubahan status penahanan dari Ketua Team Pemeriksa Pusat, tersebut dalam surat Perintahnya No.Print. 018/TP/3/1966 saya mendapatkan perobahan penahanan rumah mulai pada tanggal 7 Maret 1966.

Kesepuluh, dengan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan No.Print. 212/TP /1/1969, tanggal 4 Maret 1969 saya kembali ditahan di Inrehab NIRBAYA Jakarta yang tetap dalam tuduhan yang sama.

Kesebelas, dengan Surat Keputusan Menteri HANKAM/Panglima ABRI yang tersebut dalam Surat Keputusan No. Kep./E/645/1I/1970, tanggal 20 November 1970, yang ditanda tangani oleh Jenderal M. Panggabean, saya mulai dikenakan skorsing dalam status saya sebagai anggota AD, yang berikutnya pada bulan Januari 1970 saya sudah tidak menerima gaji skorsing dan hak penerimaan lainnya lagi. Sedangkan Surat Pemberhentian ataupun Pemecatan secara resmi dan keanggotaan AD ini pun sampai sekarang belum/ tidak pernah saya terima.

Keduabelas, atas dasar Surat Keputusan dari Panglima KOPKAMTIB yang tersebut dalam surat No.SKEP /04/KOPKAM/I/1981, maka dalan pelaksanaannya oleh KA. TEPERPU tersebut dalam Surat Perintahnya No. SPRIN,-481/1I/1981 TEPERPU, saya baru dibebaskan dari tahanan pada tanggal16 Februari 1981.

Jadi kalau saya perhatikan tanggal, bulan dan tahun mulai dan berakhirnya saya mengalami penahanan adalah selama waktu 15 (limabelas) tahun, tanpa kurang atau pun lebih, yaitu dari tanggal 16 Februari 1966 sampai pada tanggal 16 Februari 1981.

Ketigabelas, selama waktu saya ditahan, sepanjang waktu limabelas tahun itu, saya merasa belum pernah mengalami pemeriksaan melalui proses dan pembuatan berita acara yang resmi. Saya hanya menjalani interogasi secara lisan, yang di lakukan oleh Tim Pemeriksa dari TEPERPU pada tahun 1970. Sesudah itu saya tidak pernah diinterogasi lagi, sampai saatnya saya dibebaskan pada 16 Februari 1981.

Keempatbelas, untuk waktu berikutnya, maka apa, di mana, dan bagaimana yang dapat saya perbuat/lakukan sebagai seorang yang tanpa berstatus, polos selagi telanjang tanpa hak milik materi barang sedikit pun yang bernilai, yang memungkinkan untuk melanjutkan amal- kebaktian saya pada Tanah Air dan Bangsa, yang pernah saya rintiskan dalam turut serta mulai Perang Kemerdekaan 1945 yang tanpa absen itu? Segala penjuru lapangan kerja tertutup untuk kehadiranku, justru aku dipandang sebagai orang yang beratribut bekas tahanan G.30-S /PKI, bahkan mungkin menurut persepsi mereka, saya ini sebagai "dedengkot" nya G.30-S/PKI dari segala aspek.

Saya harus berani menelan pil, yang sepahit ini, dan harus pula berani membaca kenyataan dalam hidup dan penghidupan saya yang telah menjadi suratan dan takdir llahi kepada saya sebagai umatnya. Manusia tak kuasa mengelak dari segala apa, yang telah dikehendakkan-Nya dan digariskan-Nya, justru DIA -lah sebagai SANG MAHA DALANG, yang memperagakan umatnya sebagai anak wayang di pentas pakeliran kehidupan dunia ini.

Saya harus mengetahui diri, ditempat, di saat dan dalam keadaan apa dan bagaimana saya ini. Saya harus dapat menguasai dan membunuh waktu, betapapun kegiatan saya sehari hari itu saya utamakan lebih dahulu demi kepentingan rumah tangga dan keluarga yang masih tersisa di rumah.

Terus terang saja kalau saya merasa malas dan enggan untuk berkunjung dan berkomunikasi dengan bekas rekan perjuangan, teman atau pun kenalan yang dahulunya saya anggap dekat/ akrab. Justru bagi mereka, yang tidak mengetahui ujung-pangkal dalam duduk perkara, saya tiada setapak pun mau maju mendekat dan bertatap muka secara hati ke hati. Kebanyakan lalu pergi menyelinap dan menghindar, yang mungkin ada merasa takut disorot, yang akibatnya dapat merugikan diri.

Namun tidak sedikit pula, bekas rekan-rekan seperjuangan dan teman/kenalan, yang masih mau berkunjung ke rumah saya, sungguh pun tempat tinggal saya sekarang ini di pinggiran kota, yang sebagian perjalanannya harus ditempuh dengan jalan kaki. Di antaranya saya merasa terkesan dengan kunjungan Letjen(P) Soedirman anggota Dewan Pertimbangan Agung, yang pada suatu malam buta berkenan meluangkan kakinya, untuk mengunjungi saya di rumah Kramatjati yang sesempit itu.
Saat pertama bersua kembali dengan saya, sedikitpun saya tidak melihat adanya perubahan wajah, sebagaimana wajah cerah amikal selagi sikapnya yang brotherly/fatherly, sebagaimana yang mula-mula saya mengenal beliau sebagai rekan Komandan Resimen yang tersenior. Beliau mengutamakan rasa kemanusiaannya dari pada rasa sebagai perwira tingginya. Beliau terkenal rajin berkunjung kepada keluarga anak buah, yang suaminya sedang mengalami penahanan, atau pun yang ditinggal bertugas operasi oleh suaminya. Beliau pun tidak ada rasa ragu mengunjungi bekas bawahannya yang berada dalam tahanan. Toleransi terhadap penderitaan teman atau pun anak buah bagi beliau tidak pernah menutup mata dan telinga, lepas dari persoalan atau pun perkara, yang sedang mereka pertanggung-jawabkan masing-masing.

Sikap yang layak terpuji dan dihargai oleh khalayak orang timur, kalau orang itu dapat berteladan pada panutan sikap dan sifat, sebagaimana yang dimiliki Letjen(P) Soedirman itu. Maka kunjungan yang semacam itulah yang selalu dapat membasahi, ibarat embun yang menyiram hati saya.

Jakarta, 1 April 1989

Pembuat catatan kronologis,

Ttd.
Pranoto Reksosamodra.


Sumber dari buku : Memoar Mayor Jendral Raden Pranoto Reksosamodra.
BAGIAN KE ENAMBELAS
Halaman 245 sampai dengan 255, ip
X. TENTANG PENGGABUNGAN ANTARA KERJA LEGAL DAN ILLEGAL

52. Pekerjaan sehari‑hari Partai Komunis berubah sesuai dengan perkembangan tahap proses revolusioner. Pada dasarnya, baik partai legal ataupun ilegal harus mengarahkan pada tipe yang sama dari struktur partai.

Partai harus diorganisasi sedemikian rupa sehingga ia selalu berada dalam posisi mampu menyesuaikan diri secara cepat dalam setiap perubahan kondisi perjuangannya.

Partai Komunis harus berkembang menjadi organisasi perjuangan, yang pada satu sisi, mampu menghindari perjuangan terbuka melawan musuh yang lebih unggul kekuatannya, dan disisi lain mampu mengambil keuntungan dari kelemahan musuh serta menyerangnya dari sudut yang paling tidak diduga olehnya. Adalah suatu kesalahan besar bagi partai untuk mempertaruhkan segala‑galanya pada pemberontakan, pertempuran‑pertempuran jalanan maupun aksi massa yang spontan dalam menanggapi penindasan ekstrim dari musuh. Kaum Komunis harus memersiapkan dirinya menyongsong revolusi dalam segala situasi dan harus selalu siaga tempur, karena memang sangat sulit untuk mengetahui sebelumnya kapan suatu gerakan akan tumbuh dan kapan ia akan melewati masa‑masa surut. Dan walaupun kita bisa melakukannya, namun kecepatan, desakan dan arah perubahannya tidak memungkinkan kita melakukan reorganisasi secepat‑cepatnya.

53. Partai-partai Komunis legal di negeri-negeri kapitalis biasanya tidak memahami pentingnya pekerjaan untuk menyiapkan partai dalam menghadapi penggulingan revolusioner, perjuangan bersenjata dan perjuangan illegal.

Partai-partai semacam ini tidak dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan illegal, mereka menganggap bahwa mereka bisa bekerja secara legal dalam periode waktu yang panjang. Oleh karena itu, struktur yang mereka susun hanya untuk memenuhi kebutuhan perjuangan legal sehari-hari.

Di lain pihak, partai-partai illegal, sering tidak trampil untuk merebut peluang aktivitas politik legal. Padahal aktivitas legal inilah yang memungkinkan partai untuk menjalin kontak yang sesungguhnya dengan massa revolusioner. Organisasi-organisasi semacam ini akan cenderung menjadi sekelompok konspirator yang menghabiskan waktunya untuk pekerjaan sia-sia.

Kedua kecenderungan di atas adalah salah dan harus diluruskan. Setiap Partai Komunis legal harus diorganisasi sedemikian rupa sehingga, jika ia harus bekerja di bawah tanah, ia akan siap untuk melanjutkan perjuangannya. Dan, di atas segala-galanya, ia pun harus selalu bersiaga untuk menghadapi pecahnya revolusi. Sebaliknya setiap Partai Komunis illegal harus merebut peluang politik yang diciptakan oleh perkembangan gerakan buruh legal, sehingga, dengan bekerja keras, ia akan sanggup mengorganisasi dan memberikan kepemimpinan yang sesungguhnya terhadap massa revolusioner. Arahan politik bagi kerja legal maupun illegal tetap berada di tangan satu sentral partai.

54. Di kalangan partai legal maupun illegal sering muncul pandangan bahwa pekerjaan organisasional, Komunis bawah tanah (illegal) adalah bertujuan membentuk dan menjaga organisasi militer tersendiri, yang terpisah dari aspek-aspek pekerjaan dan organisasi partai lainnya. Ini adalah pandangan yang salah. Selama periode pra-revolusi, pembentukan organisasi militer kita harus dituntaskan melalui kerja Partai Komunis secara keseluruhan. Partai sendiri secara keseluruhan, harus menjadi organisasi ala militer yang berjuang demi revolusi.

Jika pembangunan organisasi-organisasi militer revolusioner ini dilakukan secara terpisah dan prematur, mereka akan cenderung mengalami demoralisasi dan kehancuran karena tidak ada arahan kerja langsung dari partai.

55. Tentu saja merupakan hal yang penting bagi partai illegal untuk melindungi para anggota dan organisasinya selama kampanye politik tertentu. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk mencegah penyusupan agen-agen polisi rahasia, yakni dengan cara penyimpanan daftar anggota secara rahasia, penarikan iuran dan distribusi bahan bacaan secara, hati-hati dan sebagainya. Partai illegal tidak bisa begitu saja menggunakan bentuk-bentuk organisasi yang terbuka, seperti yang diterapkan dalam partai-parta1 legal, untuk menjalankan kerja konspirasinya. Akan tetapi, melalui praktek ia dapat mempelajari penggunaan metode kerja terbuka ini.

Setiap tindakan harus dilakukan untuk mencegah bergabungnya orang-orang yang tak terpercaya ke dalam partai. Penggunaan metode-metode ini tergantung dari tingkat legalitas maupun illegalitas partai. Salah satu metode yang banyak memberikan hasil secara memuaskan adalah sistem pencalonan. Hal ini telah terbukti di banyak tempat dan bisa diterapkan di bawah sejumlah kondisi tertentu. Sistem pencalonan ini dilakukan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh satu atau dua kawan anggota partai. Sementara itu, keanggotaan penuh hanya akan diberikan jika calon yang bersangkutan telah berhasil menjalankan tugas partai yang diberikan kepadanya.

Kaum borjuasi secara tak terelakkan akan berusaha menyusupkan mata-mata maupun agen‑agen provokatornya ke dalam organisasi illegal. Elemen-elemen seperti ini harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan kecermatan.

Metode untuk memerangi antek mata-mata borjuasi tadi adalah dengan menggabungkan pekerjaan illegal dan legal mereka secara maksimum. Ujian yang paling baik untuk memilih siapa-siapa saja yang bisa diandalkan, berani, sungguh-sungguh berkesadaran revolusioner, enerjik, berketrampilan dan dapat dipercaya dalam kerja-kerja illegal adalah dengan cara menempatkan orang-orang tersebut dalam pekerjaan revolusioner legal, dalam jangka yang relatif panjang.

Partai massa legal pun harus sepenuhnya disiapkan untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Mereka harus mempersenjatai dan menyiapkan diri bagi pekerjaan-pekerjaan illegal (sebagai contoh, ia harus belajar menyimpan daftar anggotanya, menghancurkan dokumentasi surat menyurat, menyimpan dokumen di tempat‑tempat rahasia, belajar berkonspirasi dan sebagainya).

56. Oleh karena itu, seluruh pekerjaan partai harus dilakukan sedemikian rupa sehingga ia mampu bersiaga dalam situasi pra-revolusioner, yakni meletakkan dasar-dasar yang kuat dan mengkonsolidasikannya demi kepentingan revolusi. Adalah sangat penting bagi pimpinan Partai Komunis, sebagai pimpinan seluruh aktivitas organisasi, harus dibimbing dengan persyaratan-persyaratan revolusioner, sehingga ia akan jelas menentukan langkah apa yang harus diambilnya. Ini bukanlah tugas yang mudah, namun bukan alasan bagi kepemimpinan Komunis untuk mengabaikannya.

Bahkan sebuah partai yang terorganisasi dengan baik pun akan dihadapkan pada situasi yang sulit dan rumit, jika dituntut melakukan perubahan fungsi secara besar-besaran. Hal ini utamanya terjadi selama periode peningkatan situasi revolusioner. Partai kita akan dituntut memobilisir seluruh kskuatannya dalam jangka beberapa hari saja untuk menghadapi perjuangan revolusioner. Dan seringkali dalam waktu yang singkat partai tidak hanya dituntut untuk mengerahkan kekuatannya sendiri namun ia harus juga mengerahkan organisasi-organisasi lain yang bersimpati kepada partai maupun massa revolusioner lainnya yang belum terorganisasi. Ini belum termasuk soal pembentukan Tentara Merah. Akan tetapi, pada akhirnya kemenangan harus kita raih tanpa bantuan tentara yang terorganisasi; kemenangan harus dimenangkan oleh massa sendiri di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Karena sebab inilah, betapa pun heroiknya pekerjaan yang dilakukan, ia tidak akan berhasil meraih kemenangan jika partai tidak disiapkan dan diorganisasi dengan baik dalam menghadapi situasi seperti ini.

57. Organ kepemimpinan sentral revolusi seringkali terbukti tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya dalam menghadapi situasi revolusioner. Sejauh menyangkut pekerjaan‑pekerjaan di basis massa, kaum proletar umumnya mampu melakukan pekerjaan revolusionernya dengan baik. Namun kekacauan justru sering bersumber di markas besar komite pemberontakan revolusioner. Kadang-kadang tidak ada pembagian kerja secara memadai. Jaringan komunikasi seringkali diorganisasi dengan buruk, dimana ia lebih banyak membawa beban ketimbang menjadi asset dan sumber informasi yang handal. Fasilitas transportasi, kantor pos rahasia, markas-markas rahasia dan mesin cetak selebaran seringkali tidak dalam keadaan baik. Di lain pihak, para agen provokator juga menggunakan kesempatan ini untuk melakukan aksi-aksi provokasinya.

Kelemahan-kelemahan seperti ini tidak bisa dihindari jika partai tidak mengorganisasi grup khusus untuk menjalankan pekerjaan ini. Intelejen militer membutuhkan training khusus dan pengetahuan praktis. Untuk itu, kegiatan kontra-intelejen pun membutuhkan hal yang sama dalam menghadapi agen‑agen polisi rahasia.

Sebuah sistem komunikasi rahasia hanya akan berfungsi secara efesien dan handal jika ia telah dioperasikan dalam jangka yang relatif panjang. Untuk menangani aktivitas revolusioner yang khusus ini, setiap Partai Komunis perlu melakukan persiapan, sekecil apa pun itu.

Dalam sejumlah kasus, sistem ini bisa dikerjakan dengan cara‑cara legal, yakni dengan memanfaatkan aparatus-aparatus tertentu, sebagai contoh: aparatus bawah tanah yang mengorganisas1 jasa pelayanan pos dan informasi, transportasi, akomodasi dan semacamnya, bisa kita bangun melalui kerja pendistribusian selebaran-selebaran legal atau melalui hubungan surat menyurat di surat kabar legal.

58. Organisator Komunis harus memperlakukan setiap anggota partai dan pekerja revolusionernya sebagai prajurit militan masa depan yang akan menghadapi pecahnya revolusi. Oleh karenanya, organisator harus menempatkan kaum buruh dalam seksi partai serta memberinya tugas yang akan melatih mereka dalam peranannya di perjuangan dan posisinya di masa depan. Tugas yang diberikan haruslah berdaya guna, yang benar-benar dibutuhkan organisasi, dan bukan sekedar menjadi ajang penempaan yang tidak dimengerti anggota. Yang harus dicamkan adalah bahwa, bagi setiap Partai Komunis, ini merupakan cara persiapannya yang terbaik untuk menghadapi tugas-tugas besar yang menghadang mereka dalam perjuangan finalnya. Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965 [Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita]


Oleh Eep Saefulloh Fatah


Universitas Indonesia
(eepsf@yahoo.com.)


Salah satu episode sejarah kita yang masih remang-remang, bahkan gelap, dan karenanya mengundang kontroversi yang tak habis-habis hingga kini adalah “Gerakan 30 September 1965” (G30S1965) – atau “Gerakan 1 Oktober” (Gestok), atau apapun Anda mau menamainya *[1]. Salah satu pertanyaan utama yang jawabannya hingga sekarang masih kabur dan menggantung adalah: Siapa sesungguhnya dalang dari gerakan itu? Partai Komunis Indonesia (PKI), Sukarno, Soeharto, Angkatan Darat (AD), kekuatan(-kekuatan) asing, atau siapa?

Di masa Orde Baru, ketika negara memposisikan dirinya sebagai pemonopoli tafsir atas sejarah, kita hanya diperkenankan mengakses satu versi tunggal produk negara. Menurut versi ini, pihak yang paling bertanggung jawab atas G30S1965 adalah PKI. Singkatan G30S/PKI pun dimassalkan sebagai penamaan resmi peristiwa itu.

Sepeninggal Soeharto, dalam rentang waktu lebih dari tujuh tahun ini, negara tak lagi berkuasa menjadi pemonopoli tafsir atas sejarah. Maka beragam versi tentang episode gelap sejarah ini pun mulai termasalkan, bisa diakses secara leluasa oleh masyarakat. Berbagai literatur yang berusaha memotret peristiwa tersebut dengan perspektif yang beragam dan dalam beberapa hal saling bertentangan, diterjemahkan dan diterbitkan ulang. Belakangan, kekayaan pemahaman kita atas peristiwa itu bahkan diperkaya dengan terbitnya sejumlah memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang tokoh-tokoh yang sedikit banyak berkaitan – langsung maupun tidak – dengan peristiwa itu. Maka, sebetulnya secara otodidak siapapun bisa melakukan rekonstruksi atas episode sejarah yang belum juga terang itu.

Sekalipun demikian, sejatinya belum ada upaya resmi, terlembagakan yang sungguh-sungguh, sistematis, terorganisasi, seksama untuk melakukan rekonstruksi sejarah di seputar peristiwa tragis itu. Tulisan ini berusaha menggarisbawahi urgensi rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 untuk mendudukkan sejarah secara patut sebagai pijakan penting bagi perebutan masa depan yang lebih demokratis, adil, dan terbuka.

Memfokuskan diri pada diskusi soal dalang G30S1965, tulisan ini akan dibuka dengan pengungkapan kembali berbagai versi yang sempat beredar tentang G30S1965. Bagian berikutnya merekonstruksikan perdebatan yang terjadi di penghujung Orde Baru (akhir 1980-an hingga akhir 1990-an) yang dikristalisasi oleh terbitnya versi resmi Orde Baru yang lebih dikenal sebagai Buku Putih. Akhirnya, akan digarisbawahi unsur-unsur gelap dalam sejarah G30S1965 yang masih tersisa sepeninggal Soeharto hingga hari ini. Masih terus tersisanya sisi-sisi gelap ini menggarisbawahi betapa penting dan mendesaknya rekonstruksi sejarah atas peristiwa G30S1965 itu.

*[1] Tulisan ini akan menggunakan istilah Gerakan 30 September (G30S) sebagai istilah yang netral, bertolak dari fakta sejarah bahwa geger berdarah di tahun 1965 ini memang bermula secara konret dari gerakan yang terjadi pada 30 September 1965. Istilah lain, misalnya G-30-S/PKI, akan digunakan sejauh memang tercantum dalam kutipan langsung dari literatur yang digunakan.

Beragam Versi

Sebagai sebuah peristiwa besar, G30S1965 telah mengundang perdebatan politik dan akademik yang cukup ramai. Berikut adalah beberapa contoh analisis terkemuka mengenai peristiwa berdarah itu yang ditulis oleh beragam kalangan dengan beragam perspektif.

[1] Artikel Hall dan Cornell Paper

Tak lama setelah peristiwa G30S1965, setidaknya ada dua analisis yang muncul dari pengamat asing yang, menariknya, keduanya bertentangan. Dalam Reader's Digest edisi November 1966, Clerence W. Hall menggambarkan G30S1965 sebagai manuver PKI dan Sukarno untuk melanjutkan skenario politik yang telah mereka susun selama Demokrasi Terpimpin. Dalam versi Hall, PKI dan Sukarno adalah dalang di belakang peristiwa berdarah itu.

Nyaris bersamaan dengan publikasi tulisan Hall, muncul Cornell Paper; makalah Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth McVey berjudul A Preliminary Analysis of The October 1, 1965, Coup in Indonesia (1966). Anderson dan McVey menyimpulkan bahwa G30S1965 adalah persoalan intern Angkatan Darat. PKI bukanlah dalang. Menurut versi ini keterlibatan PKI terjadi dalam saat-saat akhir, itupun karena PKI "dipancing untuk masuk" dan akhirnya benar-benar terseret masuk. Keterlibatan PKI, menurut Cornell Paper, hanya bersifat insidental belaka.

Banyak yang meragukan kesahihan artikel Hall maupun Cornell Paper. Kedua analisis ini dibuat pada saat Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) masih menyidangkan para pelaku G30S1965 dan banyak dokumen belum terungkap. Wajar jika Cornell Paper -- yang memang lebih terkenal ketimbang artikel Hall -- pun mendapatkan reaksi dari pelbagai penjuru.

[2] Bantahan terhadap Cornell Paper

Dari dalam negeri, dua tahun setelah publikasi Cornell Paper, muncul bantahan dari Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh melalui buku The Coup Attempt of The September Movement in Indonesia (1968). Ismail Saleh dan Notosusanto membantah versi Anderson dan McVey dengan menunjukkan bahwa PKI lah yang mendalangi kup yang gagal di penghujung September itu.

Menurut versi ini, Angkatan Darat sama sekali tidak menduga akan terjadi peristiwa berdarah itu. Dengan begitu, versi ini membantah analisis Anderson dan McVey bahwa peristiwa itu adalah ekspresi persoalan intern di dalam tubuh Angkatan Darat.

Pada tahun yang sama (1968) terbit pula buku John Hughes berjudul The End of Soekarno. A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild. Buku ini menunjukkan G30S1965 lebih sebagai kup PKI daripada persoalan intern Angkatan Darat. Hughes -- sebagaimana Ismail Saleh dan Notosusanto -- melihat militer sebagai penyelamat keadaan, bukan dalang di belakang tragedi besar itu.

Bantahan terhadap Cornell Paper juga datang dari Anthonie C.A. Dake melalui dua karyanya: In The Spirit of Red Banteng dan The Deviuos Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putch. Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko. Dake menilai bahwa Sukarno lah dalang G30S1965. Sukarno -- menurut Dake -- tidak sabar menghadapi tokoh-tokoh Angkatan Darat yang tidak suka program revolusinya. Melalui konspirasinya dengan kekuatan komunis -- "musuh" Angkatan Darat sepanjang Demokrasi Terpimpin -- Sukarno merasa perlu untuk melakukan "pembersihan".

Versi Dake tersebut memperoleh dukungan antara lain dari David Lowenthal seorang profesor ahli Soviet-Jerman. Dengan mendasarkan diri pada dokumen-dokumen otentik pemeriksaan Widjanarko, Lowenthal menunjukkan secara eksplisit keterlibatan Sukarno dalam G30S1965. Menurut Lowenthal -- sebagaimana dikutip Soerojo (1989; xxvii) -- Sukarno mengkreasi peristiwa itu untuk menghilangkan kerikil-kerikil yang mengganjal jalannya "revolusi yang belum selesai".

[3] Keterlibatan Amerika

Versi lain mengungkapkan CIA sebagai dalang di belakang peristiwa G30S1965. Versi ini antara lain diungkapkan melalui sebuah tulisan Peter Dale Scott -- Guru Besar Universitas California, Berkeley -- yang termuat dalam Pacific Affairs (1984).

Setelah publikasi versi Dale, pada Juli 1990, kontroversi soal keterlibatan CIA kembali diungkap oleh Kathy Kadane, wartawati kantor berita States News Service Amerika Serikat. Kadane menyatakan bahwa CIA lah yang memberikan daftar 5000 nama tokoh PKI kepada TNI Angkatan Darat pada 1965. Tokoh-tokoh yang ada dalam daftar itulah yang kemudian dihabisi seusai kegagalan G30S1965.

Sebelum muncul artikel Kadane, ada bahan lain yang mengungkapkan keterlibatan CIA, yakni buku CIA-KGB yang ditulis oleh Celina Beldowska dan Jonathan Bloch (1987). Dalam buku ini tertulis tegas: "pada 1965, CIA dengan sukses mengorganisir kampanye propaganda untuk menggulingkan Sukarno".

Dua belas tahun sebelum terbitnya buku Beldowska dan Bloch -- tepatnya April 1975 -- dalam Konferensi "CIA dan Perdamaian Dunia," Winslow Peck (analis intelijen Dinas Keamanan AU Amerika) secara gamblang juga mengungkap keterlibatan CIA. Peck menyebut penggulingan Sukarno di akhir 1960-an adalah sukses CIA yang disokong oleh pelbagai pihak pro-Barat di Asia, terutama Asian Regional Organization.

Versi keterlibatan Amerika -- terutama melalui CIA -- tersebut ditentang oleh sejumlah kalangan. Dari kalangan resmi pemerintah AS, Marshall Green -- Duta Besar Amerika di Jakarta yang menyaksikan sendiri perpindahan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto -- mengajukan bantahan melalui bukunya Dari Sukarno ke Soeharto: G 30 S - PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar (1992).

Dalam ulasannya -- dengan bahasa diplomasi yang kental -- Green menilai G30S1965 memiliki kaitan dengan gerakan komunis internasional yang saat itu memang sedang menggencarkan perluasan ideologi komunis di Asia tenggara, terutama melalui Vietnam dan Indonesia. Green bahkan menunjuk adanya sejumlah indikasi keterlibatan RRC di belakang manuver PKI yang gagal itu.

Howard Palfrey Jones, mantan Dubes Amerika untuk Indonesia sebelum Green, juga memaparkan versi yang serupa. Dalam bukunya Indonesia: The Possible Dream (1971) Jones menggambarkan G30S1965 sebagai kudeta abortif kekuatan komunis di Indonesia untuk melenyapkan pimpinan teras Angkatan Darat serta lebih lanjut membangun pemerintahan kiri. Amerika, di mata Jones, tidak ikut serta mengkreasi kudeta itu atas nama kepentingan politik apa pun.

Dari kalangan akademisi, bantahan semacam itu pernah datang dari H.W. Brands, asisten profesor pada sebuah Universitas di Texas. Melalui artikelnya, "The Limits of Manipulation: How the United States Didn't Topple Sukarno" (termuat di Journal of American History edisi Desember 1989), Brands membantah keterlibatan Washington dalam penumbangan Sukarno.

Dengan menggunakan bahan yang sebagian besar diperoleh dari perpustakaan Lyndon B. Johnson, Brands misalnya mengungkapkan betapa Amerika "tidak mengenal Soeharto". Atas dasar itu, menurut Brands, adalah tak mungkin Amerika ada di belakang penggulingan Sukarno di penghujung 1960-an itu.

Debat di Penghujung Orde Baru:

Soegiarso, Manai, dan Buku Putih

Dalam rentang waktu sekitar satu dekade terakhir Orde Baru, ada setidaknya dua perdebatan besar yang terjadi mengenai dalang G30S1965. Pertama, perdebatan yang terus berlanjut hingga akhir tahun 1980-an di sekitar penerbitan buku Soegiarso Soerojo, Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai. Kedua, kontroversi yang meramaikan terbitnya dua buku: karya Manai Sophiaan, Kehormatan Bagi yang Berhak, dan Buku Putih yang diterbitkan Sekretariat Negara (1996).

Pandangan Soegiarso tentang G30S1965 tertulis di halaman 391 bukunya: "Kudeta itu dilakukan PKI dengan dukungan dari luar dan dari dalam negeri, di samping dukungan diam-diam dari Kepala Negara yang kebetulan juga seorang Marxis konsekuen sejak muda."

Untuk mendukung pandangannya, Soegiarso menunjukkan argumen untuk mendukung teori berperannya PKI, adanya pelbagai dukungan terhadap PKI dan keterlibatan Sukarno. Dasar argumentasi Soegiarso kebanyakan didasarkan pada bukti-bukti yang tersertakan dalam keputusan-keputusan MPRS soal pidato Nawaksara Sukarno dan pelengkapnya maupun pada sejumlah indikasi yang ditemui Soegiarso dalam praktek Demokrasi Terpimpin.

Lebih jauh Soegiarso bahkan sampai pada kesimpulan: "Maka menurut penulis, segalanya memang sudah diatur rapi, bertahun-tahun sebelumnya, berdasarkan suatu skenario tertentu. Siapa sutradaranya, menurut nalarku ya Pemimpin Besar Revolusi itu sendiri" (hal. 392).

Soegiarso menguatkan tesisnya ini dengan menunjukkan betapa Sukarno tidak bersikap tegas menghadapi pemberontakan PKI 1948, memberi angin bagi pembesaran PKI sehingga berhasil menjadi salah satu partai di antara empat besar dalam Pemilu 1955, membangun Demokrasi Terpimpin yang memberi peluang kepada PKI untuk berkembang melalui konsep "kabinet berkaki empat", selalu memihak dan melindungi PKI dalam Demokrasi Terpimpin. Peranan Sukarno dalam G30S1965, menurut Soegiarso, adalah puncaknya.

Buku Manai Sophiaan mengajukan versi yang bertentangan dengan versi Soegiarso. Manai secara gamblang menuturkan-ulang versi Sukarno sendiri tentang G30S1965. Bahwa peristiwa berdarah itu terjadi karena tiga faktor: (1) keblinger-nya pemimpin PKI; (2) lihainya kekuatan Barat atau kekuatan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme); dan (3) adanya "oknum yang tidak benar".

Menurut Manai, para pemimpin PKI menjalankan gerakan itu tanpa persetujuan dari bawah. Mereka terjebak oleh isu kudeta Dewan Jenderal. Berbeda dengan versi resmi selama ini -- yang menganggap PKI sendirilah yang merekayasa isu Dewan Jenderal itu -- Manai mencurigai intelijen Barat sebagai perekayasa isu.

Para pemimpin PKI kemudian keblinger karena khawatir dengan kemungkinan kudeta yang akan dijalankan oleh para jenderal Angkatan Darat. Maka Biro Khusus PKI pun mendahuluinya dengan Gerakan 30 September. Karena kekhawatiran itu pula -- menurut Manai -- PKI kemudian menjadikan para jenderal AD sebagai sasaran utama dan pertama yang harus mereka bersihkan.

Lebih lanjut Manai juga menyebut soal kedekatan Amerika dengan pihak AD (A.H. Nasution adalah nama yang disebut Manai sebagai jenderal AD yang dekat dengan Amerika itu). Pihak-pihak yang dekat dengan Amerika inilah yang disebut Sukarno (dan juga Manai) sebagai "oknum yang tidak benar".

Dengan memaparkan kedekatan Amerika-AD ini, Manai sepertinya ingin menunjukkan bahwa Amerika memang memiliki peran dalam pemanasan suhu politik saat itu. Para pemimpin PKI kemudian terpancing untuk mempercepat sebuah gerakan untuk menyelematkan kepentingan PKI di tengah suhu politik yang makin panas. Sementara Sukarno -- dalam pandangan Manai -- tidak terlibat dalam pergolakan yang terjadi sebagai akibat memanasnya hubungan PKI dengan Angkatan Darat itu. Sukarno tidak mengetahui, apalagi menjadi dalang, gerakan yang dilakukan para pemimpin PKI yang keblinger itu. Sukarno -- simpul Manai -- tak terlibat G30S1965.

Jika Soegiarso dan Manai sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang tegas dan eksplisit, Buku Putih menghindari penyimpulan semacam itu. Buku Putih memang secara gambling menunjuk PKI sebagai dalang G30S1965. Berbagai anasir yang terlibat dalam gerakan ini, menurut Buku Putih, merupakan bagian dari kudeta (gagal) yang dikendalikan oleh PKI. Namun, berbeda dengan buku Manai dan Soergiarso yang memposisikan diri secara tegas menunjukkan dengan terang ketidakterlibatan dan keterlibatan Sukarno dalam G30S1965, Buku Putih mengambil posisi yang lebih "tersamar".

Dari Buku Putih tidak akan kita temui tuduhan tegas soal keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S1965. Bab VII buku ini -- dengan judul "Sikap Presiden Sukarno terhadap Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia" -- hanya menunjukkan fakta-fakta sejarah tentang ucapan dan tindakan Sukarno di seputar peristiwa itu.

Dalam konteks itu Ada tiga alinea penting dalam Bab ini. Yakni:

"Kenyataan yang terlihat dengan jelas adalah bahwa, baik pimpinan PKI maupun jajaran Biro Khusus PKI memanipulasikan secara cerdik untuk kepentingan PKI dan gerakan komunisme internasional seluruh peluang yang terbuka oleh kebijaksanaan politik Presiden Sukarno yang terpusat pada konsepsi Nasakom" (hal. 141).

"Pada periode epilog G-30-S/PKI, banyak sikap/tindakan Presiden Sukarno yang bernada membela atau menguntungkan G-30-S/PKI. Sikap dan tindakan Presiden Sukarno tersebut, bahkan identik dengan saran-saran D.N. Aidit yang disampaikan melalui suratnya kepada Presiden Sukarno, setelah D.N. Aidit melarikan diri dan bersembunyi di Jawa Tengah" (hal. 147).

"Apa yang dilakukan oleh Presiden Sukarno setelah gagalnya G-30-S/PKI adalah mengarah kepada menyelamatkan organisasi PKI dan paham komunisme sebagaimana diinginkan oleh D.N. Aidit" (hal. 150).

Dalam mengembangkan ketiga alinea penting itu, Buku Putih menyikapi keterkaitan Sukarno dengan G30S1965 dalam beberapa sikap berikut. Pertama, G30S1965 dinilai oleh Buku Putih sebagai klimaks dari manuver PKI untuk mengarahkan jalannya perpolitikan Demokrasi Terpimpin menuju "kemenangan PKI dan gerakan komunisme internasional". Dalam konteks ini, Sukarno tidak dinilai (secara eksplisit) sebagai aktor yang aktif dalam manuver itu.

Sukarno hanya dieksplisitkan sebagai seorang aktor politik yang pasif. Sukarno hanya memberi peluang kepada PKI untuk memenuhi ambisi politiknya itu melalui konsepsi Nasakom. PKI lah yang dengan cerdik memanfaatkan konsepsi Sukarno itu untuk tujuan dan ambisi politiknya.

Inilah yang membedakan Buku Putih dengan buku Manai dan Soegiarso. Jika Manai sama sekali membersihkan nama Sukarno, Soegiarso sebaliknya menempatkan Sukarno sebagai dalang, Buku Putih berhenti pada "kesimpulan yang mencari aman".

Kedua, Buku Putih hanya memberi informasi mentah tentang sikap Sukarno di seputar peristiwa G30S1965. Buku Putih tidak menuding Sukarno, melainkan hanya mengajukan sejumlah indikasi tegas yang menunjukkan betapa Sukarno bersikap sangat lunak terhadap pelaku G30S1965. Sukarno -- yang hanya menganggap peristiwa besar itu sebagai "kejadian biasa dalam revolusi" -- dinilai kompromistis terhadap para pelaku kudeta yang gagal itu.

Ketiga, Buku Putih menampilkan -- sambil menyayangkan -- tindakan Sukarno yang membela PKI dan faham komunis dalam epilog peristiwa G30S1965. Buku Putih merepresentasikan sikap "pendukung Orde Baru" yang menyayangkan ketidakmauan Sukarno membumihanguskan PKI beserta kekuatan-kekuatan di seputarnya. Sebaliknya, Sukarno justru menunjukkan pembelaan yang tegas terhadap kekuatan komunis setelah kup PKI yang gagal itu.

Dalam kerangka itu, Buku Putih menyajikan sejumlah fakta yang menunjukkan sikap dan tindakan Sukarno yang lunak terhadap PKI bahkan cenderung menyelamatkan partai komunis dan faham komunismenya itu. (Lihat Tabel)

Tabel
Pernyataan Sikap dan Tindakan Sukarno yang Lunak terhadap PKI

Pernyataan Sikap
1 Pidato kepada KAMI, 12 Desember 1965
2 Pidato 13 Desember 1965
3 Pidato 18 Desember 1965
4 Pidato HUT Dwikora, 21 Desember 1965
5 Pidato di depan Delegasi GMKI, 24 Desember


Tindakan

1 Tidak menindak Men/Pangau Omar Dhani sebaliknya mengizinkan Omar Dhani menginap di Istana Bogor dan memberi penugasan ke luar negeri antara 19-10 s.d. 20-12-1965

2 Tidak mengambil tindakan hukum terhadap pimpinan pelaksanaan G-30-S/PKI, Brigjen Soepardjo

3 Tidak menindak Aidit bahkan memberi tanggapan positif terhadap surat Aidit dari persembunyiannya di Jawa Tengah

4 Mengizinkan Njoto (anggota Politbiro CC PKI) menyampaikan sikap PKI terhadap masalah G-30-S-PKI dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora (6-10-65). Bahwa G-30-S/PKI adalah gerakan intern AD dan PKI mendukung pembersihan di dalam Angkatan Darat

5 Sukarno yang berjanji akan memberikan political solution terhadap masalah G-30-S/PKI malah membentuk Kabinet 100 Menteri yang di dalamnya terekrut orang-orang yang jelas pro PKI.

6 Membubarkan KAMI pada 25 Februari 1966

7 Tatkala Sidang Umum IV MPRS memberi peluang kepada Sukarno untuk memberikan pengertian kepada rakyat tentang G-30- S/PKI, Sukarno justru menunjukkan keengganan dan kealpaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusionalnya; dan pertanggungjawaban Sukarno melalui pidato Nawaksara tidak cukup memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya G-30-S/PKI bahkan tidak menyinggung peranan PKI dalam gerakan tersebut.

Urgensi Rekonstruksi Sejarah 1965

Setelah kejatuhan Soeharto, 21 Mei 1998, jalan bagi rekonstruksi peristiwa G30S1965 mulai terbuka. Sejauh ini, telah terbentuk setidaknya tiga modus operandi bagi upaya rekonstruksi ini. Pertama, diskusi terbuka melalui media massa yang menghirup kebebasan baru setelah berbagai kebijakan liberalisasi pers dijalankan. Kedua, penerjemahan dan penerbitan ulang dalam bahasa Indonesia berbagai versi – yang antara lain diringkaskan di bagian terdahulu – yang sebelumnya tak diperbolehkan diakses oleh masyarakat. Ketiga, penulisan memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang para pelaku sejarah yang berkait langsung maupun tidak dengan peristiwa G30S1965.

Karena Soeharto sudah tak lagi berkuasa, maka salah satu spekulasi yang banyak didiskusikan melalui tiga modus operandi itu adalah kemungkinan keterlibatan Soeharto di dalam peristiwa berdarah itu. Di masa awal reformasi, misalnya, sejumlah diskusi mengarahkan fokusnya pada terbukanya kemungkinan bahwa Soeharto, tokoh yang selama ini dikenal sentral sebagai pembasmi PKI, bisa jadi terlibat atau paling tidak mengetahui tapi membiarkan kup berdarah tersebut.

Salah satu titik yang menjadi benang merah ke arah kesimpulan ini adalah kedekatan mantan presiden tersebut dengan tokoh-tokoh G30S1965, seperti Letkol Untung, Kol. Latief, dan Brigjen Soepardjo. Selain itu, Soeharto juga dikenal aktif di sebuah kelompok diskusi politik yang dikenal sebagai ''Kelompok Pathuk'', Yogyakarta di masa awal kemerdekaan. Di kelompok inilah ia mengenal Sjam Kamaruzaman dan Untung, dua tokoh lain yang menjadi tokoh kunci peristiwa G30S1965.

Pengakuan Latief melalui pledoi pengadilan Mahmilub pada 1978, yang antara lain mengaku telah memberitahu Soeharto mengenai ''Dewan Jenderal'' serta rencana sekelompok perwira untuk mencegah percobaan kup untuk menyingkirkan Bung Karno, juga disinggung dalam laporan berbagai media. Tabloid Adil misalnya, mengutip Latief: ''Saya sudah lapor kepadanya bahwa malam itu (30 September) sejumlah jenderal akan diculik.”

Diamnya Soeharto (tidak melaporkan soal ini ke MenPangab Letjen Ahmad Yani), kedekatannya dengan tokoh-tokoh kunci G30S1965, membuat sejumlah orang membuat hipotesis mengenai kemungkinan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tersebut. Sebetulnya, ini bukan hipotesis baru. W.F. Wertheim, dalam Whose Plot? New Light on The 1965 Events yang diterbitkan pada 1979, telah menulis bahwa plot G30S1965 dirancang oleh sebuah komplotan dalam klik Angkatan Darat: Sjam, Kepala Biro Chusus Central PKI, yang (menurut Wertheim) bertugas membangun jaringan di tubuh Angkatan Darat.

Menurut Wertheim, Biro Chusus bekerja bebas dari PKI sebagai partai dan organisasi. Aidit, Ketua Comite Central tak melaporkan kegiatan Sjam ke organisasi. Menurut tesis ini pula, klik antara Sjam dan Soeharto yang menyusup ke PKI itulah yang menjadi dalang dibalik peristiwa G30S1965.

Tentu saja diperlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut terhadap tesis itu. Tetapi, bagaimanapun, reformasi telah memberi peluang bagi upaya pembongkaran kembali data-data sejarah di seputar peristiwa penting ini. Dalam sebuah analisisnya, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mencatat bahwa ada enam sampai tujuh versi yang berkembang dalam diskusi di awal masa reformasi itu. Ada versi yang mengatakan PKI dalang peristiwa tersebut. Ada versi yang menyebut dalangnya Sukarno. Ada versi yang mengatakan peran Soeharto tidak bisa diabaikan begitu saja dalam peristiwa tersebut. Ada versi yang mengatakan dalangnya adalah satu klik di AD. Ada pula versi yang mengemukakan faktor eksternal, yakni keterlibatan CIA dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Siapa yang merancang dan mengendalikan G30S1965 adalah satu sisi gelap sejarah yang hingga kini belum juga berhasil dibuat terang. Dalam kerangka ini, dibutuhkan upaya rekonstruksi sejarah yang seksama sehingga bisa terbangun versi yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus secara politik.

Selain soal perancang dan pengendali G30S1965, sisi gelap lain yang perlu dibuat terang adalah mengenai jaringan pelaku, tentang mereka yang secara massif memang terlibat. Versi resmi pemerintah Orde Baru memposisikan siapa saja yang terkait dengan PKI atau bahkan sekadar gerakan kiri di masa itu, sebagai mereka yang terlibat dan mesti bertanggung jawab atas gerakan itu. Pendekatan gebyah uyah (generalisasi serta merta) ini terbukti mendatangkan masalah.*[2] Banyak sekali orang yang akhirnya diberi sanksi – yang bahkan berlapis-lapis hingga ke keturunan mereka secara bertingkat-tingkat – atas kesalahan yang tak mereka lakukan.

Sebagai akibat dari pendekatan yang tak bertanggung jawab itu, terparaktikkanlah perlakuan politik yang tak manusiawi terhadap mereka yang diberi stigma “komunis”. Maka, upaya rekonstruksi sejarah bukan saja dibutuhkan untuk mengklarifikasi siapa saja yang selayaknya dimintai pertanggungjawaban atas gerakan berdarah itu, melainkan juga untuk merehabilitasi status politik dan hukum dari banyak sekali orang yang telah dimintai pertanggungjawaban untuk peristiwa yang sejatinya mereka tak ikut terlibat di dalamnya.

Sisi gelap lainnya yang juga membutuhkan upaya rekonstruksi dan penjawaban-ulang tak main-main adalah soal jumlah korban. Sejauh ini tersedia data jumlah korban yang beragam.

Sumber-sumber resmi tentu saja menyebutkan jumlah korban yang minimal. Fact Finding Commission yang dibentuk segera setelah peristiwa G30S1965 terjadi, misalnya, menyebut jumlah korban 78.000 orang. Data itu jauh lebih kecil dari yang disebutkan oleh Kopkamtib – sebagaimana dikutip oleh Frank Palmos (“One Million Dead?”, The Economist, 20 Agustus 1966) dan Robert Cribb (ed., The Indonesian Killings of 1965-1966, 1990) – yang menyebutkan jumlah korban sebesar 1 juta jiwa.

Cribb (1999) sendiri menyebut 500.000 jiwa sebagai jumlah korban yang wajar. Sementara Iwan Gardono (dengan menjumlahkan dan merata-ratakan jumlah korban yang disebut oleh 39 literatur) menyebut angka 430.590 orang. Terlepas dari ketidaksepakatan mengenai jumlah korban itu, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk menelusuri kembali berbagai sumber sejarah yang tersedia guna memperoleh data jumlah korban yang kredibel.

Dalam konteks kontroversi peristiwa G30S1965 yang tak kunjung habis, Asvi Warwan Adam (2005) pun menyebut 1965 sebagai “tahun yang tak pernah selesai.” Pengaruh tahun 1965 hingga sekarang tak kunjung menyurut. Bukan hanya itu, implikasi peristiwa di tahun itu terhadap kehidupan sejumlah besar orang hingga saat ini masih terus berjalan. Sejumlah mantan tahanan politik akibat peristiwa 1965 itu, misalnya, masih terus mencari keadilan hingga sekarang.

Sejarah memang penting bukan ketika peristiwanya terjadi melainkan karena apa yang kemudian mengikutinya. Sejarah 1965 menjadi penting karena pengaruhnya terasa hingga waktu-waktu setelah itu, hingga saat ini. Celakanya, sejarah lazimnya dibuat oleh mereka yang menang. Setiap zaman pun akhirnya punya tuturan sejarah sesuai dengan pemegang kendali kekuasaan di masa itu. Lalu, bagaimana halnya dengan kita di hari ini, ketika demokratisasi terjadi dan semestinya kehidupan menjadi lebih transparan, terbuka dan bertanggung jawab?

Demokratisasi sejatinya adalah usaha untuk mereposisi para pemegang kekuasaan sehingga akhirnya penguasa sesungguhnya adalah orang banyak. Benar bahwa tak pernah ada system demokratis yang secara ideal menjadikan orang banyak sebagai pemegang kedaulatan politik tertinggi senyatanya dan sejatinya. Namun demikian, sistem yang lebih demokratis seyogianya memfasilitasi perumusan ulang sejarah atas nama tingkat kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas yang lebih terjamin.

Maka, selayaknya, atas nama peningkatan kualitas demokrasi, upaya rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 dilakukan segera secara terlembagakan, seksama, dan terorganisir.

Pemerintah selayaknya menugaskan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk segera membentuk tim yang independen secara politik dan kredibel secara akademik/intelektual yang beranggotakan para ilmuwan – khususnya sejarawan – yang kompeten. Tim ini selayaknya bekerja secara profesional dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber sejarah yang ada, mulai dari literatur yang sesungguhnya kaya hingga para pelaku sejarah yang terkait dengan peristiwa G30S1965 yang masih hidup.

Kita terlanjur mengenal peribahasa “bangsa yang besar adalah yang menghormati para pahlawannya”. Sesungguhnya, ada rumusan yang lebih tepat dan komprehensif: “Bangsa yang besar adalah yang pandai menghargai waktu sebagai tiga lipat masa kini: masa lalu sebagai alat peringatan dan memori bagi masa kini, masa kini sebagai tempat kerja keras dan memperbaiki diri, dan masa depan sebagai harapan masa kini.” Rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 adalah salah satu (dari sekian banyak) pembuktian sebagai bangsa yang besar itu.

***

*[2]Sejumlah karya sastra telah (dengan caranya sendiri yang khas) telah mengeritik pendekatan ini dengan memperlihatkan betapa banyak orang yang tak berdosa akhirnya terkena getah G30S1965 dan mesti menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak mereka buat. Untuk sekadar menyebut karya sastra itu: trilogi Ronggeng Dukuh Paruk-nya Ahmad Tohari dan Para Priyayi-nya Umar Kayam.

***

Biodata Singkat Penulis Eep Saefulloh Fatah lahir di Cibarusah, Bekasi, 13 November 1967. Lulus sarjana S1 dari Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, dengan skripsi berjudul Negara dan Pengelolaan Konflik Orde Baru 1967-1988: Studi Atas Kasus Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok. Sejak 2000 menjadi mahasiswa program PhD di Department of Political Science, The Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat.Pernah menjadi anggota MPR Utusan Golongan (1 Juli 1998 – 8 September 1998). Menjadi anggota Tim 11 (Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, P3KPU) antara lain bersama almarhum Prof. Nurcholish Madjid, Prof. Miriam Budiardjo, Dr. Adnan Buyung Nasution, yang bertugas memverifikasi partai-partai politik calon peserta Pemilu 1999. Di tengah persiapan dan pelaksanaan Pemilu 1999, mendirikan dan memimpin Komite Pemberdayaan Pemilih (KPP), kemudian mendirikan dan memimpin konsorsium berbagai LSM dan aktivis dalam bentuk Keluarga Indonesia untuk Pemilu Damai (KIPD).Antara 1998-2000 pernah menjadi pemandu talk show radio, Hubungan Sipil Militer (dipancarkan melalui jaringan radio secara nasional), talk show TV, Wacana Pemilu (ANTV), dan Menuju Indonesia Baru serta Indonesia Baru (keduanya disiarkan langsung oleh RCTI, RCTI, TPI, ANTV dan Indosiar). Selain itu, aktif melakukan kegiatan riset, pendidikan publik dan penulisan. Menjadi anggota Dewan Riset Nasional (1999-2004). Antara tahun 1994-2004, menulis dan menerbitkan sepuluh judul buku tentang politik dan demokratisasi di Indonesia serta aktif menulis di jurnal ilmiah dan media massa Indonesia. Saat ini, selain berstatus sebagai staf pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Depok, juga memimpin Lingkaran Persaudaraan Pemberdayaan Warga Negara (sejak 1999) dan Konsorsium Merebut Masa Depan Maritim Indonesia (sejak Januari 2005).

***

Sumber: Buku Antologi: "Tragedi Kemanusiaan 1965 - 2005"; di terbitkan oleh Lembaga Sastra Pembebasan dan Toko Buku Malka – Bandung


Penerbit Syarikat
Indonesia. ISBN 979-96819-3-6SOSIALISME
Oleh c.m.

Di Indonesia, sosialisme, komunisme, dan hal-hal yang berbau seperti itu hampir setiap kali dianggap sebagai sesuatu yang sesat, berbahaya, menjijikan, hina, dan harus dijauhi tidak boleh disentuh-sentuh dan dibicarakan. Sosialisme dan komunisme dianggap momok, sudah menjadi wajar jika ada anak SD yang mencibirkan bibirnya dan menekuk kulit keningnya ketika mendengar kata "komunis", bahkan bukan hanya anak SD, teman-teman saya dan orang-orang yang sudah dewasa secara umur-pun banyak yang seperti itu.

Padahal, apa sebenarnya sosialisme dan komunisme? Banyak (kalau bukan semua) yang mencibirkan bibir sewaktu mendengar kata "sosialisme" dan "komunisme" sebenarnya tidak mengerti apa arti, maksud, dan cita-cita dari kedua kata itu. Yang mereka tau bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai bejat yang membunuh jenderal-jenderal, yang mereka tau komunisme adalah anti-Tuhan. Dan kita tau bersama orang Indonesia dicuci-otak, diindoktrinasi, dan diperbodoh selama puluhan tahun hingga bisa membenci sesuatu tanpa tau apa sebab dia membenci sesuatu itu. Kegilaan dan - harus diakui - kebodohan nasional.

Sudah beberapa waktu - sejak saya mengerti dan menemukan bahwa ternyata saya mempunyai sebuah harapan sosialis - saya ingin membantu masyarakat Indonesia untuk mengenal apa itu sebenarnya sosialisme dan komunisme; supaya orang Indonesia dapat melihat bahwa ternyata kita semua hidup di sebuah sistem gila yang sungguh-sungguh sakit; supaya orang Indonesia dapat menyadari bahwa - justru (!) - hanya sosialisme yang dapat membuat manusia-manusia bangsa Indonesia (dan bangsa-bangsa lain di dunia ini) lepas dari penindasan dan penghisapan, memperoleh kembali sisi-sisi kemanusiaannya, dan hidup layak sebagai manusia. Atau setidak-tidaknya, supaya orang Indonesia dapat membenci kedua hal itu secara rasional, bukan edan-edanan seperti yang selama ini terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk mencapai hal-hal itu.

Sebelum membahas apa itu sosialisme, kita butuh mengetahui dulu tentang sistem yang berlaku di Indonesia (dan dunia) saat ini, yaitu kapitalisme. Maka pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang kapitalisme.

I. Kapitalisme
A. Penghisapan kapitalisme.
Ada sebuah cerita. Bayangkan saya punya segudang kayu gelondongan, nilainya 1 juta Rupiah. Kalau saya diamkan saja kayu gelondongan itu di dalam gudang, maka nilainya akan tetap 1 juta Rupiah. Kemudian saya mempekerjakan anda menjadi buruh, saya gaji anda untuk mengerjakan kayu saya menjadi mebel. Setelah jadi mebel ternyata nilainya meningkat menjadi 1,5 juta Rupiah. Ada selisih 500 ribu Rupiah di sini.

Dari 500 ribu Rupiah itu, saya gunakan beberapa persennya untuk menggaji anda, kemudian untuk biaya produksi, pajak, biaya ini, biaya, itu, dan lain-lain, dan kemudian sisanya saya tabung: profit. Kelihatannya wajar-wajar saja dan seperti pada umumnya yang terjadi di masyarakat, bukan?

Tapi sebenarnya, selisih nilai 500 ribu Rupiah itu milik siapa? Nilai kayu yang 1 juta Rupiah tidak akan meningkat menjadi 1,5 juta Rupiah tanpa ada KERJA dari anda, KERJA andalah yang membuat peningkatan nilai itu. 500 ribu Rupiah = KERJA anda, 500 ribu itu seharusnya milik anda, tetapi pada kenyataannya di sistem kapitalisme, anda hanya mendapatkan beberapa persen dari nilai itu dan sisanya masuk ke kantong saya.

Anda cuma bisa menggadaikan tenaga anda murah-murah kepada saya, kerja untuk tetap melarat, sementara saya dari hari ke hari semakin kaya karena kerja anda.

Itulah yang terjadi selama ini, sebuah penghisapan kapitalisme, di Indonesia dan di negara-negara kapitalis lain. Nilai lebih yang telah dihasilkan oleh buruh hanya kembali kepada buruh hanya sebatas untuk membuat buruh dapat bertahan hidup saja - agar dapat 'diperah' kembali esok harinya (juga anak-anak dan keluarganya kelak), sementara sisanya yang terbesar menjadi profit untuk pemodal. Hak buruh, nilai yang telah diciptakannya, dirampas begitu saja oleh pemodal. Sebuah bentuk perbudakan dan eksploitasi manusia tingkat tinggi, didukung oleh hukum dan undang-undang, dan diamankan oleh aparat keamanan seperti polisi dan tentara.

Nilai lebih, tenaga yang telah dirampas dari buruh di seluruh dunia telah membangun kapitalisme menjadi wujudnya yang sekarang, penumpukkan kekayaan dan modal di tangan segelintir orang sementara buruh bekerja mati-matian hanya untuk tetap melarat. Negara-negara industri maju, super korporasi-korporasi multinasional, penguasa perekonomian nasional dan internasional, dan termasuk perlombaan persenjataan dan perang-perang yang terjadi di muka bumi juga dibiayai oleh penghisapan kapitalisme.

Pertama kali, seseorang kapitalis yang memiliki modal akan menciptakan profit dengan menghisap buruh, dengan merampas nilai lebih yang dihasilkan. Kemudian profit itu akan bertumpuk, berakumulasi, hingga suatu saat profit itu akan kembali menciptakan modal, untuk membeli mesin baru, membangun pabrik yang baru, atau diinvestasikan sebagai modal pada usaha lain misalnya. Dengan modal yang kini semakin besar, profit yang didapat dari penghisapan akan semakin banyak dan cepat dikumpulkan, untuk selanjutnya kembali menciptakan modal, lantas profit lagi, modal, profit, dan seterusnya.

Bahkan proses ini sudah jauh lebih modern dengan adanya pasar saham di mana modal dari banyak sekali orang dikumpulkan jadi satu untuk bersama-sama menghisap buruh, untuk profit, dan selanjutnya berjalan seperti proses di atas. Proses ini diselingi juga dengan pencaplokan antar perusahaan, yang besar, yang mempunyai modal besar, memakan yang kecil. Entah dengan dibeli, atau dengan dibuat bangkrut (secara sengaja atau "tidak sengaja"), selanjutnya akan sama saja, perpindahan modal dan profit ke pihak yang lebih kuat.

Persaingan bebas yang dipropagandakan oleh kapitalisme dalam artiannya yang paling terbuka adalah kebebasan untuk melakukan penghisapan dan eksploitasi terhadap manusia, dan kebebasan untuk bersaing antara perusahaan-perusahaan besar dengan usaha-usaha kecil, yang berarti memberikan pisau kepada usaha kecil untuk bunuh diri. Hingga ujung-ujungnya tercipta sebuah monopoli kekuatan ekonomi di tangan-tangan tertentu, yang semakin bebas menentukan harga, mengendalikan pasar, dan mengeksploitasi manusia dengan sebebas-bebasnya.

Kekayaan dunia, kemakmuran, dan segala hasil penghisapan kapitalisme terhadap buruh semakin dikuasai oleh segelintir manusia saja.

B. Keterasingan.
Buruh menjual tenaganya, kemudian tenaga itu digunakan oleh pemilik modal untuk mencipatakan nilai. Nilai tersebut merupakan hasil kerja buruh, tetapi segera menjadi sesuatu yang "asing" baginya karena nilai itu sama sekali bukan menjadi miliknya. Buruh "mengabdikan" tenaga dan kehidupannya untuk menciptakan nilai yang kemudian dimiliki oleh majikannya, sama sekali bukan miliknya. Nilai lebih itu, kemudian menjelma kembali menjadi modal, yang kembali mengeksploitasi buruh.

Karena itu buruh tinggal merupakan objek yang hidup, selayaknya binatang, selain kerja (yang dilakukannya untuk orang lain) hanya tinggal terdiri atas makan, minum, buang air, tidur, seks. Buruh terasing dari dirinya sendiri, semakin tidak memiliki lagi sisi kemanusiaan dari dirinya, tinggal berupa objek, benda, gumpalan daging yang hidup.

Selain terjadi pada proses produksi, keterasingan juga terjadi pada proses konsumsi. Sistem ekonomi pasar bebas menyebabkan produk-produk dihasilkan bukan berdasarkan kebutuhan melainkan demi penciptaan profit sebesar-besarnya. Manusia bukan lagi menjadi subjek, pengguna atas produk, melainkan manusia digunakan untuk menciptakan profit, objek. Manusia diperbudak oleh konsumerismenya, menjadi "sengsara" jika tanpa produk-produk di pasaran. Sehingga manusia meninggalkan jati dirinya untuk berusaha mencapai suatu target-imajinatif tertentu yang ditawarkan oleh produk-produk di pasaran dengan dukungan periklanan dan segala media indoktrinasi lainnya.

Lebih jauh, segala kebutuhan akan sisi kemanusiaan hidup kita; kebutuhan akan hiburan, cinta, pengetahuan, berpikir, menikmati hidup, dan lain-lain telah berubah menjadi kebutuhan akan uang. Bukan lagi hidup dan kemanusiaan yang dicari dan dimiliki, melainkan uang. Segala kesenangan hidup dirubah bentuknya menjadi lembaran-lembaran kertas yang harus dicari justru dengan mengorbankan segala kesenangan itu sendiri.

Manusia juga menjadi merana jika tidak mampu mengikuti arus produk-produk yang dilempar ke pasaran karena keterbatasan ekonomi. Masyarakat di kelas bawah tinggal jadi penonton dari produk-produk di pasaran, sama-sama terjebak dalam konsumerisme tanpa ada pemenuhan, memunculkan kecemburuan sosial, manusia menjadi sengsara karena lingkungannya.

Bentuk-bentuk keterasingan ini berakar dari sistem produksi kapitalis yang tidak didasarkan pada kebutuhan manusia, melainkan pada pembentukan profit sebesar-besarnya. Selain manusia digunakan (dieksploitasi) untuk menciptakan nilai yang bukan merupakan miliknya, manusia juga digunakan untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya produk yang dihasilkan, manusia digunakan untuk menciptakan profit. Model produksi kapitalis seperti inilah yang menciptakan manusia terasing dari dirinya sendiri, baik di proses produksi maupun konsumsi.

C. Negara kapitalis.
Negara, ada untuk memaksakan kehendak secara sistematis.

Hukum, undang-undang, polisi, penjara, dan militer adalah alat-alat negara untuk menjamin kekuasaannya, untuk memaksakan kehendaknya. Di dunia modern ini, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif: perwakilan rakyat (DPR), presiden, dan pengadilan. Tetapi walaupun tampaknya ketiga kekuasaan itu saling membatasi, ternyata ketiga kekuasaan itu tetap dipegang oleh kaum yang sejenis. Dari sini mari kita pertanyakan, kalau negara ada untuk memaksakan kehendak, dan ternyata ketiga komponen kekuasaan negara dikuasai oleh kaum yang sejenis, maka kehendak siapakah yang dipaksakan? Untuk siapa negara ada dan bekerja?

Sebuah negara kapitalis ada dan berkuasa hanya untuk segelintir orang-orang yang punya uang, sama sekali bukan untuk yang melarat. Dengan demikian alat-alat kekuasaan negara baik yang 'halus' maupun yang 'kasar' juga adalah alat-alat milik segelintir orang-orang yang mempunyai uang. Hukum, Undang-undang, polisi, penjara, militer, dan segala alat kekuasaan negara itu adalah milik penguasa perekonomian, pemilik uang, segelintir kapitalis.

Negara kapitalis bahkan terdiri dan dijalankan secara langsung oleh orang-orang yang juga berkuasa dalam bidang ekonomi, kepentingan yang dibela - tentunya - adalah kepentingan penguasa ekonomi tersebut. Tujuan-tujuan yang dicapai adalah tujuan para pemilik uang, kebijakan-kebijakannya adalah demi pemilik uang. Sehingga kehidupan yang terdapat di negara kapitalis adalah penghisapan dan penindasan secara nasional oleh penguasa negara terhadap proletariat, dengan didukung dan diamankan oleh militer dan segala peraturan hukum dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa negara demi kepentingan ekonomi. Setiap nilai lebih yang dihasilkan oleh buruh diambil oleh segelintir pemilik modal secara nasional dan internasional, menciptakan suatu keadaan di mana buruh bekerja mati-matian sepanjang hari hanya untuk tetap melarat, sementara pemilik modal terus menerus memperbesar kekayaannya dan semakin mencengkeram dunia.

Kepentingan ekonomi negara kapitalis, adalah juga kepentingan militer di negara itu, demikian sebaliknya. Penguasa uang dan militer telah "bersetubuh" menjadi satu kesatuan, saling dukung, saling membutuhkan, dan saling memanfaatkan. Sudah banyak sekali pengalaman bumi ini yang menunjukkan perang yang dijalakan oleh militer adalah demi kepentingan ekonomi penguasa kapitalis. Amerika Serikat menyerang Irak, Afghanistan, Vietnam, Kuba, dan negara-negara lain adalah demi kepentingan ekonomi, sebuah proyek bernilai milyaran dollar, dan militer adalah pelaksananya, eksekutornya, dengan kepentingan yang sama.

Yang terjadi di negara kita sendiri juga seperti itu, pemerintah Jakarta menyerang Aceh adalah sama sekali atas nama kepentingan ekonomi, menagih nasionalisme dan membantai saudara sendiri di Aceh dengan dilegalkan oleh undang-undang dan hukum, demi menyelamatkan aset-aset negeri kapitalis asing dan Jakarta di Aceh.

Mengapa militer mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan penguasa kapitalis? Karena militer hanya dapat hidup jika ada dana, dan dana untuk membunuhi manusia lain hanya dapat dihasilkan dari penguasa feodal atau kapitalis. Di masa kapitalis ini, pilihan satu-satunya adalah penguasa kapitalis sebagai sumber dana, sahabat satu tubuh dengan satu kepentingan ekonomi yang sama. Ini adalah hubungan mutualisme, penguasa kapitalis membutuhkan militer demi keberlangsungannya, demi tetap berdirinya rezim kapitalis, demi memaksakan kehendaknya (kepada rakyat sendiri juga kepada negeri asing jika diperlukan). Dan militer mendapatkan dana sebagai sumber hidupnya, militer digunakan untuk perang menyerang dan mempertahankan aset-aset ekonomi dengan imbal balik suatu kehidupan bersama yang saling menguntungkan.

Bisnis yang dilakukan militer adalah bisnis 'persatuan dan kesatuan nasional', 'kemerdekaan untuk Irak', 'pertahanan keamanan', 'new world order', dan lain-lain.

D. Imperialisme dan globalisasi.
Untuk dapat tetap hidup, sebuah industri membutuhkan bahan
baku, tenaga kerja, dan pasar. Ketika salah satu atau ketiga-tiganya sudah sulit (atau bahkan tidak dapat lagi) diambil dari negeri asal industri, maka negara-negara dunia ke-3 menjadi pilihan. Pasar di negeri asal industri dari hari ke hari semakin jenuh sementara barang yang diproduksi harus tetap disalurkan, tenaga kerja di negara asal semakin meningkatkan tuntutannya sehingga pengeluaran untuk gaji buruh menjadi terlalu besar (mengurangi profit) atau mungkin jumlah persediaan tenaga kerja di negeri asal tidak mencukupi.

Terjadilah jaman yang disebut 'globalisasi'. Dalam propagandanya, globalisasi adalah hilangnya batas-batas nyata dari sebuah negara, membuat dunia ini menjadi satu kesatuan, pembentukan dunia menjadi sebuah pasar bebas. Ya, gombalisasi. Yang ada adalah tuntutan ekonomi yang membuahkan imperialisme, penjajahan negara maju terhadap negara-negara dunia ke-3, secara ekonomi atau bahkan secara nyata melalui invasi militer.

Negara-negara dunia ke-3 dipilih menjadi sasaran untuk mengeruk profit yang lebih besar. Dengan tersedianya tenaga kerja yang murah, banyak, dan masih belum terorganisir secara solid. Tingkat gaji buruh masih rendah jika dibandingkan dengan gaji buruh di negara asal industri, maka profit kapitalis dapat didongkrak naik, kembali menciptakan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Bahkan tidak jarang perusahaan asing menjalankan praktek tidak manusiawi dalam urusan buruh, seperti perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan buruh anak-anak di bawah umur dengan jam kerja yang luar biasa.

Keadaan masyarakat negara-negara dunia ke-3 yang belum jenuh akan produk juga menyediakan pasar yang amat baik untuk kapitalisme, trend-trend ngAmerika dan ngEropa yang melanda Indonesia salah satu contohnya, jaman sekarang ditambah lagi dengan trend Hongkong, Taiwan, dan Jepang. Dari Marlboro, CocaCola, McDonald, sampai Ocean Pacific, Reebook, dan Nike. Indoktrinasi mode dan trend berjalan mulus melalui media-media seperti majalah-majalah anak muda dan orang tua, Gadis, Kawanku, Hai, Cosmo-Girl, Cosmopolitan, dan lain-lain. Nafsu komsumerisme masyarakat dirangsang habis-habisan.

Satu lagi, Sumber Daya Alam dan tanah yang murah juga masih melimpah ruah. Negara dunia ke-3 adalah surga bagi imperialisme. Hasil alam dikeruk sebanyak-banyaknya, diolah, kemudian dijual lagi dengan harga yang sudah melambung jauh. Pabrik-pabrik didirikan, investasi asing ditanamkan di lahan yang baru dan segar, persaingan masih rendah, profit dapat dihisap setinggi-tingginya dan biaya produksi dapat ditekan serendah-rendahnya.

Dan ini masih ditambah lagi dengan penguasa-penguasa negara-negara dunia ke-3 yang umumnya tidak demokratis, otoriter, atau bahkan terkadang berupa penguasa junta militer. Sehingga kalau ada rakyatnya yang melakukan demonstrasi atau memberontak, penguasa tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan ekonominya dengan melakukan penyerangan atau bahkan penembakan terhadap rakyatnya sendiri.

Jika invasi secara ekonomi dengan 'damai' tidak dimungkinkan, maka dibuatlah proyek bernilai milyaran dollar seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, untuk melakukan invasi militer. Irak, Afghanistan, Vietnam, Kuba, dan negara-negara yang pernah menjadi korban pembantaian Amerika Serikat adalah contohnya. Demi kepentingan ekonomi berupa sumber dan jalur pipa minyak, demi tanah yang subur dan keberlangsungan penghisapan oleh perusahaan buah-buahan raksasa, sumber alam alami, dan lain-lain, pembunuhan atas manusia lain dilegalisasi. Bahkan diatas-namakan kepada 'kemerdekaan' untuk negara yang diinvasi, entah bagaimana logikanya.

Pemerintah Amerika Serikat dengan New World Ordernya mempunyai sebuah kepentingan ekonomi jangka panjang dan maha besar yang juga didukung dan sejalan dengan kepentingan militer di negara itu. Dunia akan semakin panas.

II. Apa Itu Sosialisme?
A. Sosialisme.
Tujuan dari sosialisme adalah untuk mengembalikan hak-hak manusia yang selama ini di sistem kapitalisme hanya dikuasai dan dihisap oleh segelintir manusia; hak untuk hidup layak dan sejahtera, hak untuk menikmati nilai yang telah diciptakan, hak untuk hidup sebagai manusia seutuhnya, dan membebaskan manusia dari segala perbudakkan - baik perbudakkan secara fisik maupun mental.

Selama ini, produksi yang dilakukan oleh manusia di muka bumi (tapi dikuasai oleh sedikit manusia) diarahkan untuk menciptakan profit, yang ditumpuk oleh sedikit orang-orang yang menguasai alat produksi. Kemudian profit yang telah ditumpuk di tangan beberapa orang itu digunakan untuk kembali menciptakan modal, kembali menghisap manusia, atau untuk membiayai berbagai pemborosan dan kesia-siaan, termasuk juga untuk membiayai perang yang dilakukan oleh pemerintah semua negara.

Pemerintah Amerika Serikat yang sekarang berkuasa (dengan George W. Bush Jr. sebagai presidennya) didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan raksasa, terutama perusahaan minyak seperti Enron, dan keluarga Bush sendiri adalah pengusaha di bidang perminyakan, dengan begitu perang yang dilakukan adalah juga atas nama dan untuk kelas pemilik modal, atas nama kapitalisme.

Bayangkan kalau semua itu; profit yang selama ini ditumpuk di tangan beberapa orang; pemborosan; biaya untuk perang yang mengorbankan ribuan nyawa; biaya pembuatan alat-alat perang, persenjataan, kapal perang, pesawat tempur, dan nuklir; semuanya digunakan dan diabdikan untuk kesejahteraan semua manusia di muka bumi, untuk memberi makan kepada yang lapar, untuk memberi rumah kepada gelandangan, pendidikan, dan kesehatan untuk semuanya.

Kalau itu dilakukan, kalau semua yang selama ini ditumpuk di tangan sedikit manusia, dihambur-hamburkan dan disia-siakan, juga digunakan untuk membunuh sesama manusia; kalau semua itu kita gunakan untuk kesejahteraan manusia, entah ada berapa banyak manusia yang selama ini hidup melarat dapat kembali hidup sejahtera!

Hal ini dapat diwujudkan dengan menempatkan alat-alat produksi di bawah kontrol bersama (di bawah kontrol mayoritas, bukan minoritas), menjadikannya milik bersama, dan produksi direncanakan bersama-sama. Alat produksi digunakan untuk memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan untuk mengejar profit, produksi disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk menyejahterakan umat manusia.

Karena produksi dikontrol bersama-sama, buruh bekerja bukan untuk menghasilkan nilai lebih yang selanjutnya dirampas oleh majikannya, tetapi bekerja secara kolektif untuk menghasilkan barang-barang yang kemudian digunakan oleh dirinya sendiri dan masyarakat. Masyarakat tidak diperbudak oleh produk-produk yang saling bersaing mengejar profit di pasaran.

Kesejahteraan bersama diciptakan, dan manusia tidak lagi terasing dari dirinya sendiri.

B. Welfare State (Negara Kesejahteraan).
Di negara-negara Eropa barat saat ini berlaku sistem yang dikenal sebagai 'Welfare State', di mana buruh di sana rata-rata dapat memiliki TV, komputer, bahkan mobil. Dan di negara Belanda juga menjadi gelandangan bukanlah sebuah nasib tetapi merupakan pilihan karena gelandangan di negara itu mendapat tunjangan dari negara yang memungkinkan bahkan gelandangan pun dapat hidup layak bahkan makmur.
Ada yang menganggap sistem semacam ini adalah tawaran masa kini yang mungkin dapat diterapkan sebagai alternatif antara kapitalisme dan sosialisme murni.

Tetapi sistem Welfare State ini tidak menghilangkan esensi penghisapan yang terjadi. Buruh tetap menghasilkan nilai lebih yang kemudian sebagian besarnya dikuasai oleh majikan. Persaingan mendapatkan profit dari hasil produksi pun tetap terjadi. Buruh dan masyarakat tetap terasing dari dirinya sendiri karena dieksploitasi oleh penguasa ekonomi.

Lebih parah dari itu, penghisapan dapat dipindahkan ke negara lain. Negara-negara maju saat ini memiliki jaringan industri yang didirikan di negara-negara dunia ke-3 seperti di Indonesia misalnya. Pemerintah kita dengan senang menerima 'investor asing' untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau bahkan mendirikan industrinya di Indonesia, karena pemerintah kita (hanya) memikirkan tentang profit yang akan diterima dari masuknya modal asing tersebut ke negara ini.

Apa yang terjadi? Penghisapan dan eksploitasi dipindahkan ke negara-negara dunia ke-3. Sebuah globalisasi (atau gombalisasi?), imperialisme seperti yang sudah kita bahas di atas. Apa lagi yang kurang, sebuah surga kapitalisme. Semua itu untuk mendukung berdirinya Welfare State milik mereka.

C. Komunisme.
Sosialisme, dalam teori, adalah 'pendahuluan' sebelum mencapai ke komunisme. Dibangunnya sebuah negara sosialis adalah baru merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menghapuskan segala nilai-nilai buruk dari sistem kapitalisme.

Di masa sosialisme, mau tidak mau pasti masih terdapat kelas-kelas di dalam masyarakat, karena kepemilikan bersama atas alat produksi tidak dapat langsung begitu saja selesai dilakukan, namun membutuhkan proses (tetapi perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme sendiri harus dilakukan dengan sebuah revolusi). Juga masih ada negara, negara yang dikendalikan secara demokratis oleh proletariat, untuk mengatur jalannya produksi dan berbagai hal lain, juga untuk mempertahankan sistem sosialis yang berhasil didirikan dari segala upaya kontra-revolusi.

Model produksi sosialis seperti yang dibahas di atas dilakukan secara global (atau setidaknya mayoritas negara-negara di muka bumi), supaya manusia di tempat yang satu dapat saling dukung dengan manusia di bagian lain dari bumi ini, menggunakan segala potensi manusia untuk mengembalikan sisi kemanusiaan kepada seluruh umat manusia, untuk memberikan hidup yang layak dan menyejahterakan manusia. Sistem buruh-upahan dihapuskan, karena selayaknya manusia bekerja bukan untuk mengejar uang, karena seharusnya segala kesenangan manusiawi manusia tidak bisa digantikan dengan lembaran-lembaran uang.

Hingga suatu saat, setelah melalui jalan yang panjang, kelas-kelas dalam masyarakat akan menghilang. Karena tidak ada kelas yang berkuasa atas kelas yang lain, maka bentuk negara akan menghilang pula karena tidak ada lagi batas-batas nasionalisme antar umat manusia yang hidup bersama dan saling membantu. Bersamaan dengan menghilangnya alat-alat kekuasaan negara yang bersifat eksklusif, badan-badan khusus, orang-orang khusus yang bekerja untuk memaksakan kehendak negara seperti militer dan polisi, digantikan dengan milisi.

Yang tertinggal adalah administrasi yang dijalankan bukan oleh orang-orang khusus (melainkan proletariat sendiri yang melakukannya), manajemen untuk mengatur jalannya produksi dan distribusi ke masyarakat dengan model produksi sosialis.

Kehidupan seperti inilah yang dicita-citakan oleh komunisme. Singkatnya, mengambil dari setiap manusia sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya.

Bogor, 24 Juli 2003 07:10:00

1 komentar:

PAK KARDI mengatakan...

Saya sangat berterimakasih kepada
kakak ipar saya yang berada
di PADEMANGAN Jakarta utara.
Sewaktu saya ke Jakarta saat
Ben-Ceng ( Sembahyang leluhur ),
saya di beritahukan
sama Kakak Ipar saya,
katanya "AKI ANGEN NYOMAN" Bisa memberikan
Angka Jitu hasil Ritual di jamin tembus....
Semula saya sangat ragu sekali, sehingga
menurut saya kurang masuk logika.
Akan tetapi paktor
kemiskinan dan bosan hidup susah
sekeluarga selama bertahun-tahun,
Namun di yakinkanlah oleh Kakak Ipar saya
yang ternyata secara diam-diam
saya langsung menghubungi "AKi ANGEN NYOMAN
DI NO (085 145 297 167)
meminta angka jitu SGP 4D.
Sungguh suatu mengejutkan dan hampir
saya tidak percaya, Ternyata nomor togel SGP 4D
yang saya minta benar-benar tembus.
Sampai-sampai saya mengeluarkan Air mata.
Saya sangat terharu,